Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
85105.01.0025
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Pengajuan Indikasi Geografis (IG) dari tiap Propinsi/DaerahSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya jumlah pengajuan permohonan Indikasi Geografis dari tiap Provinsi/Daerah pada aplikasi layanan DJKIPermohonanYaYaYaYaYa
85205.01.0026
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Pengajuan Rahasia Dagang (Domestik)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan pengajuan Rahasia Dagang dalam negeri pada aplikasi layanan DJKIPermohonanYaYaYaYaYa
85306.02.0034
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Tingkat Pengangguran Terbuka;
Jumlah PengangguranSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,OrangIndikator Utama Pembangunan - 15a.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indikator SIPD: 000032 - Tingkat Pengangguran Terbuka 000188 - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 000541 - Angka PengangguranYaYaYaYaYa
85402.03.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras;
Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan BerasSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALJumlah total cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui penugasan Perum BULOG untuk menjamin ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak harga, kekurangan pangan, serta penanggulangan bencan...tonTidakYaYaYaYa
85504.01.0072
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik;
Jumlah pengeluaran kesehatan sektor publik tahun sebelumnyaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Total pengeluaran yang dialokasikan oleh sektor publik untuk kesehatan pada tahun sebelumnya.​rupiahYaYaYaYaYa
85603.03.033
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan;
Jumlah Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal PerkotaanSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANIndikator ini menjelaskan banyaknya kota yang sistem angkutan umum massalnya (berbasis rel dan jalan) dikembangkan (termasuk pada aspek perencanaan dan pembangunan)kotaTidakYaYaYaYa
85705.02.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah Pengendalian Kejahatan LautSTATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAFrekuensi kejahatan TnC, perampokan, penggunaan senjatakasusYaYaYaYaYa
85805.02.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah Pengendalian Pelanggaran LautSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPengendalian Angka Pelanggaran Kapal Ikan Nasional yang Ditangkap: Memantau jumlah kapal ikan domestik yang melanggar peraturan. Pengendalian Angka Pelanggaran Kapal Ikan Asing yang Ditangkap: Menguku...kasusYaYaYaYaYa
85907.05.0031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah Pengendalian Pencemaran LautSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPengendalian Angka Insiden Pencemaran dan Perusakan dari Kapal: Mengukur frekuensi insiden pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Pengendalian Angka Insiden Pencemaran dari Pertambangan Minyak dan Gas...kasusYaYaYaYaYa
86005.01.0027
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah pengesahan Perseroan TerbatasSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya total keseluruhan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dal...DokumenYaYaYaYaYa
86105.01.0028
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah pengesahan Yayasan (sampai sudah SK)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya total keseluruhan badan hukum yayasan yang merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan...DokumenYaYaYaYaYa
86209.03.0030
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet;
Jumlah Pengguna InternetSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu yang telah mengakses internet dalam periode tertentuJiwaIndikator SIPD: 000336 - Persentase pengguna internetYaYaYaYaYa
86305.01.0029
    • DP 2023;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan jenis peraturanSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.DokumenData hasil peraturan yang diundangkan setelah proses harmonisasiYaYaYaYaYa
86405.01.0030
    • DP 2023;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Jumlah Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan berdasarkan tahunSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan data yang mencatat total peraturan perundang-undangan yang melalui proses harmonisasi.Dokumendata hasil peraturan yang diundangkan setelah proses harmonisasiYaYaYaYaYa
86507.05.0032
    • SDGs;
  1. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline;
Jumlah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun BerjalanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah merkuri yang berhasil dikurangi atau dihapuskan dalam satu tahun tertentutonIndikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuriYaYaYaYaYa
86603.03.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api;
Jumlah Penumpang Angkutan Kereta ApiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANjumlah penumpang angkutan penumpang dari moda kereta api di Indonesia setiap tahunnya.juta orangTidakYaYaYaYa
86703.03.018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Penumpang angkutan Laut nonkomersil;
Jumlah Penumpang Angkutan Laut non KomersilSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah penumpang yang diangkut melalui Layanan angkutan laut perintisRibu OrangTidakYaYaYaYa
86803.03.019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan;
Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan Kota Metropolitan yang DIlayani BTSSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di Metropolitan Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Banjarmasin pada periode layanan dengan skema BTS yang dibiayai oleh APBNjuta orangTidakYaYaYaYa
86903.03.0024
    • SDGs;
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi;
