(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.0179 |
|
| Total sampah jenis sampah | Total timbulan sampah yang dihasilkan dalam periode tertentu, termasuk semua jenis sampah sebelum dilakukan pemilahan atau pengolahan. | ton | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 04.01.0178 |
|
| Total SDMK mendapatkan pelatihan bidang kesehatan | Proporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam sistem informasi SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on... | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Kesehatan | |
| 02.09.0051 |
|
| Total Sisa Hasil Usaha Koperasi | Hasil bersih usaha koperasi yang dihitung dari selisih antara total pendapatan dengan seluruh biaya, penyusutan, dan kewajiban lain yang dikeluarkan dalam satu tahun buku | Rupiah | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 09.02.0048 |
|
| Total target penerimaan negara bukan pajak | Jumlah target penerimaan PNBP sebagaimana ditetapkan dalam APBN tahunan yang disahkan oleh DPR. | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan. | Keuangan | |
| 01.01.0041 |
|
| Total Target Rencana Survei Wilayah Perairan | Total luas wilayah perairan Indonesia yang direncanakan untuk diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan oseanografi dalam periode tertentu, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Reff:... | kilometer persegi (km²) | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 06.02.0060 |
|
| Total tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1) | Jumlah seluruh tenaga kerja yang memiliki pendidikan terakhir tingkat D1 hingga S1, tanpa memandang bidang keilmuannya. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02.01.0041 |
|
| Total volume ekspor produk kelapa sawit | Jumlah total volume ekspor produk turunan I, II, dan III kelapa sawit yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 06.02.0061 |
|
| TPAK Pemuda Laki-laki | Persentase pemuda laki-laki usia 15–24 tahun yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0062 |
|
| TPAK Pemuda Perempuan | Persentase pemuda perempuan usia 15–24 tahun yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 04.01.199 |
|
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10410187 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 1.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Indikator SIPD: 000009 - Usia Harapan Hidup (UHH) 000921 - Umur Harapan Hidup | Kependudukan |
| 04.03.0043 |
|
| Unmet Need Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Usia 0-17 Tahun | Unmet need pelayanan kesehatan bagi Anak Usia 0-17 Tahun atau persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000127 - Unmet Need Pelayanan Kesehatan. | Pemberdayaan Perempuan | |
| 06.02.065 |
|
| Upah Rata-rata per Jam Kerja | Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan... | rupiah per jam | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 28010006 | Terbatas | Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerja | Ketenagakerjaan |
| 04.03.0044 |
|
| Upah rata-rata per jam pada anak yang bekerja usia 10-17 tahun | 1. Upah rata-rata per jam anak yang bekerja usia 10 - 17 tahun merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh anak yang bekerja usia 10 - 17 tahun per jam baik berupa uang maupun barang.... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Karakteristik | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerja | Pemberdayaan Perempuan | |
| 02.01.061 |
|
| Utilisasi Industri Logam Dasar | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri Logam Dasar (KBLI 24) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah | Industri | |
| 02.01.062 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri | Garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong bagi industri lain. Garam industri digunakan untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, dan sebagainya. Garam... | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | Utilisasi | Terbatas | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Industri |
| 02.01.063 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan hasil laut (KBLI 10219, 10221, 1022, 10296, 10298, 10299) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Industri | |
| 02.01.064 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan kelapa (KBLI: 10422, 10423, 10773, 32905) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | "Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional." | Industri | |
| 02.01.065 |
|
| Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pengolahan rumput laut (KBLI: 10298) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade. | Industri | |
| 02.01.066 |
|
| Utilisasi Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya | Utilisasi menunjukkan tingkat produksi industri pesawat terbang dan perlengkapannya (KBLI 30) terhadap kapasitas produksinya | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 03.01.0048 |
|
| Volume Air yang digunakan Irigasi | Total volume air yang digunakan untuk irigasi pertanian, mencakup sumber air permukaan, air tanah, rawa, dan tambak. | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.02.0019 |
|
| Volume Distribusi Air | Jumlah total air yang berhasil didistribusikan dan tercatat sebagai penjualan kepada pelanggan selama periode tertentu | meter kubik (m³) | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Energi | |
| 07.02.0061 |
|
| Volume Ekspor Gas Bumi melalui Pipa | Jumlah gas bumi dari pasokan domestik yang dialirkan melalui pipa untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 02.01.0042 |
|
