Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
150109.03.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);
Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)STATISTIKBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAKematangan keamanan siber PSE menggambarkan tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan sibernilaiTidakYaYaYaYa
150209.03.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian;
Nilai Kematangan Penyelenggara PersandianSTATISTIKBADAN SIBER DAN SANDI NEGARATingkat Kematangan Penyelenggara Persandian menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan persandian pada sektor pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah)nilaiTidakYaYaYaYa
150304.01.0153
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini;
Nilai Kesehatan (Good Health) pada Pengasuhan AUDSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANMengukur kondisi kesehatan anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar dan imunisasipersenYaYaYaYaYa
150409.04.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kemerdekaan Pers;
Nilai Kesetaraan bagi Kelompok RentanSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran indikator Persentase Peningkatan Akses Pers & Media Bagi Kelompok Rentan untuk memantau kondisi pers dalam memberikan ruang pemberitaan dan peliputan masalah kelompok rentan. Indikator ini...nilaiIndikator SIPD: 000323 - Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)YaTidakYaYaYa
150509.03.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
Nilai Keterbukaan informasi Publik Lingkungan EkonomiSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALMenilai faktor ekonomi yang mempengaruhi keterbukaan informasi, seperti tingkat korupsi, transparansi anggaran, dan akses masyarakat terhadap informasi ekonominilai (0-100)YaTidakYaYaYa
150609.03.0052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
Nilai Keterbukaan informasi Publik Lingkungan Fisik dan PolitikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALMengukur sejauh mana kondisi fisik dan politik mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk stabilitas politik, kebebasan pers, dan partisipasi politik masyarakatnilai (0-100)YaTidakYaYaYa
150709.03.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
Nilai Keterbukaan informasi Publik Lingkungan HukumSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALMenilai sejauh mana kerangka hukum dan peraturan mendukung keterbukaan informasi, termasuk kepatuhan badan publik terhadap UU KIP dan efektivitas penyelesaian sengketa informasinilai (0-100)YaTidakYaYaYa
150808.01.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama;
Nilai Layanan Penyuluhan AgamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAMengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agamaskor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​TidakYaYaYaYa
150907.04.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES;
Nilai Outcome/Dampak Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDampak jangka panjang dari pengelolaan, termasuk perubahan dalam ekosistem dan kesejahteraan masyarakatskorTidakYaYaYaYa
151007.04.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES;
Nilai Output/Luaran Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANHasil yang dicapai dari proses implementasi, seperti peningkatan populasi spesies target atau pengurangan aktivitas ilegalskorTidakYaYaYaYa
151109.02.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB;
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi pada tahun berlangsungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKNilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu.miliar rupiahYaYaYaYaYa
151205.03.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Hak Asasi Manusia;
Nilai Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Asasi ManusiaSTATISTIKKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIASkor numerik yang mencerminkan tingkat pemenuhan hak untuk Menilai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layakTidakYaTidakYaTidak
151305.03.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Hak Asasi Manusia;
Nilai Pemenuhan Hak Sipil dan Politik sebagai Asasi ManusiaSTATISTIKKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIASkor numerik berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif untuk Mengukur sejauh mana hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, dihormati dan dilindungi.nilaiYaYaYaYaYa
151409.05.006
    • SDGs;
  1. Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional;
Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan InternasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALKonsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih tekn...rupiahIndikator SIPD: 000337 - Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST IndonesiaYaYaYaYaYa
151502.02.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB;
Nilai Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di setiap provinsi pada tahun berlangsungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor di suatu provinsi pada tahun tertentu. Sektor ini mencakup aktivitas penjualan...miliar rupiahYaYaYaYaYa
151602.02.039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai perdagangan komoditas digital;
Nilai perdagangan komoditas digitalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan nilai ekspor dari kelompok produk ICT yang terdiri atas peralatan komputer, alat komunikasi, konsumsi elektronik, komponen elektronik dan sebagainya, serta meliputi 94 produk dalam klasifika...miliar dolar amerika serikatYaYaYaYaYa
151709.06.0033
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian;
Nilai Perilaku dan Etika Petugas Layanan KepolisianSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANilai/skor untuk Menilai sikap, perilaku, dan etika petugas kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk keramahan, kesopanan, dan keadilan dalam bertindak.skorYaYaYaYaYa
151802.08.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA berorientasi ekspor;
Nilai PMA berorientasi eksporSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai investasi dari PMA dengan realisasi investasi proyek produksi yang memiliki realisasi ekspor. Investasi yang beriorientasi ekspor mendukung dalam rantai nilai global dalam Prioritas Nasional dan...triliun rupiahYaYaYaYaYa
151902.08.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN;
Nilai PMA dan PMDNSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai investasi PMA dan PMDN (Rp.Trilliun) adalah nilai kegiatan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (Semakin tinggi ni...triliun rupiahYaYaYaYaYa
152002.08.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus;
