Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
125104.01.0136
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan;
Jumlah Total Label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang diawasi melalui samplingSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa atau diawasi melalui pengambilan sampel non- acak di lapangan.labelYaYaYaYaYa
125204.01.0137
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya;
Jumlah Total Labkesmas Tingkat 2-5 yang Direncanakan (JTLDR)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah total Labkesmas tingkat 2 hingga 5 yang direncanakan untuk dikembangkan dan beroperasional hingga tahun 2028, termasuk yang sudah ada (eksisting) dan yang akan dibangun baruUnitYaYaYaYaYa
125309.01.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel;
Jumlah Total Laporan Pelanggaran yang Masuk atau DitemukanSTATISTIKBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMJumlah keseluruhan laporan pelanggaran pemilu yang diterima dari masyarakat atau ditemukan oleh Bawaslu selama periode tertentu.​kasusYaYaYaYaYa
125408.01.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan;
jumlah total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan dalam periode tertentu.UnitTidakYaYaYaYa
125508.01.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional;
Jumlah Total Lembaga Dana Sosial KeagamaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan lembaga filantropi keagamaan yang beroperasi di Indonesia.UnitTidakYaYaYaYa
125606.01.0124
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
Jumlah total LPTKSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal keseluruhan perguruan tinggi LPTK yang terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan tenaga kependidikanPerguruan TinggiYaYaYaYaYa
125706.01.0125
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi;
Jumlah Total Mahasiswa AktifSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal jumlah mahasiswa aktif jenjang S1 dan D4/D3/D2/D1 yang terdaftar pada periode tertentu di sebuah perguruan tinggiOrangProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.YaYaYaYaYa
125806.01.0126
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas;
Jumlah total mahasiswa baruSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah mahasiswa baru di semua perguruan tinggi, baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasiOrangYaYaYaYaYa
125906.03.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks QS International Research Network Collaboration;
Jumlah Total Mitra Internasional yang Berbeda dalam kemitraan penelitian internasionalSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALJumlah total institusi mitra internasional yang berbeda dalam kemitraan penelitian yang berkelanjutanbilangan bulat (jumlah institusi)YaYaYaYaYa
126002.03.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pangan yang Terselamatkan;
Jumlah total pangan yang terselamatkanSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALJumlah total donasi pangan yang diterima dari donatur kepada bank pangan/penggiat selamatkan pangan sebelum proses seleksi dan pengendalian mutu.kilogramProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.TidakYaYaYaYa
126109.01.0025
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik;
  2. Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri;
Jumlah Total Partai Politik Penerima Bantuan KeuanganSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah Total partai politik yang menerima bantuan keuangan dari APBN.TotalYaYaYaYaYa
126209.06.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya;
Jumlah Total Pejabat yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan PratamaSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah keseluruhan pegawai (laki-laki dan perempuan) yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan II di instansi pemerintahanOrangYaYaYaYaYa
126306.02.0047
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi;
Jumlah total pekerja lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi (Denominator)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja, tanpa memandang bidang keahlian.OrangIndikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah TinggiYaYaYaYaYa
126407.04.0012
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
Jumlah Total Pelaku Usaha (JKPU)STATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah keseluruhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang terdaftar dan aktif dalam periode tertentu, mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan...OrangTidakYaYaYaYa
126509.03.0046
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga;
Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) (JFB)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah pelanggan yang berlangganan layanan internet tetap dengan kecepatan minimal 2 Mbps, sesuai dengan definisi pitalebar dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indones...PelangganIndikator SIPD: 000334 - Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumahTangga.YaYaYaYaYa
126606.04.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja;
Jumlah Total Pemuda Penyandang DisabilitasSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal populasi individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam wilayah dan periode tertentuOrangYaYaYaYaYa
126706.04.0006
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemuda pekerja tidak penuh;
  2. Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial;
Jumlah Total Pemuda Usia 16–30 Tahun yang BekerjaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal individu berusia 16–30 tahun yang bekerja, tanpa memandang jumlah jam kerja per minggu.OrangYaYaYaYaYa
126804.01.0138
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu;
Jumlah Total Penderita Kusta Baru pada Periode Kohort TersebutSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah semua penderita kusta baru yang terdiagnosis dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun)OrangProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.YaYaYaYaYa
