Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
155102.01.0024
    • SDGs;
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan;
Nilai Tambah Industri Manufaktur (NTIM)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriYaYaYaYaYa
155202.01.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
Nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun berlangsungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahYaYaYaYaYa
155302.01.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun sebelumnyaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan dalam peri...miliar rupiahYaYaYaYaYa
155402.03.0034
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan;
Nilai Tambah Pertanian (JNT)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha pertanian, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananYaYaYaYaYa
155502.03.034
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan;
Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutananSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemam...persenIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananYaYaYaYaYa
155602.01.0027
    • SDGs;
  1. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (NTSIM)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan pada...miliar rupiahIndikator SIPD: 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapitaYaYaYaYaYa
155702.01.0028
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan;
Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan per tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri manufaktur, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahIndikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri ManufakturYaYaYaYaYa
155802.02.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Nilai Tingkat Pasca-Pembelian Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap setelah konsumen menggunakan produk atau layanan, termasuk tindakan jika terjadi masalah.​TidakYaYaYaYa
155902.02.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Nilai Tingkat Pembelian Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap saat konsumen melakukan transaksi pembelian produk atau layanan.​TidakYaYaYaYa
156002.02.0028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Nilai Tingkat Pra-Pembelian Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap di mana konsumen mencari informasi dan mempertimbangkan produk atau layanan sebelum melakukan pembelian.​TidakYaYaYaYa
156102.02.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah;
Nilai total pembelian perdagangan antar wilayahSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan antar wilayah menggambarkan r...triliun rupiahYaYaYaYaYa
156207.03.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan;
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANNilai Transaksi Ekonomi (NTE) Masyarakat Hutan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan perhutanan sosial dan kelompok tani hutan, termasuk penjualan Has...rupiahIndikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutananYaYaYaYaYa
156309.02.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Biaya/Tarif Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.​rupiahTidakYaYaYaYa
156410.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Kompetensi Pelaksana Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKemampuan dan keahlian petugas dalam melaksanakan pelayanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
156508.01.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAProses dan respons unit layanan terhadap keluhan atau masukan dari masyarakat.​nilaiTidakYaYaYaYa
156608.01.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Perilaku Pelaksana Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMASikap, etika, dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
156708.01.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Persyaratan Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKetentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
156808.01.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKualitas dan spesifikasi hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat.​nilaiTidakYaYaYaYa
156909.05.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Sarana dan Prasarana Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKetersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
157008.01.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATata cara atau alur proses pelayanan yang harus diikuti.​nilaiTidakYaYaYaYa
157108.01.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Waktu Penyelesaian Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMALama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan dari awal hingga selesai.​nilaiTidakYaYaYaYa
157204.01.064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART;
ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARTSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase ODHIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan pengobatan Antiretroviral Therapy dalam kurun waktu 1 tahunpersenYaYaYaYaYa
157303.03.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. On Time Performance Penerbangan;
On Time Performance PenerbanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANKetepatan waktu penerbangan (On Time performance/OTP) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Jumlah penerbangan te...persenTidakYaYaYaYa
157409.02.0018
    • RKP 2025;
  1. Opini Laporan Keuangan;
Opini Laporan KeunganSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)Dokume Laporan KeuanganKeuanganIndikator SIPD : 000442 - Opini Laporan Keuangan 001124 - Opini BPK Atas Laporan KeuanganYaYaYaYaYa
157502.02.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global;
Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai globalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALAktivitas produksi suatu perekonomian dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang terkait dengan perdagangan domestik; kedua, yang terkait dengan perdagangan bilateral produk akhir; dan ketiga,...persenYaYaYaYaYa
157603.01.054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun;
Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMIndikator ini menyatakan panjang jalan Perkotaan yang ditangani selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam kilometer (km).kilometerYaYaYaYaYa
157703.01.0026
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kondisi Mantap Jalan;
Panjang Jalan Nasional dengan Kondisi Baik dan SedangSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPanjang ruas jalan nasional yang memiliki nilai International Roughness Index (IRI) di bawah 4 (kondisi baik) dan antara 4 hingga 8 (kondisi sedang).kilometerIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanYaYaYaYaYa
157803.01.055
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Panjang jalan tol yang beroperasi;
Panjang jalan tol yang beroperasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.kilometerIndikator SIPD: 000204 - Panjang pembangunan jalan tolYaYaYaYaYa
157903.01.056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara;
Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipeliharaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal panjang infrastruktur pengendalian daya rusak air terbangun dan dikelolakilometerYaYaYaYaYa
