Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
45107.05.022
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola;
Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelolaSTATISTIKBADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIRIndikator ini mengacu kepada jumlah fasilitas yang melakukan kegiatan pra pengolahan limbah radioaktif terbungkus yang tidak digunakan. Prapengolahan limbah radioaktif meliputi: 1. kegiatan pengumpu...fasilitasYaYaYaYaYa
45206.02.005
    • SDGs;
  1. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasi;
Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan okupasiSTATISTIKKEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MIPekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan PMI berdasarkan okupas. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah mela...layananIndikator SIPD: 000235 - Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasiYaYaYaYaYa
45304.01.0035
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja;
Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat KerjaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan yang memiliki dokter atau dokter spesialis dengan kompetensi dalam tatalaksana penyakit akibat kerja, diperoleh melalui pendidikan formal atau...UnitYaYaYaYaYa
45405.01.0009
    • DP 2023;
  1. -
Jumlah Firma yang sudah terdaftar berdasarkan provinsiSTATISTIKKEMENTERIAN HUKUMbanyaknya total keseluruhan firma yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di IndonesiaDokumenYaYaYaYaYa
45504.01.0036
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional;
Jumlah FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasionalSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah Puskesmas yang menggunakan antibiotik rasional pada pengobatan penyakit ISPA non pneumonia dan diare non spesifik. Kriteria FKTP mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional adalah FKTP y...puskesmasYaYaYaYaYa
45602.02.0006
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan;
Jumlah Free Trade Agreement (FTA) yang DisepakatiSTATISTIKKEMENTERIAN PERDAGANGANFTA adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk mengurangi atau menghapuskan tarif pada barang yang diperdagangkan di antara negara-negara tersebut, namun masing-masing tetap mempertahankan s...kesepakatanIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiTidakYaYaYaYa
45703.03.0008
    • RPJMN 2025-2029;
  1. On Time Performance Penerbangan;
Jumlah Frekuensi PenerbanganSTATISTIKKEMENTERIAN PERHUBUNGANJumlah keseluruhan penerbangan yang dijadwalkan dalam periode tertentu.​penerbanganTidakYaYaYaYa
45801.02.0005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral;
Jumlah gagasan, prakarsa, dan rekomendasi yang disampaikanSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah keseluruhan gagasan, prakarsa, atau rekomendasi yang diajukan oleh Indonesia dalam kerja sama ASEAN dan multilateral dalam periode tertentu.rekomendasiYaYaYaYaYa
45901.02.0006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral;
Jumlah gagasan, prakarsa, dan rekomendasi yang diterimaSTATISTIKKEMENTERIAN LUAR NEGERIJumlah gagasan, prakarsa, atau rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia dan berhasil dicatat, dicantumkan, atau disepakati dalam dokumen resmi pertemuan forum ASEAN dan multilateralrekomendasiYaYaYaYaYa
46006.01.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan;
Jumlah GTK Profesional (ΣGTKProfesional)STATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah guru dan tenaga kependidikan yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV serta memiliki sertifikat pendidik.individu (guru dan tenaga kependidikan)TidakYaYaYaYa
46106.01.0043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik;
Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidikSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah guru agama yang telah memperoleh sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undanganOrangTidakYaYaYaYa
46206.01.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal;
Jumlah guru dan tenaga kependidikanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHTotal guru dan tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan formal dan nonformal.​OrangYaYaYaYaYa
46306.01.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal;
Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidikSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDefinisi: Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan sertifikat pendidik.​OrangYaYaYaYaYa
46406.01.0046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan;
Jumlah Guru Pendidikan Agama yang DibutuhkanSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah ideal guru pendidikan agama yang diperlukan berdasarkan analisis kebutuhan, yang mempertimbangkan jumlah siswa, jumlah kelas/rombongan belajar, dan alokasi jam pelajaran agama per minggu.OrangTidakYaYaYaYa
46506.01.0047
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan;
Jumlah Guru Pendidikan Agama yang TersediaSTATISTIKKEMENTERIAN AGAMAJumlah guru pendidikan agama yang saat ini ada dan aktif mengajar di satuan pendidikan tersebut.OrangTidakYaYaYaYa
46606.01.0048
    • SDGs;
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional;
Jumlah guru per jenjang pendidikanSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHJumlah guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLBOrangIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.YaYaYaYaYa
46706.01.0049
    • SDGs;
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional;
Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4STATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPersentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan K...OrangIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.YaYaYaYaYa
46806.01.0050
    • SDGs;
  1. Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional;
Jumlah guru per jenjang pendidikan yang memiliki sertifikat pendidikSTATISTIKKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPersentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan K...OrangIndikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.YaYaYaYaYa
