Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
115106.01.0119
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan;
Jumlah Sekolah dengan Fasilitas Cuci TanganSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan pada tingkat tertentu (misalnya SD, SMP, SMA) yang memiliki fasilitas cuci tangan yang memenuhi standar WASH, yaitu tersedia air mengalir, sabun, dan kondisi higienisUnitIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
115206.01.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina;
Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbinaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGISekolah unggul tranformasi adalah sekolah unggul yang diselenggarakan dari sekolah pada jenjang pendidikan menengah existing yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses...SekolahYaYaYaYaYa
115306.01.0120
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran;
Jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah sekolah yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan pembelajaran.​UnitYaYaYaYaYa
115404.01.0114
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Prevalensi Wasting pada Balita;
Jumlah seluruh anak balitaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal populasi anak usia 0-59 bulan yang diukur pada periode waktu tertentuOrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.YaYaYaYaYa
115509.01.0019
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif;
Jumlah seluruh anggota DPRSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMTotal keseluruhan anggota DPR RI yang terpilih dan menjabat dalam satu periode legislatif.OrangIndikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)TidakTidakTidakTidakYa
115609.01.0020
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif;
Jumlah seluruh anggota DPRD ProvinsiSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMTotal keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang terpilih dan menjabat dalam satu periode legislatifOrangIndikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)TidakTidakTidakTidakYa
115704.01.0115
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal;
Jumlah seluruh bayi usia 0–28 hariSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal bayi baru lahir dalam wilayah dan periode yang ditentukan.Jumlah"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"YaYaYaYaYa
115809.01.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR);
Jumlah Seluruh BUMD Air MinumSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERITotal jumlah BUMD Air Minum yang ada di Indonesia.​TotalYaYaYaYaYa
115901.01.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani;
Jumlah seluruh Daerah Terdampak bencana masifSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah keseluruhan wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif, terlepas dari apakah telah menerima penanganan atau belum.​jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​YaYaYaYaYa
116006.01.0121
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan;
Jumlah Seluruh GTK (ΣGTK)STATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan guru dan tenaga kependidikan, baik yang sudah maupun yang belum memenuhi standar profesional.individu (guru dan tenaga kependidikan)TidakYaYaYaYa
116104.01.0116
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah seluruh ibu hamiSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah seluruh ibu hamil adalah estimasi jumlah ibu hamil di seluruh Indonesia dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program kesehatan ibu dan anakindividuProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
116209.05.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik;
Jumlah Seluruh KP RPJMN 2025-2029STATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALKegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Total jumlah kegiatan prioritas utama yang direncanakan dal...kegiatanYaTidakTidakTidakTidak
116309.01.0022
    • SDGs;
  1. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional;
Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah (JSPD)STATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERITotal jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.TotalIndikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.YaYaYaYaYa
116409.06.0022
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif;
Jumlah Seluruh Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JSPLE)STATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah total pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutifOrangIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).YaYaYaYaYa
116504.01.0117
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;
Jumlah seluruh Puskesmas dan RS PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal jumlah puskesmas dan RS pemerintah yang terdaftar.​UnitYaYaYaYaYa
116604.01.0118
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar;
Jumlah seluruh RS PemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal keseluruhan RS Pemerintah yang beroperasi pada periode yang sama.​unit (jumlah rs)YaYaYaYaYa
116704.01.0119
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
Jumlah Seluruh Rumah Sakit pada Tahun SebelumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal jumlah rumah sakit yang beroperasi dan terdaftar secara resmi pada tahun sebelumnyaUnitYaYaYaYaYa
116806.01.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah seluruh santriSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATotal jumlah santri yang terdaftar pada periode yang sama.​individu (jumlah santri)Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) TidakYaYaYaYa
116904.01.0120
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar;
Jumlah seluruh satuan pelayanan pemenuhan giziSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALTotal unit layanan gizi yang terdaftar pada periode yang sama.​unit (jumlah satuan pelayanan).​YaYaYaYaYa
117004.01.0121
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC);
Jumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatan diantara jumlah kasus TBC SO ditemukan yang dilaporkanOrang"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."YaYaYaYaYa
117102.02.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
Jumlah sertifikasi karantina yang diterbitkan oleh Badan Karantina IndonesiaSTATISTIKBADAN KARANTINA INDONESIATotal sertifikat karantina yang diterbitkan untuk komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang keluar atau masuk dari/ke Indonesia atau antar provinsi di Indonesia. Sertifikasi karantina: Dokumen resmi ya...DokumenYaYaYaYaYa
117210.03.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul;
