Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
04.01.173
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutuProporsi suplemen kesehatan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel suplemen kesehatanpersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.02.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja
Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerjaProporsi perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standarpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
03.07.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan
Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhanTempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima minimal 1 jenis pendampingan pengasuhan. Pendampingan Pengasuhan adalah pendampingan yang diberikan kepada pengasuh, anak asuh di Tempat penitipan anak dan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
04.02.059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi
Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasiMengukur tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial atau pendamping perawatan yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi resmi sesuai dengan standar nasional. Indikator ini digunakan...persenKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
07.05.082
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah
Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampahSampah yang didaur ulang adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSRT) yang tidak termasuk termasuk sampah spesifik. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai...persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
03.03.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat keandalan kenavigasian
Persentase Tingkat Keandalan KenavigasianPersentase kecukupan dan optimalnya fungsi sistem navigasi meliputi keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomonukasi pelayaran untuk memberikan layanan keselamatan dan keamanan pelayaranpersenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
09.02.0033
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Tingkat Persaingan Penyedia Usaha Mikro, Kecil, dan KoperasiPersentase yang menunjukkan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam proses pengadaan, yang diukur dari jumlah pelaku usaha yang melakukan penawaran dibandingkan dengan total jumlah...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
09.02.0034
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Transaksi Pengadaan Terhadap Sasaran Pembangunan Transformasi EkonomiPersentase yang menunjukkan kontribusi pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai transaksi pengadaan...persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
09.02.0035
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Persentase Transaksi Produk yang Memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Pasar Digital PengadaanPersentase paket transaksi E-Purchasing yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri dibandingkan dengan total paket transaksi E-Purchasing pada tahun berjalan.persenLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
04.01.174
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar
Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standarPersentase Unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan yang telah memiliki jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar (2 nakes dan kader)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
02.02.050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor
Persentase usaha e-commerce yang melakukan eksporPersentase yang menggambarkan proporsi dari total jumlah usaha yang tergabung dalam sektor e-commerce yang aktif dalam kegiatan ekspor. Definisi ini menyoroti persentase usaha e-commerce yang...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
06.04.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)
Persentase usia Muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihanProporsi pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemudapersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti PelatihanPemuda
02.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan
Persentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari penyakit zoonosisPersentase wilayah/kawasan (kabupaten/kota) yang terkendali dari Penyakit Zoonosis adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkendali dari Penyakit...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakan
02.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan
Persentase wilayah/kawasan kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewanPersentase wilayah/kawasan kabupaten/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan adalah persentase dari jumlah wilayah/kawasan kabupaten/kota yang berstatus bebas atau terkendali dari...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaTAHUNANPeternakan
03.04.0018
    • RPJMN 2025-2029
    • SKB MenPKP/MenPU/Mendagri 2024
  1. -
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Data mengenai persetujuan bangunan gedung (PBG) yang memuat informasi: nama pemohon, fungsi bangunan, jenis permohonan, nomor SK PBG, nomor SK SLF, nomor registrasi, tanggal, tanggal mulai proses...-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANPerumahan
09.05.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomiPerkembangan nilai tambah barang dan jasa pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga KonstanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000542 - Pertumbuhan EkonomiKeuangan
02.02.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif
Pertumbuhan Ekspor Ekonomi KreatifPertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.053
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan Gim
Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi dan GimPertumbuhan Ekspor Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor Aplikasi dan Gim ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun yang dihitung...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.06-Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan: 03.06.04-Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Lokasi Prioritas: Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali. Deskripsi: -Perdagangan
02.02.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya
Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan KriyaPertumbuhan Ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor fesyen dn kriya ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen.persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.02.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner
Pertumbuhan ekspor Subsektor KulinerPertumbuhan Ekspor Subsektor Kuliner adalah pertambahan pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli subsektor kuliner ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dengan satuan persen.persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.08.038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif
Pertumbuhan Investasi Ekonomi KreatifPersentase tingkat pertumbuhan investasi ekonomi kreatif dari pertambahan nilai realisasi investasi yang dihasilkan oleh pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk PMA dan PMDN selama periode...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.01.0097
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan ListrikTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, didapatkan dari total nilai output...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANIndustri
02.01.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas KakiTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.043
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Logam DasarTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Logam Dasar, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahIndustri
02.01.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Makanan dan MinumanTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Makanan dan Minuman, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Mesin dan PerlengkapanPerkembangan nilai tambah lapangan usaha Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga KonstanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.046
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Lapangan Usaha Industri PengolahanPerkembangan nilai tambah Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga KonstanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri ManufakturIndustri
02.01.047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian JadiTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -Industri
02.03.0115
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Tanaman HortikulturaPertumbuhan nilai tambah lapangan usaha Tanaman Hortikultura pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
