(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 07.04.0007 |
|
| Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat dalam pengumpulan sampah | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya pengumpulan sampah di wilayah pesisir dan laut | kegiatan | Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara*, Papua*, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun. | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 602 | 09.07.004 |
|
| Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan, khususnya di wilayah yang rawan konflik atau... | Total | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 603 | 01.02.0007 |
|
| Jumlah kehadiran Bakamla RI dalam forum-forum internasional yang tercantum dalam Jaknas KKPH | STATISTIK | BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | Jumlah kehadiran Bakamla dalam forum internasional Jaknas KKPH | kegiatan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 604 | 04.01.052 |
|
| Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut te... | kejadian | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 605 | 05.01.0010 |
|
| Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) | STATISTIK | KEMENTERIAN HUKUM | Total hak kekayaan intelektual yang diperoleh, seperti paten, hak cipta, merek, desain industri, dan indikasi geografis, yang dihasilkan oleh periset (dosen, peneliti, dan perekayasa). | unit ki | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 606 | 06.03.007 |
|
| Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset; | STATISTIK | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | a. Kekayaan Intelektual (KI) adalah kreasi dan inovasi hasil olah pikir manusia (dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) yang memiliki nilai ekonomi dan dilin... | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 607 | 02.06.001 |
|
| Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah kelembagaan ekonomi yang terdiri dari kelompok atau organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Fasilitasi ini me... | lembaga | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 608 | 02.03.0010 |
|
| Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTANIAN | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan dari pemerintah atau instansi terkait. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang dibentuk... | lembaga | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 609 | 02.06.0001 |
|
| Jumlah Kelembagaan Nelayan Terfasilitasi | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah kelompok atau organisasi nelayan yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf? | lembaga | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 610 | 02.06.0002 |
|
| Jumlah Kelembagaan Pembudidaya Ikan Terfasilitasi | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah kelompok atau organisasi pembudidaya ikan yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf? | lembaga | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 611 | 07.04.0008 |
|
| Jumlah Kelembagaan Petambak Garam Terfasilitasi | STATISTIK | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah kelompok atau organisasi petambak garam yang menerima fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Reff: https://jdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_04012021191836.pdf? | lembaga | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 612 | 07.05.033 |
|
| Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati | STATISTIK | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari pemerintah atau instansi terkait dalam rangka konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Pembinaan ini mencakup peningka... | kelompok masyarakat | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 613 | 04.02.007 |
|
| Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Penerima bantuan sosial (PKH/Sembako/KIS/KIP) yang berhasil meningkat kesejahteraannya setelah menerima bantuan sosial. Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial da... | jiwa per tahun | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 614 | 03.07.0007 |
|
| Jumlah kematian anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah anak yang meninggal pada rentang usia 0 hingga 59 bulan dalam periode tertentu.? | Orang | Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian Balita | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 615 | 03.07.0008 |
|
| Jumlah kematian bayi usia | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun dalam periode waktu tertentu | Orang | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 616 | 04.01.0059 |
|
| Jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari (JK<28hr) | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama kehidupan pada periode tertentu. | Orang | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 617 | 04.03.0016 |
|
| Jumlah kematian ibu terkait kehamilan, persalinan, dan masa nifas | STATISTIK | BADAN PUSAT STATISTIK | Jumlah perempuan yang meninggal akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tidak termasuk kematian akibat kecelakaan atau insiden yang tidak te... | Orang | Indikator Utama Pembangunan - 2a.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Indikator SIPD: 000010 - Angka Kematian Ibu (AKI) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 618 | 04.02.0005 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Persentase Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis mengenai perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT | Instansi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 619 | 04.02.0006 |
|
| Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | STATISTIK | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Instansi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 620 | 09.06.0018 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Memiliki Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang Kompeten | STATISTIK | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang kompeten sesuai standar teknis pengadaan barang/jasa. | Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 621 | 09.06.0019 |
|
| Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3 | STATISTIK | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Banyaknya Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan tingkat kematangan (maturitas) minimal Level 3 (Proaktif). | Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 622 | 03.03.0013 |
|
| Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Uji Tipe | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Kendaraan Bermotor yang telah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), yaitu sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/ atau d... | Unit | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 623 | 03.03.052 |
|
| Jumlah Kendaraan yang Diangkut oleh Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Penyeberangan Komersial dan Lintas Penyeberangan Perintis | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Indikator yang menunjukkan jumlah kendaraan yang diangkut oleh angkutan penyeberangan pada lintas komersial dan nonkomersial tiap tahunnya. | juta kendaraan | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 624 | 04.03.0017 |
|
| Jumlah Kepala Desa Perempuan (JPDPerempuan) | STATISTIK | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Jumlah individu perempuan yang menjabat sebagai kepala desa dalam suatu wilayah dan periode tertentu. | Orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 625 | 06.02.007 |
|
| Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil | STATISTIK | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Jumlah Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil merupakan jumlah kerja sama yang dihasilkan setiap tahunnya yang terdiri dari Jumlah Kesepakatan Mutual Rec... | kesepakatan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 626 | 06.02.008 |
|
| Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Job | STATISTIK | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Pembentukan forum kemitraan dengan perusahaan/industri/institusi mendukung masifikasi pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan pemagangan dalam dan luar negeri, dan penempatan alumni pelatihan | Kerja Sama | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 627 | 02.01.004 |
|
| Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi dengan Industri | STATISTIK | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Kerjasama pemanfataan hasil riset dan inovasi adalah kegiatan kerjasama teknis antara satuan Kerja BRIN (Organisasi Riset/Pusat Riset/Deputi/Direktorat) dengan Mitra Industri/Badan Usaha pada bidang -... | Kerja Sama | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 628 | 05.01.0011 |
|
| Jumlah keseluruhan koperasi yang didirikan di AHU dan migrasi Kemenkop | STATISTIK | KEMENTERIAN HUKUM | Banyaknya total keseluruhan koperasi yang telah terdaftar dan tercatat secara resmi pada Sistem AHU Online | Permohonan/Dokumen | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 629 | 06.02.0011 |
|
| Jumlah Kesepakatan dan Diplomasi Ketenagakerjaan Lainnya | STATISTIK | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Perjanjian dan Upaya Diplomatik Lainnya yang Berkaitan dengan Ketenagakerjaan, termasuk Pelatihan Bersama, Pertukaran Tenaga Kerja, dan Program Peningkatan Kompetensi | Kerja Sama | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 630 | 03.03.025 |
|
| Jumlah Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Indikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dalam satuan juta penumpang per hari di Wilayah Metropolitan (selain Jakarta, Semarang, Manado) | juta orang per hari | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 631 | 01.01.0009 |
|
| Jumlah Komponen Alpalhankam Dalam Negeri Terpilih | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Total jumlah komponen Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Reff: https://ppid.kemh... | Unit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 632 | 01.01.0010 |
|
| Jumlah Komponen Pendukung yang Ditargetkan | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Total komponen pendukung yang direncanakan untuk ditata dan dibina dalam periode tertentu sesuai dengan perencanaan strategis. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/12/Kompone... | Unit | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 633 | 01.01.0011 |
|
| Jumlah Komponen Pendukung yang Telah Ditata dan Dibina | STATISTIK | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Total komponen pendukung, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya alam dan buatan, yang telah menjalani proses penataan dan pembinaan sesuai standar atau kebijakan yang be... | Unit | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | |
| 634 | 04.01.0060 |
|
| Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkan | STATISTIK | KEMENTERIAN KESEHATAN | Jumlah individu yang tinggal serumah dengan penderita TBC yang telah menerima dan dilaporkan mendapatkan TPT dalam periode tertentu | Orang | "Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas." | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 635 | 09.04.0004 |
|
| Jumlah konten komunikasi publik yang berisi atau memiliki nilai-nilai Pancasila dalam 1 tahun | STATISTIK | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Jumlah konten komunikasi publik yang berisi atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan memperkuat kohesivitas sosial. | konten | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 636 | 09.03.0020 |
|
