Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.0161
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)- Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal (AnalisisDampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0162
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Ekoregion Darat minimal skala 1:250.000Merupakan layer ekoregion darat tingkat nasional yang merupakan bataswilayah dari beberapa satuan ekoregion yang disusun melalui pendekatanbentang alam dilakukan dengan proses generalisasi parameter...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0163
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Ekoregion Laut minimal skala 1:500.000Merupakan layer ekoregion laut tingkat nasional yang membagi wilayah lautIndonesia ke dalam beberapa wilayah yang disusun melalui pendekatanparameter morfologi dasar laut, oseanografi, keanekaragaman...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:500.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.04.0032
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat skala 1:50.000IG Wilayah Kelola MHA merupakan informasi geospasial yang berisikan tentang area wilayah kelola suatu komunitas MHA, serta jenis kearifan lokal. Pembagian wilayah di dalamnya berdasarkan kategori...Komunitas Masyarakat Hukum AdatKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032009Terbuka1:50.000TAHUNANKelautan
07.04.0033
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKOPP adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian...Pelabuhan PerikananKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKelautan
10.03.0062
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung baik yang telah ada Badan Usaha melalui Izin Panas Bumi maupun belum ada Badan...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKewilayahan
03.03.0061
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 5/2021
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja Kantor Pencarian PertolonganMerupakan subwilayah Pencarian dan Pertolongan atau dapat disebut sebagai wilayah tanggung jawab Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANTransportasi
10.03.0063
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKewilayahan
10.03.0064
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Kerja Statistik skala 1:10.000Peta kerja yang terdiri dari wilkerstat provinsi, wilkerstat kabupaten/kota, wilkerstat kecamatan, desa/kelurahan, wilkerstat blok sensus (BS), dan wilkerstat satuan lingkungan setempat (SLS) yang...petaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasGEOSPASIAL-0.048611111111111TAHUNANKewilayahan
03.03.0062
    • SK KaBIG 16/2023
    • PerBNPP 5/2021
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pencarian dan Pertolongan IndonesiaMerupakan wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia yang ditentukan untuk penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.LembarBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANTransportasi
02.06.0021
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRl) skala 1:250.000Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,...WPPNRIKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000BELUM DAPAT DITENTUKANPerikanan
02.06.0022
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) skala 1:250.000IGT Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) skala 1:250.000ProvinsiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000BELUM DAPAT DITENTUKANPerikanan
01.01.0039
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000Gambaran atau representasi unsur-unsur tematik yang mengindikasikan lokasi wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara pada skala 1:1.000.000. Sumber: Buku Pedoman Spesifikasi IG Wilayah...koordinatKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasGEOSPASIALS012001Terbatas1:1.000.000TAHUNANPertahanan
02.01.0034
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000petaKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANIndustri
10.03.0065
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Wilayah Waktu Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalPeta Wilayah Waktu Indonesia memuat informasi tentang batas zona waktu sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga)...GMTBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075010Terbuka1:5.000.000TAHUNANKewilayahan
07.03.0061
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zona Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000Merupakan layer Zonasi Benih dengan tipe Polygon. Zona Benih Tanaman Hutan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan jenis dan sumber benih yang tepat sesuai dengan kondisi tapak penanaman.-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.05.0164
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000Suatu zona yang mempunyai kesamaan kerentanan relatif (relative susceptibility) untuk terjadi gerakan tanah. Penentuan zona kerentanan gerakan tanah ini berdasarkan parameter, yaitu besarnya...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.06.0041
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zona Nilai Tanah skala 1:25.000/1:10.000/ 1:2.500Area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya, mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000;1:10.000;1:2.500TAHUNAN-Pertanahan
07.04.0035
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan....lokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIALS032001Terbuka1:50.000TAHUNANKelautan
07.03.0062
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Zonasi Taman Nasional skala 1:50.000Merupakan layer zona pengelolaan atau zonasi taman nasional. Taman Nasional atau disebut TN adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0063
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
PNBP dari Hasil Hutan Bukan Kayu (P_HHBK)Pendapatan negara dari hasil hutan bukan kayu, misalnya rotan, gaharu, madu hutan.rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.0064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbasis Ekowisata (P_ekowisata)Pendapatan negara dari pemanfaatan jasa lingkungan berbasis ekowisata, seperti tiket masuk kawasan konservasi.rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.0065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
PNBP dari Perizinan Pemanfaatan Satwa Liar dan Tumbuhan (P_izin satwa)Pendapatan negara dari perizinan pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan yang diperoleh melalui mekanisme legal, seperti perizinan perdagangan satwa legal atau peredaran hasil hutan bukan kayu.miliar rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-WIlayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.02.027
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer
Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi PrimerEnergi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan...persenKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIKBelum TersediaTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 18b.Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) Indikator SIPD: 000035 - Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 000179 - Bauran Energi Terbarukan 000633 - Porsi EBT dalam Bauran EnergiEnergi
