Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
155102.01.0024
    • SDGs;
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan;
Nilai Tambah Industri Manufaktur (NTIM)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriYaYaYaYaYa
155202.01.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
Nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun berlangsungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahYaYaYaYaYa
155302.01.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan;
nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun sebelumnyaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan dalam peri...miliar rupiahYaYaYaYaYa
155402.03.0034
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan;
Nilai Tambah Pertanian (JNT)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha pertanian, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananYaYaYaYaYa
155502.03.034
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan;
Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutananSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar kemam...persenIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananYaYaYaYaYa
155602.01.0027
    • SDGs;
  1. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (NTSIM)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan pada...miliar rupiahIndikator SIPD: 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapitaYaYaYaYaYa
155702.01.0028
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan;
Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan per tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri manufaktur, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahIndikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri ManufakturYaYaYaYaYa
155802.02.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Nilai Tingkat Pasca-Pembelian Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap setelah konsumen menggunakan produk atau layanan, termasuk tindakan jika terjadi masalah.​TidakYaYaYaYa
155902.02.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Nilai Tingkat Pembelian Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap saat konsumen melakukan transaksi pembelian produk atau layanan.​TidakYaYaYaYa
156002.02.0028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen;
Nilai Tingkat Pra-Pembelian Keberdayaan KonsumenSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap di mana konsumen mencari informasi dan mempertimbangkan produk atau layanan sebelum melakukan pembelian.​TidakYaYaYaYa
156102.02.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah;
Nilai total pembelian perdagangan antar wilayahSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPerdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan antar wilayah menggambarkan r...triliun rupiahYaYaYaYaYa
156207.03.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan;
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANNilai Transaksi Ekonomi (NTE) Masyarakat Hutan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan perhutanan sosial dan kelompok tani hutan, termasuk penjualan Has...rupiahIndikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutananYaYaYaYaYa
156309.02.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Biaya/Tarif Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.​rupiahTidakYaYaYaYa
156410.04.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Kompetensi Pelaksana Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKemampuan dan keahlian petugas dalam melaksanakan pelayanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
156508.01.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAProses dan respons unit layanan terhadap keluhan atau masukan dari masyarakat.​nilaiTidakYaYaYaYa
156608.01.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Perilaku Pelaksana Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMASikap, etika, dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
156708.01.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Persyaratan Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKetentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
156808.01.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKualitas dan spesifikasi hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat.​nilaiTidakYaYaYaYa
156909.05.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Sarana dan Prasarana Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAKetersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan.​nilaiTidakYaYaYaYa
157008.01.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATata cara atau alur proses pelayanan yang harus diikuti.​nilaiTidakYaYaYaYa
157108.01.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilau Unsur Waktu Penyelesaian Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMALama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan dari awal hingga selesai.​nilaiTidakYaYaYaYa
157204.01.064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART;
ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARTSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANPersentase ODHIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan pengobatan Antiretroviral Therapy dalam kurun waktu 1 tahunpersenYaYaYaYaYa
157303.03.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. On Time Performance Penerbangan;
On Time Performance PenerbanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANKetepatan waktu penerbangan (On Time performance/OTP) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Jumlah penerbangan te...persenTidakYaYaYaYa
157409.02.0018
    • RKP 2025;
  1. Opini Laporan Keuangan;
Opini Laporan KeunganSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)Dokume Laporan KeuanganKeuanganIndikator SIPD : 000442 - Opini Laporan Keuangan 001124 - Opini BPK Atas Laporan KeuanganYaYaYaYaYa
157502.02.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global;
Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai globalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALAktivitas produksi suatu perekonomian dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang terkait dengan perdagangan domestik; kedua, yang terkait dengan perdagangan bilateral produk akhir; dan ketiga,...persenYaYaYaYaYa
157603.01.054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun;
Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMIndikator ini menyatakan panjang jalan Perkotaan yang ditangani selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam kilometer (km).kilometerYaYaYaYaYa
157703.01.0026
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Kondisi Mantap Jalan;
Panjang Jalan Nasional dengan Kondisi Baik dan SedangSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPanjang ruas jalan nasional yang memiliki nilai International Roughness Index (IRI) di bawah 4 (kondisi baik) dan antara 4 hingga 8 (kondisi sedang).kilometerIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanYaYaYaYaYa
157803.01.055
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Panjang jalan tol yang beroperasi;
Panjang jalan tol yang beroperasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.kilometerIndikator SIPD: 000204 - Panjang pembangunan jalan tolYaYaYaYaYa
157903.01.056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara;
Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipeliharaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal panjang infrastruktur pengendalian daya rusak air terbangun dan dikelolakilometerYaYaYaYaYa
158002.01.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik;
PDB ADHB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor tersebut, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.rupiahYaYaYaYaYa
158102.01.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner;
PDB ADHB Subsektor Kuliner per tahunSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor kuliner, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.rupiahYaYaYaYaYa
158209.02.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
PDB ADHK Subsektor Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik per tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, didapatkan dari total nilai output d...miliar rupiahYaYaYaYaYa
158302.01.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif;
PDB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Ekonomi KreatifSTATISTIKKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFNilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif, dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun dasar tertentu, sehingga memungkinkan perbandingan antar tahun tanpa dipengaruhi ole...miliar rupiahYaYaYaYaYa
158409.02.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
PDB Harga Berlaku Industri TPTSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri TPT, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -YaYaYaYaYa
158509.02.0021
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB);
PDB Nasional (ADHB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlakumiliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)YaYaYaYaYa
158602.06.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. PDB Perikanan;
PDB PerikananSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahuntriliun rupiahYaYaYaYaYa
158709.02.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK);
PDB Perikanan ADHK per tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahYaYaYaYaYa
158802.03.0035
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan;
PDB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.miliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan PerikananYaYaYaYaYa
158906.03.0014
    • Perpres 78/2021;
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB;
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi....skorYaYaYaYaYa
159009.02.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
PDRB ProvinsiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu provinsi dalam periode tertentumiliar rupiahIndikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRBYaYaYaYaYa
159102.11.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh selur...miliar rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliYaYaYaYaYa
159206.02.0049
    • SDGs;
  1. Tingkat Setengah Penganggur;
Pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per mingguSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk yang bekerja bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu terakhir, tidak termasuk sementara tidak bekerja (0 jam).OrangIndikator SIPD: 000189 - Tingkat setengah pengangguranYaYaYaYaYa
159302.08.035
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pembentukan Modal Tetap Bruto;
Pembentukan Modal Tetap BrutoSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tingga...persenIndikator Utama Pembangunan - 21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Indikator SIPD: 000038 - Pembentukan Modal Tetap BrutoYaYaYaYaYa
159402.10.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes;
Pemeringkatan BUMDesSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSkore Pemeringkatan BUMDesskorYaYaYaYaYa
159507.03.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan;
Penanganan Hasil Hutan IlegalSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANTindakan yang diambil terhadap hasil hutan yang diperoleh secara ilegal, termasuk penyitaan dan penindakan hukumVolume kayu dalam meter kubik (m³)YaYaYaYaYa
159607.03.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan;
Pendapatan dari Produk Berbasis Pemanfaatan Satwa Liar yang Legal (P_penjualan produk konservasi)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPendapatan dari produk berbasis pemanfaatan satwa liar yang legal, seperti hasil penangkaran.rupiahYaYaYaYaYa
159709.02.0024
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita;
Pendapatan Faktor Neto dari Luar Negeri (NFIA)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKSelisih antara pendapatan yang diterima oleh penduduk negara tersebut dari luar negeri dan pendapatan yang dibayarkan kepada non-residen di dalam negeri, termasuk remitansi dan pendapatan investasimiliar rupiahYaYaYaYaYa
159803.02.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi;
Pendapatan Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi Tahun berlangsung dan Tahun sebelumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDefinisi: Total pendapatan bruto masyarakat di kawasan transmigrasi pada tahun tertentu, dapat mencakup pendapatan dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnyarupiahYaYaYaYaYa
159909.02.032
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita;
Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per KapitaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKGNI per kapita adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, termasuk pendapatan dari produksi dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri (seperti remitansi atau invest...dollar usdYaYaYaYaYa
160006.02.0050
    • SDGs;
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians;
Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per mingguSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk berusia 12–14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.OrangIndikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansYaYaYaYaYa
Showing 1,551-1,600 of 2,951 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06,02,0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1)Jumlah individu lulusan pendidikan tinggi (D1-S1) yang bekerja dan berasal dari program studi bidang STEM (misalnya: matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, informatika, statistik, dll).OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06,02,001
    • SDGs
  1. Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional
Jumlah Tenaga Kerja Muda Rentan yang Ditempatkan dan/atau DiberdayakanTenaga Kerja Muda Rentan adalah seseorang yang memasuki rentang usia 15-30 tahun yang memiliki kesenjangan aksebilitas dan sosial ekonomi serta mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat...OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis KelaminTAHUNANIndikator SIPD: 000202 - Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.Ketenagakerjaan
02,11,007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja Sektor Pariwisata
Jumlah Tenaga Kerja PariwisataBanyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.OrangKEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK24510021TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator SIPD: 000812 - Jumlah Tenaga Kerja PariwisataPariwisata
06,02,0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK
Jumlah Tenaga Kerja Sektor TIK pada Tahun Berjalan dan Tahun SebelumnyaJumlah penduduk yang bekerja di sektor informasi dan komunikasiOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Ketenagakerjaan
02,01,010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan GimJumlah Tenaga Kerja subsektor aplikasi dan gim adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor aplikasi dan gimribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.06-Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan: 03.06.04-Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Lokasi Prioritas: Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali. Deskripsi: -Ketenagakerjaan
02,01,011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan KriyaJumlah Tenaga Kerja subsektor kriya dan fesyen adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor kriya dan fesyen.ribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02,01,012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan MusikJumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor Film, Animasi, Video, dan Musikribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02,01,013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor KulinerJumlah Tenaga Kerja subsektor kuliner adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor kuliner.ribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06,02,0124
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Jumlah tenaga kerja terserap dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan APBDBanyaknya tenaga kerja yang terserap di dalam negeri dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan APBD provinsi dan kab/kotaOrangKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi/kab/kota, jenis kelamin, OPDTAHUNANTersedia di SIPDKetenagakerjaan
02,10,0090
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha kecilBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0089
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha kecil tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Kecil jumlah 3-4 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0088
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha kecil tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Kecil jumlah 3-4 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0087
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha menengahBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0086
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha menengah tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Menengah sektor pertanian jumlah 5-26 Orang dan Usaha Menengah sektor...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0085
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha menengah tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Menengah sektor pertanian jumlah 5-26 Orang dan Usaha Menengah...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0084
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikroBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0083
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0082
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0081
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. Update dan pengumpulan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengahBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0080
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 Orang, Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang, dan Usaha...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02,10,0079
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 Orang, Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang, dan Usaha...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
06,02,0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formalTenaga kerja yang memenuhi kriteria formal berdasarkan status pekerjaannya:? Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar: Memiliki pembukuan...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalKetenagakerjaan
04,01,0258
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Tenaga KesehatanData mengenai jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang diklasifikasikan menurut nama rumah sakit, kelas rumah sakit, dan jenis nakesOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatan
04,01,0127
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan kategori dan sarana pelayanan kesehatandata yang mencatat total tenaga kesehatan—seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis medis, dan lainnya—yang bekerja di berbagai sarana pelayanan kesehatanOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatan
04,01,0257
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah IndonesiaJumlah seluruh tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan baik berstatus PNS, PPPK, maupun tenaga...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPTTAHUNANKesehatan
04,01,0128
    • SDGs
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut JenisJumlah individu yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.Kesehatan
03,03,024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Terminal Penumpang yang Beroperasi
Jumlah Terminal Penumpang yang BeroperasiBanyaknya terminal bus penumpang tipe A yang digunakan sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.lokasiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24410041TerbukaNasionalTAHUNANTransportasi
05,01,0185
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah terpidana yang telah dieksekusi dan disertai dengan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17)Terpidana yang telah dilakukan eksekusi dan disertai berita acara pelaksanaan putusan pengadilanOrangKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,0184
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (P-48)Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetapOrangKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,0183
    • UU 1/2023
  1. -
Jumlah Tersangka KorporasiKorporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan perorangan, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta...TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,0182
    • UU 28/1999
  1. -
Jumlah Tersangka Penyelenggara NegaraPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai...TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,0181
    • UU 12/2006
  1. -
Jumlah Tersangka Warga Negara AsingWNA adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria orang-orang bangsa Indonesia asli atau yang disahkan dengan undang-undang yang berlaku sebagai WNI.TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07,05,0047
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah
Jumlah timbulan limbah B3Total limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas industri dan domestik dalam periode tertentutonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang TerkelolaLingkungan Hidup
09,01,0046
    • Permendagri 8/2023
  1. -
Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat berdasarkan Jenis Tindak LanjutJumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah dilakukan berdasarkan jenis tindak lanjut.Tindak LanjutKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
