Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
70106.01.0064
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan;
Jumlah lulusan pendidikan vokasi yang bekerja dalam kurun waktu 1 tahun setelah lulusSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah lulusan dari program pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu satu tahun setelah lulusOrangYaYaYaYaYa
70206.01.0065
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri;
Jumlah lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi dalam satu tahun akademik.OrangYaYaYaYaYa
70306.01.0066
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri;
Jumlah lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeriSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah lulusan dari sekolah unggul yang berhasil diterima di perguruan tinggi yang dikategorikan sebagai terbaik, baik di dalam negeri maupun luar negeri.OrangYaYaYaYaYa
70406.01.0067
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja;
Jumlah Lulusan yang Terserap di DUDIKASTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP (dihitung dari lulusan tahun berjalan dengan masa tunggu 6 bulan dan/atau tahun sebelumnya) ditambah jumlah lulusan pelatihan masyarakat y...OrangYaYaYaYaYa
70508.01.0006
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran;
  2. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak;
  3. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP;
  4. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif;
  5. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial;
Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agamaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Keseluruhan madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang terdaftar.UnitTidakYaYaYaYa
70608.01.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran;
Jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaranSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan pembelajaran...UnitTidakYaYaYaYa
70708.01.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak;
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang Ramah AnakSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang telah menerapkan prinsip dan standar SRA.UnitTidakYaYaYaYa
70808.01.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP;
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang Diakreditasi Sesuai SNPSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan SNP.UnitTidakYaYaYaYa
70908.01.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif;
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP saprasSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi kriteria SNP Sarpras, termasuk fasilitas untuk pendidikan inklusifUnitProgram: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.TidakYaYaYaYa
71006.01.0068
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial;
Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah Total madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mengimplementasikan kurikulum yang kontekstual, berpusat pada peserta didik, serta fokus...UnitTidakYaYaYaYa
71106.01.012
    • SDGs;
  1. Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang;
Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa pemerintah Indonesia melalui skema beasiswa kemitraan negara berkembangSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah mahasiswa asing penerima beasiswa pemerintah Indonesia melalui skema beasiswa kemitraan negara berkembangOrangIndikator SIPD: 000152 - Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.YaYaYaYaYa
71206.01.0069
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul;
Jumlah Mahasiswa Baru di Prodi STEMSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah mahasiswa baru yang terdaftar di semua program studi yang termasuk dalam kategori STEM di perguruan tinggi di Indonesia.OrangYaYaYaYaYa
71306.01.0070
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Mahasiswa Baru Berkuliah di Prodi STEM Terakreditasi Unggul;
Jumlah Mahasiswa Baru di Prodi STEM yang Terakreditasi UnggulSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah mahasiswa baru di program studi bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) dengan akreditasi "Unggul" atau yang setara dari BAN-PTOrangYaYaYaYaYa
71406.01.0071
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas;
Jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi yang telah terakreditasiOrangYaYaYaYaYa
71506.01.0072
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa;
Jumlah Mahasiswa InboundSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIMahasiswa asing atau mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang melaksanakan perkuliahan atau kegiatan akademik di perguruan tinggi dalam negeri, termasuk program pertukaran mahasiswa, transfer kredit,...OrangProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.YaYaYaYaYa
71606.01.0073
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa;
Jumlah Mahasiswa OutboundSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIMahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik di luar negeri atau di perguruan tinggi lain, termasuk program pertukaran mahasiswa, transfer kredit, magang, penelitian, atau workshopOrangProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.YaYaYaYaYa
71706.01.0074
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di atas 31%;
Jumlah Mahasiswa Terdaftar Jenjang Diploma dan SarjanaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal mahasiswa terdaftar di program Diploma (D1/D2/D3/D4) dan SarjanaOrangProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.YaYaYaYaYa
71806.01.0075
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi;
Jumlah Mahasiswa yang Berkegiatan Akademik di Luar Program StudiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah mahasiswa jenjang S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS dalam kegiatan di luar program studi mereka. Kegiatan tersebut meliputi magang/praktik kerja, pengabdian masyarakat,...OrangProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan <40% siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari sisi relevansi, <7% lulusan PT terserap di industri prioritas; lulusan bidang STEM <40%; serta ada gap suplai–permintaan talenta pada manufaktur, energi, dan ICT. Program diarahkan untuk menaikkan partisipasi dan relevansi melalui perluasan akses (beasiswa/affirmative untuk kelompok rentan), penguatan mutu & link-and-match (magang terstruktur, kurikulum berbasis proyek/kompetensi, tracer study wajib), serta pembukaan prodi keilmuan masa depan (mis. polimer, natural sciences terapan, gim). Pilar yang didorong pada tiap PT: akses, mutu, relevansi, dan daya saing—agar lulusan lebih terserap di sektor prioritas dan mobilitas sosial meningkat.YaYaYaYaYa
