Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
95106.01.0084
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mencapai standar kompetensi minimum AKM (minimal level cakap) pada aspek numerasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi: Jumlah peserta didik yang mencapai kategori 'Cakap' atau lebih tinggi dalam literasi membaca dan numerasi.​OrangYaYaYaYaYa
95204.01.0079
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan imunisasi HPV;
Jumlah peserta didik perempuan usia kelas 5 SD atau sederajatSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHTotal jumlah anak perempuan yang terdaftar di kelas 5 SD atau tingkat pendidikan sederajat dalam periode yang samaOrangYaYaYaYaYa
95306.01.0085
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal;
Jumlah Peserta Didik yang Menyelesaikan Pendidikan Setara FormalSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah peserta didik yang telah menyelesaikan program pendidikan kesetaraan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya, setara dengan jenjang pendidikan formal tertentu (misalnya, Paket A...OrangTidakYaYaYaYa
95409.04.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers;
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan PersSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatka...OrangProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.YaYaYaYaYa
95509.04.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta Digital;
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kominfo yang Bertalenta DigitalSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran indikator dilakukan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang Komdigi yang bertalenta digital dalam program Digital talent...OrangYaYaYaYaYa
95605.01.0047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kelembagaan Hukum;
Jumlah Peserta Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah KonstitusiSTATISTIKMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIABanyaknya orang yang terdaftar dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah KonstitusiOrangTidakYaYaYaYa
95706.02.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya;
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Vokasi yang Mendukung Pekerjaan Hijau (Green Jobs)STATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau adalah Proses Mengembangkan Kemampuan yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pekerjaan Hijau melalui Upskilling dan Reskilling Tenaga Kerja.OrangTidakYaYaYaYa
95804.01.0080
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan;
Jumlah petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALDefinisi: Jumlah individu yang terlibat langsung dalam penanganan makanan dan telah mengikuti pelatihan yang memenuhi standar higiene dan sanitasi pangan.​ Satuan: Orang​ Instansi Penghasil: Lembaga p...OrangYaYaYaYaYa
95905.02.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana;
Jumlah populasi jiwa terpapar yang berada di kawasan berisiko bencana tinggiSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAJumlah total individu yang tinggal atau beraktivitas di area yang telah diidentifikasi memiliki risiko tinggi terhadap bencana.​OrangYaTidakTidakTidakTidak
96004.01.055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal;
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informalSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di tempat kerja informalposYaYaYaYaYa
96102.02.0010
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan;
Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA) yang DisepakatiSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANPTA adalah perjanjian antara dua atau lebih negara yang memberikan hak istimewa masuk untuk produk tertentu dengan mengurangi tarif pada sejumlah garis tarif yang disepakati.kesepakatanIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiTidakYaYaYaYa
96202.02.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk ber-SNI;
Jumlah Produk ber-SNISTATISTIKBADAN STANDARDISASI NASIONALJumlah jenis produk yang telah memenuhi dan memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI dan/atau sertifikat SNI.unit produkYaYaYaYaYa
96306.03.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas;
Jumlah produk hasil iptek dan inovasi yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan MasyarakatSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALHasil riset dan inovasi pada bidang- bidang prioritas yang dimanfaatkan masyarakat, UMKM, pemerintah, produk hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung u...produkYaYaYaYaYa
96402.01.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing;
Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saingSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALMerupakan jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang memiliki keunggulan komparatif. Produk industry yang berbasis SDA diklasifikasikan berdasarkan level HS 6 Digit dan kalasifikasi Lall).produk (kumulaitif)YaYaYaYaYa
96502.03.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu;
Jumlah Produk Peternakan Memenuhi Persyaratan MutuSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah produk peternakan siap edar yang telah diuji dan memenuhi standar mutu. Reff: https://ditjenpkh.pertanian.go.id/storage/photos/shares/konten/File/LapKinerjaPKH_2024.pdf?UnitYaYaYaYaYa
96607.05.039
    • SDGs;
  1. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah produk ramah lingkungan yang teregister adalah jumlah produk barang/jasa publik yang melalui pengadaan barang/jasa publik ramah lingkungan yang teregister (green public procurement, GPP) untuk...UnitIndikator SIPD: 000261 - Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahYaYaYaYaYa
96708.01.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal;
Jumlah Produk Tersertifikasi HalalSTATISTIKBADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALALJumlah Sertifikasi Halal menunjukkan capaian jumlah produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada suatu tahun tertentu. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman...produkYaYaYaYaYa
96807.05.040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan;
Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkunganSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP(1) Indikator ini merupakan jumlah dari produk yang telah disertifikasi ramah lingkungan. (2) Produk/Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah barang dan jasa, termasuk teknologi yang telah mener...produkYaYaYaYaYa
96907.05.041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi;
Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksiSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANindikator ini merujuk pada jumlah produk yang berhasil dikembangkan melalui proses bioprospeksi, seperti obat-obatan, agrokimia, atau material sains. Bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi, ekstraks...produkProgram: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.YaYaYaYaYa
97002.01.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Produksi Alat dan Mesin PertanianSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah produksi alat dan mesin pertanian per jenisUnitYaYaYaYaYa
97102.03.0025
    • Perpres 66/2021;
    • UU 18/2012;
    • PP 17/2015;
  1. Jumlah Produksi Buah dan Sayur;
Jumlah Produksi Bawang PutihSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah hasil tanaman bawang putih yang diambil hasilnya dalam setahuntonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.YaTidakYaYaYa
97202.03.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Buah dan Sayur;
Jumlah Produksi Buah dan SayurSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah hasil tanaman buah dan sayur yang diambil hasilnya dalam setahuntonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.YaYaYaYaYa
97302.04.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Cengkeh;
Jumlah Produksi CengkehSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman cengkeh menurut wujud produksi (hasil) yaitu bunga kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonIndikator SIPD: 000651 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis CengkehYaYaYaYaYa
97402.05.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Daging;
Jumlah Produksi DagingSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.TonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000652 - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)YaYaYaYaYa
97502.03.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Florikultura;
Jumlah Produksi FlorikulturaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah hasil komoditas florikultura menurut wujud produksi dalam setahuntangkai, pohon, rumpun, kgYaYaYaYaYa
97602.01.0016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Volume Produksi Garam;
Jumlah Produksi Garam dari Perusahaan GaramSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah garam industri yang dihasilkan oleh perusahaan garam industri, baik milik pemerintah maupun swasta, yang mengelola produksi garam dalam skala industriton"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam"YaYaYaYaYa
97707.04.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Volume Produksi Garam;
Jumlah Produksi Garam RakyatSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah garam yang dihasilkan oleh petambak garam tradisional atau masyarakat yang mengelola tambak garam secara mandiriton"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam"TidakYaYaYaYa
97807.04.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Lahan Garam Rakyat;
Jumlah Produksi Garam Tambak GaramSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANJumlah total garam yang dihasilkan oleh petani garam rakyat dalam periode tertentu.​ton"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."TidakYaYaYaYa
97907.03.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong);
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANTotal volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mencakup komoditas seperti buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong yang diperoleh dari kawasan hutan dalam periode tertentu....tonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat.YaYaYaYaYa
98002.03.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Jagung;
Jumlah Produksi JagungSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah Produksi Jagung mengacu pada total volume jagung yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. Produksi jagung ini biasanya diukur dalam bentuk jagung pipilan kering dengan...juta tonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungYaYaYaYaYa
98102.04.002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Kakao;
Jumlah Produksi KakaoSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman kakao menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kakao kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonIndikator SIPD: 000647 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis KakaoYaYaYaYaYa
98202.04.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Karet;
Jumlah Produksi KaretSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman Karet menurut wujud produksi (hasil) yaitu karet kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonIndikator SIPD: 000648 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis KaretYaYaYaYaYa
98302.03.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Kedelai;
Jumlah Produksi KedelaiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil tanaman kedelai menurut wujud biji kering yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunantonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000641 - Jumlah Produksi KedelaiYaYaYaYaYa
98402.04.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Kelapa;
Jumlah Produksi KelapaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa menurut wujud produksi (hasil) yaitu kopra yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporanton"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional. Indikator SIPD: 000646 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa"YaYaYaYaYa
98502.04.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Kelapa Sawit;
Jumlah Produksi Kelapa SawitSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa sawit menurut wujud produksi (hasil) yaitu CPO dan PKO yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonYaYaYaYaYa
98602.04.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Kopi;
Jumlah Produksi KopiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman kopi menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji kopi kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonIndikator SIPD: 000645 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis KopiYaYaYaYaYa
98702.04.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Lada;
Jumlah Produksi LadaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman lada menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji lada kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonIndikator SIPD: 000649 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis LadaYaYaYaYaYa
98802.03.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Padi;
Jumlah Produksi PadiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah Produksi Padi adalah total volume padi yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah. Produksi padi biasanya dinyatakan dalam bentuk gabah kering giling (GKG)juta tonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiYaYaYaYaYa
98902.04.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Pala;
Jumlah Produksi PalaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman pala menurut wujud produksi (hasil) yaitu biji pala kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonIndikator SIPD: 000650 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis PalaYaYaYaYaYa
99002.01.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Produksi Pupuk dan Pestisida di IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah produksi pupuk dan pestisida di IndonesiatonYaYaYaYaYa
99102.03.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Sagu;
Jumlah Produksi Sagu (Tepung)STATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman sagu menurut wujud produksi (hasil) yaitu tepung sagu yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporanTonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
99202.05.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Susu;
Jumlah Produksi SusuSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk yang diberikan kepada anak ternak, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.TonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000653 - Jumlah Produksi SusuYaYaYaYaYa
99302.03.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Tanaman Obat;
Jumlah Produksi Tanaman ObatSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah hasil dari setiap tanaman biofarmaka (obat) menurut bentuk produksi yang diambil selama satu tahunkilogramYaYaYaYaYa
99402.04.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Tebu;
Jumlah Produksi TebuSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman tebu menurut wujud produksi (hasil) yaitu gula kristal putih yang diambil hasilnya dari luas panen pada tahun laporantonYaYaYaYaYa
99502.04.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Teh;
Jumlah Produksi TehSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman teh menurut wujud produksi (hasil) yaitu daun teh kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonYaYaYaYaYa
99602.05.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Telur Unggas;
Jumlah Produksi Telur UnggasSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.TonProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.10-Pengembangan Pangan Hewani Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi; 37 provinsi termasuk usulan PSN, salah satunya Kalimantan Tengah); Provinsi/Kab/Kota: Kabupaten Blora (Jawa Tengah, usulan PSN); Aceh (Provinsi Aceh; Kab. Aceh Besar); Bali; Bengkulu (Provinsi & seluruh kab/kota: Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); D.I. Yogyakarta; Jambi; Jawa Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Utara; Nusa Tenggara Barat (termasuk Kab. Sumba); Riau (termasuk Kab. Bintan); Sulawesi Tengah (termasuk Kab. Poso); Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat); Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Utara; Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Singkawang); Sulawesi Selatan (Kab. Maros, Gowa, Luwu Utara/Seko, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Pangkajene Kepulauan, Pinrang); Sumatera Barat (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang). Deskripsi: Kebutuhan pangan hewani meningkat sementara Indonesia masih bergantung impor untuk daging ruminansia dan susu (produksi domestik baru ~48% daging sapi dan ~21% susu dari kebutuhan), meski ayam dan telur surplus. Arah kebijakan menekankan swasembada pangan hewani berkualitas untuk memperkuat gizi (PPH: pangan hewani berkontribusi 12%) dan menu Makan Bergizi Sehat (PHTC 1), melalui peningkatan populasi dan produksi sapi potong serta sapi perah—antara lain lewat pengadaan minimal 1 juta ekor indukan & bakalan pada 2025–2029—dengan target pada 2029 produksi dalam negeri mencapai 57% (daging sapi) dan 93% (susu). Pendekatan mencakup pengembangan berbasis Lumbung Pangan dan Nexus Pangan–Energi–Air (FEW Nexus), penguatan rantai pasok (pakan, reproduksi, kesehatan hewan, logistik–rantai dingin), serta peningkatan nilai tambah agar pasokan protein hewani terjangkau, berkualitas, dan ketergantungan impor menurun. Indikator SIPD: 000654 - Jumlah Produksi TelurYaYaYaYaYa
99702.04.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Produktivitas Ubi Kayu;
Jumlah produksi ubiSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal jumlah ubi kayu yang dihasilkan dari perkebunan rakyat dalam periode tertentutonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
99802.03.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Ubi Kayu;
Jumlah Produksi Ubi KayuSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil tanaman ubi kayu menurut wujud umbi basah yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dalam periode tahunantonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautYaYaYaYaYa
99902.04.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Produksi Vanili;
Jumlah Produksi VaniliSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANBanyaknya hasil dari setiap tanaman vanili menurut wujud produksi (hasil) yaitu polong kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporantonYaYaYaYaYa
100007.05.0036
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPUpaya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, termasuk program 3R (Reduce, Reuse, Recycle)jumlah program atau kegiatan sosialisasi dan tingkat partisipasi masyarakatIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahYaYaYaYaYa
Showing 951-1,000 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.10.0106
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Mikro dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0105
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Mikro dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
09.03.0025
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah pegawai ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan golonganData ini menunjukkan jumlah dan perubahan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diklasifikasikan berdasarkan golongan kepangkatan.OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasi
09.03.0026
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
jumlah pegawai PNS dan PPPK di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, usia dan masa kerjaData ini memetakan jumlah PNS dan PPPK—yang bekerja di instansi Pemerintah Pusat dan DaerahOrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasi
09.03.0027
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
jumlah pegawai PNS di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jabatan strukturalData ini menguraikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural (eselon) dan jabatan fungsional/admistratifOrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasi
09.03.0028
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
jumlah pegawai PPPK di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan golonganData ini mencakup jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—yang bukan ASN PNS— di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, diklasifikasi berdasarkan golongan kepangkatan...OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasi
09.01.0041
    • Permendagri 9/2025
  1. -
Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/KotaJumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.OrangKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
04.03.0059
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. -
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan DaerahJumlah pejabat tinggi madya dan pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/KotaOrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Nasional/Provinsi/Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.03.0060
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. -
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan DaerahJumlah dan persentase pejabat pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/KotaOrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Nasional/Provinsi/Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
06.02.0015
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi
Jumlah pekerja lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah atau tinggi (Numerator)Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MAK) atau pendidikan tinggi (Diploma I/II/III, Diploma IV, S1, S2, S3) dan bekerja di bidang yang...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah TinggiKetenagakerjaan
06.02.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukumPekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang...layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkanJumlah keseluruhan PMI yang ditempatkan di luar negeri dalam periode tertentulayananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja pada Sektor Ekonomi Kreatif
Jumlah Pekerja pada Sektor Ekonomi KreatifBanyaknya orang yang bekerja di sektor ekonomi kreatif.orangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK23010087TerbatasWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000813 - Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi KreatifKetenagakerjaan
06.02.0018
    • Draf Renstra BAPETEN
    • PP 45/2023
  1. -
Jumlah Pekerja RadiasiSetiap orang yang bekerja dengan Sumber Radiasi Pengion dan diperkirakan dapat menerima dosis tahunan melebihi Nilai Batas Dosis untuk anggota masyarakat serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk...PekerjaBADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRPrioritasSTATISTIK-Jenis KeahlianTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit per Tahun AnggaranJumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKB)OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialKetenagakerjaan
06.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per Tahun AnggaranJumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK) per tahun...OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialKetenagakerjaan
06.02.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang memiliki PP/ PKB dan Struktur Skala Upah per Tahun AnggaranJumlah pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menerapkan Struktur dan Skala Upah (SSU)OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialKetenagakerjaan
06.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial
Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog SosialPenerapan perlindungan hak-hak pekerja/buruh dan dialog sosial di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, penyusunan struktur dan skala upah, atau...OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TRIWULANANIndikator SIPD: 000596 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosialKetenagakerjaan
03.03.014
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah pelabuhan penyeberangan
Jumlah Pelabuhan PenyeberanganPelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat...pelabuhanKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000207 - Jumlah pelabuhan penyeberanganTransportasi
03.03.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi Standar
Jumlah Pelabuhan Utama yang Memenuhi Standarjumlah pelabuhan utama yang telah memenuhi standar pelayanan dan operasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk fasilitas dan...pelabuhanKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
02.10.0104
