Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
55104.01.048
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim;
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahimSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANKab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim: • cakupan imunisasi HPV 90% • skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya pengobatan lesi pra kanker 90%.kab/kotaYaYaYaYaYa
55204.01.049
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan jumlah kabupaten atau kota yang secara resmi telah mengadopsi dan mendeklarasikan pelaksanaan lim...kab/kotaYaYaYaYaYa
55304.01.050
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANTerlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring melalui dashboard Kemkeskab/kotaYaYaYaYaYa
55406.01.0053
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan PAUD-HI;
Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan PAUD-HI (𝑎)STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan program PAUD-HI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam RAN PAUD-HI.​kab/kotaYaYaYaYaYa
55503.01.015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik;
Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah DomestikSTATISTIKKEMENTERIAN DALAM NEGERIKabupaten/Kota yang besaran tarif/retribusi untuk jasa pelayanan air limbah domestik yang telah ditetapkan melalui peraturankab/kotaYaYaYaYaYa
55607.05.029
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air;
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor airSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah kabupaten atau kota yang menunjukkan peningkatan skor pada Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air. IRLH sektor air menilai respons dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengendali...kab/kotaProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.YaYaYaYaYa
55707.05.030
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor lahan;
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor lahanSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPemantauan hutan dan deforestasi dilakukan pada seluruh daratan Indonesia baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutankab/kotaYaYaYaYaYa
55807.05.031
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor udara;
Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor udaraSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah kab/kota yang melaksanakan program pengendalian pencemaran udarakab/kotaYaYaYaYaYa
55903.01.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan;
Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunanSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan bukti keandalan sebuah bangunan melalui penerbitan PBG dan SLF. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada p...kab/kotaYaYaYaYaYa
56004.01.0056
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase kabupaten/kota Pangan Aman;
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuanSTATISTIKBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANKabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan dengan Kriteria sbb: 1. Melaksanakan pengawasan pre dan post market pangan 2. Melakukan pemberd...kab/kotaYaYaYaYaYa
56104.01.051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%;
Jumlah kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu < 24 jam minimal 80%.kab/kotaYaYaYaYaYa
56204.03.008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan;
Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunanSTATISTIKKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembanguna adalah jumlah kab/kota yang telah melibatkan Forum Anak/Kelompok Anak untuk berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2...kab/kotaYaYaYaYaYa
56307.05.0024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut;
Jumlah Kadar Karbon dalam lapisan gambutSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah karbon yang tersimpan dalam lapisan gambut, penting untuk penyerapan emisi gas rumah kacaton karbon per hektar (tc/ha)Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.YaYaYaYaYa
56401.01.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Kader Bela Negara yang Telah Terbentuk;
Jumlah Kader Bela Negara yang TerbentukSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANJumlah Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti program PKBN dan dinyatakan sebagai Kader Bela Negara. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/07/25/pembentukan-kader-bela-negara-bagi-suku-bang...OrangYaYaYaYaYa
56506.01.0054
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;
Jumlah kader pengawas pemilu yang mengikuti pendidikan pemilu partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu RISTATISTIKBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMJumlah individu yang mengikuti program SKPP yang diadakan oleh Bawaslu di tingkat nasional.​OrangYaYaYaYaYa
56609.01.011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif;
Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatifSTATISTIKBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKader pengawas pemilu yang mengikuti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Prov, dan Bawaslu Kab/KotaOrangYaYaYaYaYa
56703.03.0011
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan;
Jumlah Kapal yang Datang dan Pergi di PelabuhanSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANTotal kapal yang dihitung dalam periode tertentu.UnitTidakYaYaYaYa
56805.02.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah Kapasitas Patroli Keamanan LautSTATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAUnit/kapasitas patroli K/L untuk keamanan lautkegiatanYaYaYaYaYa
56905.02.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN);
Jumlah Kapasitas Pemantauan keamanan lautSTATISTIKBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAJumlah unit/kapsitas stasiun sistem pemantauanJumlah RadarYaYaYaYaYa