| Jumlah koperasi berdasarkan Jenis Koperasi/sektor usaha | STATISTIK | KEMENTERIAN KOPERASI | Total unit koperasi yang terdaftar di Indonesia, dikelompokkan menurut jenis koperasi, seperti Simpan‑Pinjam, Komsumen, Produsen, Jasa dan Pemasaran. Sektor usaha: pertanian, perikanan, atau perdagan... | Unit | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 637 | 03.03.0014 |
|
| Jumlah korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (selamat, meninggal dunia, hilang) | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal (selamat, meninggal dunia, hilang) Note: data ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan IKLN (dimensi Jumlah P... | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 638 | 03.07.0009 |
|
| Jumlah Korban Hilang | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana. | Orang | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 639 | 03.07.0010 |
|
| Jumlah Korban Hilang akibat Bencana Hidrometeorologi | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang hilang dan tidak ditemukan setelah terjadi bencana hidrometeorologi. | Orang | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 640 | 03.03.0015 |
|
| Jumlah Korban Keseluruhan | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (selamat, meninggal dunia, hilang) | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 641 | 03.07.0011 |
|
| Jumlah Korban Mengungsi | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana. | Orang | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 642 | 03.07.0012 |
|
| Jumlah Korban Mengungsi akibat Bencana Hidrometeorologi | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari tempat yang lebih aman akibat bencana hidrometeorologi. | Orang | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 643 | 03.07.0013 |
|
| Jumlah Korban Meninggal | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana.. | Orang | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 644 | 03.07.0014 |
|
| Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor. | Orang | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 645 | 05.02.0010 |
|
| Jumlah korban meninggal akibat konflik dalam satu tahun tertentu | STATISTIK | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Jumlah individu yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik dalam periode tertentu. | Orang | Indikator SIPD: 000299 - Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 646 | 04.03.0018 |
|
| Jumlah Korban Perdagangan Orang (JKPM) | STATISTIK | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Jumlah korban TPPO dalam 12 bulan terakhir, yang melaporkan ke Simfoni PPA | Orang | Indikator SIPD: 000302 - Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 647 | 03.07.0015 |
|
| Jumlah Korban Terluka | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana. | Orang | Indikator SIPD: 000081 - Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 648 | 03.07.0016 |
|
| Jumlah Korban Terluka akibat Bencana Hidrometeorologi | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Jumlah individu yang mengalami luka-luka akibat bencana hidrometeorologi. | Orang | Indikator SIPD: 000267 - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| 649 | 03.03.0016 |
|
| Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan atau Dievakuasi | STATISTIK | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Total korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang berhasil dievakuasi (selamat, meninggal dunia) | Orang | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| 650 | 03.01.019 |
|
| Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola | STATISTIK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Kumulasi dari tampungan air alami seperti danau dan tampungan air buatan lainnya seperti danau, situ, dan embung | meter kubik (m³) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Showing 601-650 of 2,951 items.
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02,01,003 |
|
| Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya | Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri mikro, kecil, dan menengah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya... | industri | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07,05,024 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara | Mengukur jumlah industri yang emisi udaranya memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu emisi adalah batas maksimum zat pencemar udara yang diperbolehkan dilepaskan dari... | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07,05,025 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut | Jumlah industri yang memenuhi kreiteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. | Lingkungan Hidup | |
| 07,05,026 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH) | Mengukur jumlah industri, khususnya di sektor pertambangan, yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan akibat kegiatan... | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07,05,027 |
|
| Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu | Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan... | industri | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas. | Lingkungan Hidup | |
| 04,01,027 |
|
| Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi | Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat... | kasus perseratus ribu penduduk | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000106 - Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi. | Kesehatan | |
| 06,02,0010 |
|
| Jumlah informasi jabatan hijau yang disusun | Informasi jabatan adalah catatan atas sekumpulan fakta atau deskripsi (data jabatan hijau) berupa tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan kondisi atau... | Dokumen | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06,03,005 |
