(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.016 |
|
| Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan | Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga, dikalikan 100 persen. Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, provinsi, kabupaten/kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | Perumahan | |
| 04.03.0032 |
|
| Persentase rumah tangga dengan anak yang memperoleh akses terhadap perumahan yang layak | 1. Persentase rumah tangga dengan anak yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga dengan anak yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria di... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 23b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Indikator SIPD: 000706 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan 000041 - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 000236 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 000941 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0033 |
|
| Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak | 1. Persentase rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan jumlah rumah tangga dengan anak yang menggunakan fasilitas sanitasi layak dengan jumlah rumah... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 07.05.077 |
|
| Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah | Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No. 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42c-ii.Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) Indikator SIPD: 000065 - Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 000883 - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Perumahan | |
| 03.05.026 |
|
| Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman | Mengidentifikasi kelayakan air minum yang ada di desa berdasarkan ukuran kualitas, jam operasional, sumber dan kemudahan akses air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 03.05.027 |
|
| Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi Aman | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 03.01.070 |
|
| Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka | Buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka apabila rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi atau memiliki fasilitas sanitasi tetapi tidak menggunakannya. | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10710077 | Terbuka | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota (dengan RSE | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000560 - Persentase angka BABS di tempat terbuka | Perumahan |
| 06.05.041 |
|
| Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun | Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga termasuk perbaikannya dalam setahun | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Olahraga | ||
| 03.01.069 |
|
| Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman | Rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah domestik, di mana tangki tersebut telah disedot minimal sekali dalam 5 tahun terakhir dan limbahnya diolah di Instalasi... | jumlah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok Pengeluaran; Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) Indikator SIPD: 000063 - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 000168 - Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 000558 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) | Pekerjaan Umum | |
| 04.03.0034 |
|
| Persentase rumah tangga yang memiliki anak yang menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun | Persentase rumah tangga dengan anak yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga dengan anak yang memiliki kebiasaan mencuci tangan... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 42b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 03.01.071 |
|
| Persentase Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala | Persentase rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala (sekali dalam 3-5 tahun) | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Konfirmasi Dit. PIKP BAPPENAS: Dibutuhkan data real penyedotan tangki septik yang dibuang ke IPLT, baik dari kegiatan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal maupun Layanan Lumpur Tinja Terjadwal. Kebutuhan data dibutuhkan sampai level kabupaten/kota karena data yang diperoleh dan diolah dari Susenas KOR BPS merupakan data proxy yang mana tidak terdapat pendataan penyedotan tangki septik yang dibuang dan diolah sampai ke IPLT Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Pekerjaan Umum | |
| 08.01.029 |
|
| Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga | Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 04.02.0057 |
|
| Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) | Definisi : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan (food insecurity) berdasarkan FIES Scale. Rumus : Persentase rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sedang atau berat adalah... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Tipe rumah tangga (Ada penerima MBG/tidak ada penerima MBG) | SEMESTERAN | Sosial | ||
| 07.02.025 |
|
| Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Gas | Rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak adalah jumlah rumah tangga di Indonesia yang menggunakan bahan bakar gas alam/biogas/ LPG untuk keperluan memasak pada... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 10710030 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000177 - Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga | Perumahan |
| 07.05.080 |
|
| Persentase Sampah yang Terkelola | sampah yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip pengurangan, penanganan, dan keberlanjutan, sehingga tidak mencemari lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat serta ekonomi baik melalui... | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | 31010102 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.01-Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Lokasi Prioritas: Nasional (tersebar) dengan penajaman pada: kab/kota berstatus TPA darurat; 10 wilayah metropolitan prioritas (mis. Kota Semarang; WM Surabaya); kab/kota pelapor SIPSN; kab/kota amanat Perpres 35/2018; serta lokasi dengan ekosistem pengolahan sampah/DAS prioritas. Contoh sebutan: Prov. Sulawesi Utara; Prov. Maluku; Prov. Jawa Barat; Kab. Nunukan & Kota Tarakan. Deskripsi: Produksi sampah diproyeksikan 82,2 juta ton/tahun (2045) dan kapasitas TPA nasional berpotensi penuh pada 2028. Tantangan utama: 93,2% rumah tangga belum memilah sampah; 63,7% timbulan berakhir di TPA; 47% TPA masih open dumping; tata kelola lemah (DLH di 399 kab/kota merangkap regulator–operator, BLUD persampahan sangat terbatas, alokasi APBD ~0,5–0,8%, retribusi terkumpul 40–45%, RI-SPAL hanya sedikit daerah). Reformasi persampahan menjadi “game changer” RPJPN 2025–2045 untuk menurunkan intensitas emisi GRK menuju NZE 2060 dan meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau, dengan sasaran peningkatan IKPS Nasional melalui pemilahan di hulu, penguatan sistem informasi & regulasi, modernisasi infrastruktur layanan, serta perbaikan kelembagaan & pembiayaan. | Lingkungan Hidup |
| 10.04.020 |
|
| Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 08.01.030 |
|
| Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar | Indikator "Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang memenuhi standar" mencerminkan proporsi Sarana Prasarana Peribadatan dan/atau tempat ibadah yang sesuai dengan standar tertentu. Standar ini... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
| 04.01.0250 |
|
| Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar | Definisi : Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kualitas mobil pengangkut makanan sesuai dengan standar dalam pedoman BGN Rumus : Dihitung dari jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan... | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 10.04.021 |
|
| Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar | Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memenuhi standar berdasarkan regulasi dan pedoman yang berlaku | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.01.036 |
|
| Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B | Sistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.038 |
|
| Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP | Sistem penjaminan mutu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Berdasarkan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.039 |