158002.01.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik;
PDB ADHB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor tersebut, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.rupiahYaYaYaYaYa
158102.01.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner;
PDB ADHB Subsektor Kuliner per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor kuliner, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.rupiahYaYaYaYaYa
158209.02.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
PDB ADHK Subsektor Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik per tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, didapatkan dari total nilai output d...miliar rupiahYaYaYaYaYa
158302.01.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif;
PDB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Ekonomi KreatifSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif, dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar tertentu, sehingga memungkinkan perbandingan antar tahun tanpa dipengaruhi ole...miliar rupiahYaYaYaYaYa
158409.02.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
PDB Harga Berlaku Industri TPTSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri TPT, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -YaYaYaYaYa
158509.02.0021
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB);
PDB Nasional (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlakumiliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)YaYaYaYaYa
158602.06.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. PDB Perikanan;
PDB PerikananSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahuntriliun rupiahYaYaYaYaYa
158709.02.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK);
PDB Perikanan ADHK per tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahYaYaYaYaYa
158802.03.0035
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan;
PDB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.miliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan PerikananYaYaYaYaYa
158906.03.0014
    • Perpres 78/2021;
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB;
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi....skorYaYaYaYaYa
159009.02.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
PDRB ProvinsiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu provinsi dalam periode tertentumiliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRBYaYaYaYaYa
159102.11.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh selur...miliar rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliYaYaYaYaYa
159206.02.0049
    • SDGs;
  1. Tingkat Setengah Penganggur;
Pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per mingguSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk yang bekerja bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu terakhir, tidak termasuk sementara tidak bekerja (0 jam).OrangIndikator SIPD: 000189 - Tingkat setengah pengangguranYaYaYaYaYa
159302.08.035
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pembentukan Modal Tetap Bruto;
Pembentukan Modal Tetap BrutoSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tingga...persenIndikator Utama Pembangunan - 21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Indikator SIPD: 000038 - Pembentukan Modal Tetap BrutoYaYaYaYaYa
159402.10.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes;
Pemeringkatan BUMDesSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSkore Pemeringkatan BUMDesskorYaYaYaYaYa
159507.03.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan;
Penanganan Hasil Hutan IlegalSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANTindakan yang diambil terhadap hasil hutan yang diperoleh secara ilegal, termasuk penyitaan dan penindakan hukumVolume kayu dalam meter kubik (m³)YaYaYaYaYa
159607.03.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan;
Pendapatan dari Produk Berbasis Pemanfaatan Satwa Liar yang Legal (P_penjualan produk konservasi)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPendapatan dari produk berbasis pemanfaatan satwa liar yang legal, seperti hasil penangkaran.rupiahYaYaYaYaYa
159709.02.0024
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita;
Pendapatan Faktor Neto dari Luar Negeri (NFIA)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKSelisih antara pendapatan yang diterima oleh penduduk negara tersebut dari luar negeri dan pendapatan yang dibayarkan kepada non-residen di dalam negeri, termasuk remitansi dan pendapatan investasimiliar rupiahYaYaYaYaYa
159803.02.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi;
Pendapatan Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi Tahun berlangsung dan Tahun sebelumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDefinisi: Total pendapatan bruto masyarakat di kawasan transmigrasi pada tahun tertentu, dapat mencakup pendapatan dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnyarupiahYaYaYaYaYa
159909.02.032
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita;
Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per KapitaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKGNI per kapita adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, termasuk pendapatan dari produksi dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri (seperti remitansi atau invest...dollar usdYaYaYaYaYa
160006.02.0050
    • SDGs;
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians;
Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per mingguSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk berusia 12–14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.OrangIndikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansYaYaYaYaYa
Showing 1,551-1,600 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.10.0084
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikroBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0083
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0082
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0081
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. Update dan pengumpulan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengahBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0080
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 Orang, Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang, dan Usaha...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0079
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 Orang, Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang, dan Usaha...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
06.02.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formalTenaga kerja yang memenuhi kriteria formal berdasarkan status pekerjaannya:? Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar: Memiliki pembukuan...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalKetenagakerjaan
04.01.0258
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Tenaga KesehatanData mengenai jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang diklasifikasikan menurut nama rumah sakit, kelas rumah sakit, dan jenis nakesOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatan
04.01.0127
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan kategori dan sarana pelayanan kesehatandata yang mencatat total tenaga kesehatan—seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis medis, dan lainnya—yang bekerja di berbagai sarana pelayanan kesehatanOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0257
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah IndonesiaJumlah seluruh tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan baik berstatus PNS, PPPK, maupun tenaga...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPTTAHUNANKesehatan
04.01.0128
    • SDGs
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut JenisJumlah individu yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.Kesehatan
03.03.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Terminal Penumpang yang Beroperasi
Jumlah Terminal Penumpang yang BeroperasiBanyaknya terminal bus penumpang tipe A yang digunakan sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.lokasiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24410041TerbukaNasionalTAHUNANTransportasi
05.01.0185
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah terpidana yang telah dieksekusi dan disertai dengan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17)Terpidana yang telah dilakukan eksekusi dan disertai berita acara pelaksanaan putusan pengadilanOrangKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0184
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (P-48)Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetapOrangKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0183
    • UU 1/2023
  1. -
Jumlah Tersangka KorporasiKorporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan perorangan, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta...TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0182
    • UU 28/1999
  1. -
Jumlah Tersangka Penyelenggara NegaraPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai...TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0181
    • UU 12/2006
  1. -
Jumlah Tersangka Warga Negara AsingWNA adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria orang-orang bangsa Indonesia asli atau yang disahkan dengan undang-undang yang berlaku sebagai WNI.TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07.05.0047
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah
Jumlah timbulan limbah B3Total limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas industri dan domestik dalam periode tertentutonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang TerkelolaLingkungan Hidup
09.01.0046
    • Permendagri 8/2023
  1. -
Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat berdasarkan Jenis Tindak LanjutJumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah dilakukan berdasarkan jenis tindak lanjut.Tindak LanjutKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
05.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAMJumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam periode tertentu.PerkaraKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Nama Isu; Tema Hak; Tema Pengaduan; RekomendasiTAHUNANHak Asasi Manusia
07.05.047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditanganiMenunjukkan jumlah tindak pidana dan perdata serta sengketa lingkungan hidup, kehutanan dan tata ruang yang ditanganiPerkaraKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
01.01.0028
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah TNI berdasarkan pangkatdata yang menunjukkan total personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)—terdiri dari prajurit TNI AD (Angkatan Darat), TNI AL (Angkatan Laut), dan TNI AU (Angkatan Udara)—yang diklasifikasikan...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatTAHUNANPertahanan
01.01.0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah TNI yang ditugaskan di kementerian/lembaga/badan pemerintahan pusat/daerahtotal prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI)—dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara—yang ditempatkan dalam penugasan di instansi pemerintahan non-TNI, baik tingkat pusat (kementerian,...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatTAHUNANPertahanan
04.01.0129
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan
Jumlah Total Alat Kesehatan yang DiujiTotal alat kesehatan yang diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian dan penandaan dalam periode tertentu.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0130
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Jumlah total anak balitaTotal keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensusOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
09.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Jumlah Total Anak Usia 0-4 TahunTotal jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen DukcapilTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiranKependudukan
03.07.0026
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah total anak usia 5-17 tahun (P5-17):Jumlah seluruh anak berusia 5 hingga 17 tahun, digunakan sebagai populasi dasar untuk menghitung indikator pekerja anak.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKependudukan
05.01.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Total Anggota DPR RIJumlah keseluruhan anggota DPR RI yang pada periode tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
01.01.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Jumlah Total Anggota Komcad yang LulusJumlah keseluruhan anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
08.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB
Jumlah Total Aset Zakat Infaq Shodaqoh - Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)Jumlah keseluruhan dana yang dihimpun dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam periode tertentu.rupiahKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
03.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum Berkinerja Sehat
Jumlah Total BUMD Air Minum (JBT)Menilai kualitas layanan kepada pelanggan, seperti cakupan layanan, kontinuitas pasokan, dan kepuasan pelangganUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.07.0027
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
  2. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Jumlah Total Calon PengantinTotal jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka pada periode tertentu.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
03.07.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender
Jumlah Total DaerahTotal jumlah wilayah administratif, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, dalam suatu negara atau wilayah tertentu.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
03.05.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah total desa di 204 kecamatan perbatasan prioritasMerupakan total jumlah desa yang berada dalam 204 kecamatan perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di...jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Jumlah Total Desa di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanTotal jumlah desa yang berada dalam delineasi 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.​jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