| Volume ekspor produk hilir kelapa sawit | Jumlah volume produk turunan II dan III kelapa sawit yang diekspor, sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, kecuali produk dengan kode HS 15132110 (Crude... | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 07.02.0060 |
|
| Volume Gas Bumi untuk Industri | Jumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.02.0059 |
|
| Volume Gas Bumi untuk Kelistrikan | Jumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembangkit tenaga listrik dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 03.01.091 |
|
| Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi | jumlah air yang disalurkan atau digunakan melalui sistem irigasi untuk mendukung dan meningkatkan hasil pertanian, | miliar meter kubik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.02.0058 |
|
| Volume Lifting Gas dan Reinjeksi | Jumlah gas bumi hasil produksi yang diangkat ke permukaan untuk dimanfaatkan serta yang diinjeksi kembali ke dalam reservoir atau formasi tertentu dalam suatu periode tertentu | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | - | Energi | |
| 07.02.0057 |
|
| Volume LNG Plant (feed) | Jumlah gas bumi dari pasokan yang digunakan sebagai bahan baku fasilitas pencairan LNG untuk memenuhi kebutuhan produksi LNG dalam suatu periode tertentu. | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.02.0056 |
|
| Volume LPG Plant (feed) | Jumlah gas bumi dari pasokan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku fasilitas pengolahan LPG untuk memenuhi kebutuhan produksi LPG dalam suatu periode tertentu. | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.02.0020 |
|
| Volume Produksi Air | jumlah total air yang diproduksi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) selama periode tertentu. | meter kubik (m³) | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Energi | |
| 07.04.005 |
|
| Volume Produksi Garam | Banyaknya garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan usaha garam. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. Indikator SIPD: 000548 - Produksi Garam" | Kelautan | |
| 07.01.0006 |
|
| Volume Produksi Gas Bumi | Volume hidrokarbon dan Impurities dalam kondisi standar berupa fasa gas dari Reservoir yang diukur di Kepala Sumur dandikurangi dengan sejumlah volume yang diinjeksikan kembali sebagai gas liftdan... | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | - | Energi | |
| 02.06.010 |
|
| Volume Produksi Ikan | Jumlah produksi perikanan tangkap dan ikan budi daya. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000413 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 000524 - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Perikanan | |
| 02.01.0043 |
|
| Volume Produksi Industri Pengolahan Garam Industri | Jumlah garam industri yang diproduksi dalam periode tertentu (misalnya per tahun). | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Industri | |
| 02.06.011 |
|
| Volume Produksi Olahan Perikanan | Jumlah produk perikanan yang diolah melalui kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan seperti pengalengan, pembekuan, penggaraman/pengeringan, pemindangan, pengasapan/pemanggangan,... | juta ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.01.067 |
|
| Volume Produksi Pembuatan Kapal | Volume pembangunan kapal baru mengacu pada total kapasitas atau jumlah kapal yang direncanakan dan diproduksi dalam suatu periode tertentu di galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai... | ribu tonase bobot mati | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.03.074 |
|
| Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan | Indikator ini dihitung sebagai rasio dari output per tahun dibagi jumlah hari orang kerja (HOK) dalam tahun yang sama. Varian dari penghitungan di atas adalah per musim tanam (MT). Volume produksi... | ton | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000092 - Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan | Ketenagakerjaan | |
| 02.06.012 |
|
| Volume Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budi Daya adalah semua hasil pembudidayaan yang dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah... | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000550 - Produksi Perikanan Budidaya 001059 - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Perikanan | |
| 02.06.015 |
|
| Volume Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi yang berasal dari perikanan tangkap pada Laut dan Perairan Umum Daratan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.09-Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan; Klaster kab/kota: Kota Tarakan–Kab. Bulungan–Kab. Tana Tidung; Kab. Kotawaringin Timur; Kab. Jayapura*–Kota Jayapura*–Kab. Biak Numfor*–Kab. Kepulauan Yapen*–Kab. Sarmi*; Kab. Manokwari*, Kab. Sorong* (potensial pangan), Kab. Merauke*, Kab. Nabire*–Kab. Mimika*; Kab. Pinrang–Wajo–Bone–Barru–Luwu–Luwu Timur–Takalar; Kab. Bengkalis–Indragiri Hilir–Pelalawan–Rokan Hilir–Siak–Kep. Meranti–Kota Dumai–Kuantan Singingi; Kab. Nias–Nias Barat–Kota Gunungsitoli; Kota Banda Aceh–Kab. Aceh Timur–Aceh Utara; Kota Bengkulu–Kab. Bengkulu Utara–Kepahiang–Mukomuko–Bengkulu Selatan–Rejang Lebong–Kaur–Bengkulu Tengah; Kab. Agam–Solok–Padang Pariaman–Dharmasraya–Sijunjung–Kota Solok–Kota Padang–Kota Pariaman–Lima Puluh Kota; Kab. Sambas–Sanggau–Sintang–Mempawah–Kapuas Hulu–Ketapang–Bengkayang–Landak–Melawi–Sekadau–Kayong Utara–Kubu Raya–Kota Pontianak–Kota Singkawang; Kab. Karimun–Lingga–Kota Batam; Kab. Gorontalo–Boalemo–Pohuwato–Bone Bolango–Gorontalo Utara–Kota Gorontalo; Kab. Pandeglang; Kab. Mamuju; Sulawesi Tenggara: Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Muna, Bombana, Kolaka, Muna Barat. Deskripsi: Permasalahan produksi perikanan belum mencapai target dikarenakan dominasi praktik tradisional (>95% nelayan tradisional; ±80% budidaya masih tradisional) dan rendahnya produktivitas tambak udang (~0,6 ton/ha/tahun). Hambatan utama meliputi aksesibilitas, jaminan mutu, serta kelemahan logistik–distribusi–rantai dingin, yang berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya skala kecil. Arah intervensi menekankan peningkatan penyediaan ikan untuk konsumsi dan gizi (swasembada pangan), modernisasi dan intensifikasi budidaya (khususnya udang & nila di Jateng; penguatan sentra udang/TCT/lobster–kepiting di Jatim), peningkatan nilai tambah, serta perbaikan infrastruktur rantai pasok dan kelembagaan perikanan agar produktivitas naik, mutu terjamin, dan kesejahteraan pelaku usaha meningkat. Indikator SIPD: 000549 - Produksi Perikanan Tangkap 001058 - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Perikanan | |