71905.03.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM;
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan HAMSTATISTIKKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAJumlah individu berusia 5–70 tahun yang telah menerima program penguatan HAM, baik melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi.individuYaYaYaYaYa
72008.02.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM);
Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Sosialisasi PerpustakaanSTATISTIKPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIABanyaknya orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi perpustakaanOrangIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatTidakYaYaYaYa
72109.03.0023
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah Materi dalam Undang-undang yang Dilakukan PengujianSTATISTIKDEWAN PERWAKILAN RAKYAT: Data ini menunjukkan jumlah norma atau pasal dalam Undang-Undang yang menjadi objek permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi.MateriTidakYaYaYaYa
72203.03.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil;
Jumlah Muatan Barang Angkutan Laut non KomersilSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah barang yang diangkut melalui Layanan angkutan barang perintis dan Layanan angkutan peti kemas nonkomersialtonTidakYaYaYaYa
72309.03.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Nama Domain Terdaftar (go.id, desa.id)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah seluruh nama domain yang telah terdaftar dan aktif digunakan oleh instansi pemerintahan, termasuk domain go.id untuk instansi pusat/daerah dan desa.id untuk pemerintahan desa.jumlah instansiYaYaYaYaYa
72407.04.004
    • SDGs;
  1. Jumlah nelayan yang terlindungi;
Jumlah nelayan yang terlindungiSTATISTIKKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPerlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha peri...OrangIndikator SIPD: 000283 - Jumlah nelayan yang terlindungiTidakYaYaYaYa
72507.03.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan;
Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan Kelompok Masyarakat Sektor kehutanan (KTH dan KUPS)STATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANNilai Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (NEKON KUPS) merupakan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah perhutanan sosial,seperti penjualan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil...rupiahIndikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutananYaYaYaYaYa
72602.08.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Nilai Investasi Strategis Negara;
Jumlah Nilai Investasi Strategis NegaraSTATISTIKKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALTotal nilai realisasi investasi strategis negara yang meliputi: a. Pertambangan,energi, pangan dan air b. infrastruktur dan perumahan c. Teknologi d. Industri strategis e. Kesehatan f. Sektor lainnya:...triliun rupiahYaYaYaYaYa
72703.01.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan;
Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Limbah Domestik adalah ped...DokumenYaYaYaYaYa
72803.01.023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan;
Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Air Minum adalah seperangkat pedoman tekn...DokumenYaYaYaYaYa
72906.05.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade;
Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiadeSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade di PelatnasOrangYaYaYaYaYa
73006.05.007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade;
Jumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiadeSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade yang difasilitasi pengirimannya.OrangYaYaYaYaYa
73106.05.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiade;
Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan olimpiadeSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade di PelatnasOrangYaYaYaYaYa
73206.05.009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade;
Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiadeSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade di PelatnasOrangYaYaYaYaYa
73306.05.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah;
Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi DaerahSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade, yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi daerah, seperti Pusat...Orang"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."YaYaYaYaYa
73406.05.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat;
Jumlah Olahragawan Elite pada Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang Merupakan Alumni Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi PusatSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah atlet nasional yang berkompetisi dalam cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang sebelumnya telah mengikuti program pembinaan di sentra pembinaan olahraga prestasi pusat, seperti Sentra P...Orang"Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045."YaYaYaYaYa
73503.03.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan KapalSTATISTIKBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANTotal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimensi Jumlah Pengendalian Kecelakaan Laut)kejadianTidakYaYaYaYa
73604.01.0063
    • SDGs;
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat;
Jumlah Orang dengan Gangguan Penyalahgunaan Narkotika pada Tahun yang SamaSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALTotal individu yang didiagnosis dengan gangguan penggunaan zat selama periode satu tahun.​OrangIndikator SIPD: 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatTidakYaYaYaYa
73705.01.0014
    • SDGs;
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (JMBHL)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses peradilan (litigasi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam kur...OrangIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiYaYaYaYaYa
73805.01.0015
    • SDGs;
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi (JMBHNL)STATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah individu atau kelompok orang miskin yang menerima jasa hukum secara cuma-cuma melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi), seperti konsultasi hukum, mediasi, atau penyuluhan hukum, sesuai de...OrangIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiYaYaYaYaYa
73905.01.0016
    • SDGs;
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara;
Jumlah orang yang menerima layanan hukum pada pos bantuan hukum pengadilan (JOLPBH)STATISTIKMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAJumlah individu yang tidak mampu secara ekonomi yang menerima layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, yang meliputi informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokume...OrangIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraYaYaYaYaYa
74004.01.0064
    • SDGs;
  1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat;
Jumlah Orang yang Menerima Layanan Pengobatan Zat Narkotika dalam SetahunSTATISTIKBADAN NARKOTIKA NASIONALTotal individu yang menerima setidaknya satu bentuk intervensi pengobatan untuk gangguan penggunaan zat dalam periode satu tahun.​OrangIndikator SIPD: 000119 - Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi,psikososial, rehabilitasi dan layanan pascaintervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zatTidakYaYaYaYa
74105.01.0017
    • DP 2024;
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Organisasi Bantuan HukumSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMMerupakan Data Organisasi Bantuan Hukum seluruh Indonesia yang terakreditasi oleh Kementerian HukumOrganisasiYaYaYaYaYa
74201.02.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Asing di IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah organisasi yang didirikan oleh warga negara asing atau berbadan hukum asing yang melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah Indonesia, dan terda...JumlahYaYaYaYaYa
74305.01.0018
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum di IndonesiaSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat yang terdaftar dan/atau memiliki legalitas hukum di instansi pemerintah yang berwenang.JumlahYaYaYaYaYa
74406.05.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan;
Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJumlah organisasi keolahragaan yang berfokus pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang telah memenuhi standar minimal keolahragaan yang ditetapkan oleh Federasi Internasional masing-masing...lembagaYaYaYaYaYa
74502.01.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut;
Jumlah Output Aktual Produksi Industri Pengolahan Hasil LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil laut dalam periode tertentu.tonYaYaYaYaYa
74602.01.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa;
Jumlah Output Aktual Produksi Kelapa dan TurunannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan kelapa dalam periode tertentu.ton"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."YaYaYaYaYa
74702.01.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar;
Jumlah Output Aktual produksi Logam Dasar Besi dan BajaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri logam dasar dalam periodetonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahYaYaYaYaYa
74802.01.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut;
Jumlah Output Aktual Produksi Produk Olahan Rumput LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah produksi nyata yang dihasilkan oleh industri pengolahan rumput laut dalam periode tertentu.tonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.YaYaYaYaYa
74902.03.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pangan yang Terselamatkan;
Jumlah pangan yang disalurkan ke penerima manfaatSTATISTIKBADAN PANGAN NASIONALJumlah pangan yang telah melalui proses pengendalian mutu dan dinyatakan layak konsumsi, kemudian disalurkan kepada penerima manfaat melalui bank pangan/penggiat selamatkan pangan.kilogramProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.TidakYaYaYaYa
75001.01.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI;
Jumlah Pangkalan Kemhan dan TNI yang Siap DigunakanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANJumlah realisasi pangkalan Kemhan dan TNI yang siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitYaYaYaYaYa
Showing 701-750 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.06.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan
Jumlah kasus pertanahan selesai dari tahun 2024 s.d. tahun berjalanTotal kasus pertanahan yang telah diselesaikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yaitu:​ - Kriteria Satu (K1): Penyelesaian bersifat final,...kasusKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
04.01.0209
    • RPJMN 2025-2029
  1. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Jumlah kasus TBC sembuhJumlah kasus TBC sembuh untuk menentukan angka keberhasilan pengobatan (TB Succes Rate)OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, & Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0058
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)
Jumlah Kasus TBC yang Ditemukan dan DilaporkanJumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan diantara Perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) di wilayah tertentuOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."Kesehatan
05.02.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana
Jumlah Kasus Tindak Pidana yang DiselesaikanKasus yang telah mencapai putusan akhir atau penyelesaian, baik melalui proses peradilan atau alternatif penyelesaian lainnya.kasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan PolsekTAHUNANKeamanan
05.02.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana
Jumlah Kasus Tindak Pidana yang MasukTotal kasus tindak pidana yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentukasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan PolsekTAHUNANKeamanan
08.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan
Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang DikembangkanKawasan pemajuan kebudayaan merupakan model pembangunan berbasis sumber daya budaya dan kearifan lokal yang berorientasi kepada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai penghuni ruang dan...kawasanKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKebudayaan
03.05.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing
Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya SaingKawasan Perdesaan Prioritas (KPP) adalah kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai prioritas untuk dikembangkan dalam RPJMN 2025 - 2029 sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru dan...kawasanKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-kawasanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
01.02.014
    • SDGs
  1. Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional
Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi InternasionalJumlah keanggotaan dalam organisasi internasional Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan: a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan...Organisasi InternasionalKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK25010019TerbukaJenis Lembaga/Organisasi InternasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000233 - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasionalUrusan Luar Negeri
10.01.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan
Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkanJumlah kebijakan, regulasi atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan pemerintah digital, yang mencakup tata kelola, arsitektur, dan evaluasi pemerintah digital.kebijakanKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Judul Kebijakan, TahunTAHUNANAparatur Negara
04.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif
Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusifKebijakan pelaksanaan jaminan sosial oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN) di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk mendukung penguatan program dan manfaat Jaminan...rekomendasi kebijakanKEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKATPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANSosial
06.01.0310
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Jumlah kebijakan sains dan teknologi yang telah disahkanJumlah kebijakan sains dan teknologi yang telah disahkanDokumenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
07.05.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon
Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi KarbonJumlah Kebijakan yang Dikeluarkan untuk Mendukung Nilai Ekonomi Karbon (NEK)" berfungsi untuk mengukur komitmen suatu negara atau daerah dalam mengimplementasikan ekonomi karbon melalui instrumen...kebijakanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
10.01.002
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif
Jumlah Kebijakan yang DiskriminatifMenurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan...kebijakanKOMNAS PEREMPUANPrioritasSTATISTIK10810017TerbatasWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis KebijakanTAHUNANIndikator SIPD: 000230 - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM InternasionalHak Asasi Manusia
07.05.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Jumlah Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampahKeberadaan dan implementasi kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sampah, seperti rencana strategis daerah (Jakstrada) dan kebijakan pengurangan sampah plastikskor penilaian kualitatif berdasarkan keberadaan dan efektivitas kebijakanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahLingkungan Hidup
06.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs
Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green JobsKebijakan yang mendukung pekerjaan hijau adalah rangkaian konsep/naskah/pedoman/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau institusi terkait yang berfungsi sebagai acuan untuk...DokumenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
04.01.0265
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah IndonesiaJumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan oleh masing- masing Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara optimal, yang dihitung berdasarkan standar kebutuhan...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPTTAHUNANKesehatan
09.03.0018
    • SDGs
  1. Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik
Jumlah Kecamatan yang Tersambung Optical Distribution Point (ODP) (JKT)Jumlah kecamatan yang memiliki akses ke jaringan serat optik melalui keberadaan ODP, yang memungkinkan distribusi layanan serat optik ke pelanggan di wilayah tersebut.kecamatanKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000335 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).Informasi
09.03.0019
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah kecelakaan kerjaBanyaknya kasus kecelakaan yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan, yang dihitung berdasarkan klaim yang diterima dan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.kasusKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANJika ada kecelakaan kerja yang dilaporkan ke dinas provinsi dan korbannya bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.Informasi
05.02.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Kecelakaan Lalu LintasBanyaknya kejadian kecelakaan yang tercatat secara resmi oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya, yang terjadi di ruang lalu lintas jalan dan mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan/atau...Jumlah kejadianKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKeamanan
03.03.0285
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Kecelakaan Transportasi yang Diinvestigasi oleh Komite Nasional Kecelakaan TransportasiBanyaknya kejadian yang dialami masing masing moda transportasi (Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian) yang diinvestigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.kejadianKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24410025Terbuka[32010026] Wilayah; [24420045] Moda Transportasi;TAHUNANTransportasi
05.01.0149
    • DP 2024
  1. -
Jumlah Kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap pihak pelapor yang dilaksanakan oleh PPATKBanyaknya keseluruhan kegiatan pemeriksaan terhadap pihak pelapor (PJK, PBJ, dan Profesi) atas kepatuhan dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), kewajiban pelaporan, dan/atau...KegiatanPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Jenis pihak pelaporBULANANHukum