|
| Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun | a. Infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibangun mengacu pada jumlah fasilitas fisik yang secara strategis dibangun dan dikembangkan (termasuk infrastruktur dan fasilitas yang... | infrastruktur | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 03,03,0009 |
|
| Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan sesuai Standar Minimum Kebutuhan | Total infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) sesuai standar minimum... | Unit | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Satuan Kerja | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03,03,0010 |
|
| Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan yang Dimiliki | Total infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) yang dimiliki | Unit | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Satuan Kerja | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03,01,010 |
|
| Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola | Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola merupakan jumlah fasilitas atau bangunan yang dirancang untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat daya... | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 09,03,0016 |
|
| Jumlah Inovasi dan Paten berdasarkan Disiplin Ilmu (Kelompok Riset) | Banyaknya hasil karya inovatif dan/atau hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan atau disahkan sebagai paten, yang dikelompokkan menurut bidang atau disiplin ilmu tempat riset dilakukan,... | Inovasi | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 06,03,006 |
|
| Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati | a. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.... | Inovasi | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 09,01,0040 |
|
| Jumlah Inovasi Tematik Asta Cita | Jumlah inovasi yang termasuk dalam delapan tema Asta Cita berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID). | Inovasi | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 07,02,0091 |
|
| Jumlah Input Kilang Minyak | Banyaknya Minyak Mentah yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi di fasilitas pengolahan badan usaha pemegang izin usaha pengolahan Minyak dan Gas Bumi | Ribu Barel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 09,06,0015 |
|
| Jumlah Instansi dengan Nilai IKK Kategori Baik | Jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dalam kategori "Baik" berdasarkan hasil pengukuran kualitas kebijakan. | Instansi | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Jenis Instansi (Instansi Pusat dan Instansi Daerah) | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 09,02,0005 |
|
| Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP (JIPWTP | Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan... | Unit | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Lainnya | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000313 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Keuangan | |
| 09,06,0016 |
|
| Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks RB ≥ B (JIPRB): | Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi Indeks... | Instansi | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000315 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? B | Aparatur Negara | |
| 09,06,0017 |
|
| Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor SAKIP ≥ B (JIPS): | Jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai... | Instansi | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | Aparatur Negara | |
| 05,02,0004 |
|
| Jumlah Instansi yang Berpartisipasi | Jumlah kementerian/lembaga yang secara aktif terlibat dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, seperti melalui pelaksanaan program deradikalisasi, kontra-radikalisasi, atau pemenuhan... | nilai | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 05,02,0060 |
|
| Jumlah instansi yang berpartisipasi aktif dalam sinergisitas penanggulangan terorisme | Indikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan... | persen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 09,03,0017 |
|
| Jumlah Instansi yang Terhubung dengan JIP | Jumlah instansi pemerintah daerah yang telah terhubung ke JIPD, baik melalui jaringan yang dibangun sendiri maupun melalui penyedia jasa layanan jaringan | unit (jumlah instansi) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah K/L/D | TAHUNAN | Informasi | ||
| 07,05,0021 |
|
| Jumlah Instrumen Lingkungan Hidup Terintegrasi | Jumlah instrumen lingkungan hidup lainnya (seperti Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan) yang telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, atau program | layanan | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 02,08,001 |
|
| Jumlah Investasi Strategis Negara Sektor Prioritas yang Mencapai Financial Close | Jumlah Proyek Strategis Negara yang sudah berbadan hukum dan sudah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kategori: a. Nilai Investasi diatas Rp 50 miliar b. Kategori Proyek dengan Risiko Tinggi... | proyek | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Investasi | ||
| 09,02,0006 |
|
| Jumlah iuran dana pensiun setahun | Total iuran yang dikumpulkan oleh program dana pensiun dari pekerja dan/atau pemberi kerja selama satu tahun | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 07,03,0022 |
|
| Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) skala 1:250.000 | - Merupakan layer yang menyajikan wilayah kelola KPHK.- KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi. | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:250.000 | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kehutanan | |||
| 07,03,0023 |
|
| Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL dan KPHP) | KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan ProduksiKPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya... | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Kehutanan | ||||
| 07,05,0096 |
|
| Peta Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (Klasifikasi DAS) skala 1:50.000 | Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. Atribut dari... | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Lingkungan Hidup | |||
| 02,03,0008 |
|
| Jumlah Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri (PD) | Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT-PD dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Provinsi. | Sertifikat | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Pertanian | |
| 02,03,0009 |
|
| Jumlah Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Luar Negeri (PL) | Banyaknya produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar (PSAT-PL) yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT PL dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat | Sertifikat | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Pertanian | |
| 07,05,0022 |
|
| Jumlah Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir | Jumlah Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang diterbitkan oleh BAPETEN | izin | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | Prioritas | STATISTIK | - | Per Propinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04,01,0047 |
|
| Jumlah jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) sesuai kebutuhan yang ditargetkan | Jumlah kategori atau jenis obat, termasuk produk biologi dan vaksin, yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintah | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 02,02,0007 |
|
| Jumlah Jenis Produk Ber-SNI yang Diekspor | Jumlah jenis produk yang telah memperoleh sertifikasi SNI secara sukarela dan diekspor ke luar negeri. | unit produk | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Produk | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 04,02,0004 |
|
| Jumlah K/L yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Jumlah K/L yang secara aktif menggunakan Data Regsosek melalui platform SEPAKAT untuk perencanaan atau pelaksanaan program/kebijakan | Unit | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Sosial | ||
| 09,06,014 |
|
| Jumlah K/L yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan | Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan adalah seberapa banyak K/L yang mengadopsi... | kementerian/ lembaga | KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 04,03,006 |
|
| Jumlah K/L/D yang memperoleh Penghargaan Parahita Ekapraya | Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah... | lembaga | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 10,04,0004 |
|
| Jumlah K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi | Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan... | Instansi Pemerintah | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Klasifikasi Instansi Pemerintah | TAHUNAN | Dukung Lainnya | ||
| 05,03,0001 |
|
| Jumlah K/L/D yang Mendapatkan Penguatan HAM (KLDP) | Jumlah Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah menerima program penguatan HAM melalui diklat, penyusunan kurikulum berbasis HAM, atau pelatihan instruktur HAM. | Instansi | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, provinsi, kab/kota | TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | ||
| 09,04,0002 |
|
| Jumlah K/L/D yang Mengimplementasikan SPLP | Jumlah instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengadopsi dan menerapkan SPLP untuk integrasi layanan digital | jumlah instansi | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Komunikasi | ||
| 04,01,0048 |
|
| Jumlah Kab/Kota yang memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki setidaknya 75% unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang memenuhi standar sarana prasarana, SDM, dan pelaksanaan fungsi pada periode 2025-2028 yang telah... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000822 - Persentase kab/kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar | Kesehatan | |
| 09,04,0031 |
|
| Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city | jumlah kab/kota | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Komunikasi | ||
| 03,05,0008 |
|
| Jumlah kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi berkembang dan/atau maju | Jumlah kabupaten yang sebelumnya dikategorikan sebagai tertinggal atau sangat tertinggal dan telah mengalami peningkatan status menjadi berkembang atau maju berdasarkan kriteria tertentu | jumlah kab/kota | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 04,01,028 |
|
| Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas | Jumlah Kab/Kota (populasi 291 Kab/Kota berdasarkan Kemenkes) yang memiliki wilayah dengan tingkat akses menuju fasyankes yang sulit tergolong sulit akses yaitu daerah perbatasan, kepulauan, terpencil... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk. | Kesehatan | |
| 04,01,0049 |
|
| Jumlah kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi HPV 90% | Jumlah kab/kota dengan persentase anak perempuan usia 11-12 tahun yang menerima vaksinasi HPV lengkap di wilayah tersebut. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04,01,0050 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada cakupan >80% target | Jumlah kabupaten atau kota yang berhasil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada lebih dari 80% populasi target di wilayahnya. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.04-Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi, dengan penekanan pada: Provinsi Jawa Tengah; Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan); Kalimantan Timur; Sulawesi Selatan; Jawa Timur; Kalimantan Barat; Sumatera Utara; dan Bali. Deskripsi: Program berfokus pada pemeriksaan kesehatan gratis berbasis siklus hidup bagi bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia untuk memperluas deteksi dini serta pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, dan mengurangi beban anggaran akibat penyakit. Pendekatan ini memperluas akses layanan, memperkuat upaya promotif–preventif, dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menekan biaya kesehatan jangka panjang. | Kesehatan | |
