Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
10110.03.0009
    • RPJPN 2025-2045;
  1. -
Data sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial di IndonesiaGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALData sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial adalah kumpulan informasi berbasis lokasi (geospasial) yang menggambarkan persebaran individu yang memiliki sertifikat resmi sebagai tena...Tenaga ProfesionalYaYaYaYaYa
10206.02.0001
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029;
  1. -
Data SKKNISTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPeserta pelatihan vokasi berdasarkan judul SKKNI, kategori, dan bidang/jabatanOrangYaYaYaYaYa
10310.03.0010
    • UU 4/2011;
    • Permenko Ekon 3/2024;
  1. -
Datum Pasang SurutGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALSuatu kedudukan permukaan laut tertentu yang dijadikan sebagai bidang referensi ketinggian meliputi HAT, MHWS, MSL, MLWS, dan LAT, diberikan dalam 2 jenis yaitu: 1. Datum pasang surut pada stasium pas...ketinggian (m)YaYaYaYaYa
10410.03.0011
    • PerBIG 1/2021;
  1. -
Digital Surface Model (DSM) skala 1:5.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALDigital Surface Model (DSM) adalah representasi tiga dimensi dari permukaan bumi yang mencakup semua objek yang berada diatas tanah, termasuk bangunan, vegetasi, infrastruktur,dll.YaTidakTidakTidakTidak
10510.03.0012
    • PerBIG 1/2021;
  1. -
Digital Terrain Model (DTM) skala 1:5.000 WIlayah Ibu Kota Nusantara dan Provinsi Kalimantan TimurGEOSPASIALBADAN INFORMASI GEOSPASIALDigital Terrain Model adalah representasi tiga dimensi dari permukaan tanah yang sebenarnya, tanpa menyertakan objek-objek yang berada diatasnya.YaTidakTidakTidakTidak
10603.06.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang;
Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang patuhSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALNilai yang menunjukkan kondisi ruang yang aman dan nyaman yang diukur dari tingkat kepatuhan pengguna ruang terhadap rencana tata ruang dan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang tertuang dalam dokum...DokumenYaTidakYaYaYa
10703.07.004
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Early Childhood Development Index (ECDI);
Early Childhood Development Index (ECDI)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKProporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan (on-track) berdasarkan Early Childhood Development Index (ECDI).persenTidakYaYaYaYa
10802.02.001
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ekspor Barang dan Jasa;
Ekspor Barang dan JasaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKEkspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilay...persenIndikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan JasaYaYaYaYaYa
10907.05.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah;
Emisi Baseline LimbahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPEstimasi emisi GRK dari sektor limbah pada tahun tertentu berdasarkan proyeksi tanpa intervensi mitigasi sejak tahun dasar (misalnya, 2010).million tonnes of carbon dioxide equivalentYaYaYaYaYa
11007.05.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah;
Emisi Baseline TotalSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal estimasi emisi GRK dari semua sektor pada tahun tertentu dalam skenario tanpa intervensi mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalentYaYaYaYaYa
11107.05.0008
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK);
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) baseline tahun t (EBt)STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALProyeksi nilai emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon.ton co2-eq)Indikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRKYaYaYaYaYa
11207.05.0009
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca;
Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPProyeksi emisi GRK yang diperkirakan akan terjadi pada tahun t tanpa adanya intervensi atau upaya penurunan emisitonIndikator Utama Pembangunan - 45.  Persentase Penurunan Emisi GRK (%)YaYaYaYaYa
11306.05.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara;
Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggaraSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Event kualifikasi Olimpiade adalah kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh federasi olahraga internasional atau badan...kegiatanYaYaYaYaYa
11402.02.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global;
Forward Participation produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai globalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPorsi ekspor Indonesia yang mengandung input (komponen atau bahan baku) dari Indonesia yang kemudian diproses lebih lanjut oleh negara lain dan diekspor kembali oleh negara tersebut ke negara ketiga u...persenYaTidakYaYaYa
11502.01.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global;
Forward Participation produk otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai globalSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPorsi ekspor Indonesia yang mengandung input (komponen atau bahan baku) dari Indonesia yang kemudian diproses lebih lanjut oleh negara lain dan diekspor kembali oleh negara tersebut ke negara ketiga u...persenYaTidakYaYaYa