57003.03.0012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel;
Jumlah Kapasitas Penumpang per Sarana Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis RelSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah maksimum penumpang yang dapat diangkut oleh satu unit sarana angkutan umum berbasis rel dalam satu perjalanan.​penumpang per sarana​TidakYaYaYaYa
57102.01.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut;
Jumlah Kapasitas Potensial Produksi Produk Olahan Rumput LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan rumput laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.YaYaYaYaYa
57203.01.017
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola;
Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelolaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDebit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainny...meter kubik per detikIndikator SIPD: 000069 - Kapasitas Air BakuYaYaYaYaYa
57303.01.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun;
Jumlah Kapasitas Produksi Instalasi Pengolahan Air BersihSTATISTIKBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)Kapasitas sistem penyediaan air minum yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan serta bukan jaringan perpipaan di Batamliter per detikProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan.YaYaYaYaYa
57402.01.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut;
Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Industri Pengolahan Hasil LautSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan hasil laut jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.ton"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."YaYaYaYaYa
57502.01.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa;
Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Kelapa dan TurunannyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri pengolahan kelapa jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Rangkuman program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional.YaYaYaYaYa
57602.01.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Utilisasi Industri Logam Dasar;
Jumlah Kapasitas Produksi Potensial Logam Dasar Besi dan BajaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANJumlah maksimum produksi yang dapat dicapai oleh industri logam dasar jika beroperasi pada kapasitas penuh dalam kondisi normal.tonYaYaYaYaYa
57705.02.016
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan Polwan;
Jumlah Kapasitas Pusat Pendidikan PolwanSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATotal kapasitas yang dimiliki oleh pusat pendidikan khusus untuk Polisi Wanita (Polwan), yaitu jumlah maksimal peserta didik yang dapat ditampung dan dididik dalam satu periode pendidikan di Sekolah P...OrangYaYaYaYaYa
57805.02.017
    • SDGs;
  1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan;
Jumlah Kasus Kejahatan PembunuhanSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAKonsep:Kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH...kasusIndikator SIPD: 000298 - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhirYaYaYaYaYa
57904.01.0057
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas;
Jumlah Kasus Kusta Baru Tanpa Disabilitas (Disabilitas Tingkat 0)STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah individu yang didiagnosis kusta dalam periode tertentu dan tidak mengalami disabilitas akibat penyakit tersebut (disabilitas tingkat 0).OrangProgram: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.YaYaYaYaYa
58005.02.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika;
Jumlah Kasus Narkotika yang Diselesaikan:STATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAJumlah kasus tindak pidana narkotika yang telah mencapai penyelesaian, baik melalui proses peradilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.​jumlah kasusYaYaYaYaYa
58109.04.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Etika Pers;
Jumlah Kasus Pelanggaran Kode Etik JurnalistikSTATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah kasus yang ditangani Dewan Pers terkait dengan pemberitaan jurnalistik (Berita yang tidak berimbang, tidaak ada konfirmasi, beropini, menghakimi, dll),perilaku wartawan (indikasi adanya dugan p...jumlah kasusProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.YaYaYaYaYa
58207.03.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan;
Jumlah Kasus Pengamanan Kawasan HutanSTATISTIKKEMENTERIAN KEHUTANANJumlah insiden atau peristiwa yang terkait dengan ancaman atau gangguan terhadap kawasan hutan yang telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenangunit kasusYaYaYaYaYa
58303.06.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan;
Jumlah kasus pertanahan masuk dari tahun 2024 s.d. tahun berjalanSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALTotal kasus pertanahan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN untuk ditangani dalam periode dari tahun 2024 hingga tahun berjalan.​kasusYaYaYaYaYa
58403.06.0004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan;
Jumlah kasus pertanahan selesai dari tahun 2024 s.d. tahun berjalanSTATISTIKKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALTotal kasus pertanahan yang telah diselesaikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, yaitu:​ - Kriteria Satu (K1): Penyelesaian bersifat final, beru...kasusYaYaYaYaYa
58504.01.0058
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC);
Jumlah Kasus TBC yang Ditemukan dan DilaporkanSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan diantara Perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) di wilayah tertentuOrang"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."YaYaYaYaYa
58605.02.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Clearance Rate Tindak Pidana;
Jumlah Kasus Tindak Pidana yang DiselesaikanSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAKasus yang telah mencapai putusan akhir atau penyelesaian, baik melalui proses peradilan atau alternatif penyelesaian lainnya.kasusYaYaYaYaYa
