(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.0001 |
|
| Investasi di Hilir Sektor Kehutanan | Investasi yang diarahkan untuk kegiatan hilirisasi, seperti industri pengolahan hasil hutan, termasuk pulp dan kertas, kayu lapis, dan pellet kayu | rupiah | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 07.03.0002 |
|
| Investasi di Hulu Sektor Kehutanan | Investasi yang ditujukan untuk kegiatan di hulu, seperti perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk hutan tanaman industri dan hutan alam | rupiah | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 04.03.0001 |
|
| IPM Laki-laki | merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki | Indeks | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0002 |
|
| IPM Perempuan | merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan | Indeks | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 09.07.002 |
|
| Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara | Kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada... | persen | KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesekretariatan Negara | ||
| 06.03.0006 |
|
| Jangkauan jaringan 4G | Luas Wilayah Administrasi yang tercakup jaringan 4G | kilometer persegi (km²) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten, Kota | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | ||
| 09.03.013 |
|
| Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan | Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamat | persen | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 02.05.0012 |
|
| Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll) | Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll) | Ekor | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Peternakan | ||
| 07.05.0015 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori A (DPEA) | Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi standar lingkungan tertinggi, sesuai dengan regulasi dan ISO 14020. | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0016 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori B (DPEB) | Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi kriteria lingkungan tingkat menengah, tetapi belum mencapai standar kategori A. | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0017 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori n (DPEn) | Penerapan ekolabel pada kategori produk lainnya yang tidak termasuk dalam kategori A dan B. | Dokumen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000262 - Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Lingkungan Hidup | |
| 03.01.0001 |
|
| Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik (JABPD) | Volume total air yang diambil dari sumber air permukaan (seperti sungai, danau, dan waduk) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, termasuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan... | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.0002 |
|
| Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia (JABP) | Total volume air yang tersedia di sumber air permukaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk domestik, pertanian, industri, dan lainnya | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000171 - Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya | Pekerjaan Umum | |
| 09.06.0115 |
|
| Jumlah Akreditasi pada Lembaga Pelatihan, Lembaga Pengakreditasi Program, dan Program Pelatihan | Total lembaga pelatihan, program pelatihan, dan lembaga pengakreditasi program yang telah dilakukan proses akreditasi dan ditetapkan status akreditasinya dalam periode pengukuran tertentu | Lembaga | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 04.01.0008 |
|
| Jumlah alat Kesehatan yang ditargetkan untuk diproduksi dalam negeri | Jumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintah | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0009 |
|
| Jumlah Alat Kesehatan yang Memenuhi Syarat | Jumlah alat kesehatan yang telah melalui proses pengujian dan penandaan, serta dinyatakan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelaikan pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku. | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | Banyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS. | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | 25010007 | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | |
| 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I | Banyaknya pejabat pimpinan tinggi atau pegawai non-ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi yang lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | 25010009 | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | |
| 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat II. | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | 25010010 | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | |
| 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator. | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | 25010012 | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | |
| 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | 25010013 | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | |
| 09.06.0114 |
|
| Jumlah Alumni Pembelajaran ASN Talent Academy | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dalam program ASN Talent Academy dan dinyatakan lulus sesuai dengan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh... | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis Instansi | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Aparatur Negara | ||
| 09.06.0113 |
|
| Jumlah Alumni Pembelajaran Literasi Digital dan Artificial Intelligence | Total ASN yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan di bidang literasi digital serta pemanfaatan teknologi... | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pembelajaran Teknis dan Fungsional | Total Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas serta/atau kompetensi... | Orang | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 04.01.0010 |
|
| Jumlah Anak Balita yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi | Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menerima bantuan makanan bergizi secara gratis sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. | Orang | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.0011 |
|
| Jumlah anak balita yang menderita kurus | Anak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -2,0 standar deviasi (SD) berdasarkan standar WHO 2005 | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Kesehatan | |
| 04.01.0012 |
|
| Jumlah anak balita yang menderita sangat kurus | Anak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -3,0 SD berdasarkan standar WHO 2005 | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Kesehatan | |
| 04.01.0013 |
|
| Jumlah anak balita yang mengalami stunting (JAB(5) P stunting) | Anak balita yang memiliki nilai Z-score TB/U kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan anak WHO | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) | Kesehatan | |
| 04.03.0003 |
|
| Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas | Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani oleh Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan pada tahun berjalan, baik yang sudah... | Orang | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0004 |
|
| Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA | Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus dan telah mendapatkan layanan komprehensif pada tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA. | Orang | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.01.0014 |
|
| Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb | Total siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang menjalani pemeriksaan kadar hemoglobin sebagai bagian dari program skrining kesehatan. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0015 |
|
| Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin | Jumlah siswa perempuan di kelas 7 dan 10 yang, setelah diskrining, ditemukan memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 g/dL, yang menunjukkan kondisi anemia. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0016 |
|
| Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV | Jumlah anak perempuan yang telah menerima vaksinasi HPV sesuai program imunisasi dalam periode tertentu | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.01.0031 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal | Jumlah anak tidak sekolah yang kembali mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur formal, seperti sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Pendidikan | |