11603.06.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan;
Frekuensi luas tanah yang dimiliki kumulatif (Fi)STATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPersentase kumulatif dari luas tanah yang dimiliki oleh kelompok pemilik tanah dalam kelas atau kelompok luasan tanah tertentu.persenYaTidakYaYaYa
11705.02.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Global Terrorism Index;
Global Terrorism IndexSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEGTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan sk...persenYaYaYaYaYa
11803.03.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas;
Indeks Aksesibilitas dan KonektivitasSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAIndeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan (IAKK) merupakan ukuran kapasitas suatu lokasi untuk diakses atau dicapai dari lokasi lain. Indikator ini terdiri dari 5 (lima) Indikator Immediate/Output...IndeksYaTidakYaYaYa
11910.04.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila;
Indeks Aktualisasi PancasilaSTATISTIKBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAIndeks Aktualisasi Pancasila merupakan salah satu indeks nasional yang penting dalam perumusan kebijakan sektoral dan menjadi tolok ukur bagi bangsa Indonesia untuk melihat sejauh mana nilai-nilai luh...persenYaYaYaYaYa
12009.05.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila;
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha EsaSTATISTIKBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILASkor/Nilai untuk Mengukur sejauh mana nilai-nilai agama dan keyakinan diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Persentase populasi yang mengikuti kegiatan keagamaan. Ketersediaan...persenYaYaYaYaYa
12109.05.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila;
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan BeradabSTATISTIKBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILASkor/Nilai untuk Menilai bagaimana prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perlakuan yang beradab diterapkan dalam kebijakan publik dan praktik sosial. Jumlah dan kualitas pelayanan sosial untuk ke...persenYaYaYaYaYa
12209.05.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila;
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 3 Persatuan IndonesiaSTATISTIKBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILASkor/Nilai untuk Menilai penerapan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya. Program-program yang mendorong kerukunan antar kelompok etnis da...persenYaYaYaYaYa
12309.05.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila;
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan PerwakilanSTATISTIKBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILASkor/Nilai untuk Mengukur sejauh mana prinsip demokrasi dan musyawarah mufakat diterapkan dalam kehidupan bernegara, serta representasi yang adil dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat dala...persenYaYaYaYaYa
12409.05.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Aktualisasi Pancasila;
Indeks Aktualisasi Pancasila Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaSTATISTIKBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILASkor/Nilai untuk Menilai apakah kebijakan dan program pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mendukung pemerataan kesejahteraan. Indikator kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan distribus...persenYaYaYaYaYa
12509.06.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks BerAkhlak;
Indeks BerAkhlakSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIIndeks BerAKHLAK adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Aparatur Sipil Negara (ASN) mengimplementasikan nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK dalam budaya kerja sehari-hari di in...Nilai/SkorTidakYaYaYaYa
12605.01.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Budaya Hukum;
Indeks Budaya HukumSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMIndeks Budaya Hukum adalah salah satu pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, kesadaran, hingga kepatutan hukum masyarakat; serta mengukur tingkat k...IndeksYaYaYaYaYa
12709.06.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip;
Indeks Budaya Tertib ArsipSTATISTIKARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAIndeks Budaya Tertib Arsip Indikator: 1. Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D Rumus = rata-rata nilai hasil pengawasan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan k...Nilai IndeksTidakYaYaYaYa
12801.02.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;
Indeks Citra Indonesia di Dunia InternasionalSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERICitra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia...indeks (0–5)YaYaYaYaYa
12907.05.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan HidupSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana kapasitas lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan tanpa menyebabka...nilai indeks tanpa satuanYaYaYaYaYa
13009.07.001
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)STATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANANIDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan...nilaiIndikator Utama Pembangunan - 30. Indeks Demokrasi Indonesia Indikator SIPD: 000048 - Indeks Demokrasi IndonesiaYaYaYaYaYa
