Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
01.02.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)
Total Jumlah Dokumen IM yang diterima Sekretariat OECDJumlah total dokumen Initial Memorandum yang diserahkan oleh Pemri dan diterima oleh Sekretariat OECD untuk proses reviu.​DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
09.03.0060
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Total Jumlah InstansiJumlah keseluruhan instansi pemerintah yang menjadi target koneksi ke JIPunit (jumlah instansi)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L/ProvTAHUNANInformasi
06.01.0138
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Total jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasiTotal jumlah lulusan dari program pendidikan tinggi vokasiOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional
Total Jumlah Olahragawan PelatnasJumlah keseluruhan atlet yang mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dalam periode tertentu termasuk prestasi yang diperoleh setiap atlet di tingkat regional atau internasional. Prestasi...OrangKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Cabang Olahraga, Level PrestasiTAHUNANOlahraga
06.01.0140
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya
Total jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.Jumlah satuan pendidikan nonformal yang terdaftar dan aktif dalam sistem pendidikan nasional.UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK10310067TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikan
09.06.0038
    • SDGs
  1. Jumlah SDM Iptek (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk
Total Jumlah SDM di bidang IPTEKJumlah sumber daya manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mencakup: Peneliti: PNS dengan jabatan fungsional peneliti yang bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan,...OrangBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK10210049TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta pendudukAparatur Negara
01.02.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)
Total Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang perlu disempurnakan Pemri berdasarkan hasil Rekomendasi OECDJumlah total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi perlu disempurnakan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan rekomendasi dari Komite OECD.​DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
06.03.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor
Total Jumlah Usaha E-CommerceTotal keseluruhan usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce, baik yang melakukan ekspor maupun tidakunit usahaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.04.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
Total K/L/D TargetJumlah keseluruhan instansi pemerintah pusat dan daerah yang menjadi target implementasi SPLPjumlah instansiKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: Kementeri an, Lembaga, DaerahTAHUNANKomunikasi
05.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D dan Masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM
Total K/L/D yang Perlu Mendapatkan Penguatan HAM (TKLD)Jumlah keseluruhan Kementerian/Lembaga/Daerah yang seharusnya mendapatkan program penguatan HAM sesuai target pemerintah.InstansiKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, prov, kab/kotaTAHUNANHak Asasi Manusia
02.03.0108
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Total Kebutuhan Pangantotal kebutuhan pangan antar waktu dan antar wilayahTonBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalBULANANPertanian
02.03.0061
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Total Ketersediaan Pangantotal ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayahTonBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalBULANANPertanian
01.01.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan
Total Komponen dalam AlpalhankamTotal keseluruhan komponen yang digunakan dalam produksi Alpalhankam, termasuk komponen yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Reff: https://pusdik.mkri.id/index.php?id=1061&page=web.Download2UnitKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
02.09.0053
    • RKP 2026
  1. Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Total Koperasi Desa atau KelurahanJumlah keseluruhan koperasi yang berdiri dan terdaftar secara resmi di tingkat desa atau kelurahan pada suatu periode tertentu, tanpa membedakan jenis koperasinya (misalnya koperasi simpan pinjam,...unitKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
09.02.083
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Total Kredit/PDB
Total Kredit/PDBMenurut Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan: Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
07.05.0178
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman
Total Limbah Cair Industri yang dihasilkanTotal volume limbah cair industri yang dihasilkan dari kegiatan produksi (yang dilaporkan)m³/hariKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.Lingkungan Hidup
02.03.0050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Jagung
Total Luas Area Panen JagungTotal area panen untuk JagungHaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungPertanian
02.03.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Padi
Total Luas Area Panen PadiTotal area panen untuk PadiHaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi PadiPertanian
03.01.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air
Total Luas Kawasan PrioritasKeseluruhan luas area yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk dilindungi dari potensi kerusakan akibat air.hektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0046
    • SDGs
  1. Persentase Wilayah Cekungan Lintas Batas dengan Pengaturan Kerja Sama Sumber Daya Air
Total luas permukaan cekungan lintas batas sungai dan danau dalam wilayah negaraTotal luas permukaan semua cekungan lintas batas sungai dan danau yang berada dalam wilayah negara, terlepas dari ada atau tidaknya pengaturan kerja sama.UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000173 - Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.Pekerjaan Umum