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi KhususSTATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANNilai PMA dan PMDN adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. N...miliar rupiahProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.YaYaYaYaYa
152102.08.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan;
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat PertumbuhanSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALUntuk nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus mencakup nilai investasi BUPP dan Tenant sedangkan untuk nilai realisasi PMA dan PMDN di FTZ (termasuk KPBPB...triliun rupiahYaYaYaYaYa
152202.08.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder;
Nilai PMA dan PMDN Sektor SekunderSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNIlai PMA dan PMDN sektor sekunder adalah nilai kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha sekunder yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri dan manufa...triliun rupiahYaYaYaYaYa
152302.08.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus;
Nilai PMA Kawasan Ekonomi KhususSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenant) yang berada di dalam KEKrupiah triliunProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.YaYaYaYaYa
152402.08.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMDN berorientasi ekspor;
Nilai PMDN berorientasi eksporSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai investasi dari PMDN dengan realisasi investasi proyek produksi yang memiliki realisasi ekspor. Investasi yang beriorientasi ekspor mendukung dalam rantai nilai global dalam Prioritas Nasional da...triliun rupiahYaYaYaYaYa
152502.08.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus;
Nilai PMDN Kawasan Ekonomi KhususSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KEKrupiah triliunProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.YaYaYaYaYa
152607.03.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan;
Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutanSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANIndikator Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan mengukur jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari pemanfaatan sumber daya hayati secara legal dan berkelanjutan, y...rupiahYaYaYaYaYa
152707.03.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB;
Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TBSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPenerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari adanya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasimiliar rupiahYaYaYaYaYa
152807.03.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PNBP Fungsional Kehutanan;
Nilai PNBP Fungsional KehutananSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANPNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil p...rupiahYaYaYaYaYa
152907.04.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES;
Nilai Proses/Implementasi Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANTahapan pelaksanaan rencana pengelolaan, termasuk kegiatan konservasi, patroli, dan penegakan hukumskorTidakYaYaYaYa
153003.02.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi;
Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan TransmigrasiSTATISTIKKEMENTERIAN TRANSMIGRASIIndikator rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan 45 kawasan transmigrasi prioritas dalam upaya mencapai sasaran pembangunan trans...IndeksData Bidang Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan di Daerah dari Dinas dan OPDYaYaYaYaYa
153102.08.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus;
Nilai Realisasi Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Di KPBPB BatamSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)Akumulasi realisasi investasi modal dalam negeri dan modal luar negeri Kawasan ekonomi khusus di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamrupiah triliunProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.YaYaYaYaYa
153202.08.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi;
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang HilirisasiSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari 28 komoditas hilrisasitriliun rupiahYaYaYaYaYa
153302.08.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi BauksitSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari komoditas Bauksit.juta rupiahYaYaYaYaYa
153402.08.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi GaramSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Garam.juta rupiah"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."YaYaYaYaYa
153502.08.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas BumiSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Gas Bumi.juta rupiahYaYaYaYaYa
153602.08.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT);
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)STATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT).juta rupiahYaYaYaYaYa
153702.08.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan BajaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Besi dan Baja.juta rupiahProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahYaYaYaYaYa
153802.08.023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi KelapaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa.juta rupiahProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Rangkuman program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional.YaYaYaYaYa
153902.08.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa SawitSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa Sawit.juta rupiahYaYaYaYaYa
154002.08.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak BumiSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Minyak Bumi.juta rupiahYaYaYaYaYa
154102.08.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi NikelSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Nikel.juta rupiahProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahYaYaYaYaYa
154202.08.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir SilikaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Pasir Silika.juta rupiahYaYaYaYaYa
154302.08.028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput LautSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Rumput Laut.juta rupiahProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.YaYaYaYaYa
154402.08.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TembagaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tembaga.juta rupiahYaYaYaYaYa
154502.08.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TilapiaSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tilapia.juta rupiahYaYaYaYaYa
154602.08.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TimahSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Timah.juta rupiahYaYaYaYaYa