126904.02.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir;
Jumlah Total Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke AtasSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah seluruh individu penyandang disabilitas berusia 5 tahun ke atasOrangYaYaYaYaYa
127003.07.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET);
Jumlah total penduduk usia 16–30 tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKKeseluruhan penduduk Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun, tanpa memandang status kegiatan mereka.OrangIndikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti PelatihanYaYaYaYaYa
127104.03.0028
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan;
  2. Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir;
  3. Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan;
Jumlah total perempuan usia 15-64 tahunSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKTotal perempuan berusia 15-64 tahunOrangTidakTidakYaTidakTidak
127206.01.0127
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perguruan tinggi terakreditasi;
Jumlah total perguruan tinggiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal keseluruhan perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia, baik yang telah terakreditasi maupun yang belumPerguruan TinggiYaYaYaYaYa
127305.01.0052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi;
Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum LitigasiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah keseluruhan permohonan bantuan hukum dalam lingkup litigasi yang diterimakasusYaYaYaYaYa
127405.01.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi;
Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Non LitigasiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah keseluruhan permohonan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi yang diterima.kasusYaYaYaYaYa
127506.01.0128
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal;
Jumlah Total Peserta Didik yang Mengikuti Pendidikan KesetaraanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan peserta didik yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnyaOrangTidakYaYaYaYa
127604.01.0139
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan;
Jumlah total petugas penjamah makananSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi: Jumlah keseluruhan individu yang terlibat langsung dalam penanganan makanan, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga penyajian.​ Satuan: Orang​ Instansi Penghasil: Perusahaan atau organisas...OrangYaYaYaYaYa
127702.01.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat;
Jumlah Total Produksi Kendaraan Bermotor Roda 4 di tahun yang samaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANDefinisi: Jumlah total unit kendaraan roda empat yang diproduksi, termasuk kendaraan listrik dan non-listrik, dalam periode yang sama.​UnitYaYaYaYaYa
127806.01.0129
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Program Studi STEM;
Jumlah total program studi (STEM dan Non STEM)STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah total program studi yang berstatus aktif, baik yang termasuk dalam kategori STEM maupun non-STEMProgram studiYaYaYaYaYa
127904.01.0140
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap);
  2. Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar;
  3. Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Jumlah Total PuskesmasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan Puskesmas yang ada di wilayah tertentuJumlahYaYaYaYaYa
128004.01.0141
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu);
Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi dan Operasional hingga Tahun 2028STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan Puskesmas yang telah teregistrasi dan beroperasi hingga tahun 2028JumlahProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.YaYaYaYaYa
128104.01.0142
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas terakreditasi paripurna;
Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi yang Beroperasi hingga Tahun 2026STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan Puskesmas yang telah teregistrasi dan mulai beroperasi paling lambat pada tahun 2026JumlahIndikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurnaYaYaYaYaYa
128204.01.0143
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM;
Jumlah total puskesmas yang memiliki layanan UBMSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Puskesmas yang menyediakan layanan konseling dan intervensi untuk membantu pasien berhenti merokok.​UnitYaYaYaYaYa
128309.03.0047
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
Jumlah total remaja (usia 15-24 tahun)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal populasi individu berusia 15-24 tahunOrang Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).YaYaYaYaYa
128405.02.0016
    • Draf Renstra BSN 2025-2029;
  1. Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional;
Jumlah Total Rencana Kegiatan Patroli NasionalSTATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAJumlah keseluruhan kegiatan patroli kapal yang direncanakan untuk dilaksanakan secara nasional dalam periode tertentu.kegiatanYaYaYaYaYa
128504.01.0144
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu;
Jumlah Total Sampel Kosmetik yang Diuji (JTSK)STATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANTotal produk kosmetik yang diambil sebagai sampel untuk diuji mutu dan keamanannya dalam periode tertentu, berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas pengawas.sampelYaYaYaYaYa
128604.01.0145
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu;
Jumlah Total Sampel Obat Bahan Alam yang DisamplingSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANTotal keseluruhan sampel obat bahan alam yang diambil untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentusampelYaYaYaYaYa
128704.01.0146
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Obat yang aman dan bermutu;
