Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Indeks Penegakan HukumIndeks Penegakan Hukum dalam IPH adalah indeks yang mengukur penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakimIndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.06.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Indeks pencapaian SPM (IP) SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase...PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09.02.078
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan
Indeks Penerapan Tata Kelola PengadaanAngka yang mengukur penerapan tata kelola pengadaan secara nasional.-LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
01.02.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional
Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia InternasionalIndeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta...indeks (0–5)KEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
03.07.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini
Indeks Pengasuhan Anak Usia DiniKomposit dari lima dimensi yang menggambarkan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak usia dini, yaitu dimensi kesehatan, kecukupan gizi, pengasuhan yang responsif, stimulasi dini serta...Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
03.07.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja
Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remajaIndeks pengasuhan remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja.Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
07.05.013
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman HayatiIndeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan...unitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator SIPD: 000679 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman HayatiLingkungan Hidup
07.05.0012
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Komponen Pengurangan AncamanIndeks Pengurangan ancaman kehilangan kehati adalah salah satu dari dua komponen penyusun Indeks Pengelolaan Kehati. Indeks ini merupakan penilaian dari upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui...UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 41.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman HayatiLingkungan Hidup
09.02.0097
    • RPJMN 2025-2029
    • UU 23/2014
  1. -
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)Nilai Rata-Rata Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan memperhatikan dimensi penilaian: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam...PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Nasional, provinsi, kabupaten/kotaTAHUNANKeuangan
01.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriIndeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri. Elemen yang diukur pada indeks ini...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
03.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Peningkatan SDM Transportasi
Indeks Peningkatan SDM TransportasiPemenuhan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Transportasi yang BerkompetenpersenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
01.02.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri
Indeks Penyelesaian Kasus WNI di Luar NegeriMerupakan perbandingan antara kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan dengan jumlah kasus WNI diterima Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri di luar negeri, terdiri dari 2 unsur, yaitu:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTRIWULANANUrusan Luar Negeri
07.05.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Perilaku Ramah Lingkungan HidupIPRLH adalah indeks yang mengukur perilaku masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus...-KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK33210004TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000630 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)Pemberdayaan Perempuan
04.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan...-KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK33210005TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
05.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban
Indeks Perlindungan Saksi dan KorbanIndeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana berdasarkan sepuluh dimensi penilaian.nilaiLEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHukum
02.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Persaingan Usaha
Indeks Persaingan UsahaIndeks Persaingan Usaha merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai provinsi dan sektor ekonomi di Indonesia. Indikator persaingan usaha yang meningkat menunjukkan...Nilai IndeksKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAPrioritasSTATISTIK-wilayah (nasional dan provinsi) dan sektoralTAHUNANIndustri
05.02.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Profesionalitas SDM Polri
Indeks Profesionalitas SDM PolriIndeks Profesinalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan...1. Jenis Pangkat 2. Jenis KelaminKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Menentukan nilai kumulatif indikator komponen SDM Polri secara kuantitatifTAHUNANKeamanan
04.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Proses Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaMengukur proses pelaksanaan program P4GN, termasuk koordinasi antar lembaga, pelatihan, dan kegiatan penyuluhanskor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
07.04.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indeks Pulau-Pulau KecilMetode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi BencanaindeksKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 08.03-Pembangunan Berketahanan Iklim. Kegiatan: 08.03.01-Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi (nasional); Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Papua Tengah; Sulawesi Tengah; Provinsi Bali; Kab. Bintan; Kab. Kaur; Kab. Lebong; Kab. Bengkulu Utara; Pantai Utara Jawa; serta kategori kawasan: 3T, pesisir perkotaan/strategis ekonomi, dan berisiko abrasi tinggi. Deskripsi: Inisiatif berfokus pada penguatan ketahanan iklim pesisir untuk menurunkan potensi kerugian ekonomi sektor kelautan–perikanan melalui pengembangan kawasan pesisir tangguh, pembangunan sarana–prasarana pantai dan navigasi pelayaran, serta perlindungan–pemulihan ekosistem pesisir. Dorongan intervensi didasarkan pada peningkatan risiko di pesisir: kenaikan muka air laut 0,8–1,2 cm/tahun, gelombang tinggi 1,5–2,5 meter, dan kerentanan luas (311 kab/kota; 30% penduduk berisiko terdampak/perpindahan). Penerima manfaat utama adalah masyarakat pesisir dan nelayan, dengan orientasi pada keselamatan, produktivitas, dan keberlanjutan.Kelautan