154702.08.032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang;
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi UdangSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Udang.juta rupiahYaYaYaYaYa
154809.02.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan AkomodasiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan akomodasi , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliYaYaYaYaYa
154909.02.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan Jasa Makan dan MinumSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan jasa makan dan minum, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliYaYaYaYaYa
155002.10.0003
    • SDGs;
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri;
Nilai Tambah Industri Kecil (NTIK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKSelisih antara nilai output (barang dan jasa akhir) yang dihasilkan oleh industri kecil dengan input antara (biaya bahan baku dan input lainnya)Indikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.YaYaYaYaYa
Showing 1,501-1,550 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06.03.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek per satu juta penduduk
Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek per satu juta pendudukJumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) per juta pendudukorang persatu juta pendudukKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.03.0010
    • SDGs
  1. Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3)
Jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyandang gelar Doktor (S3) pada BRINJumlah tenaga kerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki gelar Doktor (S3)OrangBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK10210049TerbukaWilayah: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.0011
    • SDGs
  1. Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3)
Jumlah sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologiJumlah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa memandang tingkat pendidikanOrangBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK10210049TerbukaWilayah: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
07.05.045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu
Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutuIndikator ini merujuk pada jumlah sungai dan danau yang mengalami perbaikan kualitas air, ditunjukkan dengan peningkatan status mutu berdasarkan parameter kualitas air tertentu. Peningkatan status...lokasiKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.Lingkungan Hidup
07.02.0080
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Supply & Demand Gas KotaJumlah gas bumi dari pasokan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri melalui jaringan gas kota dalam suatu periode tertentuRibu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0079
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Supply & Demand Gas Penggunaan SendiriJumlah penawaran dan permintaan gas bumi yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal kegiatan hulu dan hilir migas dalam suatu periode tertentuMMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0078
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Supply & Demand Pembakaran GasJumlah penawaran dan permintaan gas bumi yang dibakar secara terkendali di fasilitas produksi dalam suatu periode tertentu.MMSCFKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
03.07.0066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah data profil kependudukan yang disusun
Jumlah tahanan dan narapidana di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesia yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)Jumlah tahanan dan narapidana yang tercatat secara administratif memiliki NIK yang sah dan terverifikasi sesuai dengan data kependudukan nasional, dan sedang menjalani masa penahanan atau pidana di...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPTBULANANKependudukan
04.01.0260
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas
Jumlah tahanan dan narapidana yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, serta penderita penyakit menular di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah IndonesialPengelompokan warga binaan ke dalam kategori tingkat risiko kesehatan tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan awal dan berkala, yang mencakup kondisi fisik, riwayat penyakit, penyakit...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, BulananBULANANKesehatan
05.01.0186
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah tahanan di LapasBanyaknya orang yang berstatus sebagai tahanan dan sedang menjalani proses hukum (belum memiliki putusan hukum tetap) namun dititipkan atau ditempatkan di Lapas, baik karena alasan keamanan,...orangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-jenis kelaminTAHUNANHukum
05.01.0050
    • SDGs
  1. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
Jumlah tahanan yang melebihi masa penahananTahanan yang masa penahanannya telah melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlakuOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK10810075Terbukakantor wilayahTAHUNANIndikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.Hukum
08.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional
Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasionalJumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional dengan titik acuan tetap dari talenta-talenta utama dari karya-karya yang mendapat rekognisi...orangKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.01-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Rangkuman permasalahan utama adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah.Kebudayaan
03.01.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi
Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasiBanyaknya tampungan air alami seperti danau dan situ yang telah diupayakan pengembalian kapasitasUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Tampungan Air yang Telah DibangunTotal jumlah tampungan air buatan lainnya yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.06.0050
    • SK KaBIG 16/2023
    • Permenko Ekon 3/2024
  1. -
Jumlah Tanah Ulayat TeradministrasiInformasi mengenai jumlah tanah ulayat yang telah dilakukan pengadministrasian yaitu diukur, dipetakan, dan dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU)Bidang; HektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK--TAHUNAN-Pertanahan
03.06.0049
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Jumlah Tanah Ulayat TerdaftarInformasi mengenai jumlah tanah ulayat yang telah dilakukan pendaftaran yaitu tanah ulayat yang telah diukur, dipetakan, dan dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU), serta diterbitkan tanda bukti hak...-KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK--TAHUNANBerdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, MHA ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala DaerahPertanahan
