Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Anggota DPR RI PerempuanJumlah anggota perempuan yang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada periode tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
01.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Jumlah Anggota Komcad yang Lulus dengan Nilai BaikJumlah anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan memperoleh predikat nilai "Baik". Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
02.09.0008
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota KoperasiJumlah Anggota Koperasi adalah total anggota koperasi yang berasal dari koperasi berstatus aktif yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System (ODS)...orangKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi, Jenis KelaminTAHUNANKoperasi
10.04.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Jumlah Anggota PerpustakaanMengukur jumlah anggota terdaftar di perpustakaanorangPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatDukung Lainnya
06.02.0006
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Densitas Dana Pensiun
  2. Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan
  3. Tingkat Pengangguran Terbuka
Jumlah angkatan kerjaJumlah individu yang termasuk dalam kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dalam suatu wilayah pada periode tertentuOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10210015TerbukaNasionalTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha
Jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhirTotal lulusan pendidikan menengah vokasi dalam satu tahun terakhir yang telah memasuki angkatan kerja, termasuk yang bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan, atau sedang mencari pekerjaan.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
06.02.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Angkatan Kerja PemudaPemuda berusia 16–30 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau aktif mencari pekerjaanOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha PemudaKetenagakerjaan
06.02.0009
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Jumlah Angkatan Kerja PerempuanJumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan (pengangguran)OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 16.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Indikator SIPD: 000033 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanKetenagakerjaan
03.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Angkutan Barang Perintis yang DilayaniJumlah layanan angkutan yang diselenggarakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh angkutan barang reguler, guna mendukung distribusi barang ke wilayah...tonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama
Jumlah Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/UtamaIndikator yang mengukur jumlah angkutan barang pada transportasi udara pada bandar udara primer / utamajuta tonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Angkutan Peti Kemas non Komersial yang DilayaniJumlah layanan angkutan peti kemas yang diselenggarakan untuk mendukung distribusi barang bantuan atau kebutuhan tertentu yang tidak bersifat komersialtonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo
Jumlah Angkutan Udara Perintis PenumpangJumlah penerbangan yang membawa penumpang pada angkutan udara perintis, yaitu kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah...penerbanganKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIKK00141TerbukaBandar Udara; NasionalTAHUNANTransportasi
05.01.0127
    • DP 2024
  1. -
Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan asetBanyaknya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemulihan asetOrangPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Lembaga Penegak HukumTAHUNANHukum
02.11.0048
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Aset RRItotal nilai aset yang dimiliki dan dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)RpLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.01.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah ASN 2023-2025Jumlah ASNOrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDalam Negeri
09.06.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah ASN Es. 4/JF pada Ibu Kota NusantaraJumlah ASN Eselon 4 dan Jabatan Fungsional yang dipindahkan pada tahun sebelumnyaOrangKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
09.06.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah ASN non JF/Es. 4 pada Ibu Kota NusantaraJumlah ASN di luar Jabatan Fungsional dan Eselon 4 yang dipindahkan pada tahun sebelumnyaOrangKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
09.06.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal
Jumlah ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi DigitalJumlah ASN yang telah mencapai atau melampaui standar kompetensi digital berdasarkan penilaian terhadap empat pilar literasi digitalOrangKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
09.03.0010
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Bidang PermasalahanData yang mencatat total banyaknya aspirasi atau pengaduan masyarakat yang diterima DPR RI, dikelompokkan menurut kategori atau bidang permasalahan tertentu dalam periode waktu tertentu. Data ini...AduanDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
09.03.0011
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang Masuk ke DPR RIData yang mencatat total banyaknya penyampaian aspirasi atau pengaduan yang diterima DPR RI dari masyarakat dalam periode waktu tertentu, baik melalui saluran fisik maupun digital.AduanDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANInformasi
10.04.0002
    • Persesjen 15/2023
    • Persesjen 6/2023
  1. -
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah di DPD RIBanyaknya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh bapak dan ibu anggota dewan dalam masa reses.aspirasiDEWAN PERWAKILAN DAERAHPrioritasSTATISTIK-Alat Kelengkapan; Bidang TugasTRIWULANANDukung Lainnya
09.03.016
    • SDGs
  1. Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif
Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi InformatifKonsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh...badan publikKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK25010016TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000326 - Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi InformatifInformasi
02.10.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)Definisi : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari...Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)BADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaBULANANUsaha Kecil Dan Menengah
04.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya
Jumlah balita 12-59 bulanJumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun). ​anakKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya
Jumlah balita 12-59 bulan yang dipantauJumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara rutin, seperti penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, minimal 8 kali dalam setahun. ​Perpustakaan Pusat...anakKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
09.03.0012
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah balita yang sudah memperoleh vaksin program nasionaldata yang mencatat total anak usia 0–59 bulan (balita) yang telah menerima imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal program vaksinasi nasional—termasuk BCG, DPT‑HB‑Hib, polio, campak–rubela,...BalitaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANInformasi
03.03.010
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Bandar Udara (Bandara)
Jumlah Bandar Udara (Bandara)Bandara atau bandar udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun...bandaraKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24410017TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000206 - Jumlah bandaraTransportasi
03.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Bandar Udara (Bandara)
Jumlah Bandar Udara yang DibangunJumlah bandara yang telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan dalam periode tertentubandaraKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000206 - Jumlah bandaraTransportasi
03.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Bandar Udara (Bandara)
Jumlah Bandar Udara yang DioperasikanJumlah bandara yang aktif beroperasi dan melayani penerbangan komersial maupun non-komersial dalam periode tertentubandaraKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000206 - Jumlah bandaraTransportasi
03.03.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya
Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan KapasitasnyaIndikator yang menyatakan jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnyabandaraKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
03.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kepatuhan Keamanan Penerbangan