46906.01.0051
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis;
Jumlah hari kehadiran siswa/santri dalam pemberian makanan bergiziSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah total hari kehadiran semua siswa dan santri selama program makan bergizi gratis berlangsung.hariYaYaYaYaYa
47006.01.0052
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis;
Jumlah hari pemberian makanan bergizi yang dijadwalkan untuk seluruh siswa/santriSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah total hari yang dijadwalkan untuk pemberian makanan bergizi gratis kepada seluruh siswa dan santri.hariYaYaYaYaYa
47110.04.0003
    • Persesjen 15/2023;
    • Persesjen 28/2022;
  1. -
Jumlah Himpunan Keputusan DPD RISTATISTIKDEWAN PERWAKILAN DAERAHBanyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang- undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monogr...DokumenYaYaYaYaYa
47206.03.003
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk;
Jumlah Hub iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentukSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALJumlah hub iptek dan inovasi (Iptekin) di kementerian/lembaga (K/L) yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk adalah jumlah pusat atau platform kolaboratif yang didirikan dalam kementerian/lembaga...lembagaProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
47306.03.004
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRIN;
Jumlah Hub tematik yang dikembangkan di BRINSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALHub tematik adalah suatu platform atau pusat kolaborasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, sumber daya, dan pengetahuan di sekitar tema tertentu yang memiliki fokus s...lembagaProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.YaYaYaYaYa
47404.01.0037
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
Jumlah ibu hamil dengan IMT pra-hamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m²STATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANIndeks Massa Tubuh (IMT)individuProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
47504.01.0038
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
Jumlah ibu hamil dengan LILA kurang dari 23,5 cmSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANlingkar lengan atas (LILA)individuProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.YaYaYaYaYa
47604.01.0039
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6);
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar dalam satu tahunSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah ibu hamil yang telah melakukan kunjungan antenatal minimal enam kali dengan distribusi kunjungan sesuai standar selama periode satu tahun.​Orang"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
47704.01.0040
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standarSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar adalah jumlah ibu hamil yang menerima bantuan pangan bergizi dari pemerintah yang disalurkan melalui program seperti Pro...hariProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
47804.01.0041
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar;
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANIbu hamil yang menerima semua 12 tindakan standar selama masa kehamilanpersen"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"YaYaYaYaYa
47904.01.0042
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi;
Jumlah Ibu Menyusui yang Mendapatkan Bantuan Makanan BergiziSTATISTIKBADAN GIZI NASIONALJumlah ibu menyusui yang menerima bantuan makanan bergizi dari program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)individuProgram: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) YaYaYaYaYa
48004.01.0043
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar;
Jumlah Ibu Nifas SasaranSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah total ibu nifas yang menjadi target pelayanan dalam periode tertentu.Orang"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
48104.01.0044
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar;
Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Lengkap Sesuai StandarSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah ibu nifas yang menerima semua kunjungan nifas sesuai jadwal dan standar pelayanan.Orang"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."YaYaYaYaYa
48204.01.0045
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Diabetes dalam Pengendalian;
Jumlah individu dengan diabetes yang diperiksa kadar gula darahnyaSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah individu dengan diabetes yang telah menjalani pemeriksaan kadar gula darah (HbA1c, gula darah preprandial, atau gula darah 2PP) pada kunjungan klinis terakhir.​OrangYaYaYaYaYa
48304.01.0046
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Diabetes dalam Pengendalian;
Jumlah individu dengan diabetes yang mencapai kontrol glikemik sesuai targetSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANJumlah individu dengan diabetes yang pada kunjungan klinis terakhir memiliki nilai HbA1c < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80–130 mg/dL atau gula darah 2 jam postprandial (2PP) kapiler < 180 mg...OrangYaYaYaYaYa
48409.04.0001
    • SDGs;
  1. Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Genggam;
Jumlah Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (JITG)STATISTIKBADAN PUSAT STATISTIKJumlah individu yang memiliki telepon genggam, termasuk smartphone, yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh melalui jaringan seluler atau nirkabel.OrangIndikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.YaYaYaYaYa
48507.05.023
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah;
Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbahSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMengukur jumlah industri dan/atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut dengan kualitas yang sesuai atau lebih baik dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu air limbah...industri/ usahaYaYaYaYaYa