| 06.01.011 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal | Banyaknya anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Pendidikan | |
| 06.01.0032 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformal | Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), atau program kesetaraan (Paket... | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Pendidikan | |
| 08.01.006 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren | Indikator ini mengukur proporsi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. ATS merujuk pada anak usia sekolah... | Orang | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Pendidikan | |
| 06.01.0033 |
|
| Jumlah anak tidak sekolah yang Mengikuti PPK di Pondok Pesantren | Jumlah anak tidak sekolah yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. | Orang | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.04-Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kab/kota), dengan penajaman pada seluruh kab/kota di Jawa Tengah; Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Kota Tarakan); klaster Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang); Sulawesi Tenggara; Maluku; Jawa Barat; serta kab/kota Provinsi Sumatera Utara sesuai Kepmendikbudristek 160 (Langkat, Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Mandailing Natal, Toba, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, Kota Gunungsitoli). Deskripsi: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi—4,19 juta anak usia 6–18 tahun, dengan 2,8 juta di jenjang menengah—dipicu hambatan ekonomi/kemiskinan, sosial-budaya dan persepsi negatif, keterbatasan akses layanan, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan kerja. Penanganan membutuhkan kolaborasi lintas sektor pusat–daerah: dukungan pembiayaan dan perlindungan sosial terarah, perluasan layanan (reintegrasi ATS, beasiswa, transportasi/akomodasi), penyediaan jalur fleksibel (PKBM/Kejar Paket, RPL, kelas transisi), penguatan layanan bimbingan dan keterampilan vokasi yang link-and-match dengan dunia kerja, serta penataan data terpadu ATS untuk penjangkauan aktif. Sasaran akhirnya: menurunkan kasus putus sekolah dan ATS secara berkelanjutan dan memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas. | Pendidikan | |
| 06.02.0002 |
|
| Jumlah anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu | Jumlah anak berusia 5–11 tahun yang bekerja setidaknya 1 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | Ketenagakerjaan | |
| 03.07.0004 |
|
| Jumlah anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun | Jumlah total anak berusia 0 hingga 59 bulan pada pertengahan tahun yang sama.? | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000104 - (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. 000816 - Angka Kematian Balita | Kependudukan | |
| 03.07.0005 |
|
| Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran | Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Kependudukan | |
| 06.02.0003 |
|
| Jumlah anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu (PAB13-14,JK15) | Jumlah anak berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0004 |
|
| Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (PAB15-17,JK40) | Jumlah anak berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0005 |
|
| Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (PAB5-12) | Jumlah anak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | |
| 04.01.0017 |
|
| Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI | Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 04.01.0018 |
|
| Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASI | Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI. | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 03.05.0051 |
|
| Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa | Jumlah/Daftar Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/Desa | Orang | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 10.04.0001 |
|
| Jumlah anggota DPD RI menurut Jenis Kelamin | Penggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. | Orang | DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Prioritas | STATISTIK | 33220007 | Terbuka | 1. Laki-laki 2. Perempuan | TAHUNAN | Dukung Lainnya | |
| 09.03.0008 |
|
| Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan | Data yang mencatat total banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dikelompokkan berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan pada periode keanggotaan tertentu. | Orang | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 05.01.0006 |
|
| Jumlah Anggota DPR RI Laki-laki | Jumlah anggota laki-laki yang sebagai anggota DPR RI pada periode tertentu. | Orang | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Hukum |
Showing 351-400 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183411 |
|
| Cakupan daerah yang memiliki perda KTR setiap Provinsi dan kab kota | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Penyakit Tidak Menular | Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) : Terlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring... | Pemerintah Daerah | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |||
| 183412 | 05.02.003 |
|
| Cakupan Deteksi Dini Intelijen | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Pertahanan dan Keamanan | BADAN INTELIJEN NEGARA | Direktorat..... | Upaya penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini dari segala bentuk potensi ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. | persen | - | TAHUNAN | Keamanan | TERSEDIA | ||
| 183413 | 04.01.012 |
|
| Cakupan imunisasi bayi lengkap | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Imunisasi | Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu. meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183414 | 04.01.013 |
|
| Cakupan imunisasi HPV | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Imunisasi | Persentase anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183415 | 04.01.014 |
|
| Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Direktorat Pascarehabilitasi | Cakupan intervensi pengobatan untuk gangguan napza didefinisikan sebagai jumlah orang yang menerima pengobatan dalam satu tahun dibagi dengan jumlah orang dengan gangguan penyalahgunaan napza pada... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Jenis Intervensi Pengobatan | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183416 | 03.01.004 |
|
| Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Kawasan Ibu Kota Nusantara | Prioritas | STATISTIK | Indikator | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Direktorat Sarana Prasarana Dasar | Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar mencakup kelengkapan fisik yang memadai dan dapat mendukung perekonomian dan perkembangan Kawasan Ibu Kota Nusantara, dalam 5 tahun mendatang difokuskan... | persen | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA | ||
| 183417 | 04.01.015 |
|
| Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga | Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas minimal 4x secara lengkap sesuai standar dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam setelah melahirkan, 1x pada hari 3-7, 1x pada hari ke 8 -28,... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183418 | 04.01.019 |
|
| Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat..... | Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dan dilaporkan diantara Perkiraan jumlah total kontak serumah yang memenuhi syarat (eligible) diberikan TPT. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | |
| 183419 | 04.01.020 |
|
| Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 10410015 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Penyakit Menular | Penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dalam konteks operasional merujuk pada proses identifikasi dan diagnosis individu yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Secara operasional, ini... | persen | Terbuka | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | |
| 183420 | 04.01.021 |
|
| Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer | Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA |
Showing 71-80 of 4,146 items.