Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
80106.04.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja;
Jumlah Pemuda Penyandang Disabilitas yang BekerjaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, serta sedang bekerja pada periode waktu tertentu.?OrangYaYaYaYaYa
80206.04.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemuda pekerja tidak penuh;
Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Bekerja Kurang dari 35 Jam per MingguSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndividu berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan total jam kerja kurang dari 35 jam dalam semingguOrangYaYaYaYaYa
80306.04.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial;
Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Bekerja pada Posisi ManajerialSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndividu berusia 16–30 tahun yang dalam pekerjaannya memegang peran manajerial, seperti manajer, supervisor, atau posisi kepemimpinan lainnya yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian,...OrangYaYaYaYaYa
80406.04.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat;
Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Mengikuti Pelatihan dan Memperoleh SertifikatSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKIndividu berusia 16–30 tahun yang telah mengikuti pelatihan, kursus, atau training dan memperoleh sertifikat resmi sebagai bukti partisipasi dan kompetensi.OrangYaYaYaYaYa
80506.02.0026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Kewirausahaan Pemuda;
Jumlah Pemuda Wirausaha Dibantu Buruh Tetap/DibayarSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKPemuda berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap atau dibayarOrangIndikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha PemudaYaYaYaYaYa
80605.03.002
    • SDGs;
  1. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)STATISTIKKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAMenurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seb...dokumen/keluhanIndikator SIPD: 000228 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 000324 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)YaYaYaYaYa
80705.03.003
    • SDGs;
  1. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan;
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuanSTATISTIKKOMNAS PEREMPUANHak Asasi Perempuan adalah hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, agama/keyakinan, orientasi politik, kelas dan pekerjaan, dll terutama berbasis gender....kasusIndikator SIPD: 000229 - Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuanYaYaYaYaYa
80806.03.0009
    • Perpres 78/2021;
  1. Indeks Risiko Terorisme;
Jumlah penangkapan terduga terorisSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPenangkapan terduga teroris adalah jumlah orang yang ditangkap karena dugaan terlibat terorisme.skorYaYaYaYaYa
80901.02.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional;
Jumlah pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional yang berhasilSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah pencalonan Indonesia atau WNI yang dinyatakan berhasil menduduki jabatan strategis di OI tertentu pada periode pelaporan.PencalonanYaYaYaYaYa
81001.02.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Keberhasilan Pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional;
Jumlah pencalonan Indonesia/Wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional yang diusulkanSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah total pencalonan resmi yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga terkait untuk posisi strategis di OI, baik yang berhasil maupun tidak berhasil.PencalonanYaYaYaYaYa
81104.01.0065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah penderita hipertensi yaitu Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup...persenIndikator SIPD: 000470 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standarYaYaYaYaYa
81204.01.0066
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu;
Jumlah Penderita Kusta Baru yang Menyelesaikan Pengobatan Tepat WaktuSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah penderita kusta baru (baik tipe Pausibasiler [PB] maupun Multibasiler [MB]) yang berhasil menyelesaikan jumlah dosis yang ditentukan dalam rentang waktu yang sesuaiOrangProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.YaYaYaYaYa
81303.07.0018
    • SDGs;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Angka Kematian akibat air yang tidak aman, sanitasi yang tidak aman dan kurangnya kebersihan (Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services);
  2. Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja;
  3. Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk;
  4. Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
  5. Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk;
  6. Kapasitas Pusat Data Perkapita;
  7. Kapasitas Tampungan Air;
  8. Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan;
  9. Kematian akibat bunuh diri (incidence rate);
  10. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas;
  11. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan;
  12. Konsumsi Energi Final per Kapita;
  13. Konsumsi Ikan Masyarakat;
  14. Pengeluaran Kesehatan Total per kapita;
  15. Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  16. Persentase Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Pelayanan Kesehatan;
  17. Persentase Masyarakat Sejahtera;
  18. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
  19. Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet;
  20. Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam;
  21. Proporsi penduduk kelas menengah;
  22. Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan;
  23. Rasio dokter spesialis;
  24. Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita;
  25. Tingkat Inklusi Keuangan;