48602.01.003
    • SDGs;
  1. Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya;
Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnyaSTATISTIKKEMENTERIAN PERINDUSTRIANIndustri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri mikro, kecil, dan menengah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang, dan sektor ekonomi lainnya adala...industriYaYaYaYaYa
48707.05.024
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara;
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udaraSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMengukur jumlah industri yang emisi udaranya memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Baku mutu emisi adalah batas maksimum zat pencemar udara yang diperbolehkan dilepaskan dari sum...industriYaYaYaYaYa
48807.05.025
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambutSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPJumlah industri yang memenuhi kreiteria pengendalian kerusakan ekosistem gambutindustriProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.YaYaYaYaYa
48907.05.026
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH);
Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)STATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMengukur jumlah industri, khususnya di sektor pertambangan, yang telah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lahan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan akibat kegiatan...industriYaYaYaYaYa
49007.05.027
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu;
Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutuSTATISTIKKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPBaku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan t...industriProgram: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas.YaYaYaYaYa
49104.01.027
    • RPJMN 2025-2029;
    • SDGs;
  1. Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi;
Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksiSTATISTIKKEMENTERIAN KESEHATANHuman Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AID...kasus perseratus ribu pendudukIndikator SIPD: 000106 - Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi.YaYaYaYaYa
49206.02.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs;
Jumlah informasi jabatan hijau yang disusunSTATISTIKKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANInformasi jabatan adalah catatan atas sekumpulan fakta atau deskripsi (data jabatan hijau) berupa tulisan yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan kondisi atau situasi suatu jabatan...DokumenTidakYaYaYaYa
49306.03.005
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang Dibangun;
Jumlah Infrastruktur Iptek Strategis yang DibangunSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALa. Infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dibangun mengacu pada jumlah fasilitas fisik yang secara strategis dibangun dan dikembangkan (termasuk infrastruktur dan fasilitas yang dir...infrastrukturYaYaYaYaYa
49403.03.0009
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan sesuai Standar Minimum KebutuhanSTATISTIKBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANTotal infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) sesuai standar minimum kebu...UnitTidakYaYaYaYa
49503.03.0010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
Jumlah Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan yang DimilikiSTATISTIKBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANTotal infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) yang dimilikiUnitTidakYaYaYaYa
49603.01.010
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola;
Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelolaSTATISTIKKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMJumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola merupakan jumlah fasilitas atau bangunan yang dirancang untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan akibat daya rusa...UnitYaYaYaYaYa
49709.03.0016
    • Renstra DPR RI 2025-2029;
  1. -
Jumlah Inovasi dan Paten berdasarkan Disiplin Ilmu (Kelompok Riset)STATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALBanyaknya hasil karya inovatif dan/atau hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan atau disahkan sebagai paten, yang dikelompokkan menurut bidang atau disiplin ilmu tempat riset dilakukan, sepert...InovasiYaYaYaYaYa
49806.03.006
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati;
Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayatiSTATISTIKBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALa. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. b....InovasiYaYaYaYaYa
49909.06.0015
    • RPJMN 2025-2029;
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik;
Jumlah Instansi dengan Nilai IKK Kategori BaikSTATISTIKLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAJumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dalam kategori "Baik" berdasarkan hasil pengukuran kualitas kebijakan.​InstansiYaYaYaYaYa
50009.02.0005
    • SDGs;
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
Jumlah instansi pemerintah yang mendapat opini WTP (JIPWTPSTATISTIKBADAN PEMERIKSA KEUANGANJumlah instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah jumlah kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh opini audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (...UnitIndikator SIPD: 000313 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)YaYaYaYaYa
Showing 451-500 of 2,950 items.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Bendungan yang Telah DibangunTotal jumlah bendungan yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
05.01.0216
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak)Perkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui DiversiJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0215
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJPerkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui Restorative JusticeJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0214
