Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
130105.01.0058
    • DP 2024;
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan provinsiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan total transaksi fidusia yang terjadi di setiap provinsi dalam suatu wilayah atau negara tertentuSertifikatYaYaYaYaYa
130205.01.0059
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Firma berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan transaksi layanan Firma yang merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindakatas nama persekutuan.DokumenYaYaYaYaYa
130305.01.0060
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Persekutuan Perdata berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMbanyaknya permohonan transaksi layanan persekutuan perdata persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri te...DokumenYaYaYaYaYa
130402.08.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha;
Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha (NIB)STATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALJumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS). NIB merupakan bentuk legalitas formal dari pelaku usaha.unit usahaYaYaYaYaYa
130503.04.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Unit 98 pada Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN dengan golongan tertentu (misalnya golongan 98)UnitYaYaYaYaYa
130603.04.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa);
Jumlah Unit Hunian Vertikal yang DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit hunian vertikal yang selesai dibangun dalam satu tahun oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), swasta, dan swadaya masy...unit per tahunYaYaYaYaYa
130707.03.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif;
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektifSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANIndikator Jumlah unit KSA (Kawasan Suaka Alam), KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan TB (Taman Buru) dengan kategori pengelolaan efektif mengukur jumlah kawasan konservasi yang telah memenuhi standar e...UnitYaYaYaYaYa
130803.04.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Unit Non 98 Terbangun pada Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN di luar golongan 98UnitYaYaYaYaYa
130907.05.049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya;
Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanyaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPfasilitasi perencanan dan pengelolaann unit pengelola taman kehati pada level daerah (provinsi/kab/kota)UnitYaYaYaYaYa
131003.04.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun;
Jumlah Unit Rumah Baru yang TerbangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANKegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.Unit"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."YaYaYaYaYa
131103.04.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi;
Jumlah Unit Rumah Tangga yang DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit rumah yang telah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKPUnitYaYaYaYaYa
131203.04.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi;
Jumlah Unit Rumah Tangga yang Difasilitasi PembiayaannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit rumah yang pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.UnitYaYaYaYaYa
131303.04.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi;
Jumlah Unit Rumah Tangga yang Ditingkatkan KualitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANJumlah unit rumah yang telah direnovasi atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKPUnitYaYaYaYaYa
131403.04.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan UtilitasSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANBantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak.Unit"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."YaYaYaYaYa
131503.04.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal;
Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian VertikalSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANBantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan vertikal publik untuk meningkatkan perumahan yang layakUnitYaYaYaYaYa
131603.04.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya;
Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan KualitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANKegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, antara lain peningkata...Unit"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."YaYaYaYaYa
131706.01.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi;
Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah sekolah unggul baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses pembelajaran, serta tata kelola guna mendorong terciptanya lulusan dengan kualitas unggul dan daya...UnitYaYaYaYaYa
131803.04.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara;
Jumlah Unit Terbangun pada Ibu Kota NusantaraSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAJumlah unit hunian yang telah dibangun dan siap dihuni oleh ASN di IKNUnitYaYaYaYaYa
131906.03.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor;
Jumlah Usaha E-Commerce yang Melakukan EksporSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah usaha e-commerce yang menggunakan platform online untuk menjual produk atau layanan ke luar negeriunit usahaYaYaYaYaYa
132007.05.050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya;
Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannyaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPmenunjukkan jumlah izin yang diawasi dari total izin yang diterbitkanusaha/ kegiatan/ izinYaYaYaYaYa
132102.03.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas;
Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepasSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANVarietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Varietas un...varietas, galurYaYaYaYaYa
132202.03.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas;
Jumlah Varietas Unggul Tanaman yang DilepasSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANTotal varietas tanaman pangan yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat berwenang lainnya.varietasYaTidakYaYaYa
132302.09.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi;
Jumlah Volume Usaha KoperasiSTATISTIKKEMENTERIAN KOPERASITotal nilai seluruh usaha koperasi dari semua sektor (konsumsi, jasa, simpan pinjam, dan produksi), mencakup nilai penjualan, penerimaan jasa, serta pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam satu tahun...rupiahProgram: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiYaYaYaYaYa
132402.09.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi;
Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiSTATISTIKKEMENTERIAN KOPERASINilai kegiatan usaha koperasi produksi yang mencakup total pendapatan dari penjualan barang/jasa produksi, penyaluran hasil produksi, atau layanan usaha produksi lainnya dalam satu tahun buku.rupiahProgram: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor ProduksiYaYaYaYaYa
132501.01.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi;
Jumlah Wilayah Perairan Indonesia yang Telah DisurveiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang telah diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan...kilometer persegi (km²)YaYaYaYaYa
132603.01.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem HidrologiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMWilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk memantau parameter hidrologi seperti debit air, curah hujan, dan kualitas air.wilayahYaYaYaYaYa
132703.01.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)STATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMWilayah sungai yang telah memiliki sistem informasi untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya air.wilayahYaYaYaYaYa
132803.01.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Peringatan Dini BanjirSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMWilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir.wilayahYaYaYaYaYa
132903.01.038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit;
Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisitSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah wilayah sungai dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis, dengan memastikan penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutanwilayahYaYaYaYaYa
133003.01.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya;
Kapasitas air baku yang telah dimanfaatkan dari bendungan potensinyaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industripersenYaYaYaYaYa
133103.01.039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun;
Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah SR yang dapat dilayani oleh seluruh IPAL Skala Perkotaan, Permukiman, dan Kawasan Tertentu secara nasional. Dapat diestimasikan dari kapasitas volumen pengolahan yang dikonversi menggunakan rat...KKProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
133207.05.0049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara;
Kapasitas IPAL TerbangunSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAKapasitas dari instalasi pengolahan air limbah yang telah dibangunkubikYaYaYaYaYa
133307.05.0050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara;
Kapasitas IPAL yang DimanfaatkanSTATISTIKOTORITA IBUKOTA NUSANTARAKapasitas dari instalasi pengolahan air limbah yang saat ini digunakankubikYaTidakYaYaYa
133403.01.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas prasarana air baku yang dibangun;
Kapasitas prasarana air baku yang dibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTambahan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber a...meter kubik per detikIndikator SIPD: 000574 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangunYaYaYaYaYa
133503.01.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi;
Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMdebit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainny...meter kubik per detikYaYaYaYaYa
133603.01.042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen;
Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimenSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMkemampuan infrastruktur atau sistem yang dirancang untuk mengendalikan atau mengatur aliran lahar (material vulkanik yang panas dan cair) serta sedimen (partikel tanah, batu, atau material lain yang t...meter kubik (m³)YaYaYaYaYa
133702.01.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara;
Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan BatubaraSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANKemampuan Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara untuk dapat menghasilkan output atau memprodusi produk Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara dalam periode tertentu. Yang dim...ribu tonYaYaYaYaYa
133802.01.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit;
Kapasitas Produksi Industri Olahan BauksitSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan bauksit (Smelter Grade Alumina, Ingot, Aluminium Rod, Aluminium Slab, Aluminium Plate, Aluminium Sheet/Strip, Alum...juta ton per tahunYaYaYaYaYa
133902.01.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel;
Kapasitas Produksi Industri Olahan NikelSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan nikel (NPI/FENI/Ni Matte/MHP/Ni Sulfat/Ni Cobalt, Stainless Steel Slab, Stainless HRC/CRC, Stainless Steel Billet,...juta ton per tahunProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahYaYaYaYaYa
134002.01.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga;
Kapasitas Produksi Industri Olahan TembagaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan tembaga (Cu Concentrade, Cu Cathoda, Cu Slab, Cu billet, Cu Strip, Copper Tube, Cu bar & Rods, Copper Wire).ribu ton per tahunYaYaYaYaYa
134102.01.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah;
Kapasitas Produksi Industri Olahan TimahSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANHasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan timah ( Timah Solder, Timah Chemical, dan Timah Powder)ribu ton per tahunYaYaYaYaYa
134202.04.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Produksi Pati Sagu;
Kapasitas Produksi Pati SaguSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANKemampuan produksi maksimum yang dapat dicapai untuk memproduksi pati sagu. Yang dimaksud dengan industri pati sagu adalah seluruh industri yang berada pada KBLI 10622.ton per tahunProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
134309.03.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Pusat Data Perkapita;
Kapasitas Pusat Data PerkapitaSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBesaran angka yang diperoleh dengan cara membagi kapasitas data center nasional dengan total jumlah penduduk Indonesiawatt per kapitaProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah.TidakYaYaYaYa
134403.01.043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun;
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) TerbangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMKapasitas SPAM yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dari SPAM Regional, SPAM Kabupaten, SPAM Kota dan SPAM berbasis Masyarakat serta SPAM bukan jaringan perpipaanliter per detikProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.YaYaYaYaYa
134503.01.044
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Tampungan Air;
Kapasitas Tampungan AirSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMVolume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa)meter kubik per kapitaIndikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)YaYaYaYaYa