13103.05.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
indeks desaSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL- Skor Indeks Desa Membangun - Skor Dimensi Indeks Kualitas Sosial - Skor Dimensi Indeks Kualitas Ekonomi - Skor Dimensi Indeks Kualitas LingkunganskorYaYaYaYaYa
13201.02.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri;
Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar NegeriSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIIndeks Diplomasi Pelindungan WNI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian pelaksanaan diplomasi pelindungan WNI melalui partisipasi aktif atau penyampaian rekomendasi di tingkat bilateral, regional...persenYaYaYaYaYa
13302.02.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks diversifikasi ekspor;
Indeks diversifikasi eksporSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIndeks Diversifikasi Ekspor Per Pulau adalah ukuran yang menunjukkan variasi produk yang diekspor oleh pulau tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis produ...YaYaYaYaYa
13401.02.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi;
Indeks Efektivitas Diplomasi EkonomiSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIEfektivitas diplomasi ekonomi adalah pengukuran kinerja diplomasi ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. IK ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia...nilaiYaYaYaYaYa
13510.01.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan;
Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/JasaSTATISTIKLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAngka yang menunjukkan seberapa efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diimplementasikan oleh pemangku kepentingan.YaYaYaYaYa
13605.01.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang;
Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian UangSTATISTIKPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANAngka yang menyatakan tingkat keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan memberikan gambaran komprehensif terkait efektivit...IndeksTidakYaYaYaYa
13705.03.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Hak Asasi Manusia;
Indeks Hak Asasi ManusiaSTATISTIKKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAIndeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Adapun norma dan prinsip hak asasi...nilaiTidakYaTidakYaTidak
13802.02.0003
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat Inflasi;
Indeks Harga KonsumenSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun wakt...IndeksIndikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat InflasiYaYaYaYaYa
13904.01.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
Indeks Input Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALMengukur ketersediaan sumber daya yang mendukung program P4GN, seperti anggaran, personel, dan infrastrukturskor indeksTidakYaYaYaYa
14005.01.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Pembangunan Hukum;
Indeks Integritas HakimSTATISTIKKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIAIndeks Integritas Hakim adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan.IndeksYaYaYaYaYa
14109.06.004
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Nasional;
Indeks Integritas NasionalSTATISTIKKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIIndeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau me...nilaiIndikator Utama Pembangunan - 27.Indeks Integritas Nasional Program: 07.05-Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kegiatan: 07.05.03-Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi Pemerintah Indonesia telah merumuskan, mengadopsi dan mengembangkan berbagai kebijakan guna menangani kejahatan tindak pidana korupsi (tipikor), namun berbagai intervensi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum optimal, bahkan berdasarkan beberapa indikator keberhasilan seperti Indeks Integritas Nasional dan Indeks Persepsi Korupsi menunjukan instabilitas yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 (70,97) menurun dari tahun 2022 (71,94) dan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2023 (34) dan mengalami stagnasi dari tahun 2022 (34). Sehingga kedepan perlu dilakukan penguatan sistem pencegahan korupsiSasaran: Terwujudnya strategi pencegahan korupsi baik di sektor pemerintah dan masyarakat Indikator SIPD: 000046 - Indeks Integritas NasionalYaYaYaYaYa
14209.01.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Partai Politik;
Indeks Integritas Partai PolitikSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
14309.01.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Partai Politik;
Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi InternalSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
14409.01.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Partai Politik;
Indeks Integritas Partai Politik Dimensi KaderisasiSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
14509.01.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Partai Politik;
Indeks Integritas Partai Politik Dimensi KeuanganSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
14609.01.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Partai Politik;
Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode EtikSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
