Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
10.04.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produk ber-SNI
Persentase Produk ber-SNIPerbandingan antara jumlah jenis produk ber-SNI dengan jumlah jenis produk Indonesia yang dihasilkan.persenBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
10.04.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNI
Persentase Produk Ekspor Indonesia yang ber-SNIPerbandingan antara jumlah jenis produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah jenis produk ber-SNI.persenBADAN STANDARDISASI NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
03.03.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat
Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda EmpatPersentase Jumlah Produksi Kendaraan Listrik menunjukkan bahwa industri semakin banyak memproduksi KBLBB. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik.persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.057
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanianPersentase produksi komoditas beras, kopi, dan sayuran organik terhadap produksi komoditas beras, kopi, dan sayuran secara totalpersenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
07.02.0070
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Biorefinery CilacapBiorefinery CilacapPersen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0069
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Biorefinery SumateraPersentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Biorefinery SumateraPersen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0068
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)Persen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0067
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jaringan Gas PerkotaanPersentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jaringan Gas PerkotaanPersen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0066
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU IV Cilacap (Rescoping)Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU IV Cilacap (Rescoping)Persen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
07.02.0065
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU VI Balongan (Rescoping)Persentase progres capaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional RDMP RU VI Balongan (Rescoping)Persen (%)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalSEMESTERANEnergi
08.01.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik
Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baikPersentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik adalah banyaknya propinsi yang memenuhi indeks pemerataan guru pada madrasah dengan kategori baik dibanding...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.04-Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas. Kegiatan: 04.04.02-Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah."Pendidikan
04.01.147
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan
Persentase Provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan• Persentase provinsi yang dilakukan penilaian kualitas data rutin terhadap indikator RPJMN 2025-2029 sesuai dengan standar penilaian kualitas data • Parameter penilaian : kelengkapan,...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggiMerupakan persentase provinsi yang memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang masuk dalam kategori rukun sangat tinggi, yaitu provinsi yang memiliki nilai IKUB pada range 80-100)persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANSosial
06.05.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga
Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahragaPerbandingan antara jumlah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan kampanye budaya berolahraga dalam lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga layanan khusus termasuk disabilitas...PersenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANOlahraga
03.07.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkauPersentase Satyagatra yang menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling bagi keluarga serta dilaporkan melalui R/1/PPKS pada SIGA minimal 12 (dua belas) kali selama periode 1 (satu) tahun.persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
04.01.0255
    • SDGs
  1. Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensialProporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmasPersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKesehatan
04.01.149
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)
Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)Proporsi Puskesmas yang memiliki 1. 90% dari 40 jenis obat esensial; dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmaspersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000821 - Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)Kesehatan
04.01.148
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai StandarPersentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK10410149TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000774 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 000825 - Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standarKesehatan
04.01.150
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan KB Metode Jangka Panjang (AKDR dan Implan) dengan kriteria: Mempunyai minimal 2 orang bidan di Puskesmas kompeten melakukan pelayanan KB MKJP...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.151
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar
Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standarPersentase puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.152
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas santun lanjut usia
Persentase puskesmas santun lanjut usiaPuskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standarpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.153
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas terakreditasi paripurna
Persentase puskesmas terakreditasi paripurnaPersentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.154
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak
Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anakPersentase Puskesmas yang telah mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.155
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM
Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBMProporsi puskesmas dengan pelayanan UBM yang memberikan layanan farmakoterapi (pemberian obat dalam rangka berhenti merokok)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.156
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)Persentase Puskesmas yang telah mencapai seluruh target di INM Puskesmas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
04.01.157
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas
Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitasPersentase Puskesmas yang telah ramah penyandang disabilitas sesuai standar. Unit Populasi: Puskesmas yang teregistrasi dan operasional sampai tahun 2028persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.01-Investasi pelayanan kesehatan primer Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota); fokus provinsi/daerah: Maluku Utara; Kalimantan Timur; Papua Tengah*; Nusa Tenggara Timur; Provinsi Jawa Timur (Puskesmas di 38 kab/kota hingga desa/kelurahan); Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta Kab. Indragiri Hilir. Deskripsi: Kualitas pelayanan kesehatan primer masih rendah: baru 28% Puskesmas terakreditasi paripurna, 18,5% memenuhi standar sarana–prasarana–alkes, hanya 1,17% kab/kota memiliki unit layanan desa/kelurahan sesuai standar, dan sekitar 18% kab/kota memiliki cakupan Posyandu aktif berbasis siklus hidup ≥75%. Peran kader kesehatan belum optimal, sementara Puskesmas dan jaringannya adalah garda terdepan surveilans, deteksi dini, dan pencegahan. Program memprioritaskan penguatan Puskesmas hingga tingkat desa melalui peningkatan akreditasi dan sarpras, penguatan kader dan partisipasi masyarakat, serta tata kelola layanan primer yang lebih responsif dan inklusif.Kesehatan
09.02.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)
Persentase Realisasi Belanja dan Penerimaan BP BatamPersentase realisasi Belanja (Year To Date) terhadap anggaran dan Persentase realisasi penerimaan bukan pajak (Year To Date) terhadap target penerimaanrupiahBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK-Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamTRIWULANANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.02-Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan ruang fiskal yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembenahan tata kelola PNBP diarahkan untuk meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan kualitas layanan publik, dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, mendorong kontribusi dividen BUMN, optimalisasi aset negara, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sasaran akhirnya adalah terciptanya dukungan PNBP yang optimal bagi pendanaan pembangunan.Keuangan
