(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.076 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APK SMP/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310042 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan |
| 06.01.077 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK SMP/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310043 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan |
| 06.01.078 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki | Perbandingan antara APK SMP/sederajat penduduk perempuan dan APK SMP/sederajat penduduk laki-laki. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310044 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan |
| 06.01.068 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok disabilitas dan APK Pendidikan Tinggi penduduk dari kelompok non-disabilitas. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310034 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan |
| 06.01.069 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perdesaan dan APK Pendidikan Tinggi penduduk yang tinggal di perkotaan. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10310035 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan |
| 06.01.079 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas | Perbandingan antara APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah (kuintil 1) dan APM SD/Sederajat penduduk dari kelompok 20% rumah tangga dengan... | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06.01.080 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas | Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk dari kelompok disabilitas dan APM SD/sederajat penduduk dari kelompok non-disabilitas. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06.01.081 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan | Perbandingan antara Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat penduduk yang tinggal di perdesaan dan APM SD/sederajat penduduk yang tinggal di perkotaan. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 06.01.082 |
|
| Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki | Perbandingan antara APM SD/sederajat penduduk perempuan dan APM SD/sederajat penduduk laki-laki. | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Status Disabilitas | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000147 - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas. | Pendidikan | |
| 09.02.066 |
|
| Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen) | Seluruh penerimaan negara yang tidak termasuk dalam pajak | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan. | Keuangan | |
| 09.02.067 |
|
| Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman | Rasio Defisit APBN terhadap PDB Nominal | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 04.01.193 |
|
| Rasio dokter spesialis | Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Kesehatan | |
| 02.02.060 |
|
| Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku | Perbandingan nilai produk hilir kelapa sawit yang diekspor terhadap bahan baku. Yang dimaksud dengan produk hilir kelapa sawit adalah seluruh produk Turunan II dan III kelapa sawit yang terdapat pada... | - | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | Ekspor | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Industri | |
| 07.02.029 |
|
| Rasio elektrifikasi | Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total.Listrik PLN adalah rumah tangga yang... | persen | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | 24210014 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Indikator SIPD: 000175 - Rasio Elektrifikasi 000837 - Rasio Elektrifikasi | Energi |
| 07.05.085 |
|
| Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan | Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.Tingkat emisi gas rumah kaca (tonCO2e/tahun)... | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri | Lingkungan Hidup | |
| 04.02.065 |
|
| Rasio Gini | Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1.Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya... | - | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 33110012 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000005 - Rasio Gini 000544 - Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) | Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 07.02.030 |
|
| Rasio Intensitas Energi Primer | Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. (Peraturan Pemerintah Nomor 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional),Intensitas energi... | setara barel minyak per miliar rupiah | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | 24210015 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 43a-ii.Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar) Indikator SIPD: 000067 - Intensitas Energi Primer 000836 - Intensitas Energi Primer | Energi |
| 02.09.0050 |
|
| Rasio Jenis Koperasi Simpan Pinjam terhadap Total Koperasi | Indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan total jumlah koperasi, untuk mengetahui proporsi koperasi simpan pinjam dalam... | Unit | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi;Nasional | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 03.01.078 |
|
| Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya | perbandingan antara kapasitas air baku yang dapat disediakan oleh bendungan dengan potensi total air baku yang dapat diperoleh dari bendungan | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.079 |
|
| Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk | perbandingan antara kapasitas penyediaan air baku yang tersedia dengan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 06.01.0136 |
|
| Rasio Kecukupan Guru | Guru PNS tersedia / kebutuhan guru | Tanpa Satuan | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah." | Pendidikan | |
| 02.03.0114 |
|
| Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan | Perbandingan antara ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan | Persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | BULANAN | Pertanian | ||
