Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
06.04.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki
Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-lakiProporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemuda
02.09.0039
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa Merah Putih per Sektor Usaha Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha per sektor usaha terhadap total volume usaha koperasi yang dihasilkan melalui sektor usaha pada Koperasi Desa Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu...PersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0038
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa Merah Putih Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha Koperasi Desa Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0037
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih per Sektor Usaha Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha per sektor usaha yang dihasilkan oleh sektor usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentupersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0036
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0035
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih per Sektor Usaha Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha yang dihasilkan oleh sektor pada Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0034
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah volume usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan total keseluruhan volume usaha koperasi dalam satu periode tertentuPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.0033
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Rasio Volume Usaha Koperasi per Jenis Koperasi terhadap Total Volume Usaha KoperasiJumlah nilai volume usaha koperasi per jenis koperasi terhadap total volume usaha koperasiPersenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; ProvinsiTAHUNANKoperasi
02.09.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDBRasio volume usaha koperasi terhadap PDB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDB Nasional. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa...persenKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; SektorTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 14c.Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)Koperasi
04.01.0251
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Rata-Rata Angka StuntingStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi...nilai/angkaKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKesehatan
09.03.078
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi
Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan SandiIndikator yang mengukur kesenjangan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian.persenBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
02.03.0110
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata Harga Pangan Tingkat KonsumenRata-rata harga komoditas pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala di tingkat konsumenRp/KgBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiBULANANPertanian
02.03.0109
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata Harga Pangan Tingkat ProdusenRata-rata harga komoditas pangan dengan sampel responden terpilih yang representatif melalui pencatatan secara berkala di tingkat produsenRp/KgBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-ProvinsiBULANANPertanian
03.05.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritasIndeks komposit yang mengukur capaian pembangunan di kecamatan perbatasan dengan menggunakan empat dimensi yaitu sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan permukiman.IndeksBADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, KecamatanTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanIPKP : Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disingkat IPKP adalah proses secara sistematis untuk memperoleh hasil atas capaian pembangunan pada PPKP. PPKP: Pusat...IndeksBADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota,TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
06.02.0122
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata jumlah pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)Definisi : Jumlah pekerja yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari jumlah pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibagi dengan jumlah Satuan Pelayanan...PekerjaBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis kelamin pekerja (Perempuan/Laki-laki)TAHUNANKetenagakerjaan
04.01.194
    • SDGs
  1. Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapita
Rata-rata Konsumsi Alkohol Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas per Kapitarata-rata konsumsi minuman keras/beralkohol (liter per kapita 15 tahun keatas) yang dikonsumsi oleh penduduk umur ?15 tahun adalah perbandingan antara jumlah minuman keras/beralkohol (liter) yang...liter per kapitaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410165TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000121 - Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.Kesehatan
02.03.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Buah dan Sayur
Rata-rata Konsumsi Buah dan SayurJumlah konsumsi buah dan sayur oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktugram per kapita per hariBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
07.02.031
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rata-rata Konsumsi Listrik per Kapita
Rata-rata Konsumsi Listrik per KapitaKonsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi...kilowattjam per kapitaKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43a-i.Konsumsi listrik per kapita (kWh) Indikator SIPD: 000066 - Konsumsi Listrik per Kapita 000876 - Konsumsi Listrik per KapitaEnergi
02.05.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Pangan Hewani
Rata-rata Konsumsi Pangan HewaniJumlah konsumsi pangan hewani oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktugram per kapita per hariBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakan
02.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Konsumsi Umbi-Umbian
Rata-rata Konsumsi Umbi-UmbianJumlah konsumsi umbi-umbian oleh seseorang atau populasi tiap satuan waktugram per kapita per hariBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
02.11.0056
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-Rata Lama Perjalanan WisatawanRata-rata waktu yang dihabiskan oleh wisatawan dalam 1 kali perjalanan.malamBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-KebangsaanBULANANPariwisata
06.01.084
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke...tahunBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10310050TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 5c.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Indikator SIPD: 000018 - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun 000893 - Rata-Rata Lama SekolahPendidikan
06.02.058
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan
Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaanRata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan adalah rata-rata jumlah waktu (dalam bulan) yang dibutuhkan oleh lulusan pendidikan tinggi untuk memperoleh pekerjaan atau...bulanBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danKetenagakerjaan