14709.01.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Integritas Partai Politik;
Indeks Integritas Partai Politik Dimensi RekrutmenSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndeks Integritas Partai Politik merupakan suatu ukuran statistik untuk membandingkan tingkat integritas pengelolaan internal dan antar partai politik yang terbatas pada variabel kode etik, demokrasi...IndeksYaTidakTidakTidakTidak
14809.03.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber;
Indeks Keamanan dan Ketahanan SiberSTATISTIKBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAIndeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi (IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk menguku...IndeksTidakYaYaYaYa
14905.02.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)STATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAIndeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.persenYaYaYaYaYa
15005.02.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)STATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAIndeks gabungan situasi keamanan laut di IndonesiakegiatanYaYaYaYaYa
Showing 101-150 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
09.06.0117
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
⁠Data JFT Analis HAM setiap K/L/PDJumlah JFT Analis HAM yang ada di setiap daerah JumlahBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANAparatur Negara
09.06.0107
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Jumlah ASN Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Jabatan FungsionalDiperlukan adanya rincian data jabatan fungsional di Daerah yang dibutuhkan untuk penentuan arah kebijakan pengembangan SDM Daerah yang lebih tepat dan berkesesuaian dengan jabatan fungsional yang...OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaSEMESTERANAparatur Negara
09.06.0116
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data jumlah JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan setiap daerah/instansiJumlah JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ada di setiap daerah JumlahBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANAparatur Negara
04.01.0003
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data Kab/Kota yang tidak memiliki Fasilitas Kesehatan sesuai standardata yang mencatat wilayah administratif tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang belum memiliki minimal satu rumah sakit tipe C dan/atau Puskesmas primer lengkap sesuai standar Kemenkes, seperti...JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatan
04.03.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Kasus Kekerasan atau Kejahatan Siber terhadap AnakData Kasus Kekerasan atau Kejahatan Siber terhadap Anak adalah kumpulan informasi yang mencerminkan bentuk, karakteristik, dan rincian kasus kekerasan atau tindak pidana yang dialami anak di...OrangKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-JUMLAH UNGKAP KASUS PERPOLDA, JUMLAH TSK, JUMUR TSK, JENIS KELAMIN,UMUR GOL 13-30 THN, UMUR GOL 31-60 THN DAN JENIS KELAMINTAHUNANPemberdayaan Perempuan
05.01.0217
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Kasus Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLU, BLUD, BUMN, BUMD, BHPInformasi sebaran data kasus korupsi yang terjadi khususnya pengadaan barang/jasa di Desa, BLU, BLUD, BUMN, BUMD, BHP yang dilihat dari jumlah kasus, jumlah tersangka, kerugian, modus pelanggarankasusKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.07.0003
    • Permenkominfo 6/2024
  1. -
Data Kepadatan Penduduk Tingkat Kota/Kab, Kecamatan per TahunBanyaknya penduduk per satuan luas wilayah tertentujiwa/kilometer persegiBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
02.09.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi
Data Koperasi aktif di Indonesia menurut Kabupaten /KotaJumlah Koperasi aktif di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten KotaUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000873 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam BerkoperasiKoperasi
02.09.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Koperasi Merah PutihData lokasi koperasi yang tergabung dalam "Koperasi Merah Putih", termasuk titik koordinat geografis tempat koperasi beroperasiUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi
Data Koperasi Merah Putih aktif di Indonesia menurut Kabupaten/KotaJumlah Koperasi merah putih di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten KotaUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000873 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam BerkoperasiKoperasi
02.09.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Koperasi TerdaftarKumpulan data yang mencakup informasi mengenai nama-nama koperasi yang telah terdaftar secara resmi, beserta alamat dan, jika tersedia, titik koordinat geografisnya.UnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
04.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan GiziData spasial yang menunjukkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)Titik Lokasi Geografis (lintang, bujur)BADAN GIZI NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, KecamatanTAHUNANSosial
03.07.0068
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data NIKData nama lengkap dan NIK untuk identifikasi wartawan-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