06.01.0141
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul
Total Lulusan dari Program Studi KesehatanKeseluruhan lulusan dari program studi kesehatanOrangKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.Pendidikan
02.09.0052
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Total Modal Luar KoperasiJumlah modal yang berasal dari pihak eksternal, seperti pinjaman atau sumber pendanaan lainnya.RupiahKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.02.0037
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia
Total Nilai Ekspor Barang IndonesiaJumlah nilai barang yang diekspor oleh Indonesia ke seluruh dunia dalam periode tertentu.USDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing
Total nilai ekspor Dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolahTotal nilai ekspor global untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang telah diolah.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.01.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing
Total nilai ekspor Indonesia untuk produk industri berbasis sumber daya alam yang diolahTotal nilai ekspor produk industri yang berbasis sumber daya alam yang telah diolah.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndustri
02.02.0039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN
Total Nilai Ekspor ke ASEANPenjumlahan nilai ekspor ke semua negara anggota ASEANUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA
Total Nilai Ekspor ke EFTAPenjumlahan nilai ekspor barang Indonesia ke semua negara anggota EFTAUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP
Total Nilai Ekspor ke RCEPPenjumlahan nilai ekspor ke semua negara anggota RCEPUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks diversifikasi ekspor
Total Nilai Ekspor per ProvinsiJumlah keseluruhan nilai ekspor dari semua produk yang diekspor oleh provinsirupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia
Total nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi duniaTotal nilai ekspor global untuk produk yang termasuk dalam kategori teknologi menengah dan tinggi pada tahun tertentu.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia
Total nilai ekspor produk industri berbasis SDA duniaTotal nilai ekspor global untuk produk yang termasuk dalam kategori industri berbasis sumber daya alam pada tahun tertentudollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia
Total nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) duniaTotal nilai ekspor global untuk produk yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan menggunakan teknologi rendah pada tahun tertentudollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia
Total nilai ekspor produk pertanian duniaTotal nilai ekspor global untuk produk pertanian pada tahun tertentu, mencakup kategori produk yang sama seperti yang didefinisikan oleh WTOdollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.08.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
Total Nilai Realisasi Investasi NasionalJumlah keseluruhan capaian nilai realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia baik realisasi penanaman modal asing maupun dalam negeri.rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Jawa & Luar JawaTAHUNANInvestasi
02.01.0039
    • SDGs
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
Total Nilai Tambah Industri (TNTI)Akumulasi nilai tambah dari seluruh sub-sektor industri pengolahan, termasuk industri mikro, kecil, menengah, dan besar-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.Industri
03.05.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes
Total PADesSeluruh pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber asli desa, termasuk hasil usaha, aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.​rupiahKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-DesaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.01.0047
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kondisi Mantap Jalan
Total Panjang Jalan NasionalJumlah keseluruhan panjang ruas jalan nasional yang terdaftar.kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanPekerjaan Umum
02.01.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya
Total PDB ADHB Subsektor Fesyen dan Kriya per tahunNilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan (tahun ke-t) untuk subsektor fesyen dan kriya. PDB ADHB mencerminkan nilai moneter seluruh barang dan jasa yang...miliar rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
02.07.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN
Total Pendapatan (Total Revenue) BUMNPendapatan adalah total penghasilan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis utamanya, seperti penjualan barang atau jasa, sebelum dikurangi biaya apapunrupiahBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPrioritasSTATISTIK-Perusahaan BUMNTAHUNANBadan Usaha Milik Negara
04.01.0170
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pengeluaran Kesehatan Total per kapita
Total Pengeluaran KesehatanMeliputi semua pengeluaran yang berkaitan dengan layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, pembelian obat, program pencegahan, dan layanan kesehatan lainnya.jutaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.02.0059
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Total Penyandang Disabilitas yang Bekerja (Total PD yang bekerja)Jumlah penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, yang mengalami gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, atau gangguan lainnya seperti gangguan emosional atau...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor FormalKetenagakerjaan
04.01.0171
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna
Total Populasi Rumah Sakit Pemerintah yang Memiliki Izin Operasional hingga Tahun 2027Jumlah seluruh rumah sakit milik pemerintah yang telah memiliki izin operasional paling lambat pada tahun 2027, mencakup rumah sakit yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah...UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.0172