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak)Perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui DiversiJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0213
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJPerkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui Restorative JusticeJumlah PerkaraKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.03.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas
Jumlah Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama PetikemasJumlah suatu muatan yang dimuat dan dibongkar dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak kapal. Menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat, barang dipindahkan dari dan ke atas...ribu tonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Kerja PT. Pelindo; NasionalTAHUNANTransportasi
06.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal
Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimalBRIDA/BAPPERIDA adalah lembaga perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah (definisi sesuai Perpres No.78/2021 pasal 66-68, Permendagri...lembagaBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah: NasionalTAHUNANProgram: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi.Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)
Jumlah BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)Jumlah BUMD Air Minum yang telah menetapkan tarif yang sepenuhnya menutupi biaya operasional dan investasi.​TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
07.05.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik
Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah DomestikJumlah BUMD Air Minum/PDAM yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik (layanan sistem terpusat dan setempat)badan usahaKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan Hidup
02.11.0009
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah cadangan minyak dan gas bumiEstimasi volume sumber daya minyak bumi dan gas alam yang secara teknis dan ekonomis dapat dieksploitasi atau diekstraksi dari suatu wilayah atau lapangan energi, berdasarkan teknologi dan harga...MMSTBKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
04.01.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Jumlah Calon Pengantin yang DisaringJumlah individu yang menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai standar, termasuk pemeriksaan status gizi, hemoglobin, tekanan darah, dan riwayat penyakit.​individuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan PerkawinanJumlah pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait sebelum melangsungkan pernikahan.persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
04.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah
Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Edukasi Pra NikahTotal jumlah calon pengantin yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian AgamapersenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
02.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan
Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang DisepakatiCEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif daripada FTA, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta aspek lain seperti fasilitasi perdagangan, kerja sama bea cukai, persaingan, dan hak...kesepakatanKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANIndikator SIPD: 000339 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang disepakatiPerdagangan
05.01.0007
    • DP 2023
  1. -
Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsibanyaknya total keseluruhan CV yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di IndonesiaDokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020003TerbukaProvinsi, pendaftaran, pemcatatan pendaftaranHARIANHukum
06.01.0034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)Total jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia.​TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
06.01.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikanJumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai nilai indeks SPM pendidikan sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan.​jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
09.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)
Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)Pemerintah Daerah yang mendapatkan predikat akhir "Sangat Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kegiatan penilaian inovasi...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
09.01.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota)
Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) Berkategori Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai (Prov,Kab,Kota)Jumlah pemerintah daerah yang memiliki predikat Sangat Inovatif, Inovatif, Kurang Inovatif, dan Tidak Dapat Dinilai berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID).DaerahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
09.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik
Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baikPada indikator ini ingin dilihat sejauh mana masyarakat yang terwakilkan dalam organisasi masyarkat sipil berpartisipasi dalam kebijakan melalui saluran politik formal yaitu lembaga perwakilan...daerahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"
Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
09.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat
Jumlah Daerah dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD MeningkatPendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
09.02.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat
Jumlah Daerah dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD MeningkatPendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil intensifikasi dan...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
01.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Jumlah Daerah Latihan yang Siap DigunakanTarget jumlah daerah latihan yang telah memperoleh perizinan dan telah siap digunakan. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf?UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