  26. Tingkat Insiden Tuberkulosis (TB);
  27. Tingkat Kemiskinan Ekstrem;
  28. Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate;
Jumlah pendudukSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal populasi yang tercatat dalam wilayah tertentu pada periode yang samaOrangYaYaYaYaYa
81406.02.0027
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Jumlah Penduduk Bekerja Usia 15–65 TahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk berusia 15 hingga 65 tahun yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan, baik bekerja selama minimal satu jam dalam seminggu terakhir maupun memiliki p...OrangIndikator Utama Pembangunan - 9.Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Indikator SIPD: 000022 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 000078 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 000896 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga KerjaYaYaYaYaYa
81503.07.0019
    • SDGs;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah rekening dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1000 penduduk dewasa;
  2. Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional;
Jumlah Penduduk DewasaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas dalam wilayah tertentu.?OrangYaYaYaYaYa
81603.07.0020
    • SDGs;
  1. Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan;
Jumlah Penduduk Dewasa Berdasarkan Jenis KelaminSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu berusia 18 tahun ke atas atau yang sudah menikah (meskipun di bawah 18 tahun).JiwaIndikator SIPD: 000080 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.YaYaYaYaYa
81703.07.0021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi;
Jumlah Penduduk di 45 Kawasan Transmigrasi Tahun berlangsung dan Tahun sebelumnyaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKDefinisi: Jumlah individu yang tinggal di kawasan transmigrasi pada tahun tersebutOrangYaYaYaYaYa
81809.03.0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis pekerjaanSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKBanyaknya individu usia kerja (umumnya 15 tahun ke atas) yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, diklasifikasikan menurut jenis atau sifat pekerjaan utama yang mereka lakukan selama periode surv...OrangYaYaYaYaYa
81903.07.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja;
Jumlah penduduk laki-laki usia 20-39 tahunSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah keseluruhan laki-laki dalam rentang usia 20-39 tahun di wilayah tertentu.?OrangYaYaYaYaYa
82003.07.0023
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan;
Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke AtasSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKTotal penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, mencakup angkatan kerja dan bukan angkatan kerjaOrangIndikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanYaYaYaYaYa
82103.06.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya;
Jumlah penduduk subjek penerima reforma agrariaSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALJumlah subjek/kepala keluarga yang mendapatkan intervensi kegiatan akses reforma agraria yang bersumber dari redistribusi tanahKKYaYaYaYaYa
82206.02.0028
    • SDGs;
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians;
Jumlah penduduk usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per mingguSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 43 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.OrangIndikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour StatisticiansYaYaYaYaYa
82306.02.0029
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET);
Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Bekerja (PTB15-24)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak terlibat dalam kegiatan kerja, baik penuh waktu maupun paruh waktuOrangIndikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)YaYaYaYaYa
82406.02.0030
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET);
Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Mengikuti Pelatihan (PTP15-24)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak berpartisipasi dalam program pelatihan atau kursus untuk pengembangan keterampilanOrangIndikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)YaYaYaYaYa
82506.02.0031
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk Berumur 15—24 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET);
Jumlah Penduduk Usia 15–24 Tahun yang Tidak Sekolah (PTS15-24)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu berusia 15 hingga 24 tahun yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.OrangIndikator SIPD: 000190 - Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)YaYaYaYaYa
82606.02.0032
    • SDGs;
    • SDGs;
  1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin;
  2. Tingkat Setengah Penganggur;
Jumlah penduduk yang bekerjaSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerjaOrangYaYaYaYaYa
82706.02.0033
    • SDGs;
  1. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin;
Jumlah penduduk yang bekerja dengan status informal non-pertanianSTATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor non-pertanian dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, atau p...OrangIndikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelaminYaYaYaYaYa
82804.02.0007
    • RPJPN 2025-2045;
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk Miskin;
Jumlah Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (JPM)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinanOrangIndikator Utama Pembangunan - 8.Tingkat Kemiskinan (%) Indikator SIPD: 000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka KemisikinanYaYaYaYaYa
82907.05.0030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk ber-SNI;