Jumlah Simpul Jaringan IG dengan Kinerja UnggulSTATISTIKBADAN INFORMASI GEOSPASIALJumlah Simpul Jaringan IG yang memenuhi kriteria kinerja unggul berdasarkan domain yang dinilai yang meliputi kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan SDM IGunit (jumlah simpul)YaTidakYaYaYa
117309.03.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan;
Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkanSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALWebsite Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif. - Catatan: sedang dalam proses penyelesaian penilaian kerentanan (vulnerability assessment) dan proses integrasi fitur Toolkit KPBU fasilitasi KI...sistemYaTidakYaYaYa
117409.03.0044
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah siswa layak PIP (Program Indonesia Pintar) yang bersekolah di sekolah swastaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHData peserta didik layak PIP (Program Indonesia Pintar) di satuan pendidikan swasta pada jenjang tertentu dalam periode waktu tertentu.OrangYaYaYaYaYa
117504.01.0122
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sekolah sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh i...OrangProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
117604.01.0123
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkaitOrangProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
117704.01.0124
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah siswa pada jenjang SMA, MA, SMK, atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkaitOrangProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
117804.01.0125
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah siswa pada jenjang SMP/MTs atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait.OrangProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
117906.01.0123
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB)STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHTotal jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB).OrangProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
118003.01.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola;
Jumlah Situ yang Telah DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal jumlah situ (danau kecil) yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitYaYaYaYaYa
118102.11.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah SKKNI Sektor PariwisataSTATISTIKKEMENTERIAN PARIWISATABanyaknya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang PariwisataDokumenYaTidakYaYaYa
118206.02.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan;
Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pekerjaan Hijau (Green Jobs) yang DitetapkanSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANStandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Disusun dan Ditetapkan adalah SKKNI yang Mendukung Lapangan Kerja Hijau.DokumenTidakYaYaYaYa
118301.02.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029);
Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang selesai disempurnakan oleh PemriSTATISTIKKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANDefinisi: Jumlah total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite OECD.​DokumenTidakYaYaYaYa
118406.03.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah startup binaan yang produktif;
Jumlah startup binaan yang produktifSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIDirektorat Bina Talenta Penelitian dan PengembanganstartupProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
118509.03.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital);
Jumlah Startup yang BerhasilSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah startup yang tetap beroperasi dan/atau mencapai profitabilitas dalam periode tertentuunit (jumlah startup)Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. YaYaYaYaYa
118602.03.026
    • SDGs;
  1. Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang;
Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjangSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANKonservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang paling...aksesiIndikator SIPD: 000097 - Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.YaYaYaYaYa
118707.05.0046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengelolaan sampahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPKetersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan dan sertifikasi petugasjumlah personel dan tingkat kompetensi atau sertifikasiIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahYaYaYaYaYa
118806.03.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek per satu juta penduduk;
Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek per satu juta pendudukSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) per juta pendudukorang persatu juta pendudukYaYaYaYaYa
118906.03.0010
    • SDGs;
  1. Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3);
Jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyandang gelar Doktor (S3) pada BRINSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALJumlah tenaga kerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki gelar Doktor (S3)OrangIndikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)YaYaYaYaYa
119006.03.0011
    • SDGs;
  1. Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3);
Jumlah sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologiSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALJumlah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa memandang tingkat pendidikanOrangIndikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3)YaYaYaYaYa
119107.05.045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu;
Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutuSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPIndikator ini merujuk pada jumlah sungai dan danau yang mengalami perbaikan kualitas air, ditunjukkan dengan peningkatan status mutu berdasarkan parameter kualitas air tertentu. Peningkatan status mut...lokasiProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.YaYaYaYaYa
119205.01.0050
    • SDGs;
  1. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan;
Jumlah tahanan yang melebihi masa penahananSTATISTIKKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANTahanan yang masa penahanannya telah melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlakuOrangIndikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.YaYaYaYaYa
119303.01.034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi;
Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMBanyaknya tampungan air alami seperti danau dan situ yang telah diupayakan pengembalian kapasitasUnitYaYaYaYaYa
