Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
65110.04.0005
    • Persesjen 15/2023;
    • SK Sekjen 59/2025;
  1. -
Jumlah Kunjungan Delegasi Berdasarkan Asal Provinsi di Setjen DPD RISTATISTIKDEWAN PERWAKILAN DAERAHBanyaknya orang yang diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan tertentuOrangYaYaYaYaYa
65203.03.0017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan;
Jumlah Kursi Penumpang per Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis JalanSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah kursi yang tersedia untuk penumpang dalam satu unit kendaraan angkutan umum massal yang dilayani oleh BTS.​kursi per kendaraan​TidakYaYaYaYa
65304.01.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan;
Jumlah label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang Memenuhi KetentuanSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANJumlah label produk tembakau/rokok elektronik yang telah memenuhi seluruh aspek ketentuan label sesuai regulasi yang berlaku, mencakup: 1) Peringatan Kesehatan (Gambar PHW dan keterangan gambar) 2) In...labelYaYaYaYaYa
65404.01.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya;
Jumlah Labkesmas Tingkat 2-5 yang Dikembangkan Sesuai Standar dan Beroperasional (JLDSO)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Labkesmas tingkat 2 hingga 5 yang telah dikembangkan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan stratanya dan sudah beroperasional paling lambat hingga tahun 2028UnitYaYaYaYaYa
65503.07.0017
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun;
Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun (JLM)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKTotal responden laki-laki berusia 18-24 tahun yang berpartisipasi dalam surveiOrangIndikator SIPD: 000303 - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.TidakTidakYaTidakTidak
65604.03.0019
    • SDGs;
  1. Proporsi penduduk umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun;
Jumlah laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (JLMKS)STATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah responden laki-laki berusia 18-24 tahun yang pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahunOrangIndikator SIPD: 000303 - Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.TidakTidakYaTidakTidak
65709.03.0021
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenisSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAdata kuantitatif mengenai keluhan atau aduan masyarakat terkait praktik tidak profesional, penyelewengan, atau kesalahan dalam penyelenggaraan layanan publik oleh aparatur negara atau lembaga non-BUMN...LaporanYaYaYaYaYa
65810.04.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI PerwakilanSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAJumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI PerwakilanLaporanYaYaYaYaYa
65910.04.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI PusatSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAJumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI PusatLaporanYaYaYaYaYa
66009.01.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel;
Jumlah Laporan Pelanggaran yang DitindaklanjutiSTATISTIKBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMJumlah laporan pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun 2024kasusYaYaYaYaYa
66110.04.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI PerwakilanSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAJumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima dan diselesaian (ditutup) di Kantor Ombudsman RI PerwakilanLaporanYaYaYaYaYa
66210.04.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI PusatSTATISTIKOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAJumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima dan diselesaikan (ditutup) di Kantor Ombudsman RI PusatLaporanYaYaYaYaYa
66305.01.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi;
Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang DiberikanSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi yang telah diberikan kepada pemohonkasusYaYaYaYaYa
66405.01.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi;
Jumlah Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang DiberikanSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMJumlah layanan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi yang telah diberikan kepada pemohonkasusYaYaYaYaYa
66504.01.053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi;
Jumlah layanan berbasis kedokteran presisiSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah layanan kesehatan yang telah menerapkan prinsip kedokteran presisi untuk pendekatan teknologi yang spesifiklayananYaYaYaYaYa
66609.06.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik;
Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publikSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah layanan publik prioritas yang telah diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik nasional. Integrasi ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara terpusat...layananProgram: 07.10-Pemerintah Digital. Kegiatan: 07.10.04-Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Pemanfaatan teknologi untuk layanan publik diarahkan agar lebih citizen-centric melalui layanan digital yang terintegrasi. Manfaat utamanya meliputi peningkatan kepercayaan publik, ketersediaan layanan 24/7, penghematan waktu bagi masyarakat, penurunan beban administratif pemerintah, otomatisasi penanganan layanan yang mendorong produktivitas, serta pengurangan tugas berulang bagi masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan layanan pemerintah yang berkualitas, efisien, dan terpadu di seluruh Indonesia.TidakYaYaYaYa
66708.01.0001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan;
Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang telah memenuhi kriteria standar pengelolaan sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku.UnitTidakYaYaYaYa
66809.02.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional;
Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang akuntabel dan profesionalSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lembaga filantropi keagamaan yang telah memenuhi standar akuntabilitas berdasarkan audit keuangan dan menunjukkan profesionalisme dalam layanan administrasi serta pelaporan.UnitTidakYaYaYaYa
66906.02.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs;
Jumlah Lembaga Pelatihan Vokasi yang Bekerja Sama dengan DUDIKASTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPembentukan Forum Kemitraan dengan Perusahaan/Industri/Institusilembagadata ini dibutuhkan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan DUDIKATidakYaYaYaYa
67006.03.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya;
Jumlah Lembaga Pengelola Penelitian, Inovasi dan Pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIIndikator ini mengukur jumlah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah mengalami peningkatan kapasitas di Perguruan Tinggi. Pen...lembagaProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
67108.01.0002
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus dan Umroh yang terakreditasiSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lembaga yang telah memperoleh akreditasi resmi untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan UmrohUnitTidakYaYaYaYa
67208.01.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah lembaga penyelenggara haji khusus dan Umroh yang terdaftarSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMATotal lembaga yang terdaftar dan memiliki izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan Umroh.UnitTidakYaYaYaYa
67307.05.034
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati;
Jumlah Lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayatiSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah lembaga yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang telah mendapatkan pembinaan dan evaluasi dari instansi pemerintah terkait. Pembinaan mencakup peningkatan kapasitas, penyul...lembagaYaYaYaYaYa
67406.05.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi;
Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasiSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAIndikator ini mengukur jumlah lembaga yang telah difasilitasi dengan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade serta ramah bagi penyandang disabilitas, m...lembagaYaYaYaYaYa
67506.05.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade;
Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan ParalimpiadeSTATISTIKKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGARumus atau Perhitungan:Dihitung dengan menjumlahkan total lembaga yang telah menerima fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade dalam periode tertentu. Fa...lembagaYaYaYaYaYa
67609.06.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital;
Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digitalSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan arsitektur pemerintah digital sesuai kebijakan pelaksanaan Pemerintah DigitallembagaTidakYaYaYaYa
67707.05.0026
    • SDGs;
  1. Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup;
Jumlah Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPOrganisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan berperan aktif dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.UnitIndikator SIPD: 000263 - Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidupYaYaYaYaYa
67807.05.035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola;
Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelolaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPmenghitung setiap limbah B3 dan Limabah non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonYaYaYaYaYa
67907.05.0027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola;
Jumlah Limbah B3 yang DikelolaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPLimbah B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonYaYaYaYaYa
68007.05.0028
    • SDGs;
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman;
Jumlah Limbah Cair Industri yang dikelola secara amanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPVolume limbah cair industri yang diolah secara aman menurut standar pengelolaan1000 m³/hariIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.YaYaYaYaYa
68107.05.0029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola;
Jumlah Limbah Non B3 yang DikelolaSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPLimbah Non B3 yang dikelola melalui kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.tonYaYaYaYaYa
68209.05.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana;
Jumlah lokasi prioritas kebencanaanSTATISTIKBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANATotal lokasi yang telah ditetapkan sebagai prioritas penanganan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029lokasiYaYaYaYaYa
68303.03.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani;
Jumlah Lokasi Rawan Kecelakaan yang DitanganiSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANDaerah Rawan Kecelakaan (DRK) didefinisikan sebagai suatu segmen (kira-kira sepanjang 500 m) yang sering terjadi kecelakaan dengan AEK (Angka Ekivalensi Kecelakaan) > 30 yang dihitung berdasarkan data...lokasiTidakYaYaYaYa
68406.03.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks QS International Research Network Collaboration;
Jumlah Lokasi/Negara yang Dicakup dalam kemitraan penelitian internasionalSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALJumlah negara berbeda yang menjadi mitra penelitian internasional dalam kemitraan yang berkelanjutanbilangan bulat (jumlah negara)YaTidakTidakTidakTidak
68506.01.0055
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
Jumlah LPTK yang sudah terakreditasiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah perguruan tinggi LPTK yang telah mendapatkan status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)Perguruan TinggiYaYaYaYaYa
68603.01.020
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas;
Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditasSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTambahan area yang telah dilayani oleh saluran irigasi baik yang dibangun untuk komoditas padi maupun non padihektarIndikator SIPD: 000930 - Persentase Luas Layanan Irigasi MultikomoditasYaYaYaYaYa