|
| Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif | Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata. | Pendidikan | |
| 06.01.040 |
|
| Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar | Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Peningkatan kualitas lingkungan belajar sangat... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.041 |
|
| Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial | Perbandingan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 08.01.031 |
|
| Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid | Pendidikan pesantren formal mencakup Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Mu’adaalah (SPM), sementara hasil asesmen minimal jayyid merujuk pada asesmen di pesantren dengan nilai... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.042 |
|
| Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Perbandingan jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. Sekolah diasumsikan telah memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 33310028 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 06.01.043 |
|
| Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif | Satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif adalah satuan pendidikan umum yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan/atau bakat istimewa untuk... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.044 |
|
| Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya | Persentase dari satuan pendidikan nonformal yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar. | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 08.01.032 |
|
| Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya | Menilai satuan pendidikan pesantren kepada Satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah. Penilaian ini akan dilakukan diawal pembelajaran oleh Majelis Masyayikh. Indikator melihat... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 08.01.033 |
|
| Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan | Indikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dari Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, manajemen,... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.045 |
|
| Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran | Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran dibagi dengan jumlah satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen Nasional. Satuan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.046 |
|
| Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) | SNP (Standar Nasional Pendidikan) merupakan satuan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dasar dan Menengah yang... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0133 |
|
| Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi SNP (Standar Satuan Pendidikan) di Ibu Kota Nusantara | Persentase pelayanan pendidikan yang memenuhi kriteria minimal sistem pendidikan yang wajib dipenuhi untuk menjamin mutu pendidikan di Ibu Kota Nusantara | persen | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.049 |
|
| Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi | Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 5b.Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Indikator SIPD: 000017 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi | Pendidikan | |
| 04.01.170 |
|
| Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu | Proporsi sediaan farmasi yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh sediaan farmasi yang menjadi sampel. Rorenkeu: a. Sediaan Farmasi mencakup... | persen | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.01.050 |
|
| Persentase Sekolah dengan Akses Internet untuk Pengajaran | Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 33310017 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 06.01.051 |
|
| Persentase Sekolah dengan Akses Komputer untuk Pengajaran | Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 33310018 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 06.01.052 |
|
| Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Air Minum Layak | Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10710065 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 06.01.053 |
|
| Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Cuci Tangan | Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10710066 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 06.01.054 |
|
| Persentase Sekolah dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi Dasar | Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10710067 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 04.01.171 |
|
| Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | Persentase sistem informasi data kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 10.04.022 |
|
| Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik | Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlaku | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 10.04.023 |
|
| Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 10.04.024 |
|
| Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 10.04.025 |
|
| Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 10.04.026 |
|
| Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 10.04.027 |
|
| Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.03.0059 |
|
| Persentase Subkegiatan yang Responsif Gender | Persentase Subkegiatan yang Responsif Gender adalah persen subkegiatan yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang... | Persen | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 04.01.172 |
|
| Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan | Proporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) terdaftar dalam Sistem Informasi SDMK yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on bidang... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan. | Kesehatan | |
| 01.01.017 |
|
| Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan | Indikator ini menunjukkan proporsi sumber daya nasional yang telah dialokasikan dan digunakan secara efektif untuk mendukung dan memperkuat kemampuan pertahanan negara. Sumber daya nasional mencakup... | persen | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan |
Showing 2,501-2,550 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183841 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun DKI Jakarta | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun DKI Jakarta | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183842 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Gorontalo | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Gorontalo | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183843 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jambi | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Jambi | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183844 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jawa Barat | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Jawa Barat | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183845 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jawa Tengah | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Jawa Tengah | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183846 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Jawa Timur | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Jawa Timur | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183847 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan Barat | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Kalimantan Barat | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183848 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan Selatan | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Kalimantan Selatan | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183849 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan Tengah | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Kalimantan Tengah | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | |||
| 183850 |
|
| Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Kalimantan Timur | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | TVRI Stasiun Kalimantan Timur | Catatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun... | Unit | - | K/L | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA |
Showing 501-510 of 4,146 items.