119403.01.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola;
Jumlah Tampungan Air yang Telah DibangunSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTotal jumlah tampungan air buatan lainnya yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitYaYaYaYaYa
119502.06.0004
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman;
jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkanSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah maksimum tangkapan yang diizinkan untuk jenis ikan tersebut, biasanya dalam persentase dari Maksimum Sustainable Yield (MSY)tonTidakYaYaYaYa
119601.01.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI;
Jumlah Target Alutsista siap operasi.STATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTarget jumlah Alutsista siap operasi sesuai perencanaan OEF. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitYaYaYaYaYa
119701.01.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk;
Jumlah Target Kader Bela NegaraSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANJumlah Kader Bela Negara yang ditetapkan sebagai target dalam suatu periode tertentu. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/07/25/pembentukan-kader-bela-negara-bagi-suku-bangsa-ta-2018-tanggal-2...OrangYaYaYaYaYa
119801.02.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri;
Jumlah Target Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Diplomasi Ekonomi yang Direncanakan DitindaklanjutiSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERITotal kesepakatan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi yang telah disepakati dalam periode tertentu.unit kesepakatanYaYaYaYaYa
119901.01.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI;
Jumlah Target Non Alutsista siap operasi.STATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTarget jumlah Non-Alutsista siap operasi Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitYaYaYaYaYa
120001.01.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI;
Jumlah Target personel TNISTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTarget jumlah personel TNI sesuai kebutuhan kekuatan pokok optimum. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?OrangYaYaYaYaYa
Showing 1,151-1,200 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.0075
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol
Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positifDefinisi: Jumlah total perempuan berusia 30-69 tahun yang mendapatkan hasil positif pada tes DNA HPV.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0076
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol
Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahimDefinisi: Jumlah total perempuan yang, melalui proses skrining, teridentifikasi memiliki lesi pra-kanker serviks.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
09.06.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya
Jumlah Perempuan yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan PratamaJumlah pegawai perempuan yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan eselon II di instansi pemerintahan.OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
06.01.0079
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perguruan tinggi terakreditasi
Jumlah perguruan tinggi terakreditasiJumlah perguruan tinggi yang telah memperoleh status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0080
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 1000Jumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 601 hingga 1000 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 300Jumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 1 hingga 300 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0082
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 600Jumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 301 hingga 600 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000THE Impact SDGs merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menentukan peringkat perguruan tinggi di tingkat global. THE Impact SDGs mengukur kinerja perguruan tinggi terhadap masing-masing...Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannyaMengukur jumlah perguruan tinggi (khususnya PTN-BH) yang telah dipetakan atau diklasifikasikan berdasarkan kriteria keunggulan seperti akreditasi, klasterisasi, bidang riset, pendidikan vokasi, atau...Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
07.05.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
Jumlah Perizinan yang DiterbitkanTotal izin yang telah disetujui dan diterbitkan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan regulasi lingkungan hidup dan SDA berkelanjutanDokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
03.03.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perjalanan Kereta Api
Jumlah Perjalanan Kereta ApiJumlah perjalanan lalu lintas kereta api dalam satu tahun.juta perjalananKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
01.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Perjanjian Internasional yang Diratifikasi IndonesiaJumlah keseluruhan perjanjian internasional yang telah diselesaikan proses ratifikasinya oleh Pemerintah Indonesia, dibuktikan melalui pengundangan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Presiden,...JumlahKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-TAHUNANUrusan Luar Negeri
05.01.0204
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara diberhentikan (SKP2)Mekanisme kejaksaan untuk menghentikan penuntutan perkaraJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.03.0032
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstusi berdasarkan Alat Kelengkapan DewanData ini mencerminkan jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian Undang-undang yang telah dilakukan analisa dan pengelompokan berdasarkan Alat...PerkaraDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
05.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor NarkotikaJumlah perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah jumlah berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sudah dinyatakan lengkap oleh...berkas perkaraBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKesehatan
05.01.0203
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Jumlah perkara yang diajukan kasasi (P-47)Perkara yang diajukan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umumJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0035
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan (JPLSLG)Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan...PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
05.01.0202