02.06.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkanJumlah maksimum tangkapan yang diizinkan untuk jenis ikan tersebut, biasanya dalam persentase dari Maksimum Sustainable Yield (MSY)tonKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Pengelolaan PerikananTAHUNANPerikanan
01.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Target Alutsista siap operasi.Target jumlah Alutsista siap operasi sesuai perencanaan OEF. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk
Jumlah Target Kader Bela NegaraJumlah Kader Bela Negara yang ditetapkan sebagai target dalam suatu periode tertentu. Reff:...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.02.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri
Jumlah Target Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Diplomasi Ekonomi yang Direncanakan DitindaklanjutiTotal kesepakatan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi yang telah disepakati dalam periode tertentu.unit kesepakatanKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.01.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Target Non Alutsista siap operasi.Target jumlah Non-Alutsista siap operasi Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Target personel TNITarget jumlah personel TNI sesuai kebutuhan kekuatan pokok optimum. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatBULANANPertahanan
01.01.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Alutsista
Jumlah Target Tahapan Pengadaan Alutsista StrategisIndikator ini mengukur jumlah tahapan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) strategis yang telah direalisasikan (∑a) dibandingkan dengan jumlah tahapan yang direncanakan (∑b). Pengadaan...unit tahapanKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
04.01.0259
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Tempat Tidur Rumah SakitData mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit yang diklasifikasikan menurut nama rumah sakit, penyelenggara, kelas rumah sakit, jenis rumah sakit, dan kelas tempat tidurTempat tidurKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatan
09.01.0044
    • Permendagri 9/2025
  1. -
Jumlah Temuan dan Saran atas Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola PerbatasanJumlah temuan dan saran atas audit ketaatan dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada satuan kerja Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.Temuan dan saranKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola PerbatasanTAHUNANDalam Negeri
09.01.0045
    • PP 12/2017
  1. -
Jumlah Temuan dan Saran atas Pengawasan Inspektorat Jenderal pada ProvinsiJumlah temuan dan saran atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada pemerintah daerah provinsi.Temuan dan saranKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
04.01.0126
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes
Jumlah temuan kasus kekosongan obat dan vaksin tahun berjalanDefinisi: Total kejadian kekosongan obat dan vaksin yang tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan.​kasusKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.05.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional
Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasionalJumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasionalOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Jumlah Tenaga Kerja (TK) di Industri TPTTotal jumlah individu yang bekerja di sektor industri TPT, baik di industri besar, sedang, maupun kecilOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -Ketenagakerjaan
03.05.0009
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Jumlah individu yang secara aktif dipekerjakan oleh unit usaha milik desa (BUMDes), yang dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian, dalam satu periode pelaporan.OrangKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/DesaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
06.02.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
Jumlah Tenaga Kerja di Industri Pakaian JadiTotal tenaga kerja yang bekerja di industri yang termasuk dalam KBLI kode 14, yang mencakup industri pakaian jadi.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -Ketenagakerjaan
06.02.0040
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (JTKP)Total jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian, termasuk sub-sektor tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutananOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananKetenagakerjaan
06.02.0041
    • SDGs
  1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan
Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur (JTK IM)Jumlah orang yang bekerja di sektor industri pengolahan.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufakturKetenagakerjaan
02.09.0059
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Tenaga Kerja KoperasiJumlah Tenaga Kerja adalah total sumber daya manusia yang terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam operasional koperasi, yang meliputi pengurus, manajer, dan karyawan pada koperasi berstatus...OrangKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
06.02.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Tenaga Kerja Hijau
Jumlah tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkunganTenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah,...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM
jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1)Jumlah individu lulusan pendidikan tinggi (D1-S1) yang bekerja dan berasal dari program studi bidang STEM (misalnya: matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, informatika, statistik, dll).OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.001
    • SDGs
  1. Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional
Jumlah Tenaga Kerja Muda Rentan yang Ditempatkan dan/atau DiberdayakanTenaga Kerja Muda Rentan adalah seseorang yang memasuki rentang usia 15-30 tahun yang memiliki kesenjangan aksebilitas dan sosial ekonomi serta mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat...OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis KelaminTAHUNANIndikator SIPD: 000202 - Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional.Ketenagakerjaan
02.11.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja Sektor Pariwisata
Jumlah Tenaga Kerja PariwisataBanyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata.OrangKEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK24510021TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator SIPD: 000812 - Jumlah Tenaga Kerja PariwisataPariwisata