58705.02.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Clearance Rate Tindak Pidana;
Jumlah Kasus Tindak Pidana yang MasukSTATISTIKKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATotal kasus tindak pidana yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentukasusYaYaYaYaYa
58803.05.012
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing;
Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya SaingSTATISTIKKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALKawasan Perdesaan Prioritas (KPP) adalah kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai prioritas untuk dikembangkan dalam RPJMN 2025 - 2029 sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru dan mengura...kawasanTidakYaYaYaYa
58901.02.014
    • SDGs;
  1. Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Forum dan Organisasi Internasional;
Jumlah Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi InternasionalSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah keanggotaan dalam organisasi internasional Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional bertujuan untuk meningkatkan: a) peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubunga...Organisasi InternasionalIndikator SIPD: 000233 - Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasionalYaYaYaYaYa
59010.01.001
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan;
Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIJumlah kebijakan, regulasi atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah terkait dengan pemerintah digital, yang mencakup tata kelola, arsitektur, dan evaluasi pemerintah digital.kebijakanTidakYaYaYaYa
59107.05.032
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi Karbon;
Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung Nilai Ekonomi KarbonSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah Kebijakan yang Dikeluarkan untuk Mendukung Nilai Ekonomi Karbon (NEK)" berfungsi untuk mengukur komitmen suatu negara atau daerah dalam mengimplementasikan ekonomi karbon melalui instrumen kebi...kebijakanYaYaYaYaYa
59210.01.002
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif;
Jumlah Kebijakan yang DiskriminatifSTATISTIKKOMNAS PEREMPUANMenurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusi...kebijakanIndikator SIPD: 000230 - Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM InternasionalYaYaYaYaYa
59309.04.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN);
Jumlah Kebijakan yang Mendukung Implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPengukuran ini dimaksudkan untuk melihat dukungan dari kebijakan/regulasi yang ditetapkan dalam rangka implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)DokumenTidakTidakYaYaYa
59407.05.0025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
Jumlah Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPKeberadaan dan implementasi kebijakan atau peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sampah, seperti rencana strategis daerah (Jakstrada) dan kebijakan pengurangan sampah plastikskor penilaian kualitatif berdasarkan keberadaan dan efektivitas kebijakanIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahYaYaYaYaYa
59506.02.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs;
Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green JobsSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANKebijakan yang mendukung pekerjaan hijau adalah rangkaian konsep/naskah/pedoman/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau institusi terkait yang berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan...DokumenTidakYaYaYaYa
59609.03.0018
    • SDGs;
  1. Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik;
Jumlah Kecamatan yang Tersambung Optical Distribution Point (ODP) (JKT)STATISTIKKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALJumlah kecamatan yang memiliki akses ke jaringan serat optik melalui keberadaan ODP, yang memungkinkan distribusi layanan serat optik ke pelanggan di wilayah tersebut.kecamatanIndikator SIPD: 000335 - Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).YaYaYaYaYa
59709.03.0019
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah kecelakaan kerjaSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANBanyaknya kasus kecelakaan yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan, yang dihitung berdasarkan klaim yang diterima dan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.kasusJika ada kecelakaan kerja yang dilaporkan ke dinas provinsi dan korbannya bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan.YaYaYaYaYa
59801.01.0007
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista;
Jumlah Kegiatan Harwat Alutsista yang DirencanakanSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANJumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Reff: https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/266kegiatanYaYaYaYaYa
59901.01.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista;
Jumlah Kegiatan Harwat Alutsista yang TerlaksanaSTATISTIKKEMENTERIAN PERTAHANANJumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan alutsista yang telah berhasil dilaksanakan dalam periode tertentu. Reff: https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/266kegiatanYaYaYaYaYa
60003.02.0003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi;
Jumlah kegiatan kolaboratif lintas sektor dan lintas pelaku yang terlaksana di 45 kawasan transmigrasiSTATISTIKKEMENTERIAN TRANSMIGRASIJumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan di kawasan transmigrasi melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha).kegiatanRealisasi Kegiatan di Kawasan TransmigrasiYaYaYaYaYa
Showing 551-600 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
01.02.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral
Jumlah gagasan, prakarsa, dan rekomendasi yang disampaikanJumlah keseluruhan gagasan, prakarsa, atau rekomendasi yang diajukan oleh Indonesia dalam kerja sama ASEAN dan multilateral dalam periode tertentu.rekomendasiKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-InternasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral
Jumlah gagasan, prakarsa, dan rekomendasi yang diterimaJumlah gagasan, prakarsa, atau rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia dan berhasil dicatat, dicantumkan, atau disepakati dalam dokumen resmi pertemuan forum ASEAN dan multilateralrekomendasiKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-InternasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
02.11.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark
Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global GeoparkJumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark digunakan untuk mengukur jumlah taman bumi (geopark) di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi atau...unitKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPariwisata
06.01.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan
Jumlah GTK Profesional (ΣGTKProfesional)Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV serta memiliki sertifikat pendidik.individu (guru dan tenaga kependidikan)KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidikJumlah guru agama yang telah memperoleh sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undanganOrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah guru dan tenaga kependidikanTotal guru dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan formal dan nonformal.​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310060TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidikDefinisi: Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik.​OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310060TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikan
06.01.0046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan
Jumlah Guru Pendidikan Agama yang DibutuhkanJumlah ideal guru pendidikan agama yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan, yang mempertimbangkan jumlah siswa, jumlah kelas/rombongan belajar, dan alokasi jam pelajaran agama per minggu.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan
Jumlah Guru Pendidikan Agama yang TersediaJumlah guru pendidikan agama yang saat ini ada dan aktif mengajar di satuan pendidikan tersebut.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
06.01.0048
    • SDGs
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional
Jumlah guru per jenjang pendidikanJumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLBOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310060TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.Pendidikan
06.01.0049
    • SDGs
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional
Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310060TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.Pendidikan
06.01.0050
    • SDGs
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional
Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki sertifikat pendidikPersentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan...OrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.Pendidikan
06.01.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis
Jumlah hari kehadiran siswa/santri dalam pemberian makanan bergiziJumlah total hari kehadiran semua siswa dan santri selama program makan bergizi gratis berlangsung.hariBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANPendidikan
06.01.0052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis
Jumlah hari pemberian makanan bergizi yang dijadwalkan untuk seluruh siswa/santriJumlah total hari yang dijadwalkan untuk pemberian makanan bergizi gratis kepada seluruh siswa dan santri.hariBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANPendidikan
02.10.0121
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) UMKMPertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Mikro mencakup Modal Usaha paling banyak...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0120
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) Usaha KecilPertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Kecil mencakup Modal Usaha Rp 1-5 Miliar...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0119
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) Usaha MenengahPertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Menengah mencakup modal usaha Rp 5-10...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0118
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah hasil penjualan tahunan (omzet) Usaha MikroPertumbuhan ini melihat tingkat perkembangan hasil penjualan tahunan Omzet Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 35 yaitu Usaha Mikro mencakup Modal Usaha paling banyak...RupiahKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
10.04.0003
    • Persesjen 15/2023
    • Persesjen 28/2022
  1. -
Jumlah Himpunan Keputusan DPD RIBanyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi,...DokumenDEWAN PERWAKILAN DAERAHPrioritasSTATISTIK10810014Terbuka[10820004] Jenis Dokumen Hukum;TAHUNANDukung Lainnya
06.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk
Jumlah Hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentukJumlah hub iptek dan inovasi (Iptekin) di kementerian/lembaga (K/L) yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk adalah jumlah pusat atau platform kolaboratif yang didirikan dalam kementerian/lembaga...lembagaBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN
Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRINHub tematik adalah suatu platform atau pusat kolaborasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan di sekitar tema tertentu yang memiliki fokus...lembagaBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