134603.01.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas tidak terpakai (idle capacity) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
Kapasitas terpakai Idle Capacity IPLTSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMVolume aktual lumpur tinja yang diolah oleh IPLT dalam periode tertentumeter kubik per hariProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.YaYaYaYaYa
134702.01.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri;
Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Garam IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANKapasitas maksimal produksi yang dapat dicapai oleh fasilitas industri dalam periode yang sama.tonProgram: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan.YaYaYaYaYa
134809.03.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband);
Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALRata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadbandmegabit per detikYaYaYaYaYa
134909.03.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband);
Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALRata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui fixed mobile broadbandmegabit per detikYaYaYaYaYa
135005.02.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik;
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana tsunami ke publikSTATISTIKBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAIndikator kecepatan penyampaian informasi kejadian bencana tsunami kepada publik adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa cepat informasi terkait suatu kejadian bencana tsunami disampaika...menitYaYaYaYaYa
Showing 1,301-1,350 of 2,951 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03,01,027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkanRencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan...provinsi/ kabupaten/ kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
06,01,016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%
Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31% adalah jumlah unit wilayah administrasi setingkat provinsi di Indonesia yang memiliki APK Pendidikan Tinggi (usia...provinsiBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.Pendidikan
09,01,013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik
Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat BaikIndeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam indeks kinerja GWPP yang menjadi objek...PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09,06,019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna
Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas ParipurnaPemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori tinggi, sebagai berikut dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan permendagri...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
10,03,0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang
Jumlah Provinsi dengan Kapasitas SedangJumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai sedangjumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahan
10,03,0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang
Jumlah Provinsi dengan Kapasitas TinggiJumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai tinggi.​jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahan
06,05,021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi
Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang TerstandardisasiJumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang TerstandardisasiProvinsiKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
09,01,0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang
Jumlah Provinsi di Seluruh IndonesiaJumlah keseluruhan provinsi di Indonesia.​TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
06,05,0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga
Jumlah provinsi yang melakukan kampanye budaya berolahragaDefinisi: Jumlah provinsi yang mengadakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, pendidikan, dan layanan khusus, termasuk untuk disabilitas, selama periode...ProvinsiKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANOlahraga
03,01,028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota
Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/KotaJumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja air minum di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03,01,029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota
Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/KotaJumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
04,02,0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan
Jumlah Provinsi yang Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan KebijakanJumlah provinsi yang secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik.ProvinsiKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : ProvinsiTAHUNANIndikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di provinsi.Sosial
04,02,0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemprov yang melibatkan lanjut usia dalam penyusunan kebijakan
Jumlah Provinsi yang Melibatkan Perwakilan Lansia dalam Penyusunan KebijakanJumlah provinsi yang secara aktif melibatkan perwakilan lansia dalam proses penyusunan kebijakan publik, termasuk perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada...Provinsi​KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan lansia dalam penyusunan kebijakan di provinsi.Sosial
09,02,022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan PublikPemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan salah satu pemenuhan belanja wajib sesuai Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu: Daerah wajib mengalokasikan belanja...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANKeuangan
06,01,0094
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik
Jumlah provinsi yang memiliki IPG madrasah kategori baikJumlah provinsi yang memiliki nilai IPG di atas ambang batas tertentu yang dikategorikan sebagai "baik"jumlah provinsiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."Pendidikan
05,02,020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal
Jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimalJumlah provinsi yang memiliki kapasitas intelijen dasar dalam mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.ProvinsiBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08,01,0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB sangat tinggiDefinisi: Jumlah provinsi yang memiliki nilai IKUB dalam rentang 80 hingga 100, yang dikategorikan sebagai tingkat kerukunan umat beragama "sangat tinggi".​ProvinsiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
07,05,042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut
Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air lautJumlah provinsi yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) khususnya di sektor air laut dibandingkan dengan periode sebelumnya. IRLH sektor air laut menilai respons...ProvinsiKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
03,01,030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan
Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakanJumlah proyek SPALD yang siap untuk dikerjasamakan yang dibuktikan melalui kesepakatan melalui Perjanjian Kerja SamaproyekKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
03,01,031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan
Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakanJumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang memasuki tahap transaksi dan penetapan kerja samaproyekKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
09,05,005
    • SDGs
  1. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)Jumlah proyek yang masuk dalam Daftar Rencana Proyek KPBU dengan status siap ditawarkan ditambah dengan jumlah proyek yang sedang dalam proses Prakualifikasi pada tahun berjalan.proyekKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000343 - Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).Perencanaan Pembangunan Nasional
02,02,007
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan
  2. -
Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikanJumlah Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang terselesaikan adalah jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang...kesepakatanKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Sektor; Jenis Perundingan: PTA, FTA, CEPATAHUNANIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiPerdagangan
09,03,0034
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah PTN, PTS, PTIK yang memberikan kredensial mikroJumlah Perguruan Tinggi Nasional (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Ikatan Dinas (PTIK) yang aktif menyelenggarakan kredensial mikro—program singkat berbasis...Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
05,02,021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pusat Pendidikan Polwan
Jumlah Pusat Pendidikan PolwanJumlah lembaga pendidikan yang secara khusus didedikasikan untuk mendidik dan melatih Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi Polwan...UnitKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
06,01,0308
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannyaJumlah Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUIPT) yang terpetakan berdasarkan keunggulan komoditas penelitiannyaUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
04,01,0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai StandarJumlah puskesmas dan RS pemerintah yang memenuhi kriteria standar pelayanan kefarmasian, yaitu memiliki SOP pengelolaan sediaan farmasi (kecuali distribusi) dan melaksanakan pelayanan farmasi klinis...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04,01,0082
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar
Jumlah Puskesmas dengan kelengkapan SPA minimal 70%Jumlah Puskesmas yang memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan mencapai minimal 70% sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04,01,0083
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai StandarJumlah Puskesmas yang memiliki minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhanJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)Kesehatan
04,01,0084
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah Puskesmas di wilayah kerja KB MKJPDefinisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut: - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04,01,0085
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah Puskesmas mampu Pelayanan KB MKJPDefinisi: Puskesmas yang memenuhi kriteria berikut:​ - Memiliki minimal 2 bidan kompeten dalam pelayanan KB MKJP (bersertifikat pelatihan). - Minimal 50% Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kerja...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04,01,0252
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah Puskesmas Rawat InapJumlah sarana pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat tingkat Puskesmas yang memiliki rawat inap sesuai dengan standar di level kecamatanPuskesmasKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANKesehatan
04,01,0086
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas terakreditasi paripurna
Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih BerlakuJumlah Puskesmas yang telah memperoleh status akreditasi paripurna dari lembaga akreditasi resmi dan sertifikat akreditasinya masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurnaKesehatan
04,01,0088
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM
Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapiJumlah Puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi, Puskesmas yang menyediakan obat-obatan untuk membantu pasien berhenti merokok.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANKesehatan
04,01,0089
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas santun lanjut usia
Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayahDefinisi: Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi kriteria sebagai Puskesmas Santun Lansia, yaitu menyediakan ruang khusus untuk pelayanan lansia, memiliki akses yang ramah lansia (seperti jalan tidak...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04,01,0090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layananPersentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standarKesehatan
04,01,0091
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INMJumlah Puskesmas yang telah memenuhi semua target yang ditetapkan dalam Indikator Nasional Mutu sesuai regulasiJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04,01,0092
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas
Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitasJumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.​JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04,01,0093
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak
Jumlah Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standarDefinisi: Puskesmas yang memiliki minimal dua tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta fasilitas dan prosedur yang sesuai dengan pedoman...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
05,01,0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusiJumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diajukan ke pengadilan dalam periode tertentu.PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANHukum
05,01,0151
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Putusan Perkara KonstitusiBanyaknya putusan suatu perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan...DokumenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Perkara Konstitusi; Jenis Amar PutusanTAHUNANHukum
05,01,0152
