Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.0105
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000Merupakan layer informasi area eksisting mangrove dengan definisi komunitas vegetasi khas, tumbuh di daerah pantai dan sekitar muara sungai, yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mampu...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.02.0007
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta MetalogeniPeta geologi tematik yang menggambarkan distribusi lokasi sumber daya mineral serta arah jalur mineralisasi logam-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANEnergi
03.06.0026
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Neraca Penatagunaan TanahPasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) adalah perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan,...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOITAHUNANPertanahan
07.03.0025
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Spasial skala 1:250.000Merupakan layer yang menunjukkan perubahan sumber daya hutan dengan fokus pada perubahan penutupan lahan di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu.1:250.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.04.0060
    • PermenKP 2/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Neraca Sumber Daya Laut di Kawasan Konservasi Skala 1:50.000IGT yang merupakan harmonisasi informasi (berupa peta, data, statistik, dan indikator) mengenai lingkungan laut dan pesisir, keadaan sosial terkait, serta kegiatan ekonomi, yang dikompilasi secara...lokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKelautan
03.06.0028
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Nilai Bidang Tanah skala 1:1.000Nilai Tanah adalah nilai pasar (market value) yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:1.000TAHUNAN-Pertanahan
07.05.0108
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Nilai Gravitasi Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalPeta Nilai Gravitasi Indonesia memuat informasi tentang nilai percepatan gravitasi teramati (gobs) yang dihitung dan dipetakan pada permukaan bumi dalam satuan mGal di wilayah Indonesia.mGal atau milliGalBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075001Terbuka1:1.000.000TAHUNANLingkungan Hidup
02.08.0011
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara (PBB Sektor P5) skala 1:50.000Menggambarkan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara-KEMENTERIAN KEUANGANPrioritasGEOSPASIAL-TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataInvestasi
07.04.0024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Padang Lamun skala 1:50.000Peta padang lamun adalah peta yang berisi hamparan vegetasi berbunga yang tumbuh pada dasar perairan laut dangkal bersubstrat pasir, lumpur, atau batu. Hamparan lamun dapat terdiri atas satu jenis...NasionalKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000DUA TAHUNANKelautan
07.02.0008
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:100.000suatu patahan yang sangat dikontrol oleh pergeseran morfologi sekarang serta dan mempunyai sejarah kejadian gempa sehingga berpeluang akan menimbulkan gempabumi diwaktu mendatang dan keaktifannya...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANEnergi
07.03.0026
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000Merupakan layer Peta yang menunjukan Pelepasan Kawasan Hutan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan untuk permukiman transmigrasi, dengan tipe...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.04.0059
    • KepmenKP 75/2024
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil skala 1:50.000IGT yang memberikan informasi jenis pemanfaatan pulau-pulau kecillokasiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKelautan
07.05.0109
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemantauan Merkuri skala 1:50.000Peta pemantauan merkuri dengan skala 1:50.000Wilayah Administrasi NasionalKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.05.0110
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000Informasi nilai kepadatan berat dan jumlah sampah pantai dengan type point-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0027
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemberian Akses Pemanfaatan TradisionalInformasi Kawasan untuk Pemanfaatan Berkelanjutan-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.06.0030
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pemilikan TanahPemilikan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) maupun...SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOIBELUM DAPAT DITENTUKANPertanahan
07.05.0111
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air skala 1:25.000Merupakan layer informasi sebaran lokasi eksisting Penerapan Teknik konservasi tanah dan air berupa Strip Rumput, Budi Daya Tanaman Lorong, Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai, Tanaman Penutup...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:25.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.03.0028
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan- Merupakan layer yang menggambarkan posisi pal-pal batas areal kerja PBPH dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.05.0015
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Jumlah data spasial delineasi penetapan KEK. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk...data (jumlah data spasial KEK)KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
07.03.0029
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Kawasan Hutan skala 1:50.000Merupakan layer Peta yang menunjukan tahap akhir dari tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu dimulai dari Penunjukan Kawasan Hutan, kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan, yang temu gelang...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0030