06.02.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK
Jumlah Tenaga Kerja Sektor TIK pada Tahun Berjalan dan Tahun SebelumnyaJumlah penduduk yang bekerja di sektor informasi dan komunikasiOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Ketenagakerjaan
02.01.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan GimJumlah Tenaga Kerja subsektor aplikasi dan gim adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor aplikasi dan gimribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.06-Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan: 03.06.04-Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Lokasi Prioritas: Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali. Deskripsi: -Ketenagakerjaan
02.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan KriyaJumlah Tenaga Kerja subsektor kriya dan fesyen adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor kriya dan fesyen.ribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02.01.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan MusikJumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor Film, Animasi, Video, dan Musikribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner
Jumlah Tenaga Kerja Subsektor KulinerJumlah Tenaga Kerja subsektor kuliner adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor kuliner.ribu orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0124
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Jumlah tenaga kerja terserap dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan APBDBanyaknya tenaga kerja yang terserap di dalam negeri dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan APBD provinsi dan kab/kotaOrangKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi/kab/kota, jenis kelamin, OPDTAHUNANTersedia di SIPDKetenagakerjaan
02.10.0090
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha kecilBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0089
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha kecil tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Kecil jumlah 3-4 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0088
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha kecil tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Kecil jumlah 3-4 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0087
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha menengahBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0086
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha menengah tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Menengah sektor pertanian jumlah 5-26 Orang dan Usaha Menengah sektor...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0085
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha menengah tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Menengah sektor pertanian jumlah 5-26 Orang dan Usaha Menengah...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
Showing 1,501-1,550 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
162912
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks kualitas penggerakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (IKaP)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKedeputian Bidang Penggerakan dan Peran Serta MasyarakatMengukur tingkat kualitas Penggerakan Program Bangga Kencana yaitu melalui pengukuran tingkat kualitas Penggerakan program kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang kolaboratifIndeks-NasionalTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16291305.01.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undanganPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-undanganAdalah indeks yang mengukur kualitas proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannilai-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16291407.05.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Tutupan LahanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pengendalian Kerusakan LahanIndeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sumber:...nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16291507.05.012
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas UdaraPrioritasSTATISTIKIndikator31010019KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu UdaraPencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu...nilai indeks tanpa satuanTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
162916
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Lansia BerdayaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINadalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan,...--Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)TAHUNANKependudukanTERSEDIA
16291708.01.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Layanan Keagamaan
Indeks Layanan KeagamaanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN AGAMADitjen. BMBPSDMIndeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgamaTERSEDIA
16291805.01.006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Materi Hukum
Indeks Materi HukumPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional dan Pusat Budaya dan Bantuan Hukum - Badan Pembinaan Hukum NasionalIndeks Materi Hukum merupakan indeks yang mengukur pilar materi hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, sebagai representasi capaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas (formil dan...Indeks-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16291909.06.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Memori Kolektif Bangsa
Indeks Memori Kolektif BangsaPrioritasSTATISTIKIndikatorARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Penyelamatan Arsip, Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Balai Arsip Statis dan Tsunami, Direktorat Pengolahan Arsip, Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Direktorat Informasi KearsipanIndeks Memori Kolektif Bangsa Indikator: 1. Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah Proyeksi tahun 2024 ketersediaan arsip tingkat pusat 80 (bobot 80%), provinsi 18 (bobot 20%) 2....Nilai Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16292007.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan PerikananPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Pengendalian Operasi ArmadaMengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (air surveillance), dan...indeks (tanpa satuan)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautanTERSEDIA
16292102.03.005
    • SDGs
  1. Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah
Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintahPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Pangan dan PertanianIndeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanianTERSEDIA
Showing 301-310 of 4,145 items.