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum, Jumlah pelaku usaha yang Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap, dan Jumlah UsahaProporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0103
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan
Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap yang dibayar dan usahanya terdaftar pada sistem perizinan dan jumlah angkatan kerjaRasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu tenaga kerja tetap yang dibayar dan usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0102
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha dibantu buruh tetap yang dibayar dan usahanya terdaftar pada sistem perizinan dan jumlah pelaku usaha dibantu buruhRasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh mengukur seberapa besar pelaku usaha dari populasi angkatan kerja yang sudah berkembang dan mampu membayar pekerja untuk...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0101
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha kecil berdasarkan jenis kelaminJumlah pelaku usaha kecil yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0100
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha menengah berdasarkan jenis kelaminJumlah pelaku usaha menengah yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0099
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha mikro berdasarkan jenis kelaminJumlah pelaku usaha mikro yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0098
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan jenis kelaminJumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor
Jumlah pelaku usaha yang melakukan eksporMerupakan jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor yang tercatat dalam sistem Bea Cukai.pelaku usaha (kumulatif)KEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
07.04.0009
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh (KPU)Jumlah pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perizinan, pelaporan, dan standar operasional. Pelaku...OrangKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
02.10.0097
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha/pengusaha/wirausahaPertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan wirausaha dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnyaOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0096
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah pelaku usaha/pengusaha/wirausaha berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral)Jumlah pelaku usaha/pengusaha/wirausaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoralOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
07.02.0089
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Pelanggan Gas BumiJumlah pelanggan yang terdaftar dan aktif menerima penyaluran gas bumi melalui jaringan gas kota dalam suatu periode tertentucustomerKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
07.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pelanggan Listrik
Jumlah Pelanggan ListrikJumlah masyarakat yang berlangganan listrikribu orangKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaPer Golongan TarifTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain.Energi
09.03.060
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga
Jumlah pelanggan terlayani jaringan internet akses pita lebar (fixed broadband)Konsep dan Definisi:Pitalebar (broadband) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan. Akses...unit (jumlah pelanggan)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000334 - Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumahTangga.Informasi
03.03.0021
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Pelanggaran Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan BermotorTotal Pelanggaran Daya Angkut dan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sesuai batas yang ditetapkan oleh peraturan (Permenhub No. 60/2019, PP...PelanggaranKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
01.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa
Jumlah Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa pada tahun berjalan dan tahun sebelumnyaTotal insiden pelanggaran yang terjadi pada tahun berjalan dan dalam periode tahun sebelumnya yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Reff:...kasusKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
06.05.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional
Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasionalJumlah pelatih yang terlibat dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memperoleh sertifikasi kepelatihan dari badan atau organisasi olahraga internasional yang diakui. Sertifikasi...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.02.0022
    • SDGs
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Non-PemerintahPekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari KP2MI melalui Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia...layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.0023
    • SDGs
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh PemerintahPekerja migran yang ditempatkan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan yang berbadan hukum.layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANIndikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasiKetenagakerjaan
06.02.0024
    • SDGs
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara MandiriPekerja migran Indonesia perseorangan yang bekerja di luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-Wilayah InternasionalBULANANKetenagakerjaan
06.02.0025
    • SDGs
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi
Jumlah Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)Pekerja migran indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri.layananKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPrioritasSTATISTIK-JabatanBULANANIndikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasiKetenagakerjaan
02.03.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
Jumlah pelepasan media pembawa karantina hewanJumlah pelepasan media pembawa (hewan dan produk hewan)jumlah unit media pembawa​BADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