68703.01.021
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan;
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMArea daerah irigasi yang telah diupayakan pengembalian kapasitasnya dan peningkatan termasuk upaya modernisasihektarIndikator SIPD: 000874 - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkanYaYaYaYaYa
68809.03.0022
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah luas tanah berdasarkan kepemilikanSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALMetrik yang menunjukkan total luas tanah yang diklasifikasikan menurut jenis kepemilikannya—baik milik individu, badan usaha, pemerintah, maupun masyarakat—di suatu wilayah administratif dalam periode...Meter persegi (m2)YaTidakTidakTidakTidak
68906.01.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul;
Jumlah Lulusan dari Program Studi Kesehatan Terakreditasi UnggulSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal lulusan dari program studi kesehatan yang memiliki status akreditasi "Unggul" atau yang setaraOrangProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.YaYaYaYaYa
69006.02.0013
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha;
Jumlah Lulusan Pelatihan VokasiSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANJumlah individu yang menyelesaikan program pelatihan vokasi dalam kurun waktu satu tahun tertentu.OrangYaYaYaYaYa
69106.02.0014
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha;
Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi yang Bekerja atau BerwirausahaSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANJumlah lulusan pelatihan vokasi yang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, telah bekerja di sektor formal atau informal, atau memulai usaha sendiri.OrangYaYaYaYaYa
69206.01.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja;
Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KPSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah individu yang telah menyelesaikan program pendidikan vokasi KP dan pelatihan masyarakat dalam periode tertentu.OrangYaYaYaYaYa
69308.01.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi;
Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah keseluruhan lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam suatu periode atau wilayah tertentu.OrangTidakYaYaYaYa
69408.01.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi;
Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisiSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal.OrangTidakYaYaYaYa
69506.01.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Lulusan Pendidikan TinggiSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGITotal mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggiOrangYaYaYaYaYa
69606.01.0059
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya;
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Program Studi HijauSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGILulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau merupakan banyaknya lulusan dari institusi pendidikan tinggi dengan program studi yang termasuk dalam kategori hijauOrangTidakYaYaYaYa
69706.01.0060
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya;
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau yang BekerjaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGILulusan Pendidikan Tinggi Program Studi Hijau yang Bekerja merupakan banyaknya lulusan dari institusi pendidikan tinggi dengan program studi yang termasuk dalam kategori hijau dalam jangka waktu terte...OrangTidakYaYaYaYa
69806.01.0061
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerjaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang bekerjaOrangYaYaYaYaYa
69906.01.0062
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang berwirausahaSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha sendiri, serta bertanggung jawab atas semua sumber daya dan upaya yang dibutuhkan.​OrangYaYaYaYaYa
70006.01.0063
    • RPJMN 2025-2029;
  1. -
Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi yang Bekerja atau Berwirausaha dalam 1 Tahun setelah KelulusanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIJumlah lulusan program Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (D4/S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) yang dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, telah bekerja di sektor formal atau informal, atau memulai u...OrangYaYaYaYaYa
Showing 651-700 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota sehat
Jumlah kabupaten/kota sehatKabupaten/kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan Kabupaten Kota Sehat (KKS)kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
03.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTT
Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTTJumlah Kab/Kot yang melaksanakan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwalkab/kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.Pekerjaan Umum
04.01.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBM
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBMKab/kota yang menyelenggarakan skrining, konseling dalam rangka UBM di minimal 50% Puskesmaskab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
07.05.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pemantauan efluen (JKE_Pemantauan)Jumlah kabupaten atau kota yang melaksanakan pemantauan kualitas efluen pada IPLT dan IPAL sesuai dengan peraturan yang berlaku.industriKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.Lingkungan Hidup
04.01.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%
Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%Kab/Kota yang menyelenggarakan deteksi dini DM meliputi pengukuran BB, TB, GDS, IMT dan lingkar perut, paling kurang 80% populasi usia ≥ 15 tahun di UKBM dan FKTP. Capaian ≥ 90% populasi = 1...kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah
Jumlah Kabupaten/Kota yang Memenuhi 4 dari 5 Kriteria Pengendalian KLB/WabahJumlah kabupaten/kota yang memenuhi setidaknya 4 dari 5 indikator komposit yang ditetapkan dalam pengendalian KLB/wabah.kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.01.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baikJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja di Pesisir Utara Jawakab/kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-kabupaten/ kotaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.09-Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa Lokasi Prioritas: Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Rembang (Jawa Tengah); Provinsi Jawa Timur (Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Situbondo); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kota Bekasi Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kota Cirebon, Kab. Cirebon); Kab. Serang, Kab. Tangerang (Banten); dan Jakarta Utara. Deskripsi: Peran strategis kabupaten/kota di pesisir utara Jawa (Pantura), yang berkontribusi sekitar 34% terhadap PDB Indonesia (2023) dan mencakup 5 wilayah aglomerasi utama. Meskipun vital, kawasan ini menghadapi tantangan multidimensi: defisit air baku di Pulau Jawa (5,6 miliar m³/tahun) dengan akses air minum jaringan perpipaan baru 30%. Terjadi laju penurunan tanah (land subsidence) 5-20 cm per tahun akibat ekstraksi air tanah berlebih, yang meningkatkan risiko banjir rob. Masalah lainnya meliputi 105,9 km garis pantai kritis akibat abrasi, tingginya sedimentasi di muara, serta kualitas air sungai yang buruk (hanya 14% dari 720 sampel yang memenuhi baku mutu). Sasaran utama program ini adalah meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air serta meningkatkan layanan air minum dan sanitasi di wilayah Pantura Jawa.Pekerjaan Umum
03.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baikJumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 IPLT. IPLT yang dimaksud adalah IPLT yang berfungsi dan beroperasi untuk mengolah lumpur tinja.UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi.Pekerjaan Umum
04.01.044
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi KustaKab/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus baru kusta anak selama 5 tahun dan tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun.kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410034TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000112 - Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.Kesehatan
04.01.045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi MalariaEliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vector...kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410036TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000109 - Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.Kesehatan
04.01.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Rabies
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi RabiesKabupaten/Kota yang tidak ada kematian akibat Rabies pada manusia atau spesimen positif pada hewan dalam 2 (dua) tahun terakhirkab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahimKab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim: • cakupan imunisasi HPV 90% • skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya pengobatan lesi pra kanker 90%.kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan jumlah kabupaten atau kota yang secara resmi telah mengadopsi dan mendeklarasikan pelaksanaan...kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)Terlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring melalui dashboard Kemkeskab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
06.01.0053
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan PAUD-HI (𝑎)Jumlah kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan program PAUD-HI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam RAN PAUD-HI.​kab/kotaKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
03.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah DomestikKabupaten/Kota yang besaran tarif/retribusi untuk jasa pelayanan air limbah domestik yang telah ditetapkan melalui peraturankab/kotaKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
07.05.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor airJumlah kabupaten atau kota yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air. IRLH sektor air menilai respons dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya...kab/kotaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.Lingkungan Hidup
07.05.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor lahan
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor lahanPemantauan hutan dan deforestasi dilakukan pada seluruh daratan Indonesia baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutankab/kotaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor udara
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor udaraJumlah kab/kota yang melaksanakan program pengendalian pencemaran udarakab/kotaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan Hidup
03.01.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan
Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunanPemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan bukti keandalan sebuah bangunan melalui penerbitan PBG dan SLF. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada...kab/kotaKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPekerjaan Umum
04.01.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase kabupaten/kota Pangan Aman
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuanKabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan dengan Kriteria sbb: 1. Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan 2. Melakukan...kab/kotaBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.051
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDRJumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu < 24 jam minimal 80%.kab/kotaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan
Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunanJumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembanguna adalah jumlah kab/kota yang telah melibatkan Forum Anak/Kelompok Anak untuk berperan sebagai Pelopor dan Pelapor...kab/kotaKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