09.02.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara
Data Nilai Realisasi Belanja dan Penerimaan PNBP BPKSData Terkait Nilai Realisasi PNBP BPKSrupiahBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)PrioritasSTATISTIK-Nilai Realisasi Penerimaan PNBPSEMESTERANKeuangan
02.02.0097
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data pelaku usaha per provinsi dan per bidang usaha di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.Data pelaku usaha per provinsi dan per bidang usaha di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.Pelaku UsahaKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Kabupaten/Kota; Bidang UsahaTAHUNANPerdagangan
05.01.0178
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi oleh Kementerian HukumJumlah pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi oleh Kementerian Hukum JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.02.0013
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Data penempatan transmigran di satuan permukiman transmigrasi perdasarkan tahun penempatanDaftar transmigran yang ditempatkan di satuan permukiman transmigrasi per tahun.KKKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-LokasiTAHUNANTransmigrasi
10.03.0005
    • Permenko Ekon 3/2024
    • UU 4/2011
  1. -
Data Pengamatan Global Navigation Satellite System pada stasiun CORSData pengamatan GNSS pada stasiun Continuously Operating Reference Stations (CORS) dalam format RINEX ASCII (.*YYo, .*YYn) dengan interval pengamatan 30 detik.interval 30 detikBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikHARIANKewilayahan
10.03.0006
    • Permenko Ekon 3/2024
    • UU 4/2011
  1. -
Data Pengamatan Pasang SurutData ketinggian muka laut hasil pengamatan pada stasiun pasang surut permanen yang sudah tervalidasi.60 menitBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikTAHUNANKewilayahan
03.02.0012
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Data Penilaian Kinerja Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas KementerianDaftar Kawasan yang berdaya saing, berkembang dan mandiri.KawasanKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Kawasan TransmigrasiTAHUNANTransmigrasi
05.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data perda/perkada berperspektif HAMJumlah peraturan yang berperspektif HAM JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHak Asasi Manusia
09.03.0003
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data preservasi jalanserangkaian kegiatan pemeliharaan jalan yang meliputi pencegahan, perawatan, dan perbaikan—baik korektif, preventif, rehabilitasi, maupun rekonstruksi—dengan tujuan mempertahankan agar jalan...JumlahKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
04.01.0004
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data Provinsi yang tidak memiliki Fasilitas Kesehatan sesuai standardata yang mencatat daerah provinsi yang belum memiliki sarana pelayanan kesehatan minimal sesuai acuan standar nasionalJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatan
02.08.0001
    • RKP 2025
  1. Persentase peningkatan investasi
Data Realisasi Investasi di KPBPB SabangData Terkait Realisasi Investasi yang ada di KPBPB SabangrupiahBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)PrioritasSTATISTIK-Data InvestasiTAHUNANInvestasi
03.03.0001
    • RKP 2025
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
Data Realisasi Penerimaan Pajak (Endorsement)Data Berupa Jumlah Kunjungan Kapal Pesiar yang Berlabuh di SabangStatistikBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)PrioritasSTATISTIK-Jumlah KunjunganSEMESTERANIndikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasiTransportasi
09.02.0107
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Rekapitulasi BLUDData sebaran BLUD di Indonesia berdasarkan klasifikasi sektor, Provinsi/Kab/Kota, Status, Tipe/Kelas, Narahubung-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
09.02.0106
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Rekapitulasi BUMDData sebaran BUMD di Indonesia berdasarkan klasifikasi sektor, Provinsi/Kab/Kota, Narahubung-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
09.05.0036
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Rekapitulasi PTNBHData sebaran PTNBH di Indonesia berdasarkan klasifikasi , Provinsi/Kab/Kota, Status, Tipe/Kelas, NarahubunginstansiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi/Kab/KotaTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
05.01.0177
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Kelola Administrasi Hukum terkait Pemangku Kepentingan (K/L, Notaris, Advokat, Kurator, dan Profesi lain)Informasi numerik yang dikumpulkan dan dianalisis untuk memberikan dasar empiris dalam rangka merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifif, efisien, transparan dan akuntabilitas...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANHukum
10.03.0007
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data sebaran badan usaha di bidang informasi geospasialData sebaran badan usaha di bidang informasi geospasial adalah informasi spasial dan atribut non-spasial yang menunjukkan lokasi serta profil usaha yang bergerak dalam layanan survei dan pemetaan,...Badan UsahaBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-Posisi domisili badan usaha bidang informasi geospasialTAHUNANKewilayahan