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Status Hutan Adat skala 1:50.000Merupakan layer wilayah Penetapan Status Hutan Adat; Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), dapat berasal dari Hutan Negara dan/atau bukan hutan negara dengan...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0031
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Status Hutan Hak skala 1:50.000- Merupakan layer wilayah penetapan status hutan hak- Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0032
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara.- Kawasan Hutan yang arealnya dilimpahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Umum bidang Kehutanan pada...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.06.0032
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penggunaan TanahPenggunaan Tanah merupakan Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia pada tingkat provinsi dan kabupaten. Sumber: UU No. 5 Tahun 1960; PP No. 16 Tahun 2004SkalaKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-skala menyesuaikan AOIBELUM DAPAT DITENTUKANPertanahan
07.03.0033
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Penutupan Hutan skala 1:250.000Informasi Penutupan Hutan-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.05.0113
    • SK KaBIG 16/2023
    • PP 46/2012
    • Perka BMKG 20/2015
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Peringatan Dini Tsunami Skala 1:50.000Peta peringatan dini kejadian tsunami di wilayah Indonesiamenit, meterBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000HARIANLingkungan Hidup
02.04.0006
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000Izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk...hektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataPerkebunan
07.01.0001
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan skala 1: 50.000Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan pada periode yang ditetapkan-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANPertambangan
07.03.0034
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) skala 1:50.000Merupakan layer batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung (PBPH-HL) dan Hutan Produksi (PBPH-HP) yang ditetapkan oleh Menteri. PBPH-HL adalah Perizinan...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.05.0114
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perjumpaan Tumbuhan Alam pada Kawasan Konservasi skala 1:50.000Merupakan informasi spasial perjumpaan tumbuhan alam dilindungi dan (endemik/asli) di dalam Kawasan Konservasi-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
06.02.0053
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perkembangan Ekonomi, Upah dan Jam KerjaPerkembangan ekonomi yang memuat informasi pertumbuhan ekonomi, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai, Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan rata-rata jam kerja.-KEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasGEOSPASIAL-ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
02.06.0014
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Perkiraan Daerah Penangkapan Ikan skala 1:50.000Peta tematik yang berisikan informasi sebaran lokasi prediksi daerah penangkapan ikan pelagis di perairan Indonesia-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANPerikanan
03.02.0007
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi...koordinatKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasGEOSPASIALS152002Terbuka1:50.000TAHUNANRPJMD, RTRW dan atau RDTRTransmigrasi
03.02.0008
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000Peta sebaran lokasi transmigrasi khususnya lokasi transmigrasi yang masih dalam pembinaan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Sumber: Standar Data Informasi Geospasial Sebaran Lokasi Transmigrasi...koordinatKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasGEOSPASIALS152001Terbuka1:50.000TAHUNANPeta lokasi Transmigrasi yang sesuai dengan keadaan lapanganTransmigrasi
07.03.0035
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Persemaian skala 1:250.000Merupakan layer Persebaran Persemaian dengan tipe Point. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Persemaian yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia yang bertujuan untuk...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.03.0036
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan skala 1:250.000Merupakan layer Persebaran Sumber Benih dengan tipe Point. Persebaran Sumber Benih bertujuan untuk memberikan informasi lokasi sumber benih tanaman hutan yang tersebar di seluruh Indonesia-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANKehutanan
07.05.0115
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persentase Pengelolaan SampahInformasi Spasial Pengelolaan Sampah-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.03.0037
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) skala 1:50.000Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinanberusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0038
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0039
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan melalui mekanisme persetujuan...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0040
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) skala 1:50.000Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada...Skala 1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0041
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) skala 1:50.000Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada...Skala 1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0042
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) skala 1:50.000Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada...1:50.000KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0043
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) EksplorasiPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-Skala 1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0044