06.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks QS International Research Network Collaboration
Indeks QS International Research Network CollaborationIndikator International Research Network (IRN) digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan dan keberagaman kolaborasi internasional dalam bidang penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi...IndeksKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
09.06.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Reformasi Birokrasi 2023-2025Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sebuah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah.IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Indeks NasionalTAHUNANDalam Negeri
09.06.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Indeks Reformasi Birokrasi NasionalReformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi...Nilai/SkorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
05.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Bencana
Indeks Risiko BencanaIRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang...IndeksOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Ibu Kota NusantaraTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 44.  Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi) Indikator SIPD: 000071 - Indeks Risiko BencanaKeamanan
05.02.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Terorisme
Indeks Risiko TerorismeSuatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorismeIndeksBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeamanan
05.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Terorisme
Indeks Risiko Terorisme Dimensi Suplai PelakuAngka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau...IndeksBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK10810060Terbatas[32010026] Wilayah;TAHUNANKeamanan
05.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Terorisme
Indeks Risiko Terorisme Dimensi TargetAngka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target serangan teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik.IndeksBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK10810061Terbatas[32010026] Wilayah;TAHUNANKeamanan
09.03.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ruang Digital Kondusif
Indeks Ruang Digital KondusifIndeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran...skala 1-5KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah.Informasi
09.03.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Satu Data Indonesia
Indeks Satu Data IndonesiaPemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasi
01.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks SDM K/L/Perwaklan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriIndikatour untuk Mengukur partisipasi SDM lintas instansi dan Perwakilan RI dalam pelatihan pengelolaan sistem informasi. Diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
09.06.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara,...IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 25.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator SIPD: 000044 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis ElektronikAparatur Negara
02.03.0124
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)Indeks yang menunjukkan situasi kerawanan pangan dan gizi secara simultan pada 3 aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan), termasuk indeks komposit dari ketiga aspek tersebut.Tanpa satuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiBULANANPertanian
01.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi
Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-OseanografiLuas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan dibagi dengan luas total wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertahanan
09.01.0038
    • Kepmendagri 000.10.5-240/2024
  1. -
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam NegeriUkuran terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sebagai berikut: 1. Tingkat...PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09.03.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)Indeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar...nilai (0-100)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
09.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar BisnisIndeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasionalnilai (0-100)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
09.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar MasyarakatIndeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan...nilai (0-100)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
09.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar PemerintahIndeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan...nilai (0-100)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
07.03.002
    • SDGs
  1. Indeks tutupan hijau pegunungan
Indeks tutupan hijau pegununganIndeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang...IndeksKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK31010020TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan LahanTAHUNANIndikator SIPD: 000290 - Indeks tutupan hijau pegununganKehutanan
07.01.0013
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Index Harga Batubara (PLT)Indeks harga batubara yang digunakan sebagai acuan biaya bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang mencerminkan perubahan harga batubara untuk kebutuhan pembangkitan listrik dalam suatu...Rp/TonKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPertambangan
02.01.0094
    • PP 2/2017
  1. -
Indikasi geografisHak kekayaan intelektual berupa daftar indikasi geografis terkait industridaftarKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.006
    • SDGs
  1. Indikator anomali harga pangan
Indikator anomali harga panganIndikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan gabungan tertimbang dari harga-harga...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional dan Ibukota ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000102 - Indikator anomali harga pangan.Perdagangan
