(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.021 |
|
| Produktivitas Lahan Garam Rakyat | Produktivitas lahan garam rakyat adalah indikator untuk menghitung jumlah produksi garam yang dihasilkan dari 1 hektar tambak garam rakyat. | ton per hektare | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan." | Kelautan | |
| 02.03.0046 |
|
| Produktivitas Padi | Rata-rata hasil panen per hektar untuk Padi | ton/ha | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000640 - Jumlah Produksi Padi | Pertanian | |
| 02.03.063 |
|
| Produktivitas Sagu | Produktivitas sagu dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyat | kilogram per hektare | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat) | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut | Pertanian | |
| 06.02.049 |
|
| Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) | Produktivitas dihitung dari nilai tambah PDB lapangan usaha atas dasar harga berlaku per orang tenaga kerja | orang | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: - | Ketenagakerjaan | |
| 02.03.064 |
|
| Produktivitas Ubi Kayu | Produktivitas dihitung berdasarkan produksi per luas tanaman menghasilkan pada perkebunan rakyat | ton per hektare | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut | Pertanian | ||
| 02.01.0035 |
|
| Produsen Alat dan Mesin Pertanian | Produsen Alat dan Mesin Pertanian | perusahaan | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | BULANAN | Industri | ||
| 09.01.0048 |
|
| Profil Anggota DPR RI Periode 2024-2029 | Gambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Anggota DPR RI Periode 2024 - 2029 yang terdiri atas: 1. Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029 2.... | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Nama Anggota DPR RI Periode 2024-2029, Jabatan Anggota DPR RI, Daftar Komisi DPR RI, Asal Dapil Anggota DPR RI, Agama Anggota DPR RI, Jenis Kelamin Anggota DPR RI, Pendidikan Terakhir Anggota DPR RI, Asal Fraksi Anggota DPR RI, Tempat tanggal lahir Anggota DPR RI, Usia Anggota DPR RI, Latar Belakang Anggota DPR RI | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.0049 |
|
| Profil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 | Gambaran umum atau deskripsi singkat yang memberikan informasi tentang identitas/karakteristik dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1.... | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 02.07.002 |
|
| Profit Margin Ratio (PMR) BUMN | Profit Margin Ratio (PMR) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai persentase Net Profit terhadap total revenue yang diperoleh dari penjualan | persen | BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Perusahaan BUMN | TAHUNAN | Badan Usaha Milik Negara | ||
| 03.01.0042 |
|
| Progres Fisik Pembangunan Gedung | Tingkat penyelesaian fisik pembangunan gedung atau perkantoran yang dilaksanakan oleh OIKN pada tahun tertentu, biasanya dinyatakan dalam persentase (%) dari total pekerjaan yang direncanakan | persen | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 04.03.0035 |
|
| Proporsi anak (0-17 tahun) yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional | 1. Proporsi anak (0-17 tahun) yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah perbandingan jumlah anak usia 0-17 tahun yang hidup di bawah haris kemiskinan dibandingkan jumlah anak usia 0-17... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 8.Tingkat Kemiskinan (%) Indikator SIPD: 000004 - Tingkat Kemiskinan 000074 - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 000540 - Angka Kemisikinan | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0036 |
|
| Proporsi anak (10-17 tahun) yang bekerja di sektor informal | 1. Proporsi anak (10-17 tahun) yang bekerja di sektor informal adalah perbandingan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja di sektor informal dengan jumlah anak usia 10-17 tahun 2. Pekerja informal... | rupiah | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Karakteristik | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0037 |
|
| Proporsi anak (5-17 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | Proporsi anak (umur 5-17 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah komputer mengacu pada komputer... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Pemberdayaan Perempuan | |
| 09.01.031 |
|
| Proporsi Anggota Legislatif | Persentase ini menujukkan keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif tingkat pusat dan daerah (anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II). Datanya bersumber dari jumlah anggota... | Persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 02.03.065 |
|
| Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan | Cakupan indikator 2.4.1 adalah lahan pertanian milik yaitu lahan yang digunakan terutama untuk bercocok tanam dan beternak, yang secara khusus didefinisikan sesuai dengan ruang lingkup berikut: Yang... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 24110307 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000095 - Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan | Pertanian |
| 03.06.021 |
|
| Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan | Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim (secure tenure) terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas,... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala Keluarga | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000080 - Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan. | Hukum | |
| 06.01.057 |
|
| Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen | Sertifikasi Dosen diatur sebagai penanda bahwa seorang dosen memiliki kompetensi profesional untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat),... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 02.06.018 |
|