Jumlah penerap ekolabel Indonesia berdasarkan SNISTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah produk, jasa, atau unit usaha yang telah memperoleh ekolabel Indonesia, baik Ekolabel Tipe I maupun Tipe II.UnitYaYaYaYaYa
83002.02.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk ber-SNI;
Jumlah penerap SNI wajib lingkup Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)STATISTIKBADAN SIBER DAN SANDI NEGARABanyaknya pelaku usaha atau entitas yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).produk; unit organisasiYaYaYaYaYa
83102.02.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Produk ber-SNI;
Jumlah penerap SNI wajib lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)STATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBanyaknya pelaku usaha atau entitas yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).produkTidakYaYaYaYa
83206.03.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi;
Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksiSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALa. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, atau sistem biologi untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi mencakup berbagai bidang...produkProgram: 02.16-Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Kegiatan: 02.16.05-Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indonesia menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati darat–laut yang sangat tinggi, namun baru sekitar 3% yang dimanfaatkan. Pemanfaatan berbasis bioprospecting dan bioekonomi berpotensi mendorong ekonomi hijau dan melahirkan pusat pertumbuhan baru. Nilai ekonomi Sumber Daya Genetik diperkirakan ~USD 19,4 miliar (≈1,90% PDB), sementara potensi ekonomi maritim dapat mencapai ~USD 1.338 miliar per tahun. Arah program di Jawa Timur: pengelolaan berkelanjutan dan optimal atas aset hayati, pengembangan riset–inovasi dan hilirisasi, serta tata kelola dan kemitraan yang adil agar manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.YaYaYaYaYa
83303.03.0022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo;
Jumlah Penerbangan pada Program Jembatan UdaraSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah penerbangan pada pelaksanaan angkutan udara kargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnya dan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara dengan menggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publik an...penerbanganTidakYaYaYaYa
83403.03.0023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. On Time Performance Penerbangan;
Jumlah Penerbangan Tepat WaktuSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah penerbangan yang berangkat atau tiba sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.​penerbanganTidakYaYaYaYa
83502.03.0016
    • Renstra Bapanas 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar;
Jumlah Penerbitan Registrasi Rumah Pengemasan (Packing House)STATISTIKBADAN PANGAN NASIONALBanyaknya rumah pengemasan yang menghasilkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman dan/atau bermutu sesuai persyaratan negara tujuan ekspor, yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (O...SertifikatIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganTidakYaYaYaYa
83602.03.0017
    • Renstra Bapanas 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar;
Jumlah Penerbitan Sertifikasi PrimaSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALBanyaknya unit usaha budidaya yang memenuhi persyaratan aman, bermutu dan atau ramah lingkungan yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi atau Pusat.SertifikatIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganTidakYaYaYaYa
83702.03.0018
    • Renstra Bapanas 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar;
Jumlah Penerbitan Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (Health Certificate)STATISTIKBADAN PANGAN NASIONALBanyaknya Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang akan diekspor ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan nomor izin dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi (bagi...SertifikatIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganTidakYaYaYaYa
83805.01.0023
    • DP 2024;
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
Jumlah Penerima Bantuan Hukum berdasarkan Jenis Bantuan HukumSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan Data Jenis Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang telah diberikan oleh Pemberi Bantuan HukumOrangIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiYaYaYaYaYa
83904.02.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan;
Jumlah penerima manfaat dana sosial keagamaan, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMADefinisi: Jumlah individu yang termasuk kategori miskin dan menerima bantuan dari dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.​OrangTidakYaYaYaYa
84004.01.0067
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah;
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolahSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah anak berusia di bawah 6 tahun yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk skrining pertumbuhan, perkembangan, mata, telinga, gigi, tuberkulosis, serta skrining hep...OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.YaYaYaYaYa
84104.01.0068
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir;
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal 2 jenis skrinning untuk per kelompok bayi baru lahirSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah bayi usia 0–28 hari yang mendapatkan setidaknya dua jenis pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengukuran berat badan, pemeriksaan fisik bayi baru lahir (PJBK), dan pengambilan sampe...OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.YaYaYaYaYa
84204.01.0069
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa;
