Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
90104.03.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir;
Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan oleh selain pasangan dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh bukan pasangan dalam 12 bulan terakhirOrangTidakTidakYaTidakTidak
90204.03.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir;
Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami minimal satu dari sepuluh kriteria KDRT dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPerempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, termasuk antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau pembatasan aktivitas oleh pasangan, serta kekera...OrangTidakTidakYaTidakTidak
90304.01.0074
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol;
Jumlah perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokolSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah perempuan berusia 30-69 tahun yang setelah mendapatkan hasil positif pada tes DNA HPV, menjalani tindak lanjut sesuai protokol, seperti pemeriksaan IVA, kolposkopi, atau tes PAP smear...OrangYaYaYaYaYa
90404.01.0075
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol;
Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positifSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah total perempuan berusia 30-69 tahun yang mendapatkan hasil positif pada tes DNA HPV.​OrangYaYaYaYaYa
90504.01.0076
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol;
Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahimSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah total perempuan yang, melalui proses skrining, teridentifikasi memiliki lesi pra-kanker serviks.​OrangYaYaYaYaYa
90609.06.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya;
Jumlah Perempuan yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan PratamaSTATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah pegawai perempuan yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan eselon II di instansi pemerintahan.OrangYaYaYaYaYa
90706.01.0079
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perguruan tinggi terakreditasi;
Jumlah perguruan tinggi terakreditasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah perguruan tinggi yang telah memperoleh status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)UnitYaYaYaYaYa
90806.01.0080
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000;
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 1000STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 601 hingga 1000 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiYaYaYaYaYa
90906.01.0081
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000;
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 300STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 1 hingga 300 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiYaYaYaYaYa
91006.01.0082
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000;
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs dalam Peringkat Top 600STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah perguruan tinggi yang menempati peringkat 301 hingga 600 dalam THE Impact Rankings.Perguruan TinggiYaYaYaYaYa
91106.01.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000;
Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact Rankig SDGs: a) Top 300 b) Top 600 c) Top 1000STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITHE Impact SDGs merupakan salah satu metrik yang digunakan untuk menentukan peringkat perguruan tinggi di tingkat global. THE Impact SDGs mengukur kinerja perguruan tinggi terhadap masing-masing Pilar...Perguruan TinggiYaYaYaYaYa
91206.01.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya;
Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIMengukur jumlah perguruan tinggi (khususnya PTN-BH) yang telah dipetakan atau diklasifikasikan berdasarkan kriteria keunggulan seperti akreditasi, klasterisasi, bidang riset, pendidikan vokasi, atau h...Perguruan TinggiYaYaYaYaYa
91307.05.0034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan;
Jumlah Perizinan yang DiterbitkanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal izin yang telah disetujui dan diterbitkan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan regulasi lingkungan hidup dan SDA berkelanjutanDokumenYaYaYaYaYa
91403.03.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perjalanan Kereta Api;
Jumlah Perjalanan Kereta ApiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah perjalanan lalu lintas kereta api dalam satu tahun.juta perjalananTidakYaYaYaYa
91509.03.0032
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstusi berdasarkan Alat Kelengkapan DewanSTATISTIKDEWAN PERWAKILAN RAKYATData ini mencerminkan jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait pengujian Undang-undang yang telah dilakukan analisa dan pengelompokan berdasarkan Alat Kelengkapan...PerkaraTidakYaYaYaYa
91605.02.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor NarkotikaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALJumlah perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah jumlah berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sudah dinyatakan lengkap oleh Jaks...berkas perkaraTidakYaYaYaYa
91705.01.0035
    • SDGs;
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara;
Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan (JPLSLG)STATISTIKMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAJumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik...PerkaraIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraYaYaYaYaYa
91805.01.0036
    • SDGs;
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara;
Jumlah perkara yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara (JPLPBP)STATISTIKMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAJumlah perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara di pengadilan.PerkaraIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraYaYaYaYaYa
91905.01.0037
    • DP 2024;
  1. Indeks Penegakan Hukum;
Jumlah permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolakSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) dan ekstradisi terkait APUPPT yang dibuat, diterima, diproses, diberikan, dan ditolak IndonesiaPermohonanYaYaYaYaYa
92005.01.0038
    • SDGs;
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi (JBHL)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur peradilan (litigasi) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.PermohonanIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiYaYaYaYaYa
92105.01.0039
    • SDGs;