03.01.0041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya
Potensi air baku bendungan seluruhnyaKapasitas maksimum air baku yang dapat disediakan oleh bendungan berdasarkan perencanaan dan desain teknisnyaliter per detikKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai PusatTAHUNANPekerjaan Umum
07.05.0165
    • SDGs
  1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim
Potensi Kehilangan PDB pada Empat Sektor Prioritas Akibat Bahaya Iklim (Baseline)Estimasi nilai kerugian ekonomi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor tertentu yang diperkirakan terjadi akibat dampak perubahan iklim jika tidak ada tindakan adaptasi atau mitigasi yang...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
10.03.0067
    • UU 4/2011
  1. -
Prediksi Pasang SurutPerkiraan tinggi muka air laut pada posisi dan waktu tertentu yang dihasilkan dari model pasang surut.60 menitBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-titikBELUM DAPAT DITENTUKANKewilayahan
07.05.0167
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca
Presentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi CuacaPersentase akurasi keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca adalah merupakan nilai rata-rata persentase keberhasilan dari setiap misi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah terlaksana untuk...persenBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.175
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 Tahun
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Berumur 15— 49 TahunAnemia adalah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Ibu hamil anemia adalah ibu hamil...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410158TerbukaWilayah Administrasi: Nasional; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status PekerjaanTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000091 - Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun."Kesehatan
02.03.060
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment(Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410159TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala KeluargaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 43b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) Indikator SIPD: 000068 - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)Sosial
04.01.177
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas
Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke AtasPrevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentupersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410160TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000828 - Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun 000117 - Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.Kesehatan
02.03.061
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat
Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau BeratIndikator ini mengukur persentase individu di pada suatu populasi secara nasional yang memiliki pengalaman atau mengalami tingkat kerawanan pangan sedang atau parah, setidaknya sekali dalam 12 bulan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10510016TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, dan ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000088 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.Sosial
04.01.178
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi remaja putri anemia
Prevalensi remaja putri anemiaCakupan anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.180
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Prevalensi Tengkes/ Stunting pada BalitaStunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410162TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
04.01.181
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Wasting pada Balita
Prevalensi Wasting pada BalitaWasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita. Berikut...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410164TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.Kesehatan
02.11.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau
Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danauBanyaknya destinasi Pariwisata Prioritas berbasis bahari dan danau yang diintervensi meliputi Bali, Kepulauan Riau, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka...-KEMENTERIAN PARIWISATAPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPariwisata
09.02.0037
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Ekspor Barang dan Jasa
Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga KonstanNilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, disesuaikan dengan inflasi, sehingga mencerminkan nilai riil produksi nasional.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000039 - Ekspor Barang dan JasaKeuangan
09.02.0038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekonomi
Produk Domestik Bruto (PDB) atas Dasar Harga Konstan tahun berjalan dan tahun sebelumnyaJumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun menurut harga yang konstanmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000542 - Pertumbuhan EkonomiKeuangan
09.02.0040
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Rasio Penerimaan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto/Tax Ratio
Produk Domestik Bruto (PDB) NominalTotal nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara pada harga pasar saat ini (tanpa penyesuaian inflasi)rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000330 - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.Keuangan
09.02.051
    • SDGs
  1. Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita
Produk Domestik Bruto (PDB) per KapitaPDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk.ribu rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK22010016TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000182 - PDB per kapitaKeuangan
09.02.0041
    • SDGs
  1. Intensitas emisi sektor industri
Produk Domestik Bruto Sektor Industri (PDB SI)Nilai total output barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri dalam satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000216 - Intensitas emisi sektor industri.Keuangan
09.02.052
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Kontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap PDB Nasional.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK32010044TerbukaWilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000006 - Kontribusi PDRB ProvinsiKeuangan
09.02.0042
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota anggota Wilayah MetropolitanJumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di setiap kabupaten/kota yang termasuk dalam suatu wilayah metropolitan, dihitung berdasarkan harga pasar.miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 23a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)Keuangan