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahunSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah individu berusia 15 hingga 59 tahun yang mendapatkan layanan skrining gratis untuk diabetes melitus dan hipertensi.​OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.YaYaYaYaYa
84304.01.0070
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja;
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis per kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai <18 tahun di satuan pendidikanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah anak dan remaja berusia 7 hingga kurang dari 18 tahun yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis di institusi pendidikan, mencakup skrining telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa, status...OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.YaYaYaYaYa
84404.01.0071
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia;
Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahunSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANDefinisi: Jumlah individu berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan layanan skrining kesehatan gratis sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah disebutkan.​OrangProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang.YaYaYaYaYa
84503.06.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang memiliki aset lahan;
Jumlah Penerima Redistribusi TanahSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALTotal jumlah rumah tangga yang menerima aset lahan melalui program redistribusi tanah, baik yang miskin maupun tidak miskin.​bidangYaTidakYaYaYa
84606.03.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIN;
Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRINSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALIndikator ini mengacu pada total pendapatan yang diperoleh BRIN dari hasil pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang dihasilkan. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber,...miliar rupiahProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
84709.02.0009
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi Total Pendapatan Pemerintah Pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
Jumlah Penerimaan HibahSTATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANPenerimaan negara yang berasal dari pemberi hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikatrupiahIndikator SIPD: 000329 - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.YaYaYaYaYa
84809.02.0010
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Proporsi Total Pendapatan Pemerintah Pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)STATISTIKKEMENTERIAN KEUANGANPendapatan negara yang diperoleh dari sumber selain pajak, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam, layanan pemerintah, dan pendapatan lainnya yang sahrupiahIndikator SIPD: 000329 - Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.YaYaYaYaYa
84906.03.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi;
Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIIndikator ini mengacu pada total pendapatan yang dihasilkan oleh STP dari aktivitas yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi. Pendapatan tersebut dapat berasal dari berbagai...miliar rupiahProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
85005.01.0024
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Pengajuan Desain Tata Letak Sirkuit TerpaduSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMBanyaknya permohonan pengajuan dokmen Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) pada aplikasi layanan DJKIPermohonanYaYaYaYaYa
Showing 801-850 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.10.0117
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Kredit UMKM dan Jumlah PDB Nasional Harga BerlakuKontribusi Kredit UMKM terhadap PDB Harga Berlaku ini dalam meningkatkan Output Ekonomi Nasional KebutuhanRupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
03.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelolaKumulasi dari tampungan air alami seperti danau dan tampungan air buatan lainnya seperti danau, situ, dan embungmeter kubik (m³)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
10.04.0005
    • Persesjen 15/2023
    • SK Sekjen 59/2025
  1. -
Jumlah Kunjungan Delegasi Berdasarkan Asal Provinsi di Setjen DPD RIBanyaknya orang yang diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan tertentuOrangDEWAN PERWAKILAN DAERAHPrioritasSTATISTIK-[32020026] WilayahTAHUNANDukung Lainnya
02.11.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Jumlah Kunjungan Wisatawan MancanegaraBanyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata…orangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK24510014TerbukaWilayah Administrasi : Per pintu masukBULANANIndikator SIPD: 000195 - Jumlah wisatawan mancanegaraPariwisata
02.11.005
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Jumlah Kunjungan Wisatawan NusantaraBanyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau…kunjunganBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK24510015TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANIndikator SIPD: 000196 - Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 000609 - Jumlah Perjalanan Wisatawan NusantaraPariwisata
03.03.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan
Jumlah Kursi Penumpang per Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanJumlah kursi yang tersedia untuk penumpang dalam satu unit kendaraan angkutan umum massal yang dilayani oleh BTS.​kursi per kendaraan​KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
04.01.0061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan
Jumlah label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang Memenuhi KetentuanJumlah label produk tembakau/rokok elektronik yang telah memenuhi seluruh aspek ketentuan label sesuai regulasi yang berlaku, mencakup: 1) Peringatan Kesehatan (Gambar PHW dan keterangan gambar) 2)...labelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya
Jumlah Labkesmas Tingkat 2-5 yang Dikembangkan Sesuai Standar dan Beroperasional (JLDSO)Jumlah Labkesmas tingkat 2 hingga 5 yang telah dikembangkan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan stratanya dan sudah beroperasional paling lambat hingga tahun 2028UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.03.0021
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenisdata kuantitatif mengenai keluhan atau aduan masyarakat terkait praktik tidak profesional, penyelewengan, atau kesalahan dalam penyelenggaraan layanan publik oleh aparatur negara atau lembaga...LaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
05.01.0131
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan GratifikasiBanyaknya laporan tentang penerimaan pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,...LaporanKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK10810070Terbuka[32010026] Wilayah; [25020048] Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS);TAHUNANHukum
05.01.0128
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Laporan Hasil Analisis (HA) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada PenyidikBanyaknya laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan dan/atau informasi lainnya dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi TPPU dan TPPT termasuk pihak-pihak yang terlibat...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Instansi penyidik; Jenis Hasil Analisis; Jenis Tindak Pidana Asal; Kategori Terlapor; WilayahBULANANHukum
05.01.0129
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (HP) terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik/ Pemangku kepentinganBanyaknya laporan hasil penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis Hasil Pemeriksaan; Jenis Dugaan Tindak Pidana Asal; Kategori Terlapor; Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana; Instansi Penyidik/ StakeholderBULANANHukum
05.01.0130
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Laporan Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan oleh PPATK kepada pemangku kepentinganBanyaknya laporan yang berisi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki dan/atau diolah oleh PPATK sesuai...LaporanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Institusi; Jenis informasiBULANANHukum
10.04.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI PerwakilanJumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI PerwakilanLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
10.04.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI PusatJumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI PusatLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
09.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel
Jumlah Laporan Pelanggaran yang DitindaklanjutiJumlah laporan pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2024kasusBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-WilayahTAHUNANDalam Negeri
10.04.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI PerwakilanJumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima dan diselesaian (ditutup) di Kantor Ombudsman RI PerwakilanLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TRIWULANANDukung Lainnya
10.04.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI PusatJumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima dan diselesaikan (ditutup) di Kantor Ombudsman RI PusatLaporanOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TRIWULANANDukung Lainnya
05.01.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang DiberikanJumlah layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi yang telah diberikan kepada pemohonkasusKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANHukum
05.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang DiberikanJumlah layanan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi yang telah diberikan kepada pemohonkasusKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANHukum
04.01.053
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi
Jumlah layanan berbasis kedokteran presisiJumlah layanan kesehatan yang telah menerapkan prinsip kedokteran presisi untuk pendekatan teknologi yang spesifiklayananKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
05.01.0211
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah layanan Pertimbangan Hukum pada Kegiatan Ketahangan PanganJumlah Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) terkait Ketahanan Pangan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara NegaraJumlahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0210
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah layanan Pertimbangan Hukum pada Kegiatan Pelayanan KesehatanJumlah Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) terkait Layanan Kesehatan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara NegaraJumlahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0209
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah layanan Pertimbangan Hukum pada Kegiatan Program Makan Bergizi GratisJumlah Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) terkait Program Makan Bergizi Gratis yang diberikan oleh Jaksa Pengacara NegaraJumlahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.06.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik
Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publikJumlah layanan publik prioritas yang telah diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik nasional. Integrasi ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara...layananKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Jenis LayananTAHUNANProgram: 07.10-Pemerintah Digital. Kegiatan: 07.10.04-Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik diarahkan agar lebih citizen-centric melalui layanan digital yang terintegrasi. Manfaat utamanya meliputi peningkatan kepercayaan publik, ketersediaan layanan 24/7, penghematan waktu bagi masyarakat, penurunan beban administratif pemerintah, otomatisasi penanganan layanan yang mendorong produktivitas, serta pengurangan tugas berulang bagi masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan layanan pemerintah yang berkualitas, efisien, dan terpadu di seluruh Indonesia.Aparatur Negara