| 07,05,0098 |
|
| Peta Konflik Satwa dan Manusia skala 1:50.000 | Peta Konflik Satwa dan Manusia merupakan informasi yang menampilkan lokasi konflik antara satwa liar dengan manusia | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | GEOSPASIAL | - | 1:50.000 | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | |||
| 09,06,015 |
|
| Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Setidaknya berkategori Tuntas Madya | Pemenuhan Indikator Daerah dengan Mutu Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah berkategori Tuntas Madya, dipenuhi melalui: 1. sudah melakukan pengisian form 4 tahapan penerapan SPM sesuai... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 04,01,029 |
|
| Jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada Rumah Sakit sesuai standar | Total kabupaten/kota dengan seluruh RS milik Pemerintah pada wilayah tersebut memenuhi jenis dokter spesialis sesuai standar berdasarkan kategori pelayanan (non lokus, dan lokus pelayanan unggulan... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Kesehatan | |
| 07,05,028 |
|
| Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM) | STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hidup sehat di masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. STBM... | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan. | Lingkungan Hidup | |
| 04,01,0051 |
|
| Jumlah Kabupaten/Kota dengan ketersediaan 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL sesuai standar yang ditetapkan. | kab/kota | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan |
Showing 601-650 of 3,330 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197274 | 09,06,0116 |
|
| Data jumlah JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan setiap daerah/instansi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN | Jumlah JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang ada di setiap daerah | Jumlah | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 197275 |
|
| Data Jumlah Kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Peraturan Daerah atau Kebijakan lainnya terkait Pemenuhan Hak Anak | Dokumen | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 197276 |
|
| Data Jumlah Perda KLA yang Telah Disusun di Daerah | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Peraturan daerah terkait mekanisme penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kebijakan Pemerintah | TERSEDIA | ||
| 197277 | 04,01,0003 |
|
| Data Kab/Kota yang tidak memiliki Fasilitas Kesehatan sesuai standar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Pusat Data dan Teknologi Informasi | data yang mencatat wilayah administratif tingkat provinsi, kabupaten, atau kota yang belum memiliki minimal satu rumah sakit tipe C dan/atau Puskesmas primer lengkap sesuai standar Kemenkes, seperti... | Jumlah | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 197278 | 04,03,0061 |
|
| Data Kasus Kekerasan atau Kejahatan Siber terhadap Anak | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | DITTIPIDSIBER BARESKRIM / PUSIKNAS BARESKRIM | Data Kasus Kekerasan atau Kejahatan Siber terhadap Anak adalah kumpulan informasi yang mencerminkan bentuk, karakteristik, dan rincian kasus kekerasan atau tindak pidana yang dialami anak di... | Orang | - | JUMLAH UNGKAP KASUS PERPOLDA, JUMLAH TSK, JUMUR TSK, JENIS KELAMIN,UMUR GOL 13-30 THN, UMUR GOL 31-60 THN DAN JENIS KELAMIN | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |
| 197279 | 05,01,0217 |
|
| Data Kasus Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLU, BLUD, BUMN, BUMD, BHP | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | Informasi sebaran data kasus korupsi yang terjadi khususnya pengadaan barang/jasa di Desa, BLU, BLUD, BUMN, BUMD, BHP yang dilihat dari jumlah kasus, jumlah tersangka, kerugian, modus pelanggaran | kasus | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | |||
| 197280 | 03,07,0003 |
|
| Data Kepadatan Penduduk Tingkat Kota/Kab, Kecamatan per Tahun | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN | Banyaknya penduduk per satuan luas wilayah tertentu | jiwa/kilometer persegi | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 197281 |
|
| Data Kepuasan Pegawai terhadap Kinerja Biro Kepegawaian | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi | Data Kepuasan Pegawai bisa diukur atau dilihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024. Survei ini mencakup lima jenis layanan utama: 1. Layanan kenaikan... | Nilai | - | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||||
| 197282 | 02,09,0001 |
|
| Data Koperasi aktif di Indonesia menurut Kabupaten /Kota | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOPERASI | Asdep Pengelolaan Data | Jumlah Koperasi aktif di Indonesia yang telah berbadan hukum berdasarkan tingkat Kabupaten Kota | Unit | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | TERSEDIA | ||
| 197283 | 02,09,0002 |
|
| Data Koperasi Merah Putih | Prioritas | GEOSPASIAL | Variabel | KEMENTERIAN KOPERASI | Asdep Pengelolaan Data | Data lokasi koperasi yang tergabung dalam "Koperasi Merah Putih", termasuk titik koordinat geografis tempat koperasi beroperasi | Unit | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | TERSEDIA |
Showing 121-130 of 4,134 items.