10.03.0008
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data sebaran pejabat fungsional surveyor pemetaan di IndonesiaData Sebaran Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan di Indonesia adalah himpunan data yang merekam informasi terkait jumlah, lokasi penempatan, jenjang jabatan, unit kerja dan status kepegawaian dari...Unit KerjaBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-Institusi Pemerintah : - Kementerian/Lembaga - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahan
10.03.0009
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial di IndonesiaData sebaran tenaga profesional di bidang informasi geospasial adalah kumpulan informasi berbasis lokasi (geospasial) yang menggambarkan persebaran individu yang memiliki sertifikat resmi sebagai...Tenaga ProfesionalBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-Posisi domisili tenaga profesional bidang informasi geospasialTAHUNANKewilayahan
06.02.0001
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Data SKKNIPeserta pelatihan vokasi berdasarkan judul SKKNI, kategori, dan bidang/jabatanOrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKetenagakerjaan
05.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data terpilah layanan terhadap anak korban kekerasanData layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama terhadap anak korban kekerasan JumlahKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Tiap ProvinsiBULANANHak Asasi Manusia
04.03.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data terpilah layanan terhadap perempuan korban kekerasanData layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan tokoh agama terhadap perempuan korban kekerasan JumlahKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Tiap ProvinsiBULANANPemberdayaan Perempuan
05.03.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Terpilah Terkait Anak"Data demografis anak (jumlah anak di bawah 18 tahun, kelompok umur, jenis kelamin) Data kesehatan anak (status kesehatan, gizi, akses layanan kesehatan) Data pendidikan anak (akses, partisipasi,...JumlahKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Tiap ProvinsiTAHUNANHak Asasi Manusia
04.03.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Terpilah Terkait Perempuan"Data demografis (jumlah perempuan, kelompok umur, status perkawinan) Data kesehatan (ibu hamil, kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan) Data pendidikan (akses dan tingkat pendidikan...JumlahKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Tiap ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
10.03.0010
    • Permenko Ekon 3/2024
    • UU 4/2011
  1. -
Datum Pasang SurutSuatu kedudukan permukaan laut tertentu yang dijadikan sebagai bidang referensi ketinggian meliputi HAT, MHWS, MSL, MLWS, dan LAT, diberikan dalam 2 jenis yaitu: 1. Datum pasang surut pada stasium...ketinggian (m)BADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikTAHUNANKewilayahan
07.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desaData dan informasi terkait kawasan hutan yang tersampaikan kepada masyarakat dan menjadi rujukan pada tingkat desadesaKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
02.01.0096
    • PP 2/2017
  1. -
Desain industriHak kekayaan intelektual berupa daftar desain industridaftarKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-nasionalTAHUNANIndustri
03.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail Air TanahData mengenai detail air tanah yang memuat informasi: nama air tanah, nama daerah irigasi, luasan, kewenangan, APBN, realisasi APBN, foto air tanah, koordinat X dan Y, dan manfaat irigasi (hektare)Rupiah, hektareKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANPekerjaan Umum
03.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail Daerah Irigasi PermukaanData mengenai detail daerah irigasi permukaan yang memuat informasi: Nama balai, Nama infrastruktur irigasi, Koordinat X dan Y, Jenis daerah irigasi, Kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Status...Hektar, meter, unit, kelompok, rupiahKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANPekerjaan Umum
03.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail JembatanData mengenai detail jembatan yang memuat informasi: nama jembatan, panjang, jalan, seksi, staf, koordinat X dan Y, foto infrastruktur, ruas, jenis, status, region, sub status, APBN, dan realisasi...Meter, rupiahKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-NasionalMINGGUANPekerjaan Umum
03.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail RawaData mengenai detail rawa yang memuat informasi: nama rawa, nama daerah irigasi, luasan, kewenangan, APBN, realisasi APBN, foto rawa, koordinat X dan Y, dan manfaat irigasi (hektare)Rupiah, hektareKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-NasionalMINGGUANPekerjaan Umum
07.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Deviasi Harga Jual Eceran BBM
Deviasi Harga Jual Eceran BBMDeviasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah indikator yang mengukur perbedaan antara harga jual eceran BBM aktual di pasar dengan harga yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain.Energi
05.01.0176