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara yang ditangani melalui denda damaiPenghentian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan membayar denda yang disepakati antara Kejaksaan dan tersangka,Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0201
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara yang ditangani melalui diskresi penuntutanKewenangan jaksa (dominus litis) untuk memutuskan tindakan hukum terbaik, melanjutkan, menghentikan, atau mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas, kepentingan umum, keadilan, dan...Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0200
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah Perkara yang ditangani melalui mediasi penalProses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui musyawarah antara pelaku dan korban, seringkali melibatkan mediator, untuk mencapai keadilan restoratif (restorative justice)Jumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0036
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Jumlah perkara yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara (JPLPBP)Jumlah perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara di pengadilan.PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
05.01.0037
    • DP 2024
  1. Indeks Penegakan Hukum
Jumlah permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolakJumlah permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolak IndonesiaPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-StatusTAHUNANHukum
05.01.0145
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Permintaan Informasi Keuangan terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)Banyaknya dokumen permintaan informasi keuangan mencakup transaksi dan harta kekayaan yang disampaikan kepada Pihak Pelapor Bank/Non Bank/ Regulator/ Instansi lainnya dalam pelaksanaan fungsi...DokumenPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Tujuan Permintaan Informasi Transaksi KeuanganBULANANHukum
05.01.0038
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi (JBHL)Jumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur peradilan (litigasi) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.PermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0039
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi (JBHNL)Jumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur di luar peradilan (nonlitigasi) dalam kurun waktu 12 bulan...PermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0040
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Permohonan Desain IndustriBanyaknya pengajuan permohonan Desain Industri pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenHARIANHukum
05.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikanJumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang telah berhasil dilaksanakan oleh pengadilan dalam periode tertentu.PerkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANHukum
05.01.0042
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Permohonan Hak CiptaBanyaknya pengajuan pencatatan Hak Cipta pada lembar negaraPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenHARIANHukum
05.01.0043
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Permohonan Merek berdasarkan KelasBanyaknya permohonan pengajuan Merek UMKM dan Non UMKM berdasarkan klasifikasi sistem kelas barang/jasa (NICE Clasification) pada layanan aplikasi DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenHARIANHukum
05.01.0044
    • DP 2023
  1. -
Jumlah permohonan Paten Berdasarkan Jenis Permohonan (Paten/Paten Sederhana)Banyaknya jumlah permohonan Paten berdasarkan Jenis permohonan (Paten/Paten Sederhana) pada aplikasi layanan DJKIPermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-DokumenBULANANHukum
05.01.0045
    • DP 2024
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestikBanyaknya permohonan jenis paten dan paten sederhanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam negeri yang telah memenuhi syarat administrasi formalitas, yaitu surat permohonan, judul invensi, deskripsi...Permohonan/DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK29010008TerbukaWilayahTAHUNANHukum
05.01.0199
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Permohonan Pendaftaran Kekayaan IntelektualJumlah penggabungan data pendaftaran kekayaan intelektual secara keseluruhan selama tahun 2021-2025JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07.05.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
Jumlah Permohonan Perizinan yang DiajukanTotal permohonan izin yang masuk dalam periode tertentuDokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
06.05.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games
Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para GamesHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang ASEAN Para GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Jenis MedaliDUA TAHUNANOlahraga
06.05.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Games
Jumlah perolehan medali pada Asian GamesHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Cabang Olahraga; Jenis MedaliEMPAT TAHUNANOlahraga
06.05.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games
Jumlah perolehan medali pada Asian Para GamesHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian Para GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Jenis MedaliEMPAT TAHUNANOlahraga
06.05.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games
Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic GamesHasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic GamesmedaliKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Jenis MedaliEMPAT TAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
01.02.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral
Jumlah pertemuan yang dipimpin/diselenggarakan IndonesiaJumlah pertemuan multilateral di mana Indonesia berperan sebagai pemimpin, seperti chair, co-chair, host, co-host, atau member of bureau.​pertemuanKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral
Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diselenggarakan oleh IndonesiaTotal pertemuan multilateral yang telah disepakati akan dipimpin oleh Indonesia dalam periode tertentu.pertemuanKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
05.01.0146
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Pertukaran Informasi Transaksi Keuangan dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)Banyaknya dokumen pertukaran informasi transaksi keuangan berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan financial intelligence unit negara lain dalam pelaksanaan fungsi analisis dan...DokumenPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Pertukaran Informasi Transaksi KeuanganBULANANHukum