08.01.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan
Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaanJumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang telah memenuhi kriteria standar pengelolaan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.02.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional
Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang akuntabel dan profesionalJumlah lembaga filantropi keagamaan yang telah memenuhi standar akuntabilitas berdasarkan audit keuangan dan menunjukkan profesionalisme dalam layanan administrasi serta pelaporan.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
02.10.0116
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Lembaga Inkubator yang Berkualitas Peringkat A dan B dan Jumlah Lembaga InkubatorProporsi Lembaga Inkubator mengukur sejauh mana Lembaga Inkubator yang masuk pada Peringkat A (Sangat Baik) dan atau B (Baik) dan terdaftar pada Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi...unit lembagaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
06.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs
Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang Bekerja Sama dengan DUDIKAPembentukan Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/InstitusilembagaKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANdata ini dibutuhkan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan DUDIKAKetenagakerjaan
06.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnyaIndikator ini mengukur jumlah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah mengalami peningkatan kapasitas di Perguruan Tinggi....lembagaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Pendidikan
02.01.0091
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)Banyaknya lembaga yang melakukan kegiatan menilai barang, jasa, sistem, proses, atau personal berdasarkan persyaratan acuan tertentu yang telah telah diakui secara formal oleh Komite Akreditasi...UnitBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-[32010026] Wilayah; Jenis LPKTAHUNANIndustri
08.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus dan Umroh yang terakreditasiJumlah lembaga yang telah memperoleh akreditasi resmi untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan UmrohUnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus dan Umroh yang terdaftarTotal lembaga yang terdaftar dan memiliki izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan Umroh.UnitKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.04.0032
    • DP 2024
  1. -
Jumlah lembaga penyiaran publik lokalJumlah lembaga penyiaran yang berstatus lembaga publik dan beroperasi di tingkat lokallembagaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKomunikasi
09.04.0035
    • Permenkominfo 6/2024
    • Permenkominfo 11/2021
    • Kepmen Kominfo 728/2019
    • Peraturan LPP TVRI 1/2024
  1. -
Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi yang Melakukan Kerja Sama Sewa Saluran Siaran Digital di LPP TVRIJumlah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang memanfaatkan infrastruktur multipleksing (mux) milik LPP TVRI untuk menyiarkan...Lembaga PenyiaranLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-K/LTRIWULANANKomunikasi
07.05.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati
Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayatiJumlah lembaga yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang telah mendapatkan pembinaan dan evaluasi dari instansi pemerintah terkait. Pembinaan mencakup peningkatan kapasitas,...lembagaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
06.05.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi
Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasiIndikator ini mengukur jumlah lembaga yang telah difasilitasi dengan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade serta ramah bagi penyandang disabilitas,...lembagaKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
06.05.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade
Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan ParalimpiadeRumus atau Perhitungan:Dihitung dengan menjumlahkan total lembaga yang telah menerima fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade dalam periode tertentu....lembagaKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
06.01.0309
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi yang ditingkatkan kapasitasnyaJumlah lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi yang ditingkatkan kapasitasnyalembagaKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
09.06.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital
Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digitalJumlah instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan arsitektur pemerintah digital sesuai kebijakan pelaksanaan Pemerintah DigitallembagaKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Jenis LembagaTAHUNANAparatur Negara
07.05.0026
    • SDGs
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup
Jumlah Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupOrganisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupLingkungan Hidup
07.01.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lifting Gas Bumi
Jumlah Lifting Gas BumiVolume gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahanribu barel setara minyak per hariKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaNasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Energi
07.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Lifting Minyak Bumi