07.05.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Jumlah Kadar Karbon dalam lapisan gambutJumlah karbon yang tersimpan dalam lapisan gambut, penting untuk penyerapan emisi gas rumah kacaton karbon per hektar (tc/ha)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI: NASIONALTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
01.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk
Jumlah Kader Bela Negara yang TerbentukJumlah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti program PKBN dan dinyatakan sebagai Kader Bela Negara. Reff:...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
06.01.0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif
Jumlah kader pengawas pemilu yang mengikuti pendidikan pemilu partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu RIJumlah individu yang mengikuti program SKPP yang diadakan oleh Bawaslu di tingkat nasional.​OrangBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-WilayahTAHUNANPendidikan
09.01.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif
Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatifKader pengawas pemilu yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/KotaOrangBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
03.03.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan
Jumlah Kapal yang Datang dan Pergi di PelabuhanTotal kapal yang dihitung dalam periode tertentu.UnitKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-Pelabuhan Laut; NasionalTAHUNANTransportasi
05.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Kapasitas Patroli Keamanan LautUnit/kapasitas patroli K/L untuk keamanan lautkegiatanBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
05.02.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Jumlah Kapasitas Pemantauan keamanan lautJumlah unit/kapsitas stasiun sistem pemantauanJumlah RadarBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
05.01.0212
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
Jumlah Kapasitas Penghuni (Tahanan dan Narapidana) di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah IndonesiaDaya tampung maksimum yang secara resmi ditetapkan bagi suatu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk menampung tahanan dan narapidana, berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana hunian,...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, BulananBULANANHukum
03.03.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel
Jumlah Kapasitas Penumpang per Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis RelJumlah maksimum penumpang yang dapat diangkut oleh satu unit sarana angkutan umum berbasis rel dalam satu perjalanan.​penumpang per sarana​KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
02.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut
Jumlah Kapasitas Potensial Produksi Produk Olahan Rumput LautJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan rumput laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Industri
03.01.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola
Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelolaDebit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air...meter kubik per detikKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000069 - Kapasitas Air BakuPekerjaan Umum
03.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun
Jumlah Kapasitas Produksi Instalasi Pengolahan Air Bersih BatamKapasitas sistem penyediaan air minum yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan serta bukan jaringan perpipaan di Batamliter per detikBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK-Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamBULANANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.Pekerjaan Umum
02.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut
Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Industri Pengolahan Hasil LautJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan hasil laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."Industri
02.01.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa
Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Kelapa dan TurunannyaJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan kelapa jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Rangkuman program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional.Industri
02.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar
Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Logam Dasar Besi dan BajaJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri logam dasar jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
05.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan
Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan PolwanTotal kapasitas yang dimiliki oleh pusat pendidikan khusus untuk Polisi Wanita (Polwan), yaitu jumlah maksimal peserta didik yang dapat ditampung dan dididik dalam satu periode pendidikan di Sekolah...OrangKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
08.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional
Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasionalBanyaknya karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional yang mempunyai reputasi baik. Rekognisi adalah meraih pengakuan resmi dari institusi ajang, dan tidak tertutup...karyaKEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; Bidang Seni Budaya MTNTAHUNANKebudayaan
02.09.0073
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Karyawan KoperasiJumlah Karyawan Koperasi adalah total karyawan pada koperasi berstatus aktif yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan telah...orangKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
04.01.0267
    • UU 17/2023
    • PP 66/2014
  1. -
Jumlah Kasus DiareJumlah kasus diarekasusKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : ProvinsiTAHUNANKesehatan
05.02.017
    • SDGs
  1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan
Jumlah Kasus Kejahatan PembunuhanKonsep:Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...kasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10810016TerbukaTingkat Organisasi KepolisianTAHUNANIndikator SIPD: 000298 - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhirKeamanan
04.01.0057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas
Jumlah Kasus Kusta Baru Tanpa Disabilitas (Disabilitas Tingkat 0)Jumlah individu yang didiagnosis kusta dalam periode tertentu dan tidak mengalami disabilitas akibat penyakit tersebut (disabilitas tingkat 0).OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.Kesehatan
05.02.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika
Jumlah Kasus Narkotika yang Diselesaikan:Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang telah mencapai penyelesaian, baik melalui proses peradilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.​jumlah kasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-DIREKTORAT & POLDA JAJARANTAHUNANKeamanan
05.01.0175
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Kasus Pelanggaran Kekayaan IntelektualJumlah laporan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan terkait pelanggaran kekayaan intelektual. KasusKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.04.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers
Jumlah Kasus Pelanggaran Kode Etik JurnalistikJumlah kasus yang ditangani Dewan Pers terkait dengan pemberitaan jurnalistik (Berita yang tidak berimbang, tidaak ada konfirmasi, beropini, menghakimi, dll),perilaku wartawan (indikasi adanya dugan...jumlah kasusKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.Komunikasi
07.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan
Jumlah Kasus Pengamanan Kawasan HutanJumlah insiden atau peristiwa yang terkait dengan ancaman atau gangguan terhadap kawasan hutan yang telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenangunit kasusKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
07.03.004
    • SDGs
  1. Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)
Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL)Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan / atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.Sengketa lingkungan hidup (LH) adalah perselisihan antara dua...kasusKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK31010044TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000293 - Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSLKehutanan
03.06.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan
Jumlah kasus pertanahan masuk dari tahun 2024 s.d. tahun berjalanTotal kasus pertanahan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN untuk ditangani dalam periode dari tahun 2024 hingga tahun berjalan.​kasusKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
Showing 651-700 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16274202.09.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi
Data Koperasi Merah Putih aktif di Indonesia menurut Kabupaten/KotaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOPERASIAsdep Pengelolaan DataJumlah Koperasi merah putih di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten KotaUnit-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasiTERSEDIA
16274302.09.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Koperasi TerdaftarPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOPERASIAsdep Pengelolaan DataKumpulan data yang mencakup informasi mengenai nama-nama koperasi yang telah terdaftar secara resmi, beserta alamat dan, jika tersedia, titik koordinat geografisnya.Unit-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasiTERSEDIA
16274404.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan GiziPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN GIZI NASIONALPusat Data dan Sisitem InformasiData spasial yang menunjukkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)Titik Lokasi Geografis (lintang, bujur)-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, KecamatanTAHUNANSosialTERSEDIA
16274503.07.0068
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data NIKPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SipilData nama lengkap dan NIK untuk identifikasi wartawan--Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16274609.02.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara
Data Nilai Realisasi Belanja dan Penerimaan PNBP BPKSPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)Biro Keuangan BPKSData Terkait Nilai Realisasi PNBP BPKSrupiah-Nilai Realisasi Penerimaan PNBPSEMESTERANKeuanganTERSEDIA
16274702.02.0097
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data pelaku usaha per provinsi dan per bidang usaha di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahData pelaku usaha per provinsi dan per bidang usaha di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.Pelaku Usaha-Provinsi; Kabupaten/Kota; Bidang UsahaTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
16274805.01.0178
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi oleh Kementerian HukumPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMBadan Pembinaan Hukum NasionalJumlah pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi oleh Kementerian Hukum Jumlah-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
16274903.02.0013
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Data penempatan transmigran di satuan permukiman transmigrasi perdasarkan tahun penempatanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDirektorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan TransmigrasiDaftar transmigran yang ditempatkan di satuan permukiman transmigrasi per tahun.KK-LokasiTAHUNANTransmigrasiTERSEDIA
16275010.03.0005
    • Permenko Ekon 3/2024
    • UU 4/2011
  1. -
Data Pengamatan Global Navigation Satellite System pada stasiun CORSPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN INFORMASI GEOSPASIALDirektorat Sistem Referensi GeospasialData pengamatan GNSS pada stasiun Continuously Operating Reference Stations (CORS) dalam format RINEX ASCII (.*YYo, .*YYn) dengan interval pengamatan 30 detik.interval 30 detik-titikHARIANKewilayahanTERSEDIA
16275110.03.0006
    • Permenko Ekon 3/2024
    • UU 4/2011
  1. -
Data Pengamatan Pasang SurutPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN INFORMASI GEOSPASIALDirektorat Sistem Referensi GeospasialData ketinggian muka laut hasil pengamatan pada stasiun pasang surut permanen yang sudah tervalidasi.60 menit-titikTAHUNANKewilayahanTERSEDIA
Showing 131-140 of 4,145 items.