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Distribusi Pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh UMKM dan DaerahJumlah penggabungan data permohonan kekayaan intelektual secara keseluruhan selama tahun 2021-2025 dari UMKM per Provinsi JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANHukum
09.02.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor
Dwelling TimeWaktu tunggu yang dibutuhkan oleh kontainer impor sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan kontainer impor tersebut keluar dari kawasan 5 pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung...HARIKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-NASIONALBULANANKeuangan
03.07.004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Early Childhood Development Index (ECDI)
Early Childhood Development Index (ECDI)Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan (on-track) berdasarkan Early Childhood Development Index (ECDI).persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Kelamin; Klasifikasi Wilayah: Perkotaan, perdesaanTAHUNANPendidikan
02.02.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ekspor Barang dan Jasa
Ekspor Barang dan JasaEkspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan JasaPerdagangan
07.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Emisi Baseline LimbahEstimasi emisi GRK dari sektor limbah pada tahun tertentu berdasarkan proyeksi tanpa intervensi mitigasi sejak tahun dasar (misalnya, 2010).million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
Showing 101-150 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16263206.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUDPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATPerbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan prasekolah pada tahun ajaran ini terhadap jumlah peduduk usia 3-6 tahun. Dalam hal ini, pendidikan...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263306.01.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan TinggiPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATAngka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan jumlah penduduk usia kuliah pada umumnya, yaitu 19...--Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Status Disabilitas; Kelompok PengeluaranTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263406.01.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/sederajatPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATAngka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/sederajat adalah jumlah siswa SMA/SMK/sederajat, berapapun usia mereka, berbanding dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang SMA/SMK/sederajat pada umumnya,...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263506.01.0001
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) DisabilitasPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah mahasiswa penyandang disabilitas (semua usia) yang sedang menempuh pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk disabilitas usia 19–23 tahun--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263606.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Kuintil TerendahPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah mahasiswa (semua usia) dari kelompok pendapatan kuintil 1 (terendah) yang sedang menempuh pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun dari kuintil tersebut--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263706.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Kuintil TertinggiPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah mahasiswa (semua usia) dari kelompok pendapatan kuintil 5 (tertinggi) yang sedang menempuh pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun dari kuintil tersebut--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263806.01.0004
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Perempuan dan Laki- laki
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Laki-lakiPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah laki-laki, berapapun usianya, yang sedang kuliah di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk laki-laki usia 19–23 tahun.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16263906.01.0005
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Non-DisabilitasPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah mahasiswa non-disabilitas (semua usia) yang sedang menempuh pendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk non-disabilitas usia 19–23 tahun--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264006.01.0006
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Penduduk PerdesaanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATAngka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah penduduk usia berapapun yang sedang bersekolah di perguruan tinggi, yang bertempat tinggal di perdesaan, terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun yang...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16264106.01.0007
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Penduduk PerkotaanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATAngka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah penduduk usia berapapun yang sedang bersekolah di perguruan tinggi, yang bertempat tinggal di perkotaan, terhadap jumlah penduduk usia 19–23 tahun yang...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
Showing 21-30 of 4,145 items.