| 02.06.020 |
|
| Volume Produksi Rumput Laut | Data produksi rumput merupakan penjumlahan data produksi rumput laut yang dibudidayakan maupun yang dipanen secara langsung dari alam | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade. | Perikanan | |
| 02.01.068 |
|
| Volume Reparasi Kapal | Volume reparasi kapal mengacu pada jumlah atau kapasitas kapal yang dapat diperbaiki dalam periode tertentu di suatu galangan kapal. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan... | ribu tonase bobot mati | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 03.01.0049 |
|
| Volume Tampungan Air yang Dapat Dimanfaatkan | Jumlah total air yang dapat disimpan dalam waduk, embung, atau fasilitas penampungan air lainnya yang tersedia untuk keperluan domestik, pertanian, industri, atau konservasi. | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | Pekerjaan Umum | |
| 03.03.054 |
|
| Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional | Kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar, dan perkerasan (standar) jalan, volume... | jam perseratus kilometer | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 10.03.0069 |
|
| Waveform Displacement | Perubahan posisi suatu titik atau objek dalam ruang seiring waktu, yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang (waveform). | mm/detik | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | titik | HARIAN | Kewilayahan | ||
| 08.01.035 |
|
| Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB | Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/ PDB merupakan alat ukur untuk melihat besaran kontribusi peningkatan peran dana sosial keagamaan terhadap PDB. | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | ||
| 04.02.0060 |
|
| Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) | Persentase jumlah Kementerian/Lembaga yang secara aktif menggunakan Data Regsosek melalui platform SEPAKAT untuk perencanaan atau pelaksanaan program/kebijakan | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Sosial |
Showing 3,301-3,346 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184021 | 06.01.0311 |
|
| Jumlah dosen yang meningkat jabatan akademiknya | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Direktorat Sumber Daya | Jumlah dosen yang meningkat jabatan akademiknya | Orang | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 184022 |
|
| Jumlah dunia usaha/bisnis yang ramah HAM | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha | Daftar dunia usaha/bisnis yang ramah HAM Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia... | usaha | - | Provinsi dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |||
| 184023 | 07.01.0012 |
|
| Jumlah Ekspor Batubara | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | Banyaknya batubara yang dijual keluar negeri | Ton | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | TERSEDIA | ||
| 184024 | 02.02.0005 |
|
| Jumlah Ekspor Berbasis SDA yang Diolah per kode HS 6 digit Indonesia | Prioritas | STATISTIK | Variabel | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi | Total jumlah produk yang diekspor yang berasal dari SDA dengan kode HS 6 digit dan telah melalui proses pengolahan. | Unit | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan | TERSEDIA | |
| 184025 | 07.02.0100 |
|
| Jumlah Ekspor Biodiesel | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi | Banyaknya BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel yang dijual ke Badan Usaha luar negeri | Ribu KL | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 184026 | 07.02.0099 |
|
| Jumlah Ekspor LNG | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Jumlah gas bumi yang telah dicairkan menjadi LNG dari pasokan domestik untuk memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 184027 | 07.02.0098 |
|
| Jumlah Ekspor LPG | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Banyaknya LPG yang dijual ke Badan Usaha luar negeri | Ton | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 184028 | 07.02.0097 |
|
| Jumlah Ekspor Minyak Mentah | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Banyaknya minyak mentah yang dijual keluar negeri dalam satuan volume | Ribu Barel | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 184029 | 07.02.0096 |
|
| Jumlah Ekspor Produk Kilang | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Banyaknya produk yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak mentah di kilang oleh badan usaha Pemegang izin usaha Pengolahan Minyak dan gas Bumi yang dijual ke luar negeri | Ribu Barel | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | TERSEDIA | ||
| 184030 | 03.01.009 |
|
| Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Air Tanah dan Air Baku | Banyaknya tampungan air skala kecil seperti situ dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air | Unit | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA |
Showing 681-690 of 4,146 items.