Jumlah Total Sampel Obat DiperiksaSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANTotal sampel obat yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu obat berdasarkan analisis risiko.sampelYaYaYaYaYa
128804.01.0147
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu;
Jumlah Total Sampel Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) DiperiksaSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANTotal sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diambil dan diuji dalam periode tertentu berdasarkan analisis risiko.sampelYaYaYaYaYa
128904.01.0148
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu;
Jumlah Total Sampel Pangan Olahan DiperiksaSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah Total sampel pangan olahan yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan analisis risikosampelYaYaYaYaYa
129006.01.0130
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan;
Jumlah Total Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan KeagamaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATotal jumlah lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu.​unit (jumlah lembaga).​TidakYaYaYaYa
129106.01.0131
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10;
Jumlah Total SDM Iptek Pendidikan TinggiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal jumlah individu yang berprofesi sebagai SDM Iptek pendidikan tinggi, mencakup dosen, peneliti, dan perekayasa, baik yang memiliki H Index tinggi maupun rendah.OrangYaYaYaYaYa
129206.01.0132
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya;
Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3.OrangYaYaYaYaYa
129310.03.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul;
Jumlah Total Simpul Jaringan IGSTATISTIKBADAN INFORMASI GEOSPASIALJumlah total Simpul Jaringan IG yang ada dalam jaringan informasi geospasial nasionalunit (jumlah simpul)YaTidakYaYaYa
129409.03.0048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital);
Jumlah Total Startup yang MemulaiSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALTotal jumlah startup yang memulai operasinya dalam periode tertentuunit (jumlah startup)Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. YaYaYaYaYa
129505.01.0054
    • SDGs;
  1. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan;
Jumlah total tahananSTATISTIKKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANTotal seluruh tahanan yang berada dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan pada periode tertentuOrangIndikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.YaYaYaYaYa
129606.02.0048
    • SDGs;
  1. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan;
Jumlah Total Tenaga Kerja (JTK)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah semua orang yang bekerja (tenaga kerja aktif) dari berbagai sektor ekonomi (pertanian, industri, jasa, dll).OrangIndikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufakturYaYaYaYaYa
129707.05.048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh;
Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuhSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMMetode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penut...UnitProgram: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR​ Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun.YaYaYaYaYa
129805.01.0055
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi CV berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran,perubahan,pembubaran)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan transaksi layanan CV yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara te...DokumenYaYaYaYaYa
129905.01.0056
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis objekSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan jumlah keseluruhan transaksi fidusia yang dilakukan dengan mengacu pada jenis objek yang menjadi agunan atau jaminanSertifikatYaYaYaYaYa
130005.01.0057
    • DP 2024;
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan kab/kotaSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debit...SertifikatYaYaYaYaYa
Showing 1,251-1,300 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.04.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Lada
Jumlah Produksi LadaBanyaknya hasil dari setiap tanaman lada menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji lada kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANIndikator SIPD: 000649 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis LadaPerkebunan
07.02.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Listrik Energi Terbarukan
Jumlah Produksi Listrik Energi TerbarukanBesaran listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi terbarukangigawattjamKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.03-Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Kabupaten Nunukan; Provinsi Maluku (Kota Ambon*, Kab. Seram Bagian Barat*, Kab. Seram Bagian Timur*, Kab. Kepulauan Aru*); Klaster Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak. Deskripsi: Emisi GRK Indonesia meningkat tajam (1990–2015: ~320 → 937 juta ton) dan diperkirakan mencapai 1.600–1.700 juta ton CO₂ pada 2030, sementara indeks ketahanan energi masih 6,64. Penurunan produksi migas mendorong impor migas naik ~8% per tahun (5 tahun terakhir), dengan serapan energi didominasi industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%). Arah intervensi: percepatan transisi/ diversifikasi menuju energi bersih dan swasembada energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT (listrik terbarukan, biofuel), efisiensi energi (penurunan intensitas energi final), elektrifikasi sisi permintaan, serta penerapan CCUS di industri—berorientasi pada konsolidasi emisi sektor energi hingga ~129 juta ton CO₂ pada 2060.Energi
07.02.0083
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Produksi LPGBanyaknya LPG yang dihasilkan dari pengolahan minyak maupun gas baik pola hulu atau pola hilirTonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per provinsiEnergi