01.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista
Jumlah Kegiatan Harwat Alutsista yang DirencanakanJumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Reff: https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/266kegiatanKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista
Jumlah Kegiatan Harwat Alutsista yang TerlaksanaJumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista yang telah berhasil dilaksanakan dalam periode tertentu. Reff: https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/266kegiatanKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
03.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi
Jumlah kegiatan kolaboratif lintas sektor dan lintas pelaku yang terlaksana di 45 kawasan transmigrasiJumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan di kawasan transmigrasi melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha).kegiatanKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANRealisasi Kegiatan di Kawasan TransmigrasiTransmigrasi
07.04.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut
Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat dalam pengumpulan sampahJumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengumpulan sampah di wilayah pesisir dan lautkegiatanKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR​ Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun.Kelautan
01.02.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kehadiran dalam Forum-Forum Internasional terkait Keamanan Laut
Jumlah kehadiran Bakamla RI dalam forum-forum internasional yang tercantum dalam Jaknas KKPHJumlah kehadiran Bakamla dalam forum internasional Jaknas KKPHkegiatanBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
04.02.0056
    • PerBNPP 3/2020
  1. -
Jumlah Kejadian Bencana Alam di IndonesiaJumlah kejadian bencana alam menurut jenisnya, yaitu: banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan angin (cuaca ekstrem) Note: banyaknya/jumlah bencana alam yang disajikan menurut jenisnya dan...kaliBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANSosial
04.01.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan panganJumlah kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut...kejadianKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
06.03.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset;a. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kreasi dan inovasi hasil olah pikir manusia (dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) yang memiliki nilai ekonomi dan...OrangBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan oleh Universitas/KampusJumlah permohonan dan/atau pendaftaran kekayaan intelektual (paten, hak cipta, desain industri, merek, dan bentuk KI lainnya) yang diajukan oleh universitas/perguruan tinggi negeri dan swasta di...JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Kekayaan Intelektual yang Telah DikomersialisasikanJumlah paten, merek, desain industri, atau hak cipta yang telah dimanfaatkan secara komersial melalui lisensi atau kerja sama usaha dengan industri JumlahKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.06.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasiJumlah kelembagaan ekonomi yang terdiri dari kelompok atau organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Fasilitasi ini...lembagaKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerikanan
02.03.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang terfasilitasi
Jumlah Kelembagaan Ekonomi PetaniJumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan dari pemerintah atau instansi terkait. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang dibentuk...lembagaKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
02.06.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi
Jumlah Kelembagaan Nelayan TerfasilitasiJumlah kelompok atau organisasi nelayan yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf?lembagaKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
02.06.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi
Jumlah Kelembagaan Pembudidaya Ikan TerfasilitasiJumlah kelompok atau organisasi pembudidaya ikan yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf?lembagaKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
07.04.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi
Jumlah Kelembagaan Petambak Garam TerfasilitasiJumlah kelompok atau organisasi petambak garam yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf?lembagaKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
07.05.033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayatiJumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pemerintah atau instansi terkait dalam rangka konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Pembinaan ini mencakup...kelompok masyarakatKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
04.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan
Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinanIndikator ini mengukur jumlah keluarga miskin yang menerima perlindungan sosial dan berhasil keluar dari kategori miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait...keluargaKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000545 - Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari KemiskinanSosial
03.07.0007
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR)
Jumlah kematian anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan)Jumlah anak yang meninggal pada rentang usia 0 hingga 59 bulan dalam periode tertentu.?OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian BalitaKependudukan
03.07.0008
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
Jumlah kematian bayi usiaJumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dalam periode waktu tertentuOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup."Kependudukan
04.01.0059
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Kematian Neonatal
Jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari (JKJumlah bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan pada periode tertentu.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.03.0016
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR)