02.04.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan
Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto lapangan usaha Tanaman PerkebunanPertumbuhan nilai tambah lapangan usaha Tanaman Perkebunan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerkebunan
06.03.0016
    • Perpres 78/2021
  1. Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan
Pertumbuhan nomor induk berusaha (NIB)NIB adalah identitas berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).skorKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten, KotaTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.11.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim
Pertumbuhan Pariwisata Ramah MuslimPertumbuhan pariwisata ramah muslim (PRM) merujuk pada pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor pariwisata ramah muslim pada suatu periode tertentu.persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPariwisata
02.06.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)
Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)Perkembangan nilai tambah lapangan usaha perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga KonstanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
09.02.047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan
Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikananPerkembangan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun t terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga KonstanpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan PerikananKeuangan
02.01.048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan Gim
Pertumbuhan PDB subsektor Aplikasi dan GimPertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor aplikasi dan gim dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah AdministrasiTAHUNANIndustri
02.01.049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya
Pertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan KriyaPertumbuhan PDB Subsektor Fesyen dan Kriya adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor fesyen dan kriya dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
02.01.050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik
Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan MusikPertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor film, animasi, video, dan musik dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah AdministrasiTAHUNANIndustri
02.01.051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner
Pertumbuhan PDB Subsektor KulinerPertumbuhan PDB Subsektor Kuliner adalah pertambahan nilai pendapatan subsektor kuliner dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dengan satuan persenpersenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
09.03.074
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digital
Pertumbuhan pengakses streaming siaran radio digitalPengakses streaming adalah masyarakat yang mengakses layanan RRI melalui aplikasi RRI DigitalpersenLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
09.04.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan Sektor Pos Logistik
Pertumbuhan Sektor Pos LogistikTingkat pertumbuhan per tahun dari sektor pos dan logistik nasionalpersenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKomunikasi
02.02.0030
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat Inflasi
Perubahan IHK dari Waktu ke WaktuInflasi atau laju inflasi adalah persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANIndikator Utama Pembangunan - 32.Tingkat Inflasi (%) Indikator SIPD: 000050 - Tingkat InflasiPerdagangan
07.05.0056
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL)Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal(Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
02.03.0037
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Air Tanah skala 1:50.000Sumur didefinisikan sebagai sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum (Permen PUPR No 27/PRT/M/2016).UnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANPertanian
07.05.0057
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Akresi dan Abrasi Skala 1:50.000Informasi ini mencakup proses pengikisan (abrasi) dan penambahan material (akresi) di pantai, yang dipengaruhi oleh dinamika alam seperti gelombang, arus, dan pasang surut, serta aktivitas manusia-KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANLingkungan Hidup
03.03.0032
    • Permenko Ekon 3/2024
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000Data alur pelayaran adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perairan yang dari segi bentuk dan kedalamannya aman untuk dilayari dan dilengkapi dengan sistem rambu atau tanda-tanda navigasi bagi...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
03.03.0033
    • SK KaBIG 16/2023
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Alur Pelayaran Sungai-Danau dan Penyeberangan skala 1:50.000Data alur pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan adalah data yang menggambarkan lokasi-lokasi perairan yang dari segi bentuk dan kedalamannya aman untuk dilayari dan dilengkapi dengan sistem...-KEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasGEOSPASIAL-1:50.000TAHUNANTransportasi
07.05.0058
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usahadan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan AMDAL akan melakukanseluruh komponen rencana kegiatan pada tahap pra-konstruksi,...-KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasGEOSPASIAL-BELUM DAPAT DITENTUKANLingkungan Hidup
07.05.0059
    • SK KaBIG 16/2023
    • PP 46/2012
    • UU 31/2009
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Angin Permukaan Laut Skala 1:1.500.000 - 1:2.500.000Peta angin permukaan laut merepresentasikan arah dan kecepatan angin permukaan laut yang diperbarui setiap satu bulanDerajat, knotsBADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKAPrioritasGEOSPASIALS075014Terbatas1:1.500.000 - 1:2.500.000TAHUNANLingkungan Hidup
07.02.0001
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Anomali Bouguer skala 1:100.000 dan skala 1:250.000anomali gravitasi yang didapatkan setelah melakukan koreksi data pengukuran terhadap gravitasi terukur di lapangan (wilayah darat)-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:100.000TAHUNANEnergi
07.02.0002
    • Kepka BIG 115/2025
    • Kepka BIG 130/2025
  1. -
Peta Anomali Magnet Total skala 1:250.000Peta yang menampilkan variasi atau penyimpangan nilai medan magnet bumi terhadap nilai medan magnet regional (normal) pada suatu wilayah tertentu yg disebabkan oleh perbedaan kemagnetan batuan bawah...-KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasGEOSPASIAL-1:250.000TAHUNANEnergi
Showing 2,551-2,600 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
183851
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan UtaraNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Kalimantan UtaraCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183852
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kepulauan RiauNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Kepulauan RiauCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183853
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun LampungNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun LampungCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183854
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun MalukuNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun MalukuCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183855
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Maluku UtaraNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Maluku UtaraCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183856
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Nusa Tenggara BaratNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Nusa Tenggara BaratCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183857
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Nusa Tenggara TimurNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Nusa Tenggara TimurCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183858
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun PapuaNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun PapuaCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183859
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Papua BaratNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Papua BaratCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183860
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun RiauNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun RiauCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 511-520 of 4,146 items.