06.01.085
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; NumerasiNilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai...nilaiKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 5a.Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000919 - Skor Literasi/Numerasi 000894 - Angka Literasi/NumerasiPendidikan
02.01.0036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal
Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun berjalanNilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun berjalanrupiahKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal
Rata-rata Nilai Produksi Produk Bersertifikat Halal pada Tahun sebelumnyaNilai rata-rata produksi produk yang memiliki sertifikat halal yang dilaporkan oleh industri pada tahun sebelumnyarupiahKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.071
    • SDGs
  1. Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor
Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektorIndikator ini mengukur pendapatan dari usaha pertanian (on-farm) skala kecil yang memproduksi produk pangan dan pertanian. Lingkup usaha pertanian terdiri dari tanaman pangan, hortikultura,...rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kegiatan Usaha Tanaman Pertanian; Jenis Komoditas Tanaman KehutananTAHUNANIndikator SIPD: 000094 - Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.Pertanian
02.11.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pendapatan dari wisatawan nusantara
Rata-Rata Pengeluaran per Perjalanan Wisatawan NusantaraRata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh seorang wisatawan nusantara selama perjalanan wisata mereka, termasuk untuk akomodasi, transportasi, makanan, oleh-oleh, dan aktivitas wisata lainnyarupiah per perjalananBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.05-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena Lokasi Prioritas: Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara Key Tourism Area: Sengigi-Gili, Pantai Selatan Mandalika, Matara, dan Kawasan Rinjani KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata prioritas Lombok-Gili TramenaPariwisata
02.11.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Jumlah devisa sektor pariwisata
Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (RPWn)Rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan oleh setiap wisatawan mancanegara selama kunjungannya di Indonesia.miliar USDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NASIONALTAHUNAN"Program: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.01-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Lokasi Prioritas: Kab. Magelang, Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Klaten, Kab. Bantul, dan Kab. Purworejo (Badan Otorita Pariwisata); KSPN Borobudur dan sekitarnya, KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya, KSPN Prambanan-Kalasan. Deskripsi: Permasalahan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO, menyoroti enam isu utama. Pertama, keterbatasan produk pariwisata dengan ketergantungan tinggi pada pariwisata budaya. Kedua, terjadinya pariwisata berlebihan (overtourism) di Candi Borobudur pada musim tertentu. Ketiga dan keempat, akses transportasi serta infrastruktur layanan dasar yang dinilai belum memadai. Kelima, standar internasional dalam aspek Daya Tarik Wisata (DTW) dan interpretasi belum terpenuhi. Terakhir, terjadi penurunan kondisi lingkungan, termasuk polusi udara dan penurunan ketersediaan air tanah akibat penggundulan lahan di Perbukitan Menoreh yang kritis dan rawan longsor. Program ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 (Pengembangan Infrastruktur, Lapangan Kerja, Industri Kreatif, dan Agromaritim)"Pariwisata
07.05.088
    • SDGs
  1. Rata-rata Tahunan Materi Partikulat 10 Mikron (PM 10)
Rata-rata Tahunan Materi Partikulat 10 Mikron (PM 10)Pengukuran konsentrasi materi partikular halus bertujuan untuk mengetahui kualitas udara di perkotaan. Partikulat Halus PM 10 merupakan partikel udara yang berukuran kurang dari 10 mikron, Nilai...mikrogram per meter kubikKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010143TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, DaerahTAHUNANIndikator SIPD: 000245 - Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10Lingkungan Hidup
06.02.0055
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan
Rata-rata Upah Laki-laki (UL)Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai laki-lakirupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKetenagakerjaan
04.03.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kesenjangan Upah Laki-laki dan Perempuan
Rata-rata Upah Perempuan (UP)Rata-rata upah/gaji sebulan buruh/karyawan/pegawai perempuanrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
06.02.0056
    • SDGs
  1. Upah Rata-rata per Jam Kerja
Rata-rata Upah/gaji bersih bulananTotal imbalan yang diterima pekerja dalam sebulan, baik berupa uang maupun barang, setelah dikurangi potongan-potongan seperti pajak dan iuran wajibrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000187 - Upah rata-rata per jam pekerjaKetenagakerjaan
05.01.0069
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara KonstitusiRata-rata lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan dibacakan dalam hitungan hari kerja.hariMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Perkara KonstitusiTAHUNANHukum
03.03.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan
Rata-rata waktu perputaran di pelabuhanRata-rata selisih waktu antara kedatangan dan keberangkatan ke fasilitas pelabuhanhariKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransportasi
03.04.0017
    • RPJMN 2025-2029
    • SKB MenPKP/MenPU/Mendagri 2024
  1. -
Realiasasi Pembangunan Baru PerumahanData yang memuat informasi detail mengenai pembangunan baru perumahan yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, Nama Penerima, Nomor Kartu Keluarga...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANFormat data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta RumahPerumahan
09.02.0043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pengeluaran Utama Pemerintah terhadap Anggaran yang Disetujui
Realisasi Belanja NegaraJumlah aktual pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam periode tertenturupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000312 - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujuiKeuangan
07.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri
Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam NegeriIndikator ini mengukur jumlah aktual batubara yang diserap atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor pembangkit listrik, industri semen, dan industri lainnya, sesuai...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.01-Peningkatan Penyediaan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Produksi migas menurun sehingga impor migas meningkat rata-rata ~8% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Serapan energi didominasi sektor industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%), dan lainnya (1%). Arah sasaran: (01) meningkatnya pasokan minyak bumi, (02) meningkatnya pasokan gas bumi, dan (03) meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.Pertambangan