02.05.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
Jumlah pelepasan media pembawa karantina hewan dan produk hewanJumlah pelepasan media pembawa (hewan dan produk hewan)jumlah unit media pembawaBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPeternakan
02.06.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
Jumlah pelepasan media pembawa karantina ikanJumlah pelepasan media pembawa (ikan dan produk ikan)jumlah unit media pembawa​BADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANPerikanan
02.06.0053
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
Jumlah pelepasan media pembawa karantina ikan dan produk ikanJumlah pelepasan media pembawa (ikan dan produk ikan)jumlah unit media pembawaBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPerikanan
02.03.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Jumlah pelepasan media pembawa karantina tumbuhanJumlah pelepasan media pembawa (tumbuhan dan produk tumbuhan)jumlah unit media pembawa​BADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
02.03.0123
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Jumlah pelepasan media pembawa karantina tumbuhan dan produk tumbuhanJumlah pelepasan media pembawa (tumbuhan dan produk tumbuhan)jumlah unit media pembawaBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
02.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan
Jumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan/ikan/tumbuhanJumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan, ikan, atau tumbuhankilogramBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
04.01.0261
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan
Jumlah pelepasan media pembawa pangan asal hewan/ikan/tumbuhan dan produknyaJumlah kejadian/sertifikat pelepasan yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia untuk media pembawa berupa produk hewan, produk ikan, dan/atau produk tumbuhan yang diperuntukkan sebagai pangan,...kilogramBADAN KARANTINA INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.01.0008
    • SDGs
  1. Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya
Jumlah Pemakaian Air Baku di BatamRasio besarnya pemakaian air baku dan Implant Loss Air Baku dari permukaan terhadap ketersediaannya dihitung dalam bentuk persentasepersenBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK-Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamSEMESTERANIndikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannyaPekerjaan Umum
Showing 951-1,000 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16280207.02.0103
    • UU 22/2001
  1. -
Harga Gas KotaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Minyak dan Gas BumiHarga jual gas bumi yang disalurkan melalui jaringan gas kota kepada pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri dalam suatu periode tertentuUS$/MMBTU-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16280302.02.0096
    • UU 2/2025
  1. -
Harga Impor BatubaraPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERDAGANGANHarga pembelian satuan batubara yang diimpor ke Indonesia dalam Dolar Amerika Serikat (USD) pada periode tertentuUSD-NasionalTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
16280409.03.0090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita
Harga layanan jaringan pitalebar tetap pada kecepatan up to 30MbpsPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALharga layanan jaringan pitalebar tetap pada kecepatan up to 30MbpsRupiah-TAHUNANInformasiTERSEDIA
16280507.02.0102
    • UU 30/2009
  1. -
Harga Listrik per Jenis PelangganPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanTarif atau harga listrik yang dikenakan kepada pelanggan berdasarkan golongan atau jenis pelanggan tertentu dalam suatu periode tertentu.US$/BOE-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16280607.02.0101
    • UU 30/2009
  1. -
Harga Listrik untuk TranportasiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanTarif atau harga listrik yang dikenakan atas pemanfaatan tenaga listrik pada kegiatan transportasi, seperti pengisian kendaraan listrik dan sarana transportasi berbasis listrik lainnya, dalam suatu...US$/BOE-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16280709.01.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Hasil EPPD Tahun 2023-2025PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas DaerahEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ini adalah proses penilaian kinerja pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, yang dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan...--Provinsi, Kab/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
16280809.01.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Hasil MCP KPK 2024-2025PrioritasSTATISTIKVariabelKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIMCP KPK adalah Monitoring Center for Prevention yang dikembangkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program pencegahan korupsi di berbagai sektor...Kategori MCP KPK dibagi menjadi tiga, yaitu: Merah: Nilai capaian di bawah 73%. Kuning: Nilai capaian antara 73% hingga 77,99%. Hijau: Nilai capaian di atas 78%-TAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
162809
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Identifikasi Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDirektorat Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiKompilasi data terkait kebutuhan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan permasalahan di kawasan transmigrasikawasan-seluruh indonesiaTAHUNANTransmigrasiTERSEDIA
16281003.01.0109
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
IKP4 - Pencapaian target jalan nasional yang BerkeselamatanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bina Teknik Jalan dan JembatanPersentase panjang jalan nasional yang memenuhi kriteria star rating 3 (%)persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan UmumTERSEDIA
16281109.02.087
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Ekonomi Syariah dan BUMNIndeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3...indeks-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaSEMESTERANKeuanganTERSEDIA
Showing 191-200 of 4,145 items.