02.11.0053
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Nilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPariwisata
02.11.0054
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK)Nilai tambah bruto atas barang dan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga tahun...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPariwisata
07.02.0064
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Produksi BiodieselJumlah biodiesel yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak nabati atau lemak hewani menjadi biodiesel dalam suatu periode tertentu.Ribu KLKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.01.0006
    • UU 22/2001
  1. -
Produksi LNGJumlah LNG yang dihasilkan dari proses pencairan gas bumi di fasilitas LNG dalam suatu periode tertentu.Ribu MMBTUKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDiperlukan data per ProvinsiEnergi
07.02.0063
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Produksi Uap Panas BumiJumlah uap panas bumi yang dihasilkan dari sumur produksi dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkitan listrik panas bumi dalam suatu periode tertentu.Ribu Ton UapKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANDibutuEnergi
02.03.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Produksi Jagung
Produktivitas JagungRata-rata hasil panen per hektar untuk Jagungton/haBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.11-Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan penajaman di: Prov. Kalimantan Timur; Prov. Jawa Timur; Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Sumatera Selatan; Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh (Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tamiang); Prov. Bengkulu (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Bengkulu Tengah); Prov. Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara (Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe); Sulawesi Selatan (Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Sidenreng Rappang, Pinrang); Riau (Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti). Deskripsi: Ketersediaan pangan masih didominasi padi-padian; beras fluktuatif dan saat defisit dilakukan impor (429 ribu ton, 2023). Potensi pangan lokal besar namun belum optimal: produksi aneka umbi naik 0,63% (2019–2023) dengan kenaikan produktivitas rata-rata 1,33% (Kementan, 2024). Konsumsi sayur-buah masih rendah (PPH 2023: 5,5% dari ideal 6,0%) dan biaya pola makan sehat tinggi (>25% UMP DKI, 2017). Arah intervensi: pengembangan komoditas non-beras (aneka umbi, sayur, buah, jagung, sorgum) melalui on-farm/off-farm dan perhutanan berbasis masyarakat; penguatan lumbung pangan lokal sesuai agroekologi; serta bauran kebijakan untuk menurunkan harga/biaya pangan bergizi agar akses, diversifikasi konsumsi, dan ketahanan pangan meningkat. Indikator SIPD: 000639 - Jumlah Produksi JagungPertanian
02.04.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Kelapa
Produktivitas KelapaProduktivitas kelapa dihitung berdasarkan jumlah produksi per luas tanaman menghasilkankilogram per hektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Perkebunan
Showing 2,901-2,950 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18392105.01.0216
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak)PrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui DiversiJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
18392205.01.0215
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang disetujui untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJPrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang disetujui untuk diselesaikan melalui Restorative JusticeJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
18392305.01.0214
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya oleh Jaksa melalui diversi (P-26 (Anak)PrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui DiversiJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
18392405.01.0213
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah berkas perkara yang diusulkan untuk diselesaikan oleh Jaksa melalui RJPrioritasSTATISTIKVariabelKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAJampidumPerkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui Restorative JusticeJumlah Perkara-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
18392503.03.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kinerja Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama Petikemas
Jumlah Bongkar Muat Pada Pelabuhan Utama PetikemasPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat KepelabuhananJumlah suatu muatan yang dimuat dan dibongkar dari dermaga, tongkang, truk ke dalam palka atau geladak kapal. Menggunakan derek dan katrol kapal maupun darat, barang dipindahkan dari dan ke atas...ribu ton-Wilayah Kerja PT. Pelindo; NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
18392606.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal
Jumlah BRIDA/ BAPERIDA yang beroperasi optimalPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALSekretariat Deputi Riset dan Inovasi DaerahBRIDA/BAPPERIDA adalah lembaga perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di tingkat daerah (definisi sesuai Perpres No.78/2021 pasal 66-68, Permendagri...lembaga-Wilayah: NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
18392709.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)
Jumlah BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Keuangan DaerahJumlah BUMD Air Minum yang telah menetapkan tarif yang sepenuhnya menutupi biaya operasional dan investasi.​Total-Kabupaten/KotaTAHUNANKeuanganTERSEDIA
18392807.05.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik
Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah DomestikPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan PermukimanKEMENTERIAN DALAM NEGERIJumlah BUMD Air Minum/PDAM yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik (layanan sistem terpusat dan setempat)badan usaha-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18392902.11.0009
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah cadangan minyak dan gas bumiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Minyak dan Gas BumiEstimasi volume sumber daya minyak bumi dan gas alam yang secara teknis dan ekonomis dapat dieksploitasi atau diekstraksi dari suatu wilayah atau lapangan energi, berdasarkan teknologi dan harga...MMSTB-NasionalTAHUNANEnergiTERSEDIA
18393004.01.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Jumlah Calon Pengantin yang DisaringPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah individu yang menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah sesuai standar, termasuk pemeriksaan status gizi, hemoglobin, tekanan darah, dan riwayat penyakit.​individu-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 581-590 of 4,146 items.