Jumlah Penumpang Transportasi UmumSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal.OrangIndikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasiTidakYaYaYaYa
87007.05.0033
    • SDGs;
  1. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon;
Jumlah Penurunan Konsumsi Perusak Ozon (JKPO)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah penurunan dalam konsumsi bahan perusak ozon (terutama HFC) pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mengacu pada tujuan pengurangan yang ditetapkan dalam kebijakan interna...ton (metrik ton)Indikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baselineYaYaYaYaYa
87102.03.0019
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk;
Jumlah Penyaluran Pupuk NPK BersubsidiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah Penyaluran Pupuk NPK BersubsiditonIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukYaYaYaYaYa
87202.03.0020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk;
Jumlah Penyaluran Pupuk Organik BersubsidiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah Penyaluran Pupuk Organik BersubsiditonIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukYaYaYaYaYa
87302.03.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk;
Jumlah Penyaluran Pupuk SP36 BersubsidiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah Penyaluran Pupuk SP36 BersubsiditonIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukYaYaYaYaYa
87402.03.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk;
Jumlah Penyaluran Pupuk Urea BersubsidiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah Penyaluran Pupuk Urea BersubsiditonIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukYaYaYaYaYa
87502.03.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kinerja realisasi pupuk;
Jumlah Penyaluran Pupuk ZA BersubsidiSTATISTIKKEMENTERIAN PERTANIANJumlah Penyaluran Pupuk ZA BersubsiditonIndikator SIPD : 000430 - Persentase kinerja realisasi pupukYaYaYaYaYa
87609.03.0031
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah penyandang kebutuhan khusus yang masih sekolahSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHData ini mencerminkan jumlah penyandang disabilitas usia sekolah (kelompok usia 5–19 tahun) yang aktif mengikuti pendidikan formal, baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif (umum denga...OrangYaYaYaYaYa
87703.04.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa);
Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)STATISTIKKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANBangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, vertikal, dan merupakan satuan satuan yang masing-masing dapat di...unit per tahunYaYaYaYaYa
87809.03.023
    • SDGs;
  1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi NonlitigasiSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALKonsep dan Definisi:Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berd...kasusIndikator SIPD: 000327 - Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasiYaYaYaYaYa
87901.01.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi;
Jumlah Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi yang DibutuhkanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal kebutuhan peralatan dan sarana prasarana yang ditetapkan berdasarkan standar operasi, kebutuhan ideal, atau rencana strategis untuk menjalankan seluruh fungsi hidro-oseanografi secara efektif....UnitYaYaYaYaYa
88001.01.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi;
Jumlah Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi yang TersediaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANTotal peralatan dan sarana prasarana hidro-oseanografi yang dimiliki dan dalam kondisi siap pakai (operasional) untuk mendukung kegiatan seperti survei, pemetaan dasar laut, arus, kedalaman, dan penel...UnitYaYaYaYaYa
88109.05.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkan;
Jumlah peraturan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditetapkanSTATISTIKKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL- Merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan/tata Kelola KPBU. - Regulasi di tingkat teknis dibedakan menjadi KPBU reguler dan KPBU IKN. - KPBU reguler didasarkan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala B...PeraturanYaYaYaYaYa
88205.01.0031
    • DP 2024;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status berita negaraSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan data yang mencatat berapa banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, atau peraturan lembaga lainnya yang diterbitkan untuk mendukung atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari su...DokumenYaYaYaYaYa
88305.01.0032
    • DP 2024;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang masih berlaku berdasarkan status lembaran negara selain UU, Perpu, PP, dan PerpresSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan data yang mencatat berapa banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan menteri, atau peraturan lembaga lainnya yang diterbitkan untuk mendukung atau menjalankan ketentuan-ketentuan dari su...DokumenYaYaYaYaYa
88405.01.0033
    • DP 2024;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status berita negaraSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan data yang mencatat total peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung UU yang saat ini sudah dicabut atau tidak lagi berlaku sejak masa kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang...DokumenYaYaYaYaYa
88505.01.0034
    • DP 2024;
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan;
Jumlah Peraturan Pelaksanaan (Perlak) dari setiap UU yang tidak berlaku berdasarkan status lembaran negara selain UU, Perpu, PP, dan PerpresSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan data yang mencatat total peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan untuk mendukung UU yang saat ini sudah dicabut atau tidak lagi berlaku sejak masa kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang...DokumenYaYaYaYaYa