01.02.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)
Jumlah Total Dokumen Initial Memorandum (IM) yang Perlu DisiapkanJumlah total dokumen Initial Memorandum yang harus disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peta Jalan Aksesi OECD.DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.05.0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan
Jumlah Total Entitas yang Diawasi (JTE)Total jumlah entitas yang berada di bawah pengawasan dan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan kehutanan dalam periode tertentu.entitasKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0131
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional
Jumlah total FKTPJumlah total PuskesmaspuskesmasKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0132
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)
Jumlah total ibu bersalin dalam kurun waktu yang samaJumlah keseluruhan ibu yang melahirkan dalam periode satu tahun.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.01.0133
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Jumlah total ibu hamil yang diperiksaJumlah total ibu hamil yang diperiksa adalah jumlah keseluruhan ibu hamil yang telah menerima pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, termasuk pemeriksaan antenatal sesuai standar yang ditetapkan...individuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
06.02.0046
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial
Jumlah Total Individu di Posisi Manajerial (JTMP)Jumlah keseluruhan individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang menduduki posisi manajerial sesuai dengan kategori KBJI 2014 dalam suatu periode dan wilayah tertentuOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.Ketenagakerjaan
02.10.0001
    • SDGs
  1. Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit
Jumlah total industri kecil (IK)Jumlah unit usaha industri dengan tenaga kerja 1-19 yang telah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnyaUsahaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kreditUsaha Kecil Dan Menengah
09.06.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik
Jumlah Total Instansi PemerintahJumlah keseluruhan instansi pemerintah yang menjadi objek pengukuran, mencakup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.​InstansiKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
04.01.0134
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri
Jumlah total jenis alat kesehatan yang diproduksi secara dalam negeriJumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang telah berhasil diproduksi oleh industri dalam negeri pada periode tertentuJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0135
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri
Jumlah total jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) yang diproduksi dalam negeriJumlah kategori atau jenis obat, termasuk produk biologi dan vaksin, yang telah berhasil diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri pada periode tertentuJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
10.04.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi
Jumlah total K/L/D yang dinilaiOpini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan...Instansi PemerintahOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Klasifikasi Instansi PemerintahTAHUNANDukung Lainnya
03.05.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju
Jumlah total kabupaten dengan status tertinggal dan sangat tertinggalTotal jumlah kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan kriteria tertentu.jumlah kab/kotaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
05.02.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika
Jumlah Total Kasus Narkotika yang DilaporkanJumlah keseluruhan kasus tindak pidana narkotika yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentu.​jumlah kasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-SELURUH INDONESIA (POLDA JAJARAN)TAHUNANKeamanan
09.06.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT
Jumlah Total Kementerian/LembagaJumlah seluruh K/L tingkat pusat sesuai dengan daftar resmi dari pemerintahUnitKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan Kepala Desa
Jumlah Total Kepala Desa (JPDTotal)Jumlah keseluruhan individu yang menjabat sebagai kepala desa, tanpa memandang jenis kelamin, dalam suatu wilayah dan periode tertentuTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-DesaTAHUNANDalam Negeri
Showing 1,551-1,600 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16292204.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Output/Outcome Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NARKOTIKA NASIONALPusat Penelitian, Data, dan InformasiMengukur hasil dan dampak dari program P4GN, seperti penurunan angka penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kesadaran masyarakatskor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
162923
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga KencanaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKedeputian Bidang Penggerakan dan Peran Serta MasyarakatMengukur Partisipasi Masyarakat dalam Program Bangga Kencana yaitu melalui pengukuran indeks partisipasi masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga BerencanaIndeks-NasionalTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16292401.02.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndeks yang mengukur upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
16292509.06.006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan PublikPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/Skor-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16292609.06.0002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik K/LPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/Skor-Instansi Pemerintah: K/LTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16292709.06.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik KabupatenPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: KabupatenTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16292809.06.0004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik KotaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16292909.06.0005
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik ProvinsiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: ProvinsiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16293006.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai PolitikPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraIndeks Pelembagaan Partai Politik adalah alat ukur akademik/ilmiah (scientific tools) yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik berdasarkan dimensi systemness, dimensi infusi...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
16293106.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Derajat KesistemanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraDerajat kesisteman (systemness) dalam instrumen dalam indeks pelembagaan partai politik ini mengelaborasi kedua penjelasan sebelumnya dengan melakukan penekanan pada konsistensi partai politik...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
Showing 311-320 of 4,145 items.