Jumlah kematian ibu terkait kehamilan, persalinan, dan masa nifasJumlah perempuan yang meninggal akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tidak termasuk kematian akibat kecelakaan atau insiden yang tidak...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2a.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Indikator SIPD: 000010 - Angka Kematian Ibu (AKI)Pemberdayaan Perempuan
04.02.069.001
    • RKP 2026
  1. Persentase Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)
Jumlah Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Jumlah Kementerian/Lembaga yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)InstansiKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
04.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek
Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis mengenai perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKATInstansiKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANSosial
09.06.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan
Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Memiliki Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang KompetenBanyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten sesuai standar teknis pengadaan barang/jasa.Kementerian/Lembaga/Pemerintah DaerahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANAparatur Negara
09.06.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan
Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan tingkat kematangan (maturitas) minimal Level 3 (Proaktif).Unit Kerja Pengadaan Barang/JasaLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANAparatur Negara
03.03.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan
Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Uji TipeKendaraan Bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yaitu sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau...UnitKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24420004TerbukaJenis Kendaraan; NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Angkutan Penyeberangan
Jumlah Kendaraan yang Diangkut oleh Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Penyeberangan Komersial dan Lintas Penyeberangan PerintisIndikator yang menunjukkan jumlah kendaraan yang diangkut oleh angkutan penyeberangan pada lintas komersial dan nonkomersial tiap tahunnya.juta kendaraanKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.05.0052
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/KotaJumlah kepala desa berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kotaOrangKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-jenis kelamin dan kabupaten/kotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
04.03.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan Kepala Desa
Jumlah Kepala Desa Perempuan (JPDPerempuan)Jumlah individu perempuan yang menjabat sebagai kepala desa dalam suatu wilayah dan periode tertentu.OrangKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
Showing 701-750 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16275203.02.0012
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Data Penilaian Kinerja Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas KementerianPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDirektorat Pengembangan Kawasan TransmigrasiDaftar Kawasan yang berdaya saing, berkembang dan mandiri.Kawasan-Kawasan TransmigrasiTAHUNANTransmigrasiTERSEDIA
16275305.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data perda/perkada berperspektif HAMPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-undanganJumlah peraturan yang berperspektif HAM Jumlah-NasionalTAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
16275409.03.0003
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data preservasi jalanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDirektorat Preservasiserangkaian kegiatan pemeliharaan jalan yang meliputi pencegahan, perawatan, dan perbaikan—baik korektif, preventif, rehabilitasi, maupun rekonstruksi—dengan tujuan mempertahankan agar jalan...Jumlah-TAHUNANInformasiTERSEDIA
16275504.01.0004
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data Provinsi yang tidak memiliki Fasilitas Kesehatan sesuai standarPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANPusat Data dan Teknologi Informasidata yang mencatat daerah provinsi yang belum memiliki sarana pelayanan kesehatan minimal sesuai acuan standar nasionalJumlah-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
162756
    • UU 36/2014
  1. -
Data Psikolog yang Terdaftar sebagai Nakes di DaerahNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pendayagunaan SDM Kesehatan KesehatanData psikolog yang terdaftar di UPTD, fasyankes, ataupun lembaga lainnya yang terdaftar sebagai tenaga kesehatan dibawah kementerian kesehatanOrang-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16275702.08.0001
    • RKP 2025
  1. Persentase peningkatan investasi
Data Realisasi Investasi di KPBPB SabangPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)Unit PTSP BPKSData Terkait Realisasi Investasi yang ada di KPBPB Sabangrupiah-Data InvestasiTAHUNANInvestasiTERSEDIA
16275803.03.0001
    • RKP 2025
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
Data Realisasi Penerimaan Pajak (Endorsement)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)Unit Manajemen Pelabuhan BPKSData Berupa Jumlah Kunjungan Kapal Pesiar yang Berlabuh di SabangStatistik-Jumlah KunjunganSEMESTERANTransportasiTERSEDIA
16275909.02.0107
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Rekapitulasi BLUDPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAHData sebaran BLUD di Indonesia berdasarkan klasifikasi sektor, Provinsi/Kab/Kota, Status, Tipe/Kelas, Narahubung--NasionalTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16276009.02.0106
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Rekapitulasi BUMDPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAHData sebaran BUMD di Indonesia berdasarkan klasifikasi sektor, Provinsi/Kab/Kota, Narahubung--NasionalTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16276109.05.0036
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Rekapitulasi PTNBHPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIDirektorat Jenderal Pendidikan TinggiData sebaran PTNBH di Indonesia berdasarkan klasifikasi , Provinsi/Kab/Kota, Status, Tipe/Kelas, Narahubunginstansi-Nasional, Provinsi/Kab/KotaTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
Showing 141-150 of 4,145 items.