Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
110104.01.0101
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu;
Jumlah Sampel Kosmetik yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan (JSKM)STATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah produk kosmetik yang setelah melalui proses sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko, terbukti memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh otoritas pengawassampelYaYaYaYaYa
110204.01.0102
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu;
Jumlah Sampel Obat Bahan Alam yang Disampling Berdasarkan Risiko dan Memenuhi Persyaratan Mutu serta KeamananSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah sampel obat bahan alam yang dipilih berdasarkan analisis risiko dan telah lulus uji sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)sampelYaYaYaYaYa
110304.01.0103
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Obat yang aman dan bermutu;
Jumlah sampel obat yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah sampel obat yang memenuhi standar keamanan serta mutu yang berlaku.sampelYaYaYaYaYa
110404.01.0104
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu;
Jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang aman dan bermutusampelYaYaYaYaYa
110504.01.0105
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu;
Jumlah sampel pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah sampel pangan olahan yang aman dan bermutusampelYaYaYaYaYa
110604.01.0106
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu;
Jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamananSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah sampel sediaan farmasi yang, setelah diuji, terbukti memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan.​sampelYaYaYaYaYa
110704.01.0107
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu;
Jumlah Sampel Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan KeamananSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah suplemen kesehatan yang diambil sampelnya berdasarkan penilaian risiko dan terbukti memenuhi standar mutu serta keamanan yang ditetapkan.sampelYaYaYaYaYa
110804.01.0108
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah santri yang menerima bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar dalam kurun waktu tertentu.​individu (jumlah santri)Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) TidakYaYaYaYa
110904.01.0109
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;
Jumlah Sarana Air Minum yang Diperiksa Kualitas Air MinumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah sarana air minum yang telah diperiksa kualitas airnya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan dinyatakan memenuhi standar kualitas air minum yang aman bagi kesehatan.​saranaYaYaYaYaYa
111003.03.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan;
Jumlah Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANSuatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus menggunakan skema BTS yang dibiayai oleh APBN dengan lajur khusus yang terproteksi, yang dioperasikan di kawasan perkotaan.UnitTidakYaYaYaYa
111103.03.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel;
Jumlah Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis RelSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANTotal unit sarana angkutan umum berbasis rel yang beroperasi di wilayah metropolitan.​UnitTidakYaYaYaYa
111207.05.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung pengelolaan sampahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPKetersediaan dan kondisi fasilitas pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan alat transportasi sampahjumlah dan kondisi fasilitas atau peralatanIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahYaYaYaYaYa
111303.03.0028
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah sarana pencarian dan pertolongan laut yang dimiliki untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapalSTATISTIKBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANTotal sarana pencarian dan pertolongan laut yang dimiliki untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal. Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimen...UnitTidakYaYaYaYa
111403.03.0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah Sarana Transportasi UmumSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANData ini mencerminkan jumlah sarana transportasi umum yang tersedia atau beroperasi dari waktu ke waktu.UnitTidakYaYaYaYa
111509.05.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan;
Jumlah Sarpras yang Dibutuhkan (JSB)STATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAJumlah aktual sarpras tersediaUnit KerjaTidakTidakTidakTidakYa
111605.02.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Sarpras Profesionalisme dan Kesejahteraan;
Jumlah Sarpras yang Tersedia (JST)STATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAJumlah aktual sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga keamanan laut, seperti kapal patroli, peralatan navigasi, fasilitas pelatihan, dan infrastruktur pendukung lainnya.Unit KerjaTidakTidakTidakTidakYa
111704.01.0110
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar;
Jumlah sasaran ibu hamilSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal ibu hamil yang menjadi target pelayanan antenatal dalam periode tersebutpersen"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"YaYaYaYaYa
111804.01.0111
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD;
jumlah sasaran remaja putri SMP & SMA sederajat diwaktu yang samaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTotal remaja putri tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang menjadi target program suplementasi TTD (Tablet Tambah Darah) di wilayah dan periode yang sama.individu (jumlah remaja putri).​YaYaYaYaYa
111904.01.0112
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar;
Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah unit layanan gizi yang memenuhi standar sesuai regulasi dan pedoman yang berlaku.​unit (jumlah satuan pelayanan).​YaYaYaYaYa
112006.01.0097
    • SDGs;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran;
  2. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran;
  3. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak;
  4. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan;
  5. Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik;
Jumlah Satuan PendidikanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHBanyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.UnitYaYaYaYaYa
112106.01.0098
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B;
Jumlah Satuan Pendidikan dengan Akreditasi Minimal BSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi dengan peringkat minimal BSatuan PendidikanYaYaYaYaYa
112207.05.044
    • SDGs;
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup;
Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPSatuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pendidikan formal adalah jalu...UnitIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupYaYaYaYaYa
112306.01.0099
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP;
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah total satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang telah mendapatkan akreditasi berdasarkan Standar Nasional PendidikanUnitYaYaYaYaYa
112406.01.0100
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar;
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program peningkatan kualitas lingkungan belajarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan, baik formal (seperti SD, SMP, SMA) maupun nonformal (seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan/LKP), yang telah mengimplementasikan program...UnitYaYaYaYaYa
112506.01.0101
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial;
Jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkiniSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah mengadopsi dan menerapkan kurikulum terbaru yang berfokus pada konteks peserta didik, pengembangan karakter, dan kompetensi esensial.​UnitYaYaYaYaYa
112607.05.0045
    • SDGs;
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup;
Jumlah satuan Pendidikan formal peduli dan berbudaya lingkungan hidupSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPKelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.UnitIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupYaYaYaYaYa
112708.01.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid;
Jumlah Satuan Pendidikan Formal PesantrenSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan lembaga pesantren formal yang terdaftar dan diakui oleh Kemenag RIUnitTidakYaYaYaYa
112806.01.0102
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid;
Jumlah Satuan Pendidikan Formal Pesantren yang mendapatkan nilai JayyidSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lembaga pesantren formal yang telah mengikuti asesmen mutu dan memperoleh nilai minimal "jayyid" (baik)UnitTidakYaYaYaYa
112906.01.0103
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya;
Jumlah satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan nonformal yang menunjukkan peningkatan mutu pembelajaran dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diukur berdasarkan hasil Rapor Pendidikan dan/atau Survei Lingkungan Be...UnitYaYaYaYaYa
113006.01.0104
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya;
Jumlah satuan pendidikan pesantrenSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATotal jumlah satuan pendidikan pesantren yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu.​unit (jumlah satuan pendidikan).​TidakYaYaYaYa
113106.01.0105
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan;
Jumlah Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan PendampinganSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan yang telah menerima program pendampingan dari Kementerian Agama dalam periode tertentu.​unit (jumlah lembaga).​TidakYaYaYaYa
113206.01.0106
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya;
Jumlah satuan pendidikan pesantren yang diasesmenSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah satuan pendidikan pesantren yang telah menjalani proses penilaian atau evaluasi mutu oleh Majelis Masyayikh atau lembaga terkait lainnya.​unit (jumlah satuan pendidikan).​TidakYaYaYaYa
113306.01.0107
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan yang menggunakan hasil Asesmen Nasional untuk perencanaan dan peningkatan kualitas pembelajaran.UnitYaYaYaYaYa
113406.01.0108
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif;
Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarprasSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan terkait sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023.​UnitProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.YaYaYaYaYa
113506.01.0109
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan di suatu provinsi yang memiliki paling sedikit 70% peserta didik dengan level hasil belajar minimal "cakap" dalam literasi membaca atau numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasi...UnitIndikator Utama Pembangunan - 5b.Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000017 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan NumerasiYaYaYaYaYa
113606.01.0110
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya;
Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusifSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHTotal jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam l...UnitYaYaYaYaYa
113706.01.0111
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya;
Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif dengan peningkatan mutu pembelajarSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan umum (formal dan nonformal) yang tidak hanya menyelenggarakan pendidikan inklusif tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam mutu pembelajaran.UnitYaYaYaYaYa
113806.01.0112
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik;
  2. -
Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHTotal jumlah satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam Asesmen Nasional pada tahun tertentuUnitYaYaYaYaYa
113906.03.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan;
Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar JawaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar JawalembagaProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
114006.03.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya;
Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIIndikator ini menyatakan Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnyalembagaProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
114106.01.0113
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10;
Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah dosen, peneliti, atau perekayasa yang memiliki H Index ≥ 10 dalam basis data publikasi ilmiah, seperti Scopus, Google Scholar, atau SINTA.OrangYaYaYaYaYa
114206.03.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% Scientists;
Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan World's Top 2% ScientistsSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALDefinisi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek: Banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset. Pemeringkatan World's Top 2% Scientists adalah Pemeringkatan yang didasarkan pada S...OrangLokasi Prioritas: Cakupan nasional (seluruh provinsi) dengan pembatasan pada kriteria dan ketersediaan anggaran K/L serta mekanisme proposal-based dari seluruh daerah. Penekanan wilayah mencakup: Kab. Kepulauan Sangihe; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan); Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua Barat; Provinsi Jawa Timur; dan Provinsi Maluku. Deskripsi: Program menanggapi penurunan daya saing talenta global Indonesia (GTCI skor 37,0; peringkat 86/133 pada 2022), rendahnya densitas SDM Iptek (±1.158 per sejuta penduduk; di bawah Tiongkok 1.585 dan AS 4.827), minimnya pendanaan litbang (≈0,2% PDB), keterbatasan fasilitas laboratorium, serta belum terintegrasinya sistem pembinaan talenta. Arah intervensi mencakup peningkatan pembinaan SDM Iptek profesional berkualifikasi tinggi, perluasan fasilitasi akuisisi riset dan inovasi, sinergi pendanaan, peningkatan akses/kapasitas laboratorium, dan penguatan apresiasi talenta—termasuk MTN untuk menyiapkan SDM bertalenta dan diakui global (termasuk bidang seni budaya). Sasaran akhirnya adalah terciptanya SDM Iptek berkompetensi tingkat internasional untuk mendorong daya saing dan ekosistem riset-inovasi yang lebih kompetitif.YaYaYaYaYa
114306.03.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah SDM Iptek yang mendapatkan rekognisi internasional;
Jumlah SDM Iptek pendidikan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah sumber daya manusia di bidang Iptek pendidikan tinggi yang berhasil mendapatkan rekognisi di tingkat internasionalOrangYaYaYaYaYa
114406.01.0114
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya;
Jumlah SDM Iptek yang mengikuti program pendidikan S3 di universitas dengan reputasi top 100 dunia di bidangnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah SDM iptek (termasuk dosen, peneliti, dan perekayasa) yang terdaftar dalam program doktoral (S3) di universitas yang masuk dalam peringkat 100 besar dunia sesuai bidang studi merekaOrangYaYaYaYaYa
114509.06.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip;
Jumlah SDM kearsipan yang lulus sertifikasiSTATISTIKARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAJumlah sumber daya manusia di bidang kearsipan yang telah lulus sertifikasi kompetensiOrangTidakYaYaYaYa
114604.01.0113
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan;
Jumlah SDMK yang Telah Menyelesaikan PelatihanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam Sistem Informasi SDMK dan telah mengikuti serta menyelesaikan pelati...OrangProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
114706.01.0115
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran;
Jumlah Sekolah dengan Akses Internet untuk PengajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah satuan pendidikan yang memiliki akses internet yang digunakan secara aktif untuk kegiatan pembelajaranUnitIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
114806.01.0116
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran;
Jumlah Sekolah dengan Akses Komputer untuk PengajaranSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki fasilitas komputer yang digunakan untuk tujuan pembelajaranUnitIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
114906.01.0117
    • SDGs;
  1. Proporsi Sekolah dengan Akses Terhadap Listrik;
Jumlah Sekolah dengan Akses ListrikSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang memiliki akses ke fasilitas listrikUnitIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
115006.01.0118
    • SDGs;
  1. Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak;
Jumlah Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum LayakSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah sekolah yang memiliki akses ke sumber air minum yang memenuhi kriteria kelayakan. Air minum layak mencakup sumber-sumber seperti air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penam...JumlahIndikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).YaYaYaYaYa
Showing 1,101-1,150 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.01.0142
    • DP 2023
  1. -
Jumlah pengesahan Yayasan yang sudah terdaftar berdasarkan provinsiBanyaknya total keseluruhan badan hukum yayasan yang merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020002Terbukaprovinsi, belum bubar, telah bubarBULANANHukum