88603.03.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani;
Jumlah Perbaikan Lokasi Rawan KecelakaanSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANUpaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di daerah rawan kecelakaan, seperti perbaikan infrastruktur, pemasangan rambu, atau perubahan desain jalanjumlah lokasi yang telah ditanganiTidakYaYaYaYa
88709.01.0016
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif;
Jumlah perempuan anggota DPRSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMJumlah perempuan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam satu periode legislatifOrangIndikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)TidakTidakTidakTidakYa
88809.01.0017
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif;
Jumlah perempuan anggota DPRD ProvinsiSTATISTIKKOMISI PEMILIHAN UMUMJumlah perempuan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dalam satu periode legislatif.OrangIndikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)TidakTidakTidakTidakYa
88906.02.0035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Kewirausahaan Perempuan;
Jumlah Perempuan Berusaha Dibantu Buruh TetapSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPenduduk perempuan yang bekerja dengan status berusaha dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap atau buruh dibayar.OrangYaYaYaYaYa
89003.07.0024
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR);
Jumlah Perempuan dalam Kelompok UmurSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah perempuan dalam kelompok umur tertentu pada pertengahan periode pengamatanOrangYaYaYaYaYa
89104.01.0073
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol;
Jumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokolSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah perempuan yang telah terdiagnosis dengan lesi pra-kanker serviks melalui skrining dan menerima pengobatan atau intervensi sesuai dengan protokol medis yang berlaku.​OrangYaYaYaYaYa
89204.03.0020
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan;
Jumlah Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Umur 15–64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir (JPKSoSP)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah perempuan berusia 15 - 64 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh selain pasangan dalam periode 12 bulan terakhirOrangIndikator SIPD: 000156 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.TidakTidakYaTidakTidak
89306.02.0036
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial;
Jumlah Perempuan di Posisi Manajerial (JPMP)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu perempuan yang menduduki posisi manajerial sesuai dengan kategori KBJI 2014 (kode 11 hingga 14) dalam suatu periode dan wilayah tertentuOrangIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.YaYaYaYaYa
89404.03.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA;
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPASTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan dalam SIMFONI PPAOrangYaYaYaYaYa
89503.07.0025
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun;
Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun (JPM)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKTotal responden perempuan berusia 18-24 tahun yang berpartisipasi dalam surveiOrangIndikator SIPD: 000303 - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.TidakTidakYaTidakTidak
89604.03.0021
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun;
Jumlah perempuan muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (JPMKS)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah responden perempuan berusia 18-24 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahunOrangIndikator SIPD: 000303 - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.TidakTidakYaTidakTidak
89710.01.0003
    • SDGs;
  1. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif;
Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JPLE)STATISTIKBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAJumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif.OrangIndikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).YaYaYaYaYa
89804.03.0022
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR);
Jumlah perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang samaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah total perempuan yang berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun pada titik tengah periode waktu yang ditentukanOrangIndikator SIPD: 000125 - Total Fertility Rate (TFR). 000517 - TFR (Angka Kelahiran Total) 000695 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 TahunYaYaYaYaYa
89904.03.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir;
Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh selain pasangan di ruang publik dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh bukan pasangan di ruang publik dalam 12 bulan terakhir. Ruang publik mencakup angkutan umum, sawa...OrangTidakTidakYaTidakTidak
90004.03.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan;
Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhirSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah perempuan berusia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan/atau selain pasangan dalam periode 12 bulan terakhirOrangTidakTidakYaTidakTidak
Showing 851-900 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas
Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditasTambahan area yang telah dilayani oleh saluran irigasi baik yang dibangun untuk komoditas padi maupun non padihektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000930 - Persentase Luas Layanan Irigasi MultikomoditasPekerjaan Umum
03.01.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkanArea daerah irigasi yang telah diupayakan pengembalian kapasitasnya dan peningkatan termasuk upaya modernisasihektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000874 - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkanPekerjaan Umum