05,03,0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAMJumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam periode tertentu.PerkaraKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Nama Isu; Tema Hak; Tema Pengaduan; RekomendasiTAHUNANHak Asasi Manusia
07,05,047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditanganiMenunjukkan jumlah tindak pidana dan perdata serta sengketa lingkungan hidup, kehutanan dan tata ruang yang ditanganiPerkaraKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
01,01,0028
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah TNI berdasarkan pangkatdata yang menunjukkan total personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)—terdiri dari prajurit TNI AD (Angkatan Darat), TNI AL (Angkatan Laut), dan TNI AU (Angkatan Udara)—yang diklasifikasikan...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatTAHUNANPertahanan
01,01,0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah TNI yang ditugaskan di kementerian/lembaga/badan pemerintahan pusat/daerahtotal prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI)—dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara—yang ditempatkan dalam penugasan di instansi pemerintahan non-TNI, baik tingkat pusat (kementerian,...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatTAHUNANPertahanan
04,01,0129
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan
Jumlah Total Alat Kesehatan yang DiujiTotal alat kesehatan yang diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian dan penandaan dalam periode tertentu.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04,01,0130
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
  2. -
  3. -
Jumlah total anak balitaTotal keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensusOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
09,02,0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Jumlah Total Anak Usia 0-4 TahunTotal jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen DukcapilJiwaKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiranKependudukan
03,07,0026
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
  2. -
Jumlah total anak usia 5-17 tahun (P5-17):Jumlah seluruh anak berusia 5 hingga 17 tahun, digunakan sebagai populasi dasar untuk menghitung indikator pekerja anak.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKependudukan
05,01,0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Total Anggota DPR RIJumlah keseluruhan anggota DPR RI yang pada periode tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
01,01,0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Jumlah Total Anggota Komcad yang LulusJumlah keseluruhan anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
08,01,0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB
Jumlah Total Aset Zakat Infaq Shodaqoh - Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)Jumlah keseluruhan dana yang dihimpun dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam periode tertentu.rupiahKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
03,01,0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum Berkinerja Sehat
Jumlah Total BUMD Air Minum (JBT)Menilai kualitas layanan kepada pelanggan, seperti cakupan layanan, kontinuitas pasokan, dan kepuasan pelangganUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03,07,0027
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
  2. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Jumlah Total Calon PengantinTotal jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka pada periode tertentu.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
03,07,0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender
Jumlah Total DaerahTotal jumlah wilayah administratif, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, dalam suatu negara atau wilayah tertentu.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
03,05,0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah total desa di 204 kecamatan perbatasan prioritasMerupakan total jumlah desa yang berada dalam 204 kecamatan perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di...jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03,05,0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Jumlah Total Desa di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanTotal jumlah desa yang berada dalam delineasi 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.​jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
Showing 1,551-1,600 of 3,330 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
19746409,06,0002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
  2. -
Indeks Pelayanan Publik K/LPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/Skor-Instansi Pemerintah: K/LTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
19746509,06,0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
  2. -
Indeks Pelayanan Publik KabupatenPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: KabupatenTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
19746609,06,0004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
  2. -
Indeks Pelayanan Publik KotaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
19746709,06,0005
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
  2. -
Indeks Pelayanan Publik ProvinsiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: ProvinsiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
19746806,03,0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai PolitikPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraIndeks Pelembagaan Partai Politik adalah alat ukur akademik/ilmiah (scientific tools) yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik berdasarkan dimensi systemness, dimensi infusi...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
19746906,03,0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Derajat KesistemanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraDerajat kesisteman (systemness) dalam instrumen dalam indeks pelembagaan partai politik ini mengelaborasi kedua penjelasan sebelumnya dengan melakukan penekanan pada konsistensi partai politik...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
19747006,03,0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Infusi NilaiPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraInfusi atau penyebaran nilai (value infusion) adalah terkait dengan keberadaan sebuah nilai-nilai yang menjadi identitas dan mengikat seluruh anggota partai. Nilai-nilai yang menjadi shared values...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
19747106,03,0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi KemanDirektorat ianPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraKemanDirektorat ian/otonomi decisional yang menekankan pada tingkat otonomi partai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, otonomi berarti kemampuan partai politik untuk bebas dari segala...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
19747201,02,011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri
Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
19747301,02,0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndikator untuk Mengukur tingkat pemanfaatan Portal Peduli WNI dalam verifikasi dan validasi data WNI di luar negeri. Dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
Showing 311-320 of 4,134 items.