07.02.0108
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Produksi Minyak Bumivolume minyak bumi dari sumur yang diukur sebagai volume yang diterima di terminal akhir dan/atau yang diterima secara kontinyu di stasiun pengumpul sebelum dikirimkan ke terminal akhir melalui pipa,...Ribu BarelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerlu ada laporan dari daerahEnergi
02.03.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Padi
Jumlah Produksi PadiJumlah Produksi Padi adalah total volume padi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah. Produksi padi biasanya dinyatakan dalam bentuk gabah kering giling (GKG)juta tonBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalBULANANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiPertanian
02.04.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Pala
Jumlah Produksi PalaBanyaknya hasil dari setiap tanaman pala menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji pala kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANIndikator SIPD: 000650 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis PalaPerkebunan
07.02.0082
    • UU 30/2009
  1. -
Jumlah Produksi Pembangkit Listrik non PLNEnergi listrik bruto yang dihasilkan oleh pembangkit listrik milik PLNGWhKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
07.02.0081
    • UU 30/2009
  1. -
Jumlah Produksi Pembangkit Listrik PLNEnergi listrik bruto yang dihasilkan oleh pembangkit listrik milik PLN GWhKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemilik izin memberikan informasiEnergi
02.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Produksi Pupuk dan Pestisida di IndonesiaJumlah produksi pupuk dan pestisida di IndonesiatonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.04.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Sagu
Jumlah Produksi SaguBanyaknya hasil dari setiap tanaman sagu menurut wujud produksi (hasil) yaitu tepung sagu yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPertanian
02.03.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Sorghum
Jumlah Produksi SorghumProduksi sorghum adalah total produksi sorghum nasional dalam bentuk Biji Kering (Juta Ton). Produktivitas sorghum adalah hasil produksi sorghum (juta ton) per satuan lahan (Ha). Luas Panen sorghum...ribu tonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.Pertanian
02.05.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Susu
Jumlah Produksi SusuBanyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk yang diberikan kepada anak ternak, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.TonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK24110110TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000653 - Jumlah Produksi SusuPeternakan
02.03.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Tanaman Obat
Jumlah Produksi Tanaman ObatJumlah hasil dari setiap tanaman biofarmaka (obat) menurut bentuk produksi yang diambil selama satu tahunkilogramKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANPertanian
02.04.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Tebu
Jumlah Produksi TebuBanyaknya hasil dari setiap tanaman tebu menurut wujud produksi (hasil) yaitu gula kristal putih yang diambil hasilnya dari luas panen pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerkebunan
02.04.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Teh
Jumlah Produksi TehBanyaknya hasil dari setiap tanaman teh menurut wujud produksi (hasil) yaitu daun teh kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANPerkebunan
02.05.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Telur Unggas
Jumlah Produksi Telur UnggasBanyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.TonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK24110113TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000654 - Jumlah Produksi TelurPeternakan
07.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Tenaga Listrik
Jumlah Produksi Tenaga ListrikProduksi Tenaga Listrik (GWh) adalah jumlah total energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam satuan gigawatt-jam (GWh) selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun....gigawattjamKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK24210006TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANEnergi
02.04.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Ubi Kayu
Jumlah produksi ubiTotal jumlah ubi kayu yang dihasilkan dari perkebunan rakyat dalam periode tertentutonBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPerkebunan
02.03.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Ubi Jalar
Jumlah Produksi Ubi JalarBanyaknya hasil tanaman ubi jalar yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani pada suatu wilayah dan periode tertentutonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.Pertanian
02.03.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Ubi Kayu
Jumlah Produksi Ubi KayuBanyaknya hasil tanaman ubi kayu menurut wujud umbi basah yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPertanian
02.04.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Vanili
Jumlah Produksi VaniliBanyaknya hasil dari setiap tanaman vanili menurut wujud produksi (hasil) yaitu polong kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANPerkebunan
07.05.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampahUpaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, termasuk program 3R (Reduce, Reuse, Recycle)jumlah program atau kegiatan sosialisasi dan tingkat partisipasi masyarakatKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahLingkungan Hidup
06.01.0086
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Program Studi AktifTotal program studi yang berstatus aktif dan diizinkan beroperasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiProgram studiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0087