Jumlah Lifting Minyak BumiVolume minyak mentah yang dijual atau dibagi di titik penyerahanribu barel minyak per hariKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaNasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Energi
07.05.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola
Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelolamenghitung setiap limbah B3 dan Limabah non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola
Jumlah Limbah B3 yang DikelolaLimbah B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0028
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman
Jumlah Limbah Cair Industri yang dikelola secara amanVolume limbah cair industri yang diolah secara aman menurut standar pengelolaan1000 m³/hariKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.Lingkungan Hidup
07.05.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola
Jumlah Limbah Non B3 yang DikelolaLimbah Non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
09.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana
Jumlah lokasi prioritas kebencanaanTotal lokasi yang telah ditetapkan sebagai prioritas penanganan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029lokasiBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
03.03.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani
Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang DitanganiDaerah Rawan Kecelakaan (DRK) didefinisikan sebagai suatu segmen (kira-kira sepanjang 500 m) yang sering terjadi kecelakaan dengan AEK (Angka Ekivalensi Kecelakaan) > 30 yang dihitung berdasarkan...lokasiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
06.01.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi
Jumlah LPTK yang sudah terakreditasiJumlah perguruan tinggi LPTK yang telah mendapatkan status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)Perguruan TinggiKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
Showing 801-850 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
162772
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Demand Satisfied by Modern Method)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPUSDATINPersentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah...--Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)TAHUNANKependudukanTERSEDIA
16277307.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa
Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desaPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya AirKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat.....Data dan informasi terkait kawasan hutan yang tersampaikan kepada masyarakat dan menjadi rujukan pada tingkat desadesa-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutananTERSEDIA
16277402.01.0096
    • PP 2/2017
  1. -
Desain industriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualHak kekayaan intelektual berupa daftar desain industridaftar-nasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
16277503.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail Air TanahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Irigasi dan RawaData mengenai detail air tanah yang memuat informasi: nama air tanah, nama daerah irigasi, luasan, kewenangan, APBN, realisasi APBN, foto air tanah, koordinat X dan Y, dan manfaat irigasi (hektare)Rupiah, hektare-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
16277603.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail Daerah Irigasi PermukaanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Irigasi dan RawaData mengenai detail daerah irigasi permukaan yang memuat informasi: Nama balai, Nama infrastruktur irigasi, Koordinat X dan Y, Jenis daerah irigasi, Kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Status...Hektar, meter, unit, kelompok, rupiah-Wilayah Administasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
16277703.01.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail JembatanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Bina Teknik Jalan dan JembatanData mengenai detail jembatan yang memuat informasi: nama jembatan, panjang, jalan, seksi, staf, koordinat X dan Y, foto infrastruktur, ruas, jenis, status, region, sub status, APBN, dan realisasi...Meter, rupiah-NasionalMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
16277803.01.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Detail RawaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Irigasi dan RawaData mengenai detail rawa yang memuat informasi: nama rawa, nama daerah irigasi, luasan, kewenangan, APBN, realisasi APBN, foto rawa, koordinat X dan Y, dan manfaat irigasi (hektare)Rupiah, hektare-NasionalMINGGUANPekerjaan UmumTERSEDIA
16277907.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Deviasi Harga Jual Eceran BBM
Deviasi Harga Jual Eceran BBMPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan PertambanganKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat.....Deviasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah indikator yang mengukur perbedaan antara harga jual eceran BBM aktual di pasar dengan harga yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh...persen-TAHUNANEnergiTERSEDIA
16278005.01.0176
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Distribusi Pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh UMKM dan DaerahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualJumlah penggabungan data permohonan kekayaan intelektual secara keseluruhan selama tahun 2021-2025 dari UMKM per Provinsi Jumlah-ProvinsiTAHUNANHukumTERSEDIA
162781
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Dokumen Hukum dalam Portal JDIHNNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMBadan Pembinaan Hukum NasionalMerupakan data yang menampilkan jumlah dokumen hukum yang telah terintegrasi ke dalam portal jdihn.go.idDokumen-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
Showing 161-170 of 4,145 items.