| Proporsi Ekspor Produk Rumput Laut Olahan | Rasio nilai ekspor rumput laut Indonesia yang telah mengalami proses pengolahan menjadi produk akhir setengah jadi dan/atau jadi baik layak dikonsumsi manusia atau tidak, selain rumput laut segar dan... | persen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 04.01.182 |
|
| Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri | Persentase jenis alat kesehatan sesuai kebutuhan yang ditargetkan yang dipenuhi melalui produk dalam negeri dalam jangka waktu tertentu | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.183 |
|
| Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri | - Proporsi jenis obat termasuk produk biologi dan vaksin dengan pemenuhan melalui produk dalam negeri yang ditargetkan dalam jangka waktu tertentu - Produk dalam negeri untuk obat adalah obat yang... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 03.06.0042 |
|
| Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif (Yi) | Persentase kumulatif dari jumlah pemilik tanah yang berada dalam kelas atau kelompok luasan tanah tertentu. | persen | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | - | TAHUNAN | Pertanahan | ||
| 06.03.027 |
|
| Proporsi Jumlah SDM Iptek Pendidikan Tinggi dengan H Index ≥ 10 | Indikator yang menyatakan proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) iptek pendidikan tinggi yaitu (dosen, peneliti, perekayasa) yang memiliki H Index ≥ 10 | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 02.10.003 |
|
| Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan pada... | persen | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Ibu Kota Nusantara; Skala Usaha | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 04.01.184 |
|
| Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru | Proporsi kasus kusta baru anak ( | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional. | Kesehatan | |
| 04.01.185 |
|
| Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas | Persentase Penderita Kusta baru tanpa disabilitas (disabilitas tingkat 0) di antara total Penderita Kusta baru yang ditemukan di suatu wilayah dalam periode waktu yang sama | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional. | Kesehatan | |
| 03.07.0065 |
|
| Proporsi kebutuhan keluarga berencana yang terpenuhi dengan metode kontrasepsi modern (Demand satisfied by modern methods) | persentase perempuan usia 15–49 tahun yang memiliki “kebutuhan ber-KB” (ingin menunda kehamilan atau tidak ingin anak lagi), dan kebutuhan tersebut “terpenuhi” karena saat ini menggunakan... | persen | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kependudukan | |||
| 02.10.0005 |
|
| Proporsi Kedit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Total Kredit Perbankan | Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan mengukur sejauh mana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan pembiayaan dari perbankan dalam suatu wilayah atau negara | persen | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Ibu Kota Nusantara; Skala Usaha | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.11.0055 |
|
| Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) | Persentase Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) terhadap Total Produk Domestik Bruto (PDB) | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pariwisata | ||
| 09.02.054 |
|
| Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KBI, KTI | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 09.02.055 |
|
| Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KBI, KTI | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 23a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) Indikator SIPD: 000040 - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional | Kewilayahan | |
| 02.09.007 |
|
| Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) | Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling... | persen | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Desa, Kecamatan; Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 04.02.060 |
|
| Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi | Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000304 - Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. | Keamanan | |
| 02.03.066 |
|
| Proporsi Lahan Pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan | Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara... | persen | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 06.02.050 |
|
| Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin | Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Sektor | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000184 - Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin | Ketenagakerjaan | |
| 07.05.0168 |
|
| Proporsi Limbah B3 yang Terkelola | Mengukur persentase limbah B3 yang telah melalui proses pengolahan atau pengelolaan yang sesuai, dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan. | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. | Lingkungan Hidup | |
| 02.03.067 |
|
| Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan | Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara... | hektar | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000096 - Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | Pertanian | |
| 06.01.058 |
|
| Proporsi Mahasiswa Baru di Prodi STEM Terakreditasi Unggul | Program studi STEM adalah program studi (Science, Technology, Engineering, and Math) meliputi Bidang Ilmu Keteknikan, MIPA, Pertanian (termasuk Pertenakan dan Perikanan), dan Kesehatan. Program studi... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Kelompok Bidang Ilmu | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.059 |
|
| Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas | Proporsi Mahasiswa Baru Yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas diperoleh dengan menghitung jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi terakreditasi dibandingkan dengan total... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 02.01.054 |
|
| Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri | Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri. | Industri | |
| 09.02.056 |
|
| Proporsi PDB Ekonomi Kreatif | PDB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh... | persen | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Keuangan | |||
| 09.02.059 |
|
| Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional | Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 06.02.051 |
|
| Proporsi Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum | Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang... | persen | KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Internasional | BULANAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.052 |
|
| Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi | Pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dengan jabatan atau okupasi yang membutuhkan keahlian tingkat menengah... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02.10.014 |
|
| Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap | Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja... | persen | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 06.04.0014 |
|
| Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK | Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemuda | ||
| 06.02.054 |
|
| Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal | Ketenagakerjaan | |
| 06.01.060 |
|
| Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memiliki bukti kelulusan berupa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), terhadap total jumlah... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 6.Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%) Indikator SIPD: 000020 - Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | Pendidikan | |
| 04.01.186 |
|
| Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | Aktivitas fisik cukup adalah aktivitas masyarakat yang mencakup aktivitas fisik sedang (dilakukan selama >5 hari dalam seminggu dengan rata-rata lama aktivitas tersebut >150 menit dalam seminggu... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.02.061 |
|
| Proporsi penduduk kelas menengah | Proporsi penduduk yang termasuk dalam kategori kelas menengah, dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita berada diantara 4,13 kali garis kemiskinan regional dan 17 kali garis kemiskinan regional. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Sosial | ||
| 04.02.064 |
|
| Proporsi Penduduk yang Mengalami Kejahatan Kekerasan | Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10810050 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000248 - Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir | Keamanan |
Showing 2,951-3,000 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183931 | 04.02.0002 |
|
| Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN AGAMA | Ditjen Bimas Islam | Jumlah pasangan calon pengantin yang telah mengikuti program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi terkait sebelum melangsungkan pernikahan. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Sosial | TERSEDIA | ||
| 183932 | 04.02.0003 |
|
| Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Edukasi Pra Nikah | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN AGAMA | Bimas | Total jumlah calon pengantin yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Sosial | TERSEDIA | ||
| 183933 |
|
| Jumlah cantuman bibliografis nasional hingga tahun 2026 | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan | Total cantuman bibliografis nasional yang dihasilkan dan dikelola oleh Perpusnas. | Cantuman | - | Tahun | TAHUNAN | Kebudayaan | TERSEDIA | |||
| 183934 |
|
| Jumlah cantuman tajuk hingga tahun 2026 | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan | Total cantuman tajuk yang dikelola oleh Perpusnas hingga tahun 2026 | Cantuman | - | Tahun, Jenis Tajuk | TAHUNAN | Kebudayaan | TERSEDIA | |||
| 183935 | 02.02.0004 |
|
| Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang Disepakati | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | CEPA adalah perjanjian yang lebih komprehensif daripada FTA, mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta aspek lain seperti fasilitasi perdagangan, kerja sama bea cukai, persaingan, dan hak... | kesepakatan | - | TAHUNAN | Perdagangan | TERSEDIA | |||
| 183936 | 05.01.0007 |
|
| Jumlah CV yang sudah terdaftar berdasarkan provinsi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 23020003 | KEMENTERIAN HUKUM | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | banyaknya total keseluruhan CV yang telah secara resmi terdaftar pada sistem AHU Online di setiap provinsi di Indonesia | Dokumen | Terbuka | Provinsi, pendaftaran, pemcatatan pendaftaran | HARIAN | Hukum | TERSEDIA | |
| 183937 |
|
| Jumlah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang sudah menyusun Peraturan/ Kebijakan terkait Pembentukan UPTD PPA | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang sudah menyusun Peraturan/ Program dan Kebijakan terkait Pembentukan UPTD PPA sesuai Mandat Perpres Nomor 55 Tahun 2024 | daerah | - | Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | ||
| 183938 | 06.01.0034 |
|
| Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah | Total jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. | Total | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 183939 | 06.01.0035 |
|
| Jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan | Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mencapai nilai indeks SPM pendidikan sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan. | jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 183940 | 09.01.006 |
|
| Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri | Pemerintah Daerah yang mendapatkan predikat akhir "Sangat Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kegiatan penilaian inovasi... | Total | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA |
Showing 591-600 of 4,146 items.