09.03.0030
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet
Jumlah Pengguna InternetJumlah individu yang telah mengakses internet dalam periode tertentuJiwaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000336 - Persentase pengguna internetInformasi
09.03.0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah pengguna layanan aplikasi perizinan online siCANTIK CloudJumlah Instansi (K/L/D) dan pemohon yang menggunakan layanan Aplikasi Perizinan Online siCANTIK Cloud dalam memproses perizinan non berusaha dan non perizinan secara onlineJumlah Pengguna (Instansi K/L/D) dan pemohonKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANInformasi
09.01.0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Pengguna yang memanfaatkan data Kependudukan 2023-2025individu, instansi, atau lembaga yang menggunakan data kependudukan (seperti NIK, KK, alamat, status perkawinan, dll.) untuk keperluan administratif, perencanaan, pelayanan publik, atau analisis...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
05.01.0029
    • DP 2023
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis peraturanMerupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANData hasil peraturan yang diundangkan setelah proses harmonisasiHukum
05.01.0030
    • DP 2023
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan tahunMerupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANdata hasil peraturan yang diundangkan setelah proses harmonisasiHukum
07.05.0032
    • SDGs
  1. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline
Jumlah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun BerjalanJumlah merkuri yang berhasil dikurangi atau dihapuskan dalam satu tahun tertentutonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuriLingkungan Hidup
02.09.0061
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Pengurus KoperasiTotal individu yang merupakan anggota koperasi yang berhak dipilih melalui Rapat Anggota dan ditetapkan dalam struktur organisasi koperasi sebagai pengurusorangKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
07.02.0110
    • Perpres 117/2021
  1. -
Jumlah Penjualan Bahan Bakar Minyak DomestikJumlah penjualan bahan bakar minyak tiap jenis di dalam negeriKilo LiterKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuhkan data daerahEnergi
07.01.0016
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Jumlah Penjualan BatubaraKegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan BatubaraTonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANSetiap BU perlu memberikan informasi penjualanPertambangan
07.02.0087
    • UU 30/2009
  1. -
Jumlah Penjualan ListrikJumlah energi listrik terjual dengan pembagian kelompok pelanggan : rumah tangga, komersial, industri, penerangan jalan, sosial, pemerintah, transportasiGWhKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANBadan usaha di daerah agar melaporkan jumlah penjualannyaEnergi
07.02.0086
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Penjualan LPGBanyaknya LPG yang dijual di dalam negeri dan di luar negeriTonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLaporan dari tingkat daerah diperlukanEnergi
03.03.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api
Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Apijumlah penumpang angkutan penumpang dari moda kereta api di Indonesia setiap tahunnya.juta orangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penumpang angkutan Laut nonkomersil
Jumlah Penumpang Angkutan Laut non KomersilJumlah penumpang yang diangkut melalui Layanan angkutan laut perintisRibu OrangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan
Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan Kota Metropolitan yang DIlayani BTSJumlah penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di Metropolitan Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Banjarmasin pada periode layanan dengan skema BTS yang dibiayai oleh APBNjuta orangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0024
    • SDGs
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
Jumlah Penumpang Transportasi UmumJumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.OrangKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasiTransportasi
07.05.0033
    • SDGs
  1. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon
Jumlah Penurunan Konsumsi Perusak Ozon (JKPO)Jumlah penurunan dalam konsumsi bahan perusak ozon (terutama HFC) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengacu pada tujuan pengurangan yang ditetapkan dalam kebijakan...ton (metrik ton)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Jenis SenyawaTAHUNANIndikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baselineLingkungan Hidup
02.03.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk NPK BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk NPK BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk Organik BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk Organik BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk SP36 BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk SP36 BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk Urea BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk Urea BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
02.03.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk
Jumlah Penyaluran Pupuk ZA BersubsidiJumlah Penyaluran Pupuk ZA BersubsiditonKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukPertanian
06.02.067
    • IUP
  1. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaanBanyaknya penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANData Ini Merupakan Indikator Utama PembangunanKetenagakerjaan
09.03.0031