02.09.0060
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Pertumbuhan Koperasi AktifPertumbuhan jumlah koperasi aktif dalam suatu periode tertentu, yang dihitung berdasarkan selisih jumlah koperasi aktif pada periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnyaUnitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKoperasi
02.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0
Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan...perusahaanKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau
Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijauPerusahaan yang memiliki standar industri yang terkait dengan efisiensi bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang...perusahaanKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
06.02.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan peraturan...perusahaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiSEMESTERANKetenagakerjaan
04.01.0077
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja
Jumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standarJumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan Puskesmas yang telah menerapkan program kesehatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.​jumlah tempat kerja​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.04.0005
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers
  2. Persentase Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik
Jumlah Perusahaan Pers TerverifikasiJumlah Perusahaan Pers yang terverifikasi merupakan jumlah Perusahaan Pers yang telah memenuhi standar perusahaan pers dengan memberikan dokumen-dokumen persyaratan yang sesuai serta telah...Jumlah Perusahaan PersKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKomunikasi
04.01.0078
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja
Jumlah perusahaan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan PuskesmasJumlah keseluruhan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan Puskesmas yang terdaftar sebagai tempat kerja formal.​jumlah tempat kerja​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma KetenagakerjaanBanyaknya perusahaan yg melaksanakan Self-Assesment Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan melalui Fitur Norma100.perusahaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
07.05.038
    • SDGs
  1. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang...UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; SektorTAHUNANIndikator SIPD: 000259 - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.Lingkungan Hidup
09.03.0033
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan jenis kepesertaanJumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan segmen kepesertaan adalah data yang mencatat total individu yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, diklasifikasikan menurut segmen...OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANInformasi
Showing 1,151-1,200 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16284209.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber
Indeks Keamanan dan Ketahanan SiberPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN SIBER DAN SANDI NEGARABiro Perencanaan dan KeuanganIndeks Ketahanan dan Keamanan Siber dan Informasi (IKKSI) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber suatu organisasi. IKKSI dirancang untuk...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
16284305.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASTAMAOPSIndeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.persen-Polres JajaranTAHUNANKeamananTERSEDIA
16284405.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIADirektorat KebijakanIndeks gabungan situasi keamanan laut di Indonesiakegiatan-NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
162845
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Keamanan Manajemen Sistem InformasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi Informasi----TAHUNANKependudukanTERSEDIA
16284602.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Indeks Keamanan Pangan SegarPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PANGAN NASIONALDirektorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu PanganSkor komposit yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya SDM dan kelembagaan, pelaksanaan...Tanpa Satuan-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanianTERSEDIA
16284702.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen
Indeks Keberdayaan KonsumenPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERDAGANGANDIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMENIndeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)...--TAHUNANPerdaganganTERSEDIA
16284805.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kelembagaan Hukum
Indeks Kelembagaan HukumPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMPusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum NasionalIndeks Kelembagaan hukum adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar LPH melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas. Pilar Kelembagaan Hukum dijabarkan kedalam variabel dan...Indeks-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
162849
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Batas Darat NegaraNon PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Pertahanan dan KeamananKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Hukum Perjanjian KewilayahanNilai yang Mengukur Jumlah kesepakatan hasil perundingan atau laporan hasil survei lapangan yang dilaksanakan dengan negara-negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia.Nilai-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
16285001.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat NegaraPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Administrasi KewilayahanJumlah kesepakatan hasil-hasil perundingan/perjanjian bilateral maupun laporan hasil survey lapangan yang dilaksanakan dengan negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia. Indikator KP...Total-NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
16285101.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan NegaraPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Hubungan Luar NegeriKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Hukum Perjanjian KewilayahanIndeks merupakan indeks komposit dari Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Negara dan Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara guna mencerminkan...Nilai-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
Showing 231-240 of 4,145 items.