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi (JBHNL)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah total permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh individu atau kelompok orang miskin untuk penyelesaian masalah hukum melalui jalur di luar peradilan (nonlitigasi) dalam kurun waktu 12 bulan t...PermohonanIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiYaYaYaYaYa
92205.01.0040
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Permohonan Desain IndustriSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya pengajuan permohonan Desain Industri pada aplikasi layanan DJKIPermohonanYaYaYaYaYa
92305.01.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata;
Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikanSTATISTIKMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAJumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang telah berhasil dilaksanakan oleh pengadilan dalam periode tertentu.PerkaraYaYaYaYaYa
92405.01.0042
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Permohonan Hak CiptaSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya pengajuan pencatatan Hak Cipta pada lembar negaraPermohonanYaYaYaYaYa
92505.01.0043
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Permohonan Merek berdasarkan KelasSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan pengajuan Merek UMKM dan Non UMKM berdasarkan klasifikasi sistem kelas barang/jasa (NICE Clasification) pada layanan aplikasi DJKIPermohonanYaYaYaYaYa
92605.01.0044
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah permohonan Paten Berdasarkan Jenis Permohonan (Paten/Paten Sederhana)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya jumlah permohonan Paten berdasarkan Jenis permohonan (Paten/Paten Sederhana) pada aplikasi layanan DJKIPermohonanYaYaYaYaYa
92705.01.0045
    • DP 2024;
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset;
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestikSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan jenis paten dan paten sederhanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam negeri yang telah memenuhi syarat administrasi formalitas, yaitu surat permohonan, judul invensi, deskripsi tenta...Permohonan/DokumenYaYaYaYaYa
92807.05.0035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan;
Jumlah Permohonan Perizinan yang DiajukanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPTotal permohonan izin yang masuk dalam periode tertentuDokumenYaYaYaYaYa
92906.05.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games;
Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan medali emas kontingen Indonesia pada ajang Olympic GamesmedaliTidakTidakTidakYaTidak
93006.05.013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games;
Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan medali emas kontingen Indonesia pada ajang Paralympic GamesmedaliTidakTidakTidakYaTidak
93106.05.014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para Games;
Jumlah perolehan medali pada ASEAN Para GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang ASEAN Para GamesmedaliTidakYaTidakYaTidak
93206.05.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Games;
Jumlah perolehan medali pada Asian GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian GamesmedaliTidakYaTidakTidakTidak
93306.05.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Para Games;
Jumlah perolehan medali pada Asian Para GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan keseluruhan medali Indonesia pada ajang Asian Para GamesmedaliTidakYaTidakTidakTidak
93406.05.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games;
Jumlah perolehan medali pada Asian Youth GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Gamesmedali"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."YaTidakTidakTidakYa
93506.05.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games;
Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah seluruh perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Asian Youth Para Games Asian Youth Para Games adalah ajang multi-olahraga yang diselenggarakan untuk atlet muda disa...medali"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."YaTidakTidakTidakYa
93606.05.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada SEA Games;
Jumlah perolehan medali pada SEA GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah perolehan medali emas/perak/perunggu Indonesia pada ajang SEA GamesmedaliYaTidakYaTidakYa
93706.05.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games;
Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic GamesSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAHasil perolehan medali emas/perak/perunggu kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Gamesmedali"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."TidakYaTidakTidakTidak
93801.02.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral;
Jumlah pertemuan yang dipimpin/diselenggarakan IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah pertemuan multilateral di mana Indonesia berperan sebagai pemimpin, seperti chair, co-chair, host, co-host, atau member of bureau.​pertemuanYaYaYaYaYa
93901.02.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral;
Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin/diselenggarakan oleh IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERITotal pertemuan multilateral yang telah disepakati akan dipimpin oleh Indonesia dalam periode tertentu.pertemuanYaYaYaYaYa
94002.01.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0;
Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0STATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANINDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0. INDI 4.0 terdiri atas lima pilar, yaitu manajemen dan or...perusahaanYaYaYaYaYa
94102.01.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau;
Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijauSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPerusahaan yang memiliki standar industri yang terkait dengan efisiensi bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang d...perusahaanYaYaYaYaYa
94205.01.0046
    • DP 2024;
  1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan;
Jumlah perusahaan industri yang memiliki sertifikat kekayaan intelektualSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah perusahaan industri yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual per jenis Kekayaan intelektualperusahaanIndikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri ManufakturYaTidakYaYaYa
94306.02.0037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan;
Jumlah perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3)STATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANBanyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan peraturan p...perusahaanYaYaYaYaYa
94404.01.0077
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja;
Jumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan Puskesmas yang telah menerapkan program kesehatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.​jumlah tempat kerja​YaYaYaYaYa
94509.04.0005
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers;
  2. Persentase Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik;
Jumlah Perusahaan Pers TerverifikasiSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah Perusahaan Pers yang terverifikasi merupakan jumlah Perusahaan Pers yang telah memenuhi standar perusahaan pers dengan memberikan dokumen-dokumen persyaratan yang sesuai serta telah terverifika...Jumlah Perusahaan PersYaYaYaYaYa
94604.01.0078
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja;
Jumlah perusahaan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan PuskesmasSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah keseluruhan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan Puskesmas yang terdaftar sebagai tempat kerja formal.​jumlah tempat kerja​YaYaYaYaYa
94706.02.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan;
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma KetenagakerjaanSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANBanyaknya perusahaan yg melaksanakan Self-Assesment Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan melalui Fitur Norma100.perusahaanTidakYaYaYaYa
94807.05.038
    • SDGs;
  1. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001;
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPSNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalik...UnitIndikator SIPD: 000259 - Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.YaYaYaYaYa
94909.03.0033
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan jenis kepesertaanSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANJumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan segmen kepesertaan adalah data yang mencatat total individu yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, diklasifikasikan menurut segmen kepeser...OrangYaYaYaYaYa
95006.01.0083
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mengikuti Asesmen tingkat NasionalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi: Total peserta didik madrasah yang berpartisipasi dalam Asesmen Nasional pada tingkat pendidikan tertentu.​OrangYaYaYaYaYa
Showing 901-950 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.04.004
    • SDGs
  1. Jumlah nelayan yang terlindungi
Jumlah nelayan yang terlindungiPerlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha...OrangKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000283 - Jumlah nelayan yang terlindungiPerikanan
09.03.0089
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Aset TVRItotal nilai kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), yang mencakup seluruh aset yang tercatat dalam neraca dan diakui secara akuntansi, pada...RupiahLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-K/LTAHUNANInformasi
07.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan
Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan Kelompok Masyarakat Sektor kehutanan (KTH dan KUPS)Nilai Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (NEKON KUPS) merupakan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah perhutanan sosial,seperti penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutananKehutanan
02.10.0115
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Ekspor UMKMBentuk kontribusi jumlah nilai ekspor UMKM terutama Sektor non Migas terhadap jumlah total nilai eksporRupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.08.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif
Jumlah Nilai Investasi Ekonomi KreatifNilai Investasi Ekonomi Kreatif adalah nilai yang dihasilkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada produk ekonomi kreatif selama periode tertentu, dengan...triliun rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK23010085TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.003
    • SDGs
  1. Jumlah nilai investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah ditandatangani
Jumlah nilai investasi proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang telah ditandatanganiJumlah nilai investasi proyek dalam KPBU adalah nilai investasi awal proyek (Capital Expenditure/CAPEX) dari Proyek KPBU yang telah masuk ke dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan nilai...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000344 - Jumlah nilai investasi proyek KPBU yang telah ditandatangani.Investasi
02.08.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Nilai Investasi Strategis Negara
Jumlah Nilai Investasi Strategis NegaraTotal nilai realisasi investasi strategis negara yang meliputi: a. Pertambangan,energi, pangan dan air b. infrastruktur dan perumahan c. Teknologi d. Industri strategis e. Kesehatan f. Sektor...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.10.0114
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Investasi UMKMPersentase Nilai Investasi UMKM merujuk pada ukuran yang menggambarkan proporsi atau bagian dari total investasi yang dialokasikan untuk sektor UMKMRupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0113
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Nilai Transaksi Belanja UMKM Pada Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang DitetapkanPersentase Nilai Transaksi Belanja ini melihat Pertumbuhan tingkat perkembangan Nilai Transaksi UMKM Pada 30 Pemanfaatan Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang Ditetapkan dari tahun berjalan...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
03.01.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan
Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkanJumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik adalah...DokumenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan
Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkanJumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Minum adalah seperangkat pedoman...DokumenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
05.01.0133
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Objek GratifikasiRekapitulasi Objek Gratifikasi yang dilaporkan pada Laporan Gratifikasi, yang dapat disajikan berdasarkan Jenis Objek, Jenis Instansi, dan Status Kepemilikan Gratifikasi untuk periodesasi tertentu.Objek GratifikasiKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-Jenis Penetapan Status, Jenis Objek GratifikasiTAHUNANHukum
06.05.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade
Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiadeJumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade di PelatnasOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade
Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiadeJumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade yang difasilitasi pengirimannya.OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiade
Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiadeJumlah olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade di PelatnasOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade
Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiadeJumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di PelatnasOrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
06.05.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah
Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi DaerahJumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade, yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi daerah, seperti Pusat...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
06.05.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat
Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi PusatJumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi pusat, seperti Sentra...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Kab/Kota; Cabang OlahragaTAHUNAN"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."Olahraga
03.03.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan KapalTotal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimensi Jumlah Pengendalian Kecelakaan Laut)kejadianBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0063
    • SDGs
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat
Jumlah Orang dengan Gangguan Penyalahgunaan Narkotika pada Tahun yang SamaTotal individu yang didiagnosis dengan gangguan penggunaan zat selama periode satu tahun.​OrangBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatKesehatan
05.01.0014
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (JMBHL)Jumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses peradilan (litigasi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam...OrangKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810031TerbukaTahunanTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0015
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi (JMBHNL)Jumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi), seperti konsultasi hukum, mediasi, atau penyuluhan hukum, sesuai...OrangKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10810031TerbukaTahunanTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.0016
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Jumlah orang yang menerima layanan hukum pada pos bantuan hukum pengadilan (JOLPBH)Jumlah individu yang tidak mampu secara ekonomi yang menerima layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, yang meliputi informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan...OrangMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
04.01.0064
    • SDGs
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat
Jumlah Orang yang Menerima Layanan Pengobatan Zat Narkotika dalam SetahunTotal individu yang menerima setidaknya satu bentuk intervensi pengobatan untuk gangguan penggunaan zat dalam periode satu tahun.​OrangBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatKesehatan
05.01.0017
    • DP 2024
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Organisasi Bantuan HukumMerupakan Data Organisasi Bantuan Hukum seluruh Indonesia yang terakreditasi oleh Kementerian HukumOrganisasiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK10820062TerbukaNasionalTAHUNANHukum
01.02.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Asing di IndonesiaJumlah organisasi yang didirikan oleh warga negara asing atau berbadan hukum asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah Indonesia, dan...JumlahKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUrusan Luar Negeri
05.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum di IndonesiaJumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang terdaftar dan/atau memiliki legalitas hukum di instansi pemerintah yang berwenang.JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
05.02.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di IndonesiaJumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, dan bidang lain...JumlahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiBULANANKeamanan
06.05.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan
Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaanJumlah organisasi keolahragaan yang berfokus pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memenuhi standar minimal keolahragaan yang ditetapkan oleh Federasi Internasional masing-masing...lembagaKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahraga
02.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut
Jumlah Output Aktual Produksi Industri Pengolahan Hasil LautJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil laut dalam periode tertentu.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa
Jumlah Output Aktual Produksi Kelapa dan TurunannyaJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan kelapa dalam periode tertentu.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Industri
02.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar
Jumlah Output Aktual produksi Logam Dasar Besi dan BajaJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri logam dasar dalam periodetonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahIndustri
02.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut
Jumlah Output Aktual Produksi Produk Olahan Rumput LautJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan rumput laut dalam periode tertentu.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Industri
02.03.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pangan yang Terselamatkan
Jumlah pangan yang disalurkan ke penerima manfaatJumlah pangan yang telah melalui proses pengendalian mutu dan dinyatakan layak konsumsi, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pangan/penggiat selamatkan pangan.kilogramBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah : NasionalTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Pertanian
01.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Pangkalan Kemhan dan TNI yang Siap DigunakanJumlah realisasi pangkalan Kemhan dan TNI yang siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
03.03.032
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalur Kereta Api
Jumlah Panjang Jalur Kereta ApiJumlah panjang jalur kereta api (termasuk jalur ganda): jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang...kilometerKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTransportasi
03.03.0019
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalur Kereta Api
Jumlah Panjang Jalur Kereta Api BeroperasiJumlah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan...kilometerKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIKK00665TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTransportasi
03.03.0020
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalur Kereta Api
Jumlah Panjang Jalur Kereta Api yang DibangunTotal panjang jalur rel kereta api yang telah dibangun.kilometerKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000205 - Panjang jalur kereta apiTransportasi
07.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi
Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasiPanjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang terbangun secara kumulatifkilometerKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK24210010TerbukaNasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain.Energi
09.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik
Jumlah Partai Politik yang Memprioritaskan Dana untuk Pendidikan PolitikJumlah partai politik yang mengalokasikan minimal 60% dari bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
09.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri
Jumlah Partai Politik yang Tepat Waktu Menyampaikan LaporanJumlah partai politik yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri sesuai batas waktu yang ditetapkan setelah diaudit oleh BPK.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
02.01.0093
    • Permenperin 41 Tahun 2025
  1. -
Jumlah patenJumlah paten terkait produk maupun proses sektor industripatenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-nasionalTAHUNANIndustri
05.01.0019
    • DP 2024
  1. Jumlah paten granted dari perguruan tinggi
Jumlah paten granted (domestik)Jumlah paten yang sudah tersertifikasi atau granted di dalam negeri.PermohonanKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK29010008TerbukaWilayahTAHUNANHukum
05.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah paten granted dari perguruan tinggi
Jumlah paten granted dari perguruan tinggiKekayaan intelektual adalah konsep hukum yang mencakup hak atas karya kreatif atau inovasi yang diciptakan oleh individu atau kelompok. Hak ini memberikan perlindungan hukum untuk mencegah pihak lain...patenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-Nasional dan ProvinsiTAHUNANHukum
02.10.0112
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB UMKM dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0111
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB UMKM dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0110
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Kecil dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0109
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Kecil dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0108
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Menengah dan Jumlah PDB Nasional harga berlakuPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0107
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah PDB Usaha Menengah dan Jumlah PDB Nasional harga konstanPDB adalah pengukuran keuangan terluas dari total aktivitas nilai tambah ekonomi suatu negara dan mencakup total barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengeluaran swasta, belanja pemerintah,...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
Showing 901-950 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
162792
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDirektorat Pemberdayaan Masyarakat TransmigrasiData hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasikawasan-seluruh indonesiaTAHUNANTransmigrasiTERSEDIA
16279306.05.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara
Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggaraPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAAsisten Deputi Olahragawan ElitJumlah event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Event kualifikasi Olimpiade adalah kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh federasi olahraga internasional atau badan...kegiatan-Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang OlahragaTAHUNANOlahragaTERSEDIA
16279407.02.0105
    • UU 30/2009
  1. -
Faktor Beban Kinerja SistemPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanPerbandingan antara beban listrik rata-rata yang terserap oleh sistem dengan beban puncak sistem dalam suatu periode tertentu, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas sistem.%-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16279507.02.0104
    • UU 30/2009
  1. -
Faktor Kapasitas Sistem ListrikPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanPerbandingan antara kapasitas rata-rata dalam megawatt (MW) produksi selama periode tertentu terhadap kapasitas terpasang.%-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16279609.02.0095
    • PP 12/2019
    • Permendagri 11/2017
  1. -
Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ProvinsiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahData penetapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi--ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16279709.02.0096
    • UU 23/2014
  1. -
Fasilitasi Provinsi dalam Pencapaian Realisasi Belanja OptimalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahData provinsi yang pencapaian realisasi belanjanya optimal--ProvinsiTRIWULANANKeuanganTERSEDIA
16279805.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Global Terrorism Index
Global Terrorism IndexPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEBadan Nasional Penanggulangan TerorismeGTI menilai dampak terorisme di 163 negara, mencakup 99,7% populasi dunia. Indeks ini memberikan skor komposit untuk menyediakan peringkat ordinal negara-negara berdasarkan dampak terorisme, dengan...persen-NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
16279902.01.0095
    • PP 2/2017
  1. -
Hak ciptaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualHak kekayaan intelektual berupa hak cipta terkait industridaftar-NasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
16280007.01.0015
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Harga Batubara AcuanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Mineral dan BatubaraHarga Batubara Acuan yang diperoleh dari rata - rata Indeks Indonesia Coal Index (ICI) , Nescastle Export Index (NEX), Globalcoal Newscastle Index (GCNC) dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya ...US$/BOE-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
16280107.01.0014
    • UU 2/2025
  1. -
Harga Ekspor Batubara FOBPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERDAGANGANHarga batubara untuk tujuan ekspor yang ditetapkan berdasarkan skema Free On Board (FOB), yaitu harga batubara sampai dengan dimuat di atas kapal di pelabuhan muat, tidak termasuk biaya angkut dan...US$/Ton-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
Showing 181-190 of 4,145 items.