09.03.0075
    • DP 2024
  1. -
Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancaman bencanaJumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi ancaman bencanalokasiBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Nilai Kerentanan, TahunTAHUNANInformasi
01.01.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani
Jumlah Daerah terdampak bencana masif yang DitanganiJumlah wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif dan telah menerima intervensi atau penanganan pascabencana.jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota).​BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis BencanaTAHUNANPertahanan
03.05.003
    • SDGs
  1. Jumlah daerah tertinggal
Jumlah daerah tertinggalDaerah tertinggal (atau Kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sesuai Peraturan...DaerahKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiLIMA TAHUNANIndikator SIPD: 000223 - Jumlah daerah tertinggalPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
09.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif
Jumlah Daerah yang Melakukan Kerja Sama dengan Badan Usaha hingga Tahap KonstruksiJumlah pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, yang telah mencapai tahap konstruksi. Kerja sama ini dikenal sebagai...DaerahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeuangan
09.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif
Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan AlternatifJumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaanTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
04.03.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender
Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUGJumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyusun serta mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan pedoman nasional.DaerahKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
02.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah dan jenis kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)Banyaknya Jenis Kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)Kejadian/Jenis Kejadian/KasusKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Nasional,Provinsi,Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakan
02.05.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH dan luar RPHBanyaknya dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH/TPH dan luar RPH/TPH yang Tercatatekor, tonBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional,Provinsi,Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakan
09.03.0013
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah dan persebaran WNI di luar negeriData ini mencakup jumlah WNI—termasuk pekerja migran dan diaspora—yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dibedakan menurut negara tujuan dan wilayah benuaOrangKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANInformasi
07.05.017
    • SDGs
  1. Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan Iklim
Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan IklimKomitmen Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim telah tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK31010037TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000274 - Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklimLingkungan Hidup
03.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola
Jumlah Danau yang Telah DibangunTotal jumlah danau alami yang dikelola untuk fungsi tampungan air dalam suatu wilayah pada periode tertentuUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
05.01.0008
    • DP 2024
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomiJumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi dari tiap Provinsi/DaerahDokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANHukum
07.05.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi
Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasiIndikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses...sektorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
10.04.0025
    • DP 2024
  1. -
Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RIBanyak kunjungan dari berbagai pihak yang diterima oleh MPR RI sebagai bagian dari fungsi dan tugasnyakaliMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
10.04.0026
    • DP 2024
  1. -
Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihanBanyak kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihankaliMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
05.02.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Jumlah Data Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanJumlah Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi kepada Tahanan dan Narapidana kategori Miskin dan Kelompok Rentan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan JumlahKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
09.01.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan
Jumlah Data Pemilih dalam DPT yang Memenuhi Syarat dan Sesuai dengan Data KependudukanJumlah pemilih dalam DPT yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih serta sesuai dengan data kependudukan yang validindividuBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah, Jenis KelaminTAHUNANDalam Negeri
09.01.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif
Jumlah Data Pemilih Hasil Pemutakhiran BerkelanjutanJumlah data pemilih yang telah diperbarui dan memenuhi tiga kriteria utama: Akurat: Data mencerminkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mutakhir: Data terbaru yang mencerminkan...OrangKOMISI PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANDalam Negeri
03.07.0006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Jumlah Data Registrasi KematianJumlah Catatan resmi mengenai kejadian kematian yang mencakup informasi seperti usia, penyebab, dan lokasi kematian.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indikator SIPD: 000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan HidupKependudukan
09.02.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman
Jumlah Defisit APBNSelisih antara jumlah pengeluaran negara (belanja negara) dengan penerimaan negara (penerimaan perpajakan + PNBP + hibah) dalam satu tahun anggaran. Jika pengeluaran lebih besar dari penerimaan,...rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeuangan
09.03.0076
    • DP 2024
  1. -
Jumlah desa dalam satu provinsi yang menerima sinyal internet telepon seluler 4GJumlah desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4Gjumlah desaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANInformasi
10.03.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni
Jumlah desa dengan 100% rumah layak huniMerupakan jumlah desa di mana seluruh rumah tangga memiliki rumah yang memenuhi kriteria rumah layak huni. Kriteria tersebut meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal (minimal 7,2...jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." Kewilayahan
03.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi
Jumlah desa di 45 kawasan transmigrasiTotal jumlah desa yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.desaKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANTransmigrasi
03.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi
Jumlah desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasiJumlah desa yang dikategorikan sebagai desa maju dan desa mandiri yang berada di 45 kawasan transmigrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.desaKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANTransmigrasi
03.05.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanJumlah desa berstatus 'Maju' dan 'Mandiri' berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Desa Mandiri
Jumlah Desa MandiriJumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,...desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK32010033TerbukaKlasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANIndikator SIPD: 000224 - Jumlah Desa MandiriPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
Showing 451-500 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
16270209.03.0001
    • Permenko Ekon 3/2024
    • PP 11/2018
  1. -
Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Menegah; Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi; Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 mPrioritasGEOSPASIALVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPusat Data dan Informasia. Citra Satelit adalah gambar yang dihasilkan dari kegiatan penginderaan permukaan bumi menggunakan sensor yang dipasang pada satelit. Data satelit penginderaan jauh resolusi menegah adalah citra...peta citra satelit-Wilayah: NasionalTAHUNANInformasiTERSEDIA
16270305.02.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana
Clearance Rate Tindak PidanaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAROBINOPS BARESKRIMTingkat penyelesaian kasus tindak pidana secara keseluruhanpersen-Seluruh Jajaran Polda, Polres, dan PolsekTAHUNANKeamananTERSEDIA
16270405.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika
Clearance Rate Tindak Pidana NarkotikaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADITTIPIDNARKOBA BARESKRIMTingkat penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotikapersen-DIREKTORAT & POLDA JAJARANTAHUNANKeamananTERSEDIA
162705
    • RPJMN 2025-2029
  1. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani
Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADIRGAKKUM KORLANTASSegmen jalan sepanjang kira-kira 500 meter yang sering terjadi kecelakaan dengan Angka Ekivalensi Kecelakaan (AEK) > 30, dihitung berdasarkan data kecelakaan selama 2 tahunlokasi (segmen jalan)-lokasi (segmen jalan)TAHUNANInformasiTERSEDIA
162706
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Daftar Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat JenderalNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro UmumDaftar Barang Milik Negara (BMN) adalah catatan yang memuat seluruh barang milik negara yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital. Daftar ini...Laporan-Berdasarkan Pengadaan BMNBULANANKeuanganTERSEDIA
162707
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Daftar Filing Satelit Indonesia di ITUNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur DigitalInformasi terkait daftar filing satelit yang didaftarkan ke International Telecommunications Union (ITU)filing satelit-tabelSEMESTERANInformasiTERSEDIA
16270809.06.0094
    • SDGs
  1. -
Daftar Instansi Pemerintah Republik IndonesiaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Kelembagaan dan Tata LaksanaInstansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga, badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, atau pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya...Instansi-Jenis LembagaBELUM DAPAT DITENTUKANAparatur NegaraTERSEDIA
162709
    • PerBNPP 3/2020
  1. -
Daftar IUP NasionalNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Konektivitas dan Infrastruktur LogistikKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Mineral dan BatubaraSebaran daftar izin usaha pertambangan (IUP) yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia. Note: daftar IUP seluruh wilayah IndonesiaPerizinan-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
16271006.03.0059
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. -
Daftar peralatan / sistem peringatan dini yang dimiliki oleh K/LPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan BencanaBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKADeputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Deputi Bidang GeofisikaJumlah dan jangkauan informasi dan penilaian risiko bencana yang dapat diakses, dipahami, digunakan, dan relevan yang tersedia bagi masyarakat di tingkat nasional dan lokal. Data berisikan informasi...unit-TabelTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
162711
    • UU 7/1984
  1. -
Daftar Provinsi yang memiliki RAD P3AKSNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahRAD P3AKS adalah Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial--ProvinsiTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
Showing 91-100 of 4,145 items.