Jumlah Bandara yang Diaudit dan Memenuhi Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Penilaian RisikoJumlah bandara yang telah menjalani audit keamanan dan memenuhi standar kepatuhan sesuai dengan penilaian risiko yang ditetapkanbandaraKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
02.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Hand SprayerJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen hand sprayerUnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunPertanian
02.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Pompa AirJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen pompa airUnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunPertanian
02.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Rice TransplanterJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen rice transplanterUnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunPertanian
02.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Traktor Roda 2Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 2UnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunPertanian
02.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Traktor Roda 4Jumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda 4UnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunPertanian
02.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Jumlah Bantuan Traktor Roda CrawlerJumlah penyaluran bantuan pemerintah berupa alat dan mesin pertanian prapanen traktor roda crawlerUnitKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000419 - Produktivitas pertanian per hektar per tahunPertanian
03.03.020
    • SDGs
  1. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
Jumlah Barang yang Diangkut Moda Transportasi UmumJumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal.tonKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000208 - Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasiTransportasi
07.05.0018
    • SDGs
  1. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline
Jumlah Baseline Merkuri yang Telah DitetapkanJumlah awal penggunaan merkuri yang dijadikan acuan untuk pengurangan dan penghapusan di masa mendatangtonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000254 - Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuriLingkungan Hidup
04.01.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)
Jumlah bayi lahir < 37 mingguJumlah bayi yang dilahirkan dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)
Jumlah bayi lahir hidupJumlah total bayi yang lahir hidup dalam periode dan wilayah yang sama.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal
Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standarBayi yang mendapatkan minimal tiga kunjungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan.JumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"Kesehatan
04.01.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang di-recallTotal bayi dalam kelompok usia tersebut yang menjadi responden dalam survei dan ditanyakan tentang pemberian ASI dalam 24 jam terakhirindividuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhirBayi yang hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain dalam 24 jam terakhirindividuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 6 bulanTotal jumlah bayi yang berusia tepat 6 bulan dalam suatu wilayah atau periode tertentu.OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
Jumlah bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusifjumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang menerima Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat dan vitamin, sejak lahir...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
04.01.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap
Jumlah Bayi yang Bertahan Hidup (Surviving Infant)Jumlah bayi yang lahir hidup dan masih hidup hingga usia satu tahun dalam periode yang samaOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.01.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan imunisasi bayi lengkap
Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar LengkapJumlah bayi usia 0–11 bulan yang telah menerima semua vaksin dasar sesuai jadwal, yaitu:​ 1 dosis Hepatitis B 1 dosis BCG 4 dosis Polio tetes (bOPV) 1 dosis Polio suntik (IPV) 3 dosis DPT-HB-Hib...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
03.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah bendungan yang direhabilitasi
Jumlah bendungan yang direhabilitasiJumlah bendungan yang dikembalikan fungsi dan manfaatnya termasuk peningkatan pola operasi dan keamanan bendungan, penggantian instrumentasi, dan dam upgradingUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah bendungan yang selesai dibangun
Jumlah bendungan yang selesai dibangunBanyaknya infrastruktur bendungan yang selesai dibangun dalam periode 2025-2029UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
Showing 401-450 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18342104.01.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa
Cakupan Skrining Kesehatan JiwaPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kesehatan dan Gizi MasyarakatKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan Kelompok RentanPersentase penduduk usia ≥ 7 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, faskes swasta) atau di fasilitas pelayanan diluar sektor...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
18342207.05.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Capaian Emisi LimbahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiEmisi GRK aktual dari sektor limbah pada tahun tertentu setelah penerapan aksi mitigasi, berdasarkan hasil inventarisasimillion tonnes of carbon dioxide equivalent-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18342304.01.0272
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Capaian Hasil Pengobatan Tuberkulosis Resistan ObatPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANData mengenai capaian hasil pengobatan tuberkulosis resistan obat yang memuat informasi: Jumlah pasien tuberkulosis resistan obat yang dinyatakan sembuh, Jumlah pasien tuberkulosis resistan obat...Orang, persen-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatanTERSEDIA
18342404.01.0271
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Capaian Hasil Pengobatan Tuberkulosis Sensitif ObatPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANData mengenai capaian hasil pengobatan Tuberkulosis (TBC) Sensitif Obat yang memuat informasi: Jumlah kasus tuberkulosis sensitif obat, Jumlah pasien tuberkulosis sensitif obat yang dinyatakan...Orang-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatanTERSEDIA
183425
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Mutu Minimal Layanan DasarNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat Ditjen Bina Pembangunan DaerahIndeks untuk Mengukur kualitas layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat, berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkanpersen-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
183426
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Capaian Penerima Layanan DasarNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat Ditjen Bina Pembangunan DaerahIndeks untuk Mengukur proporsi masyarakat yang menerima layanan dasar sesuai dengan standar yang ditetapkan--Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
18342707.05.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Capaian Pengelolaan SampahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Penanganan SampahHasil yang dicapai dalam pengelolaan sampah, seperti volume sampah yang berhasil dikurangi, didaur ulang, atau ditangani dengan baiktonase sampah yang dikelola dan persentase pengurangan sampah-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18342809.01.0058
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Capaian SPM Pelayanan PublikPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan DaerahCapaian SPM Pelayanan PublikPersen-Provinsi, Kab/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
18342909.01.0057
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemda 2022-2025PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERISekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerahketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) kepada setiap warga negara secara minimal.Persen-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
18343004.01.0270
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Capaian Terapi Pencegahan TuberkulosisPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANData mengenai capaian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang memuat informasi: Jumlah kontak serumah yang mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis pada triwulan I-IV, perkiraan jumlah kontak...Orang, persen-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatanTERSEDIA
Showing 81-90 of 4,146 items.