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
Total Populasi Sampel Suplemen KesehatanJumlah total suplemen kesehatan yang diambil sampelnya untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentu.sampelBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.0173
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas
Total PuskesmasJumlah keseluruhan Puskesmas yang teregistrasi dan operasional hingga tahun 2028.​unit (jumlah puskesmas).​KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
02.08.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Total Realisasi Investasi PMA Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriNilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KIrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.Investasi
02.08.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Total Realisasi Investasi PMDN Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriNilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KIrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.Investasi
04.03.0042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Total RO/SubkegiatanJumlah keseluruhan Rincian Output atau Subkegiatan K/L yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun tertentu.persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.0174
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu
Total Rumah SakitTotal keseluruhan RS yang beroperasi pada periode yang sama.​unit (jumlah rs)KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0175
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Total Rumah Sakit Pemerintah DaerahJumlah keseluruhan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kotaUnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.0176
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Total Rumah Sakit Pemerintah yang Teregistrasi dan Laik OperasionalJumlah keseluruhan rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah yang telah teregistrasi dan memenuhi syarat laik operasional sesuai dengan peraturan yang berlakuUnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarKesehatan
Showing 3,251-3,300 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18399103.05.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Jumlah Desa Maju dan Mandiri di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Penyerasian Pembangunan Daerah KhususJumlah desa berstatus 'Maju' dan 'Mandiri' berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)jumlah desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
18399203.05.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah Desa Mandiri
Jumlah Desa MandiriPrioritasSTATISTIKIndikator32010033Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan TransmigrasiKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan PerdesaanJumlah desa yang memiliki status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,...desaTerbukaKlasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
18399305.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Jumlah Desa Rawan BencanaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADirektorat KesiapsiagaanJumlah total desa yang berada di kawasan rawan bencana.​desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Kelas RawanTAHUNANKeamananTERSEDIA
18399401.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak
Jumlah Desa Tematik Berketahanan BencanaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANADirektorat KesiapsiagaanJumlah desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.​desa/kelurahan-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanTAHUNANPertahananTERSEDIA
18399503.05.005
    • SDGs
  1. Jumlah Desa Tertinggal
Jumlah Desa TertinggalPrioritasSTATISTIKIndikator32010034Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan TransmigrasiKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIALMenurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan...desaTerbukaKlasifikasi Wilayah: Perdesaan, PerkotaanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
18399603.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritasPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Penyerasian Pembangunan Daerah KhususMerupakan jumlah desa yang dikategorikan sebagai "tertinggal" atau "sangat tertinggal" berdasarkan kriteria tertentu, yang berada di 204 kecamatan perbatasan prioritas. Kriteria desa tertinggal dan...jumlah desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
183997
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah Desa WisataNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi PariwisataBanyaknya Desa Wisata dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kotaDesa Wisata-TAHUNANPariwisataTERSEDIA
18399802.11.006
    • SDGs
  1. Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)
Jumlah Desa Wisata/ Destinasi dengan Penerapan Standar Pariwisata BerkelanjutanPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Perancangan Destinasi PariwisataPariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat...lokasi/destinasi/desa-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANPariwisataTERSEDIA
18399903.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan skala perdesaanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan PerdesaanPuskesmas Pembantu (Pustu): Jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes): Upaya...desa-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
18400003.05.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital
Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digitalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan DesaSistem keuangan desa yang berbasis digital hingga saat ini dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui platform Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui platform ini, Pemerintah Desa melaporkan...Total-DesaTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
Showing 651-660 of 4,146 items.