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-UndangBanyaknya putusan untuk menyelesaikan suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan...DokumenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Amar Putusan; Jenis Pengujian Undang-Undang; Undang-Undang yang DiujiTAHUNANHukum
05,01,0153
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) BersyaratBanyaknya putusan bersyarat suatu perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam...DokumenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Putusan Pengujian Undang-Undang BersyaratTAHUNANHukum
05,01,0196
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Jumlah putusan perkara pidana banding yang salinan putusannya telah diterima jaksasalinan putusan Perkara yang diajukan banding oleh terdakwa atau penuntut umumJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05,01,0195
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Jumlah putusan perkara pidana kasasiSalinan putusan Perkara yang salinan putusan diterima oleh jaksaJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09,03,0035
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Berdasarkan Tahapannya (Penyusunan, Harmonisasi, Pembahasan)Data yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang berada pada masing-masing tahapan proses legislasi di DPR RI, yaitu Pembahasan, Harmonisasi, Penyusunan.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
09,03,0036
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga PengusulData yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan,...RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09,03,0037
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Usulan DPR RIData yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan yang diusulkan oleh DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dalam periode tertentu.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09,03,0038
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Berdasarkan Lembaga PengusulData yang menunjukan total banyaknya Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dikelompokan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR, Presiden,...RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09,03,0039
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Berdasarkan Lembaga PengusulData yang menunjukkan total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dikelompokkan berdasarkan lembaga yang mengusulkan, seperti DPR...RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09,03,0040
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Rancangan Undang-undang Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Usulan DPR RIData yang mencatat total banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh DPR RI untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dalam periode tertentu.RUUDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
Showing 1,301-1,350 of 3,330 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
19741407,04,0058
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
    • RKP 2025
    • DP 2024
  1. Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan
Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Data Pembangunan dan Pemerintah DigitalKEMENTERIAN KOORDINATOR PANGANDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya MaritimIndeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia adalah penilaian kondisi laut berdasarkan seberapa baik laut menyediakan manfaat dan layanan bagi manusia, dengan skor yang bervariasi...numerik /indeks-tabel, grafik dan diagramTAHUNANKelautanTERSEDIA
19741502,03,003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANANUkuran yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian secara multidimensi mencakup dimensi ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, Kesehatan, standar hidup layak, pendapatan dan...-Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanianTERSEDIA
19741604,02,001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia
Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usiaPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan SosialKEMENTERIAN SOSIALBiro PerencanaanPerhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan...persen-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosialTERSEDIA
19741704,02,002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas
Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitasPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan SosialKEMENTERIAN SOSIALBiro PerencanaanPerhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu...persen-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosialTERSEDIA
19741807,04,0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKPPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Prasarana dan Sarana PengawasanNilai untuk mengukur Mengukur kesiapan prasarana pengawasan, terutama bangunan utama yang mendukung operasi pengawasan SDKPnilai (0-100)-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
19741907,04,0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
Indeks Kesiapan Sarana Pengawasan SDKPPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Prasarana dan Sarana PengawasanNilai untuk Mengukur kesiapan sarana pengawasan, terutama kapal pengawas, dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP.nilai (0-100)-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
19742009,03,004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional
Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN SIBER DAN SANDI NEGARABiro Perencanaan dan KeuanganIndeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional merupakan indikator yang mengukur seberapa siap dan tangguh suatu negara dalam mengatasi ancaman, serangan, dan gangguan di ruang siber, serta...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
19742103,01,006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Indeks Ketahanan Air NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Dewan Sumber Daya AirKeterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air melalui 5 dimensi pengelolaan sumber daya air (1. Dimensi...Indeks-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
19742206,04,002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja
Indeks Ketahanan Diri RemajaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NARKOTIKA NASIONALDirektorat Informasi dan EdukasiPengukuran terhadap kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.skor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
19742307,02,002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Energi
Indeks Ketahanan EnergiPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan PertambanganKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSetjen DENKetahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap...Indeks-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
Showing 261-270 of 4,134 items.