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Non TambangPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-Skala 1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.03.0045
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi TambangPersetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Skala 1:50.000 Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di...-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-Skala 1:50.000BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
03.06.0034
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Pertimbangan Teknis PertanahanData yang boleh ditampilkan adalah hanya data persebaran permohonan layanan pertimbangan teknis pertanahan di seluruh indonesia berdasarkan pada jenis layanan PTP. Untuk data identitas pemohon dan...Meter persegi (m2)KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasGEOSPASIAL-1:1.000 - 1:10.000TAHUNANIdentifikasi dari Pembina Data Geospasial berdasarkan hasil sandingan matriks Renaksi IGT dan SK WalidataPertanahan
07.03.0047
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Petak Ukur Permanen (PUP)Informasi Lokasi sarana pengumpulan data riap/pertumbuhan tegakan yang akurat-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANKehutanan
07.04.0025
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Posisi Henrikhan Kapal Ikan Asing skala 1:50.000IGT Posisi Henrikhan Kapal Ikan Asing merupakan sebaran lokasi hasil kegiatan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal ikan asing ilegal di wilayah perairan Indonesia.Kapal PerikananKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:5.000-1:250.000TAHUNANKelautan
07.05.0116
    • SK KaBIG 16/2023
    • UU 31/2009
  1. -
Peta Posisi Ketinggian Hilal Indonesia Skala 1:5.000.000 tingkat NasionalPeta posisi ketinggian hilal ini memuat informasi tentang posisi ketinggian hilal di Indonesia dalam satuan derajat di setiap bulan hijriahDerajatBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075002Terbuka1:5.000.000BULANANLingkungan Hidup
Showing 2,701-2,750 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18388110.04.0002
    • Persesjen 15/2023
    • Persesjen 6/2023
  1. -
Jumlah Aspirasi Masyarakat dan Daerah di DPD RIPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN DAERAHPusat Kajian Daerah dan AnggaranBanyaknya aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh bapak dan ibu anggota dewan dalam masa reses.aspirasi-Alat Kelengkapan; Bidang TugasTRIWULANANDukung LainnyaTERSEDIA
183882
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Atase dari Negara Lain ke Indonesia 2024Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERISetditjen Protokol dan KonsulerData yang menunjukkan jumlah atase yang dikirmkan oleh negara lain ke Indonesia yang dapat menampilkan persebaran negara asing yang mengirimkan atase ke Indonesia serta jenis atase yang dikirimkan...Orang-Tujuan Penempatan; Jenis AtaseTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
183883
    • RKP 2025
  1. -
Jumlah Atase Indonesia di Luar Negeri 2024Non PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat KonsulerData yang menunjukkan jumlah atase yang dikirmkan Indonesia ke negara lain yang dapat menampilkan persebaran negara tujuan penempatan atase tersebut serta jenis atase yang dikirimkan oleh IndonesiaOrang-Tujuan Penempatan; Jenis AtaseTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
183884
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah badan hukum partai politikNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Administrasi Hukum UmumBanyaknya partai politik yang tercatat pada layanan AHU Online setiap tahunnyaDokumen-DokumenTAHUNANHukumTERSEDIA
18388509.03.016
    • SDGs
  1. Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif
Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi InformatifPrioritasSTATISTIKIndikator25010016KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat.....Konsep dan Definisi:Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh...badan publikTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasiTERSEDIA
18388602.10.0040
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN GIZI NASIONALSekretaris Deputi Sistem dan Tata KelolaDefinisi : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlibat secara aktif sebagai penyedia/vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kontrak atau kemitraan. Rumus : Dihitung dari...Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaBULANANUsaha Kecil Dan MenengahTERSEDIA
183887
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah bahan perpustakaan melalui pembelian Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Deposit dan Pengembangan Koleksi PerpustakaanBanyaknya bahan perpustakaan yang diadakan melalui pembelian di tahun 2026Eksemplar-Jenis Bahan PerpustakaanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
183888
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah bahan perpustakaan melalui penerimaan hadiah hibah Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Deposit Dan Pengembangan Koleksi PerpustakaanBanyaknya bahan perpustakaan yang diterima melalui penerimaan hadiah di tahun 2026Eksemplar-Jenis BahanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
183889
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah bahan perpustakaan yang dilestarikan Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Preservasi Dan Alih Media Bahan Perpustakaanjumlah Bahan Perpustakaan milik Perpusnas yang dilestarikan adalah banyaknya bahan perpustakaan yang dilakukan proses alih media dan/atau konservasi pada tahun 2026Eksemplar-Jenis bahan perpustakaanTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
18389004.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya
Jumlah balita 12-59 bulanPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KESEHATANDirektorat Pelayanan Kesehatan KeluargaJumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun). ​anak-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
Showing 541-550 of 4,146 items.