04.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Jumlah ibu hamil dengan IMT pra-hamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m²Indeks Massa Tubuh (IMT)individuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Jumlah ibu hamil dengan LILA kurang dari 23,5 cmlingkar lengan atas (LILA)individuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0269
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Jumlah ibu hamil diukur IMT/LILAJumlah ibu hamil diukur IMT/LILAOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, & Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0268
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Jumlah ibu hamil teridentifikasi KEKJumlah ibu hamil teridentifikasi KEKOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, & Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar dalam satu tahunJumlah ibu hamil yang telah melakukan kunjungan antenatal minimal enam kali dengan distribusi kunjungan sesuai standar selama periode satu tahun.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.01.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarJumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar adalah jumlah ibu hamil yang menerima bantuan pangan bergizi dari pemerintah yang disalurkan melalui program seperti...hariBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standarIbu hamil yang menerima semua 12 tindakan standar selama masa kehamilanpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"Kesehatan
04.01.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi
Jumlah Ibu Menyusui yang Mendapatkan Bantuan Makanan BergiziJumlah ibu menyusui yang menerima bantuan makanan bergizi dari program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)individuBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) Kesehatan
04.01.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar
Jumlah Ibu Nifas SasaranJumlah total ibu nifas yang menjadi target pelayanan dalam periode tertentu.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.01.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar
Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Lengkap Sesuai StandarJumlah ibu nifas yang menerima semua kunjungan nifas sesuai jadwal dan standar pelayanan.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
07.01.0017
    • UU 2/2025
  1. -
Jumlah Impor BatubaraBanyaknya batubara yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar IndonesiaTonKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertambangan
07.02.0095
    • UU 30/2009
  1. -
Jumlah Impor ListrikJumlah listrik yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar IndonesiaGWhKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
07.02.0094
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Impor LPGBanyaknya produk migas yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar Indonesia TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per provinsiEnergi
07.02.0093
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Impor Minyak MentahBanyaknya minyak mentah yang didatangkan atau dibeli dari negara lain di luar IndonesiaRibu BarelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
07.02.0092
    • UU 22/2001
  1. -
Jumlah Impor Produk KilangJumlah produk yang diimpor atau dibeli dari luar negeri yang merupakan produk dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas BumiRibu KLKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANMembEnergi
04.01.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Diabetes dalam Pengendalian
Jumlah individu dengan diabetes yang diperiksa kadar gula darahnyaJumlah individu dengan diabetes yang telah menjalani pemeriksaan kadar gula darah (HbA1c, gula darah preprandial, atau gula darah 2PP) pada kunjungan klinis terakhir.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Diabetes dalam Pengendalian
Jumlah individu dengan diabetes yang mencapai kontrol glikemik sesuai targetJumlah individu dengan diabetes yang pada kunjungan klinis terakhir memiliki nilai HbA1c < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80–130 mg/dL atau gula darah 2 jam postprandial (2PP) kapiler < 180...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.04.0001
    • SDGs
  1. Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam
Jumlah Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (JITG)Jumlah individu yang memiliki telepon genggam, termasuk smartphone, yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui jaringan seluler atau nirkabel.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.Komunikasi
07.05.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah
Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbahMengukur jumlah industri dan/atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut dengan kualitas yang sesuai atau lebih baik dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu air...industri/ usahaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONALTAHUNANLingkungan Hidup
02.01.003
    • SDGs
  1. Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya
Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnyaIndustri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri mikro, kecil, dan menengah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya...industriKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
07.05.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udaraMengukur jumlah industri yang emisi udaranya memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu emisi adalah batas maksimum zat pencemar udara yang diperbolehkan dilepaskan dari...industriKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut
Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambutJumlah industri yang memenuhi kreiteria pengendalian kerusakan ekosistem gambutindustriKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.Lingkungan Hidup
07.05.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)
Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)Mengukur jumlah industri, khususnya di sektor pertambangan, yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan akibat kegiatan...industriKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu
Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutuBaku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan...industriKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.Lingkungan Hidup
04.01.027
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi
Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksiHuman Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat...kasus perseratus ribu pendudukKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000106 - Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.Kesehatan
06.02.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs
Jumlah informasi jabatan hijau yang disusunInformasi jabatan adalah catatan atas sekumpulan fakta atau deskripsi (data jabatan hijau) berupa tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan kondisi atau...DokumenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun
Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibanguna. Infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibangun mengacu pada jumlah fasilitas fisik yang secara strategis dibangun dan dikembangkan (termasuk infrastruktur dan fasilitas yang...infrastrukturBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
03.03.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan
Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan sesuai Standar Minimum KebutuhanTotal infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) sesuai standar minimum...UnitBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-Satuan KerjaTAHUNANTransportasi
03.03.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan
Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan yang DimilikiTotal infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) yang dimilikiUnitBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-Satuan KerjaTAHUNANTransportasi
Showing 551-600 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16272209.02.0108
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data APBDesPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESAData perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk satu tahun anggaran, berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa...rupiah-NasionalTAHUNANKeuanganTERSEDIA
16272309.06.0118
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data ASN meliputi Jumlah ASN, Jenis Jabatan, Pendidikan, dan Sebaran WilayahPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN KEPEGAWAIAN NEGARADirektorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASNData agregat kepegawaian ASN pusat dan daerah Orang-Nasional, ProvinsiSEMESTERANAparatur NegaraTERSEDIA
16272407.02.0047
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data bauran energi nasionalPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALSekretariat JenderalKomposisi persentase penggunaan sumber energi dalam total konsumsi atau kapasitas energi nasional dalam satu periode tertentu.Persen-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
16272503.05.0026
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Data Bumdes/BumdesmaPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan TransmigrasiKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah TertinggalData sebaran Bumdes/Bumdesma di Indonesia berdasarkan Provinsi/Kab/Kotainstansi-Nasional, SektorTAHUNANUsaha Kecil Dan MenengahTERSEDIA
16272603.07.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Demografi KependudukanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILData Demografi Kependudukan adalah berupa jumlah penduduk jenis kelamin umur pendidikan pendapatan pekerjaan Jumlah-Kota Batam dan Kepulauan RiauTAHUNANKependudukanTERSEDIA
16272707.02.0111
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Data elektrifikasi (teraliri listrik selama 24 jam penuh)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal KetenagalistrikanMetrik yang menunjukkan jumlah atau persentase rumah tangga, desa, atau area tertentu yang memiliki akses ke pasokan listrik kontinual tanpa pemadaman signifikan, selama 24 jam per hari dalam kurun...persentase-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
162728
    • Permenkes 66/2014
  1. -
Data Fasyankes yang Mampu TatalaksanaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KESEHATANData Rumah sakit dan puskesmas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki tenaga SDM dan mampu melakukan tata laksana penanganan kasus kekerasanpuskesmas-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
16272902.02.0077
    • RKP 2025
  1. -
Data izin NPB dan Nomor Registrasi Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERDAGANGANDIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTUNomor Pendaftaran Barang (NPB) - Sebagai instrumen ketertelusuran mutu (syarat edar barang) - NPB wajib dicantumkan pada barang dan/atau kemasan serta dokumen pemberitahuan pabean impor barang...Perizinan-BULANANPerdaganganTERSEDIA
16273009.06.0117
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
⁠Data JFT Analis HAM setiap K/L/PDPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN KEPEGAWAIAN NEGARADirektorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASNJumlah JFT Analis HAM yang ada di setiap daerah Jumlah-Nasional, ProvinsiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
16273109.06.0107
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Data Jumlah ASN Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Jabatan FungsionalPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke DaerahBADAN KEPEGAWAIAN NEGARADiperlukan adanya rincian data jabatan fungsional di Daerah yang dibutuhkan untuk penentuan arah kebijakan pengembangan SDM Daerah yang lebih tepat dan berkesesuaian dengan jabatan fungsional yang...Orang-Kabupaten/KotaSEMESTERANAparatur NegaraTERSEDIA
Showing 111-120 of 4,145 items.