Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.006
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Kualitas Air
Indeks Kualitas AirIndeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010018TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000170 - Indeks Kualitas AirLingkungan Hidup
07.05.007
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
  2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
09.02.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah
Indeks Kualitas Belanja Pusat dan DaerahPersentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan. Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan diarahkan meningkat.persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
07.05.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
Indeks Kualitas Ekosistem GambutNilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010101TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNAN"Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.05-Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan guna memelihara kelangsungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup."Lingkungan Hidup
07.05.009
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Indeks Kualitas Lahan (IKL)Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan...nilai (0-100)KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000174 - Indeks Kualitas LahanLingkungan Hidup
07.05.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Ibu Kota NusantaraTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan HidupLingkungan Hidup
07.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemdaIndeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemdaIndeksKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 42a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indikator SIPD: 000508 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 000672 - Indeks Kualitas Lingkungan HidupLingkungan Hidup
05.01.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan
Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undanganAdalah indeks yang mengukur kualitas proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannilaiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07.05.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Indeks Kualitas Tutupan LahanIndeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sumber:...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
07.05.012
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas UdaraPencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010019TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000246 - Indeks Kualitas UdaraLingkungan Hidup
08.01.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Layanan Keagamaan
Indeks Layanan KeagamaanIndeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan...IndeksKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
05.01.006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Materi Hukum
Indeks Materi HukumIndeks Materi Hukum merupakan indeks yang mengukur pilar materi hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, sebagai representasi capaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas (formil dan...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
09.06.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Memori Kolektif Bangsa
Indeks Memori Kolektif BangsaIndeks Memori Kolektif Bangsa Indikator: 1. Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah Proyeksi tahun 2024 ketersediaan arsip tingkat pusat 80 (bobot 80%), provinsi 18 (bobot 20%) 2....Nilai IndeksARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANANRI sudah bersurat kepada Ditjen OtDa Kemdagri Nomor B-PR03/2966/2024 tanggal 4 Juli 2024, berisi mendorong Urusan Kearsipan: terkait Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik, Presentase jumlah pencipta arsip yang arsip statisnya telah dilakukan penilaian berdasarkan JRA/penilaian berdasar nilai guna yang dikategorikan sebagai arsip statis, Presentase jumlah arsip statis yang dipreservasi pada lembaga kearsipan, dibandingkan dengan jumlah khazanah arsip statis di lembaga kearsipanAparatur Negara
07.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan PerikananMengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (air surveillance), dan...indeks (tanpa satuan)KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautan
02.03.005
    • SDGs
  1. Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah
Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintahIndeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000099 - Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.Pertanian
04.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Output/Outcome Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaMengukur hasil dan dampak dari program P4GN, seperti penurunan angka penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kesadaran masyarakatskor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
01.02.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriIndeks yang mengukur upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
09.06.006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/SkorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Aparatur Negara
09.06.0002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik K/LIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/SkorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/LTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Aparatur Negara
09.06.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik KabupatenIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: KabupatenTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Aparatur Negara
09.06.0004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik KotaIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Aparatur Negara
09.06.0005
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik ProvinsiIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Aparatur Negara
06.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai PolitikIndeks Pelembagaan Partai Politik adalah alat ukur akademik/ilmiah (scientific tools) yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik berdasarkan dimensi systemness, dimensi infusi...IndeksBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Derajat KesistemanDerajat kesisteman (systemness) dalam instrumen dalam indeks pelembagaan partai politik ini mengelaborasi kedua penjelasan sebelumnya dengan melakukan penekanan pada konsistensi partai politik...IndeksBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Infusi NilaiInfusi atau penyebaran nilai (value infusion) adalah terkait dengan keberadaan sebuah nilai-nilai yang menjadi identitas dan mengikat seluruh anggota partai. Nilai-nilai yang menjadi shared values...IndeksBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi KemanDirektorat ianKemanDirektorat ian/otonomi decisional yang menekankan pada tingkat otonomi partai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, otonomi berarti kemampuan partai politik untuk bebas dari segala...IndeksBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
01.02.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri
Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar NegeriIndeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar NegeriIndikator untuk Mengukur tingkat pemanfaatan Portal Peduli WNI dalam verifikasi dan validasi data WNI di luar negeri. Dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANUrusan Luar Negeri
03.07.0063
    • Renstra Mendukbangga
  1. Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)Indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia-BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-TerbukaWilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)TAHUNANKependudukan
04.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan GenderIPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung...IndeksBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK33210001TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000665 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)Pemberdayaan Perempuan
05.01.007
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Hukum
Indeks Pembangunan HukumIndeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum di Indonesia. Adapun lima pilar dalam IPH terdiri dari budaya hukum...nilaiKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.05.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing
Indeks Pembangunan Kawasan PerdesaanSkor Indeks pembangunan Kawasan Perdesaan per dimensinyaskorKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Per Kawasan per TahunTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
08.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Kebahasaan
Indeks Pembangunan KebahasaanIndeks Pembangunan Kebahasaan menggambarkan tingkat pembangunan dalam bidang bahasa dan kesusastraan di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan...IndeksKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKebudayaan
08.02.002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi...-KEMENTERIAN KEBUDAYAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 37.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP) Indikator SIPD: 000058 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)Kebudayaan
03.07.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan...Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.TAHUNANIndikator SIPD: 000588 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)Kependudukan
02.11.0049
    • RPJPN 2025-2045
    • Permenparekraf 2/2024
  1. -
Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)Nilai yang menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.-KEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK24510031Terbuka[32010026] Wilayah;DUA TAHUNANPariwisata
03.07.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 39.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indikator SIPD: 000060 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)Kependudukan
08.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)Angka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang...IndeksPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK10310006TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000410 - Indeks pembangunan literasi masyarakat 000860 - Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatKebudayaan
03.07.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan dengan memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota NusantaraTAHUNANKependudukan
02.11.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index)
Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index)Peringkat yang diperoleh Kementerian Pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) untuk mengukur daya saing sektor pariwisata suatu...peringkatKEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalDUA TAHUNANPariwisata
06.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Pembangunan PemudaSuatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan...nilaiKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000805 - Indeks Pembangunan Pemuda 001035 - Indeks Pembangungan Pemuda (IPP)Pemuda
07.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau KecilSuatu alat ukur atau indikator komposit yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pembangunan di pulau-pulau kecil. Indeks ini mencakup berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi,...IndeksKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautan
09.03.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).IndeksBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: Nasional, Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000688 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)Dukung Lainnya
09.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK)
Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK)Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi...PoinBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 19.Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator SIPD: 000036 - Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan KomunikasiPariwisata
04.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak...-KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK33210003TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
06.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pemerataan Guru
Indeks Pemerataan GuruIndeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarsekolah negeri pada satu daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan...Tanpa SatuanKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
09.06.050
    • RKP 2026
  1. Indeks Pemerintah Digital
Indeks Pemerintah DigitalTransformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan...NilaiKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaDUA TAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna
Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan DasarMengukur rata-rata pencapaian mutu minimal layanan dasar dalam bentuk barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai standar teknisTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
09.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna
Indeks Pencapaian Penerima Layanan DasarMengukur persentase penerima layanan dasar yang memenuhi indikator dan target yang ditetapkanTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
04.01.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)Indeks P4GN merupakan indikator pengukuran yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas intervensi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di...skor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
Showing 251-300 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18339106.01.0026
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki
APM SD untuk Penduduk Laki-laki (APML)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk laki-laki usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk laki-laki usia 7–12 tahun.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18339206.01.0027
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas
APM SD untuk Penduduk Non-Disabilitas (APM-ND)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk non-disabilitas usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk non-disabilitas usia 7–12 tahun.persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18339306.01.0028
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
APM SD untuk Penduduk Perdesaan (APMr)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perdesaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perdesaan.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18339406.01.0029
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki
APM SD untuk Penduduk Perempuan (APMP)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk perempuan usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk perempuan usia 7–12 tahun.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18339506.01.0030
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
APM SD untuk Penduduk Perkotaan (APMu)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang tinggal di perkotaan dan sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk usia 7–12 tahun di perkotaan.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18339609.02.003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Aset Asuransi/PDB
Aset Asuransi/PDBPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraDari sisi penghitungan, aset asuransi nasional terdiri dari total aset asuransi jiwa, Aset asuransi umum, Aset reasuransi, Aset asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
18339709.02.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Aset Dana Pensiun/PDB
Aset Dana Pensiun/PDBPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraMenurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 167, Aset Dana Pensiun dihimpun dari: a. iuran pemberi kerja; b. iuran peserta; c. hasil...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
18339809.02.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Aset Keuangan Syariah/PDB
Aset Keuangan Syariah/PDBPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraAset Keuangan Syariah adalah suatu kondisi yang mengambarkan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan prinsip syariah yang meliputi aset perbankan syariah, IKNB syariah, dan pasar modal syariah....persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
18339909.02.007
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Aset Perbankan/PDB
Aset Perbankan/PDBPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik NegaraAset perbankan terdiri dari aset produktif dan aset non produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
18340009.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Aset Wakaf Uang/PDB
Aset Wakaf Uang/PDBPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN AGAMADitjen. Bimas IslamAset wakaf uang/PDB adalah rasio yang mengukur kontribusi nilai aset wakaf uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuanganTERSEDIA
Showing 51-60 of 4,146 items.