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah penyandang kebutuhan khusus yang masih sekolahData ini mencerminkan jumlah penyandang disabilitas usia sekolah (kelompok usia 5–19 tahun) yang aktif mengikuti pendidikan formal, baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif (umum...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
03.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)
Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, vertikal, dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat...unit per tahunKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
05.01.0143
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)Banyaknya kegiatan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak...PelatihanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Pemangku KepentinganBULANANHukum
09.03.023
    • SDGs
  1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi NonlitigasiKonsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi...kasusKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK10810032TerbukaJenis SengketaTAHUNANIndikator SIPD: 000327 - Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasiInformasi
01.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi
Jumlah Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi yang DibutuhkanTotal kebutuhan peralatan dan sarana prasarana yang ditetapkan berdasarkan standar operasi, kebutuhan ideal, atau rencana strategis untuk menjalankan seluruh fungsi hidro-oseanografi secara efektif....UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi
Jumlah Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi yang TersediaTotal peralatan dan sarana prasarana hidro-oseanografi yang dimiliki dan dalam kondisi siap pakai (operasional) untuk mendukung kegiatan seperti survei, pemetaan dasar laut, arus, kedalaman, dan...UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
03.05.0053
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • UU 7/1984
    • Perpres 186/2024
  1. -
Jumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan dan Provinsi/Kabupaten/DesaJumlah Perangkat Desa (Sekretaris/Kaur/Kadus) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa Jabatan: Sekretaris/Kaur/KadusOrangKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Nasional/Provinsi/Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09.05.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan
Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan- Merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan/tata Kelola KPBU. - Regulasi di tingkat teknis dibedakan menjadi KPBU reguler dan KPBU IKN. - KPBU reguler didasarkan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala...PeraturanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
05.01.0031
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status berita negaraMerupakan data yang mencatat berapa banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, atau peraturan lembaga lainnya yang diterbitkan untuk mendukung atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
05.01.0032
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status lembaran negara selain UU, Perpu, PP, dan PerpresMerupakan data yang mencatat berapa banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, atau peraturan lembaga lainnya yang diterbitkan untuk mendukung atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
02.11.0018
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku dari Tahun 19451. Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status berita negara PeraturanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0033
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status berita negaraMerupakan data yang mencatat total peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung UU yang saat ini sudah dicabut atau tidak lagi berlaku sejak masa kemerdekaan tahun 1945 hingga...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
05.01.0034
    • DP 2024
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status lembaran negara selain UU, Perpu, PP, dan PerpresMerupakan data yang mencatat total peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung UU yang saat ini sudah dicabut atau tidak lagi berlaku sejak masa kemerdekaan tahun 1945 hingga...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810014TerbukaNasionalTAHUNANHukum
02.11.0019
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku dari Tahun 19451. Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status berita negara PeraturanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.03.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani
Jumlah Perbaikan Lokasi Rawan KecelakaanUpaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di daerah rawan kecelakaan, seperti perbaikan infrastruktur, pemasangan rambu, atau perubahan desain jalanjumlah lokasi yang telah ditanganiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
05.01.0167
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Keberangkatan Warga Negara AsingJumlah Warga Negara Asing yang keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
05.01.0166
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Keberangkatan Warga Negara IndonesiaJumlah Warga Negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
05.01.0165
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Kedatangan Warga Negara AsingJumlah Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
05.01.0164
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Perekaman Data Perlintasan Kedatangan Warga Negara IndonesiaJumlah Warga Negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan ImigrasiOrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Tempat Pemeriksaan ImigrasiBULANANHukum
06.02.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan Perempuan
Jumlah Perempuan Berusaha Dibantu Buruh TetapPenduduk perempuan yang bekerja dengan status berusaha dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap atau buruh dibayar.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
03.07.0024