09.05.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI)Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru IndonesiaPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar EkonomiPilar Ekonomi mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional melalui subpilar seperti perikanan tangkap dan budidaya, akivitas perdagangan dan transportasi maritim, industri...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru IndonesiaPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar LingkunganPilar Lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru IndonesiaPerencanaan Pembangunan Nasional
09.05.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar SosialPilar Sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan,...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000002 - Indeks Ekonomi Biru IndonesiaPerencanaan Pembangunan Nasional
02.02.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Inflasi Harga Bergejolak
Inflasi Harga BergejolakInflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalBULANANPerdagangan
09.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Integrated Index for Postal Development (2IPD)
Integrated Index for Postal Development (2IPD)Integrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di...nilaiKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKomunikasi
07.05.014
    • SDGs
  1. Intensitas emisi sektor industri
Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industriIntensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual gas rumah kaca dari sektor industri pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi (dalam hal ini produk domestik bruto) pada...ton CO2e/2010 IDR miliarKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.Lingkungan Hidup
02.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Intensitas Kesejahteraan PetaniIntensitas Kesejahteraan adalah rata-rata persentase indikator yang dapat diakses oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Intensitas Kesejahteraan merupakan ukuran non...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
Showing 301-350 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18340101.02.0001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Asia Power Index
Asia Power Index (Diplomatic Influence)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIBiro Perencanaan dan OrganisasiAsia Power Index merupakan indeks yang menunjukan kekuatan negara-negara khususnya di Asia dengan mengukur kemampuan negara dalam membentuk dan merespon lingkungan eksternal, baik dalam memengaruhi...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
18340207.03.003
    • SDGs
  1. Jumlah dana hibah teregistrasi untuk pembangunan sektor Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Bantuan pembangunan resmi untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan (Bantuan Hibah Luar Negeri Terencana untuk Sektor Kehutanan)PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALStaf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDana hibah adalah suatu pemberian baik berupa uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang bertujuan untuk memajukan atau menunjang tercapainya sasaran suatu program yang sedang...juta rupiah-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutananTERSEDIA
18340307.05.0001
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah
Banyaknya limbah B3 yang diolah dengan jenis pengolahan (a) termal; (b) stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau (c) cara lain sesuai perkembangan teknologiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Non-Bahan Berbahaya dan BeracunJumlah limbah B3 yang ditangani menggunakan metode pengolahan tertentu, seperti termal, stabilisasi dan solidifikasi, atau metode lain sesuai perkembangan teknologiton-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18340407.05.0002
    • SDGs
  1. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon
Baseline Perusak Ozon (JBPO)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Mitigasi Perubahan IklimJumlah bahan perusak ozon yang telah ditetapkan sebagai dasar (baseline) konsumsi pada suatu periode tertentu, yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur pengurangan konsumsi. Sebagai contoh, jika...ton (metrik ton)-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18340507.05.001
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)PrioritasSTATISTIKIndikator31010116KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Non Bahan Berbahaya dan BeracunBahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau...tonTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18340602.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri
Berat/Volume Material Daur Ulang yang DigunakanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPusat Industri HijauTotal berat atau volume material hasil daur ulang yang digunakan dalam proses produksipersen-NasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
18340702.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri
Berat/Volume Total Bahan Baku yang DigunakanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPusat Industri HijauTotal berat atau volume semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, termasuk material primer dan sekunderpersen-NasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
18340807.02.0106
    • UU 22/2001
  1. -
Cadangan Gas BumiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Minyak dan Gas BumiPerkiraan volume gas alam yang ditemukan di dalam batuan reservoir dan secara komersial dapat diperoleh/diproduksikanBSCF-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
18340907.02.0112
    • UU 22/2001
  1. -
Cadangan Minyak BumiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Mineral dan Batubaraperkiraan volume minyak bumi dan/atau gas alam yang ditemukan di dalam batuan reservoir dan secara komersial dapat diperoleh/diproduksikan. Miliar Barrel-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
183410
    • Permen PPPA 9/2021
  1. -
Cakupan daerah yang membentuk satgas PPKSP setiap provinsi/kab/kotaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHDaerah yang sudah memiliki SK pembentukan dan tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan PendidikanNama Daerah-TAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
Showing 61-70 of 4,146 items.