02.08.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta
Realisasi Nilai Investasi Sektor SwastaRealisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara merupakan indikator yang mengukur indikasi nilai investasi dari para pelaku sektor swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama...triliun rupiahOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANInvestasi
09.02.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Seluruh penerimaan negara dari sumber selain pajak, seperti: SDA, layanan, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan lainnya.rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.Keuangan
09.02.0104
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Realisasi penggunaan APBDes untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola dan melalui penyediaData realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaannya baik dilakukan melalui swakelola maupun melalui penyedia yang menggunakan APBDes.rupiahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
03.04.0016
    • RPJMN 2025-2029
    • SKB MenPKP/MenPU/Mendagri 2024
  1. -
Realisasi Peningkatan Kualitas PerumahanData yang memuat informasi detail mengenai peningkatan kualitas perumahan yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, Nama Penerima, Nomor Kartu Keluarga...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANFormat data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta RumahPerumahan
07.05.089
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor EnergiBesarnya pengurangan emisi GRK, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang dihasilkan dari kegiatan sektor energi, termasuk pembangkitan listrik,...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK31010054TerbukaNasionalTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.090
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Hutan
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor HutanReduksi Emisi Sektor Kehutanan adalah penurunan kuantitas gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas di sektor kehutanan, meliputi deforestasi, degradasi hutan, kebakaran...tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.092
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor LimbahPengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumebr dari sektor limbah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Limbah mengacu pada pelepasan gas-gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca, yang...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.093
    • RPJMN 2025-2029
  1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor PertanianPenurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif adalah nilai perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK sektor pertanian selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK...million tonnes of carbon dioxide equivalentKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.03.049
    • SDGs
  1. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi
Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksiTersedianya regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.HukumHukum dan undang-undang adalah...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000162 - Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.Pemberdayaan Perempuan
04.02.066
    • SDGs
  1. Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030Dokumen strategi penanggulangan bencana (PRB) tingkat nasional adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat nasional untuk mengurangi ancaman dan kerentanan...dokumenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000249 - Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015�2030Sosial
02.03.072
    • SDGs
  1. Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi BerkelanjutanKonsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang...DokumenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000186 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan 000251 - Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi BerkelanjutanLingkungan Hidup
Showing 3,101-3,150 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
183961
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data bantuan hukum berdasarkan status pengajuanNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.layanan-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
18396205.01.0008
    • DP 2024
  1. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 Periset
Jumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualJumlah data dan informasi KI Komunal yang memiliki nilai ekonomi dari tiap Provinsi/DaerahDokumen-ProvinsiTAHUNANHukumTERSEDIA
18396307.05.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasi
Jumlah data informasi yang terregister dan terverifikasiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan VerifikasiIndikator ini mengacu pada jumlah total data informasi aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang telah berhasil didaftarkan dalam suatu sistem dan telah diverifikasi kebenarannya. Proses...sektor-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
183964
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Jumlah data layanan keterangan ahli pers dari dewan persNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALSekretariat Dewan PersKeterangn yang diberikan oleh seorang yang memillki keahlian khhusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingktan proses hukum. Layanan ini diberikan ata...Jumlah Layanan-TAHUNANKomunikasiTERSEDIA
183965
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana Bebas berdasarkan jenis (Bersyarat(PB,CB,CMB) dan Murni)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlakuorang-WilayahBULANANHukumTERSEDIA
183966
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana berdasarkan Jenis KejahatanNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di...orang-Jenis KejahatanBULANANHukumTERSEDIA
183967
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana Berdasarkan Jenis KelaminNon PrioritasSTATISTIKIndikator10810025KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di...orangTerbukaJenis KelaminBULANANHukumTERSEDIA
183968
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah Data Narapidana Berdasarkan Usia (anak, dewasa)Non PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANDirektorat Jenderal PemasyarakatanBanyaknya orang (terpidana) yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di...orang-kelompok usiaBULANANHukumTERSEDIA
18396910.04.0025
    • DP 2024
  1. -
Jumlah data Pelaksanaan Penerimaan Delegasi ke MPR RIPrioritasSTATISTIKVariabelMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBanyak kunjungan dari berbagai pihak yang diterima oleh MPR RI sebagai bagian dari fungsi dan tugasnyakali-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
18397010.04.0026
    • DP 2024
  1. -
Jumlah data Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di daerah pemilihanPrioritasSTATISTIKVariabelMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBanyak kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dilakukan oleh anggota MPR RI di daerah pemilihankali-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
Showing 621-630 of 4,146 items.