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Program Studi Bidang Non-STEMProgram studi di luar bidang STEM yang berstatus aktif di seluruh perguruan tinggi di IndonesiaProgram studiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0088
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Program Studi Bidang Non-STEM yang Terakreditasi UnggulJumlah program studi di luar bidang STEM yang mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PT atau LAM terkaitProgram studiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0089
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Program Studi Bidang STEMJumlah program studi bidang STEM yang berstatus aktif di semua perguruan tinggi di IndonesiaProgram studiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Program Studi Bidang STEM yang Terakreditasi UnggulJumlah program studi bidang STEM yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PT atau LAM terkaitProgram studiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0091
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul
Jumlah Program Studi PPG TerdaftarTotal program studi PPG yang terdaftar dan diizinkan beroperasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan TeknologiUnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0092
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul
Jumlah Program Studi PPG Terdaftar yang Terakreditasi UnggulJumlah program studi PPG yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK)UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0093
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi program studi terakreditasi unggul a. Total b. STEM c. Non STEM
Jumlah Program Studi Terdaftar yang Terakreditasi UnggulJumlah program studi yang telah mendapatkan peringkat akreditasi "Unggul" atau setara dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
09.05.004
    • SDGs
  1. Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
Jumlah Program/ Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan TriangularKonsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) terdiri dari Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama Triangular (KST).Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama...program/kegiatanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK25010025TerbukaWilayah: PusatTAHUNANIndikator SIPD: 000338 - Jumlah program/kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan TriangularPerencanaan Pembangunan Nasional
07.05.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Ekosistem RentanMerupakan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki ekosistem rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, atau bencana alam. Data ini digunakan untuk...JumlahKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
03.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkanProvinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang masih berlaku dan termutakhirkanprovinsi/ kabupaten/ kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Kebijakan dan strategi provinsi penyelenggaraan SPAM (yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM provinsi) adalah dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM provinsi yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan...provinsi/ kabupaten/ kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Perda terkait Tata Kelola Air Limbah Domestik
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Perda terkait Tata Kelola Air Limbah DomestikJumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah terkait Tata Kelola Air Limbah DomestikProvinsiKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan
Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkanRencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan...provinsi/ kabupaten/ kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
06.01.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%
Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31% adalah jumlah unit wilayah administrasi setingkat provinsi di Indonesia yang memiliki APK Pendidikan Tinggi (usia...provinsiBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.Pendidikan
09.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat Baik
Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori Sangat BaikIndeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah untuk mengukur tingkat atau standar tentang kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam indeks kinerja GWPP yang menjadi objek...PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09.06.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna
Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas ParipurnaPemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori tinggi, sebagai berikut dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan permendagri...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
10.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang
Jumlah Provinsi dengan Kapasitas SedangJumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai sedangjumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahan
10.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang
Jumlah Provinsi dengan Kapasitas TinggiJumlah provinsi yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana yang dikategorikan sebagai tinggi.​jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKewilayahan
06.05.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandardisasi
Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang TerstandardisasiJumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang TerstandardisasiProvinsiKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
09.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang
Jumlah Provinsi di Seluruh IndonesiaJumlah keseluruhan provinsi di Indonesia.​TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
06.05.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga
Jumlah provinsi yang melakukan kampanye budaya berolahragaDefinisi: Jumlah provinsi yang mengadakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, pendidikan, dan layanan khusus, termasuk untuk disabilitas, selama periode...ProvinsiKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANOlahraga
03.01.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/Kota
Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kab/KotaJumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja air minum di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/Kota
Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kab/KotaJumlah provinsi yang menyampaikan laporan capaian akses dan kinerja sanitasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota nya. Laporan disampaikan melalui surat gubernur kepada menteri dalam negeri atau melalui...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
04.02.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan
Jumlah Provinsi yang Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan KebijakanJumlah provinsi yang secara aktif melibatkan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan publik.ProvinsiKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : ProvinsiTAHUNANIndikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di provinsi.Sosial
04.02.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemprov yang melibatkan lanjut usia dalam penyusunan kebijakan
Jumlah Provinsi yang Melibatkan Perwakilan Lansia dalam Penyusunan KebijakanJumlah provinsi yang secara aktif melibatkan perwakilan lansia dalam proses penyusunan kebijakan publik, termasuk perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berdampak pada...Provinsi​KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan lansia dalam penyusunan kebijakan di provinsi.Sosial
09.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan PublikPemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan salah satu pemenuhan belanja wajib sesuai Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu: Daerah wajib mengalokasikan belanja...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANKeuangan
06.01.0094
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik
Jumlah provinsi yang memiliki IPG madrasah kategori baikJumlah provinsi yang memiliki nilai IPG di atas ambang batas tertentu yang dikategorikan sebagai "baik"jumlah provinsiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."Pendidikan
Showing 1,251-1,300 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16286204.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi
Indeks Kepuasan Layanan RehabilitasiPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NARKOTIKA NASIONALDirektorat PascarehabilitasiIndeks kepuasan layanan rehabilitasi merpakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), mencakup layanan...skor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16286308.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal
Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi HalalPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALALDirektorat.....Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgamaTERSEDIA
16286409.03.0004
    • RKP 2025
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan MasyarakatPrioritasSTATISTIKVariabel25010045KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan...IndeksTerbuka[32010026] Wilayah;TAHUNANInformasiTERSEDIA
16286510.04.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas Kinerja KPU adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan dan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.PrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI PEMILIHAN UMUMnilai indeks yang dihasilkan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam...angka-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
162866
    • Renstra Komnas HAM 2025-2029
  1. -
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) terhadap Layanan Penerimaan Pengaduan Komnas HAMNon PrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIABiro Dukungan Penegakan HAMNilai kepuasan masyarakat dan nilai persepsi anti korupsi terhadap layanan pengaduan Komnas HAMlaporan-Sebaran wilayah; jenis kelamin; tingkat pendidikan; umur; jenis pekerjaan; asal negara; penilaian unsur pelayanan; indeks persepsi anti korupsiTRIWULANANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
162867
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAUnit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung KarnoAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan...Indeks-Unsur PenilaianTRIWULANANKebudayaanTERSEDIA
16286805.01.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara KonstitusiPrioritasSTATISTIKVariabelMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIABiro Hukum dan Administrasi KepaniteraanPenilaian publik terhadap pelayanan penanganan perkara Mahkamah Konstitusi melalui tahapan proses penanganan perkara yang dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan...---TAHUNANHukumTERSEDIA
162869
    • Renstra Komnas HAM 2025-2029
  1. -
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIABiro UmumBesarnya indeks kepuasan masyarakatPresentase-Per Unsur Pelayanan, Skor Mutu, Profil Responden, Jenis layanan yang diterima, Tindaklanjut dan RekomendasiSEMESTERANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16287009.06.0001
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan NasionalPrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHKEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITALAngka yang menunjukkan sejauh mana Platform Pengadaan Nasional bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mencerminkan kualitas layanan platform pengadaan barang/jasa. Penilaian...--NasionalTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16287105.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan PerkaraPrioritasSTATISTIKVariabelMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPusat Teknologi Informasi dan KomunikasiPenilaian publik terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi yang telah tersedia yang diantaranya melalui sistem informasi penanganan perkara konstitusi (SIMPP).---TAHUNANHukumTERSEDIA
Showing 251-260 of 4,145 items.