03.06.0045
    • UU 5/1960
    • Permen ATR/Kepala BPN 16/2021
  1. -
Jumlah Luas Tanah Hak Miliktotal luasan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dengan status Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahanhektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
03.06.0046
    • UU 5/1960
  1. -
Jumlah Luas Tanah Wakaftotal luasan bidang-bidang tanah yang telah diikrarkan sebagai wakafhektar; bidangKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
06.01.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
Jumlah Lulusan dari Program Studi Kesehatan Terakreditasi UnggulTotal lulusan dari program studi kesehatan yang memiliki status akreditasi "Unggul" atau yang setaraOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Pendidikan
06.02.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha
Jumlah Lulusan Pelatihan VokasiJumlah individu yang menyelesaikan program pelatihan vokasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu.OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Nasional, provinsi, jenis kelaminTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0130
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi daerahBanyaknya peserta pelatihan vokasi (pelatihan kerja dan kursus keterampilan) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota yang lulus dengan memperoleh...OrangKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi/kab/kotaTAHUNANTersedia di SIPDKetenagakerjaan
06.02.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha
Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bekerja atau BerwirausahaJumlah lulusan pelatihan vokasi yang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, telah bekerja di sektor formal atau informal, atau memulai usaha sendiri.OrangKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Nasional, provinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0129
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi KreatifBanyaknya lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi KreatifOrangKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin, Judul Program PelatihanTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0128
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDMBanyaknya lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDMOrangKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin, Judul Program PelatihanTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0127
    • Perpres 68/2022
  1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat
Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian PerindustrianBanyaknya lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kementerian PerindustrianOrangKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin, Judul Program PelatihanTAHUNANKetenagakerjaan
06.01.0057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja
Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KPJumlah individu yang telah menyelesaikan program pendidikan vokasi KP dan pelatihan masyarakat dalam periode tertentu.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaanJumlah keseluruhan lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam suatu periode atau wilayah tertentu.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisiJumlah lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
06.01.0058
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Lulusan Pendidikan TinggiTotal mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Program Studi HijauLulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau merupakan banyaknya lulusan dari institusi pendidikan tinggi dengan program studi yang termasuk dalam kategori hijauOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Tahun Lulus; Jenis KelaminTAHUNANPendidikan
06.01.0060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau yang BekerjaLulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau yang Bekerja merupakan banyaknya lulusan dari institusi pendidikan tinggi dengan program studi yang termasuk dalam kategori hijau dalam jangka waktu...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Tahun Lulus; Jenis KelaminTAHUNANPendidikan
06.01.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerjaJumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerjaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang berwirausahaJumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha sendiri, serta bertanggung jawab atas semua sumber daya dan upaya yang dibutuhkan.​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja atau Berwirausaha dalam 1 Tahun setelah KelulusanJumlah lulusan program Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (D4/S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, telah bekerja di sektor formal atau informal, atau memulai...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan
Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dalam kurun waktu 1 tahun setelah lulusJumlah lulusan dari program pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun setelah lulusOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Jumlah lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasiJumlah total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi dalam satu tahun akademik.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Satuan PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0066
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri
Jumlah lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeriJumlah lulusan dari sekolah unggul yang berhasil diterima di perguruan tinggi yang dikategorikan sebagai terbaik, baik di dalam negeri maupun luar negeri.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Satuan PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0067
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja
Jumlah Lulusan yang Terserap di DUDIKAJumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP (dihitung dari lulusan tahun berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan/atau tahun sebelumnya) ditambah jumlah lulusan pelatihan masyarakat...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
  2. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
  3. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
  4. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
  5. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agamaJumlah Keseluruhan madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang terdaftar.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan...UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang Ramah AnakJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang telah menerapkan prinsip dan standar SRA.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang Diakreditasi Sesuai SNPJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan SNP.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP saprasJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi kriteria SNP Sarpras, termasuk fasilitas untuk pendidikan inklusifUnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.Agama
06.01.0068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mengimplementasikan kurikulum yang kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta...UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.012
    • SDGs
  1. Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang
Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa pemerintah Indonesia melalui skema beasiswa kemitraan negara berkembangJumlah mahasiswa asing penerima beasiswa pemerintah Indonesia melalui skema beasiswa kemitraan negara berkembangOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Negara; Tingkat PendidikanTAHUNANIndikator SIPD: 000152 - Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.Pendidikan
06.01.0069
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul
Jumlah Mahasiswa Baru di Prodi STEMJumlah mahasiswa baru yang terdaftar di semua program studi yang termasuk dalam kategori STEM di perguruan tinggi di Indonesia.OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0070
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul
Jumlah Mahasiswa Baru di Prodi STEM yang Terakreditasi UnggulJumlah mahasiswa baru di program studi bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) dengan akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PTOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; Kelompok Bidang IlmuTAHUNANPendidikan
06.01.0071
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas
Jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasiJumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi yang telah terakreditasiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.0072
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
Jumlah Mahasiswa InboundMahasiswa asing atau mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang melaksanakan perkuliahan atau kegiatan akademik di perguruan tinggi dalam negeri, termasuk program pertukaran mahasiswa, transfer...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.0073
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
Jumlah Mahasiswa OutboundMahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik di luar negeri atau di perguruan tinggi lain, termasuk program pertukaran mahasiswa, transfer kredit, magang, penelitian, atau workshopOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.0074
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Jenjang Diploma dan SarjanaTotal mahasiswa terdaftar di program Diploma (D1/D2/D3/D4) dan SarjanaOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-Nasional; ProvinsiTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
06.01.0075
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
Jumlah Mahasiswa yang Berkegiatan Akademik di Luar Program StudiJumlah mahasiswa jenjang S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS dalam kegiatan di luar program studi mereka. Kegiatan tersebut meliputi magang/praktik kerja, pengabdian...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
02.09.0064
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Manajer KoperasiTotal manajer koperasi aktif berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan koperasiunitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
06.02.0123
    • PermenKP 28/2024
    • Perpres 68/2022
  1. -
Jumlah masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih- Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN). - Peserta pelatihan telah dinyatakan...OrangKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
09.03.0079
    • DP 2024
  1. -
Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digitalJumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digitaljumlah masyarakatKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-nasionalTAHUNANInformasi
05.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan HAMJumlah individu berusia 5–70 tahun yang telah menerima program penguatan HAM, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi.individuKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHak Asasi Manusia
05.01.0208
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum
Jumlah masyarakat yang percaya terhadap lembaga hukumJumlah individu dalam survei yang menyatakan tingkat kepercayaan tertentu (misalnya, "sangat percaya" atau "cukup percaya") terhadap lembaga penegak hukumNilaiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
08.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Sosialisasi PerpustakaanBanyaknya orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi perpustakaanOrangPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10910079TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatKebudayaan
09.03.0023
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Materi dalam Undang-undang yang Dilakukan Pengujian: Data ini menunjukkan jumlah norma atau pasal dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi.MateriDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