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR)
Jumlah Perempuan dalam Kelompok UmurJumlah perempuan dalam kelompok umur tertentu pada pertengahan periode pengamatanOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKependudukan
04.01.0073
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol
Jumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokolDefinisi: Jumlah perempuan yang telah terdiagnosis dengan lesi pra-kanker serviks melalui skrining dan menerima pengobatan atau intervensi sesuai dengan protokol medis yang berlaku.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.02.0036
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial
Jumlah Perempuan di Posisi Manajerial (JPMP)Jumlah individu perempuan yang menduduki posisi manajerial sesuai dengan kategori KBJI 2014 (kode 11 hingga 14) dalam suatu periode dan wilayah tertentuOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.Ketenagakerjaan
04.03.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPAJumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan dalam SIMFONI PPAOrangKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
10.01.0003
    • SDGs
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif
Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JPLE)Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif.OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK33210012TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).Kebijakan Pemerintah
04.03.0022
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR)
Jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang samaJumlah total perempuan yang berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun pada titik tengah periode waktu yang ditentukanOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000125 - Total Fertility Rate (TFR). 000517 - TFR (Angka Kelahiran Total) 000695 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 TahunPemberdayaan Perempuan
04.01.0074
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol
Jumlah perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokolDefinisi: Jumlah perempuan berusia 30-69 tahun yang setelah mendapatkan hasil positif pada tes DNA HPV, menjalani tindak lanjut sesuai protokol, seperti pemeriksaan IVA, kolposkopi, atau tes PAP...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
Showing 1,101-1,150 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16283205.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang
Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian UangPrioritasSTATISTIKIndikatorPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPTAngka yang menyatakan tingkat keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan memberikan gambaran komprehensif terkait...Indeks-Wilayah Administrasi: NasionalTIGA TAHUNANHukumTERSEDIA
16283307.05.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ekonomi Hijau
Indeks Ekonomi HijauPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Lingkungan HidupEkonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan...Point-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16283405.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Indeks Hak Asasi ManusiaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIADirektorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAMIndeks Hak Asasi Manusia Indonesia adalah instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan implementasi norma dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Adapun norma dan prinsip hak asasi...nilai-Wilayah Administrasi: NasionalDUA TAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16283502.02.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Inflasi
Indeks Harga KonsumenPrioritasSTATISTIKVariabel27010028BADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK HARGAIndeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun...IndeksTerbukaNasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANPerdaganganTERSEDIA
162836
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Indeks Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PARIWISATABiro Sumber Daya Manusia dan OrganisasiPengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan...--TAHUNANKebijakan PemerintahTERSEDIA
162837
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/ MII)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINMethod Information Index (MII) atau Indeks Informasi Metode KB adalah indeks yang mengukur tingkat informasi yang dimiliki akseptor Keluarga Berencana mengenai metode kontrasepsi, khususnya terkait...--Nasional ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16283809.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
    • UU 23/2014
  1. -
Indeks Inovasi Daerah 2022-2025PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIBadan Strategi Kebijakan Dalam Negerialat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di IndonesiaIndeks-SEMESTERANDalam NegeriTERSEDIA
16283904.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Input Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NARKOTIKA NASIONALPusat Penelitian, Data, dan InformasiMengukur ketersediaan sumber daya yang mendukung program P4GN, seperti anggaran, personel, dan infrastrukturskor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16284005.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Hukum
Indeks Integritas HakimPrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIABiro Perencanaan dan Kepatuhan InternalIndeks Integritas Hakim adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan.Indeks-Wilayah, Provinsi, NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16284109.06.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Integritas Nasional
Indeks Integritas NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIDirektorat.....Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau...nilai-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
Showing 221-230 of 4,145 items.