| 02.10.007 |
|
| Rasio Kewirausahaan | Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama dikali 100 persen. Berusaha dibantu buruh... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 14b.Rasio kewirausahaan daerah (%) Indikator SIPD: 000029 - Rasio Kewirausahaan Daerah 000760 - Rasio Kewirausahaan | Usaha Kecil Dan Menengah | |
| 06.04.015 |
|
| Rasio Kewirausahaan Pemuda | Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar terhadap populasi angkatan kerja pemuda. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 001037 - Rasio Wirausaha Pemuda | Usaha Kecil Dan Menengah | |
| 04.03.050 |
|
| Rasio Kewirausahaan Perempuan | Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah perempuan yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.09.0049 |
|
| Rasio Koperasi Sektor Riil yang mempunyai USP terhadap Total Koperasi | Indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi sektor riil yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dengan total jumlah koperasi, sebagai gambaran kontribusi koperasi sektor riil yang... | persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0048 |
|
| Rasio Koperasi Sektor Riil yang mempunyai USP terhadap Total Koperasi Sektor Riil | Indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi sektor riil yang memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dengan total jumlah koperasi sektor riil, yang digunakan untuk mengetahui proporsi... | persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 03.01.083 |
|
| Rasio Luas Layanan Irigasi yang Ketersediaan Airnya Dijamin oleh Waduk | Perbandingan luas daerah irigasi yang memiliki sumber air dari waduk terhadap luas daerah irigasi keseluruhan | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 02.09.0047 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih Produksi Terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Desa Merah Putih... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0046 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih Terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi Desa Merah Putih terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Desa Merah Putih dengan total aset... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0045 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Produksi Terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menunjukkan perbandingan antara modal sendiri koperasi... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0044 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih Produksi Terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menunjukkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Kelurahan Merah... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0043 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih Terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi Kelurahan Merah Putih terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menunjukkan perbandingan antara modal sendiri koperasi Kelurahan Merah Putih dengan... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0042 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Aset Koperasi adalah indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri koperasi yang bergerak di sektor produksi... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.0041 |
|
| Rasio Modal Sendiri Koperasi terhadap Total Aset Koperasi | Jumlah Modal Sendiri Koperasi terhadap Total Aset Koperasi merupakan indikator keuangan yang menggambarkan perbandingan antara modal sendiri atau koperasi dengan total aset koperasi, yang digunakan... | Persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 02.09.006 |
|
| Rasio Modal Sendiri tehadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih | Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih adalah perbandingan antara Modal Sendiri dari Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih terhadap Total Aset Koperasi Desa/Koperasi... | persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 06.01.083 |
|
| Rasio Outbound per Inbound mahasiswa | Indikator ini menghitung rasio antara outbound per in bound mahasiswa. Outbound adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilaksanakan di luar negeri, sementara Inbound adalah mahasiswa asing... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan | Pendidikan | |
| 09.02.070 |
|
| Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | Local Tax Ratio merupakan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah terhadap potensi perekonomian daerah atau Produk Domestik Bruto Regional (PDRB).... | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | Keuangan | |
| 02.01.056 |
|
| Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan | Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan adalah persentase besaran PDRB sektor industri pengolahan di provinsi yang memiliki KI/KEK Prioritas... | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.10.012 |
|
| Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh | Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh mengukur seberapa besar pelaku usaha dari populasi angkatan kerja yang sudah berkembang dan mampu membayar pekerja untuk... | persen | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.03.0113 |
|
| Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan | Rasio penerima bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang menerima dan memanfaatkan bantuan pangan terhadap total target penerima bantuan pangan dalam rangka pengendalian... | Persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.03.0112 |
|
| Rasio Pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah terhadap Target | Perbandingan jumlah pengelolaan cadangan pangan pemerintah (komoditas beras) terhadap target minimal cadangan pangan yang ditetapkan | Persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | wilayah : nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 09.02.072 |
|
| Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (persen PDB) | Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penjumlahan dari penerimaan SDA migas dan non migas, dan penerimaan non SDA (BLU, Dividen BUMN, PNBP lainnya) | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.073 |
|
| Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio | Perbandingan atau presentasi penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu negara. Indikator ini (tax ratio) berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan suatu... | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | 25010057 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Keuangan |
| 07.05.086 |
|
| Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri | (1) Rasio penggunaan material sirkular (didaur ulang atau digunakan kembali) dalam proses produksi di sektor industri. (2) Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa efektif industri dalam menggunakan... | persen | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 02.03.0111 |
|
| Rasio Perubahan Harga di Tingkat Produsen dan Konsumen terhadap Harga Acuan | Persentase rasio perbandingan harga rata-rata komoditas pangan di tingkat produsen dan konsumen dengan harga acuan (Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Eceran Tertinggi (HET)/ Harga Acuan... | Persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | 1. Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; 2. Komoditas Pangan | BULANAN | Pertanian | ||
| 03.01.085 |
|
| Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan | Perbandingan antara debit air yang keluar (outflow) dari bendungan per tahun terhadap total potensi debit air yang masuk (inflow) ke bendungan pada tahun 2029 | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 06.03.016 |
|
| Rasio SDM IPTEK per satu juta penduduk | Definisi Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek: Banyaknya SDM iptek nasional yang terlibat di dalam kegiatan riset. Rasio sumber daya manusia iptek terhadap penduduk adalah banyaknya sumber daya... | Orang | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 29010026 | Terbuka | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000218 - Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
| 02.09.0040 |
|
| Rasio Sektor Riil terhadap Total Koperasi | Indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil dengan total jumlah koperasi, yang digunakan untuk menggambarkan komposisi koperasi sektor riil dalam... | persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 06.02.057 |
|
| Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki | Perbandingan partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki. | persen | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Ketenagakerjaan |
Showing 3,051-3,100 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183951 | 09.01.009 |
|
| Jumlah Daerah yang Memanfaatkan Instrumen Pendanaan Alternatif | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pembiayaan | Total | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 183952 | 04.03.0015 |
|
| Jumlah daerah yang memiliki dan melaksanakan RAD-PUG | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIRO DATA DAN INFORMASI | Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah menyusun serta mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan pedoman nasional. | Daerah | - | Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 183953 | 02.05.0011 |
|
| Jumlah dan jenis kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Banyaknya Jenis Kejadian serta kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Kejadian/Jenis Kejadian/Kasus | - | Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | TERSEDIA | ||
| 183954 | 02.05.0001 |
|
| Jumlah dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH dan luar RPH | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN PUSAT STATISTIK | DIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN | Banyaknya dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH/TPH dan luar RPH/TPH yang Tercatat | ekor, ton | - | Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Peternakan | TERSEDIA | ||
| 183955 |
|
| Jumlah dan Nama Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan Pulau | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. | - | - | Nasional | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | |||
| 183956 | 09.03.0013 |
|
| Jumlah dan persebaran WNI di luar negeri | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia | Data ini mencakup jumlah WNI—termasuk pekerja migran dan diaspora—yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dibedakan menurut negara tujuan dan wilayah benua | Orang | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 183957 |
|
| Jumlah dan Persentase Anak Korban Konflik Sosial beserta Regulasi dan Kebijakan terkait | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bahwa Konflik... | orang;persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |||
| 183958 |
|
| Jumlah dan Persentase Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi Jaringan Terorisme beserta Regulasi dan kebijakannya | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | "Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku,... | orang;persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |||
| 183959 | 07.05.017 |
|
| Jumlah Dana Publik/ Budget Tagging untuk Pendanaan Perubahan Iklim | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 31010037 | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Lingkungan Hidup | Komitmen Indonesia untuk menangani isu perubahan iklim telah tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca... | rupiah | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA |
| 183960 | 03.01.0005 |
|
| Jumlah Danau yang Telah Dibangun | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan | Total jumlah danau alami yang dikelola untuk fungsi tampungan air dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Unit | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA |
Showing 611-620 of 4,146 items.