02.09.0063
    • RKP 2026
  1. Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Jumlah Modal Sendiri Koperasi Desa atau KelurahanModal sendiri koperasi adalah total modal yang berasal dari anggota koperasi maupun dari hasil usaha koperasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasiRupiahKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
07.05.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik
Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetikJumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk digital sequence information pada sumber daya genetik merupakan jumlah model atau pendekatan yang dikembangkan dan diterapkan untuk mengelola...modelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK--TAHUNANLingkungan Hidup
03.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Muatan Barang Angkutan Laut non KomersilJumlah barang yang diangkut melalui Layanan angkutan barang perintis dan Layanan angkutan peti kemas nonkomersialtonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
09.03.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Nama Domain Terdaftar (go.id, desa.id)Jumlah seluruh nama domain yang telah terdaftar dan aktif digunakan oleh instansi pemerintahan, termasuk domain go.id untuk instansi pusat/daerah dan desa.id untuk pemerintahan desa.jumlah instansiKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANInformasi
05.01.0207
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana
Jumlah narapidana yang dibebaskan dalam kurun waktu lima tahun terakhirJumlah narapidana yang secara sah dan resmi telah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dalam jangka waktu lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun pengamatan terakhir, baik...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, BulananBULANANHukum
Showing 851-900 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16278209.02.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. Waktu penahanan (dwell time) di pelabuhan selama fase impor
Dwelling TimePrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KEUANGANLEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOWWaktu tunggu yang dibutuhkan oleh kontainer impor sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan kontainer impor tersebut keluar dari kawasan 5 pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung...HARI-NASIONALBULANANKeuanganTERSEDIA
16278303.07.004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Early Childhood Development Index (ECDI)
Early Childhood Development Index (ECDI)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATProporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik sesuai harapan (on-track) berdasarkan Early Childhood Development Index (ECDI).persen-Wilayah Administrasi: Nasional; Jenis Kelamin; Klasifikasi Wilayah: Perkotaan, perdesaanTAHUNANPendidikanTERSEDIA
16278402.02.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ekspor Barang dan Jasa
Ekspor Barang dan JasaPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT NERACA PENGELUARANEkspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari...persen-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
162785
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik
Emisi Aksi Mitigasi (EPy) pembangkitan listrikNon PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal EBTKEAksi mitigasi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran energi fosil dengan membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya photovoltaic (PLTS) yang mengubah...ton co2-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
162786
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
  2. -
Emisi Aktual Gas Rumah KacaNon PrioritasSTATISTIKVariabel-Direktorat Kesehatan dan Gizi MasyarakatKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSekretariat Jenderal ESDMJumlah emisi GRK dari sektor energi yang terjadi setelah penerapan tindakan mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalentTerbukaNasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
162787
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
  2. -
Emisi Baseline Gas Rumah KacaNon PrioritasSTATISTIKVariabel-Direktorat Pertahanan dan KeamananKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal EBTKEPerkiraan jumlah emisi GRK dari sektor energi yang akan terjadi tanpa adanya intervensi atau tindakan mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalentTerbukaNasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16278807.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Emisi Baseline LimbahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiEstimasi emisi GRK dari sektor limbah pada tahun tertentu berdasarkan proyeksi tanpa intervensi mitigasi sejak tahun dasar (misalnya, 2010).million tonnes of carbon dioxide equivalent-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16278907.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Emisi Baseline TotalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiTotal estimasi emisi GRK dari semua sektor pada tahun tertentu dalam skenario tanpa intervensi mitigasi.million tonnes of carbon dioxide equivalent-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16279007.05.0008
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) baseline tahun t (EBt)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Lingkungan HidupProyeksi nilai emisi tanpa adanya intervensi kebijakan, program maupun kegiatan Pembangunan Rendah Karbon.ton co2-eq)-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
16279107.05.0009
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca
Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Mitigasi Perubahan IklimProyeksi emisi GRK yang diperkirakan akan terjadi pada tahun t tanpa adanya intervensi atau upaya penurunan emisiton-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
Showing 171-180 of 4,145 items.