02.08.037
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)Nilai persentase realisasi investasi penanam modal dalam negeri, termasuk usaha Kecil (setiap 6 bulan), Menengah, dan Besar (setiap 3 bulan) (mengacu Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat...persenKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
01.01.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan Oseanografi
Persentase Realisasi Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang Diperbarui melalui Surta Hidrografi dan OseanografiPersentase luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang datanya telah diperbarui melalui survei...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
09.06.044
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkan
Persentase rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Manajemen ASN yang dimanfaatkanProporsi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diimplementasikan atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Evaluasi manajemen ASN...persenKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
07.05.076
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan
Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentanIndikator ini menunjukkan persentase rekomendasi kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional yang telah diimplementasikan atau diadopsi dalam RPPLH provinsi serta...provinsi/ kabupaten/ kotaKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-TAHUNANLingkungan Hidup
01.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan InternasionalProporsi untuk mengukur rekomendasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diterima dalam forum internasional terkait isu pelindungan WNI. (reff:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Kebijakan NasionalProporsi untuk mengukur rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait pelindungan WNI di luar negeri (Reff:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
03.07.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil
Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamilPersentase remaja perempuan pernah kawin usia 16-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 16-18 tahun yang telah/pernah kawin.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, provinsiTAHUNANKesehatan
06.04.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil
Persentase remaja perempuan yang sedang hamilPersentase remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawinpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemuda
04.01.158
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD
Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD% rematri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu (total minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentupersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
09.02.046
    • SDGs
  1. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat
Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatPerlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik...persenKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK10610068TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000231 - Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusatKeuangan
01.02.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri
Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriProporsi untuk mengukur responden yang memberikan umpan balik positif setelah mengikuti kegiatan sosialisasi atau kampanye penyadaran publik terkait pelindungan WNI. (reff:...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
04.03.0062
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase Rincian Output Responsif GenderPersentase Rincian Output Responsif Gender adalah presen rincian output yang memuat analisis gender dan intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta memiliki alokasi anggaran tertentu yang...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Kementerian/LembagaTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase RO/Sub kegiatan Responsif Gender
Persentase RO/Sub kegiatan Responsif GenderPerbandingan antara Jumlah Rincian Output atau Subkegiatan K/L yang telah mengintegrasikan analisis gender, intervensi untuk mengatasi ketimpangan gender, serta alokasi anggaran yang berkontribusi...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.01.0157
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standarPersentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAKpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.0158
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Persentase RS Pemerintah yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah SakitpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.159
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar
Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standarPersentase RS Pemerintah Daerah yang telah memenuhi standar ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) minimal 80% berdasarkan data ASPAKpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.160
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar
Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarProporsi RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000826 - Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standarKesehatan
04.01.162
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna
Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurnaPersentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000824 - Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurnaKesehatan
04.01.163
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standarRS Pemerintah yang memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar >= 80%. Yang termasuk RS Pemerintah adalah RSVK/L, RS milik pemda Prov/Kab/Kota. Pemberian antibiotik sistemik adalah...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.166
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpadu
Persentase Rumah Sakit yang memberikan layanan geriatri terpaduRS yang memberikan layanan kesehatan bagi lansia sesuai konsep pelayanan geriatric dengan tim terpadu (interdisiplin)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.167
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)Persentase Rumah Sakit yang telah mencapai seluruh target Indikator Nasional Mutu di Rumah SakitpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.02-Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi dan kabupaten/kota); klaster Papua & Papua Barat: Kab. Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Sarmi, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Nduga*, Jayawijaya*, Puncak Jaya, Dogiyai, Puncak, Intan Jaya, Deiyai; Kalimantan: Prov. Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Pontianak; Sumatera: Kota Pekanbaru, Kab. Nias Selatan, Kota Medan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Selatan, Prov. Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu); Jawa–Bali–DIY: Prov. Jawa Timur, Prov. Bali, Prov. D.I. Yogyakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Cirebon; Sulawesi & Maluku–NTT: Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Pangkajene Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara (Kab. Buton Selatan, Wakatobi, Konawe), Kab. Gorontalo, Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua. Deskripsi: Program Pembangunan Rumah Sakit menargetkan pemerataan “RS Lengkap Berkualitas” di seluruh daerah dengan pemenuhan akreditasi paripurna, standar sarana–prasarana–alkes, serta ketersediaan tenaga spesialis (dasar, penunjang, dan pengembangan layanan unggulan). Intervensi mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas layanan, upgrade RS tipe D ke tipe C di lokasi prioritas, pengembangan layanan kesehatan bergerak untuk wilayah sulit akses, serta pemberdayaan masyarakat–swasta dan perbaikan kualitas pendanaan kesehatan. Tujuannya memastikan akses layanan yang merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh penduduk.Kesehatan
04.01.168
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)
Persentase Rumah Sakit yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)Persentase Rumah Sakit : - Memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba - Memiliki Program Pengendalian Resistensi Antimikroba - Melaporkan implementasi Program Pengendalian Resistensi...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.01.068
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaanRumah Tangga yang menggunakan Air yang diproduksi melalui proses pengolahan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran tertutup/perpipaan sampai di rumah responden....persenKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Pesisir Utara JawaTAHUNANProgram: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Indikator SIPD: 000668 - Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)Pekerjaan Umum
Showing 2,451-2,500 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
183831
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah artikel yang diterima dan jumlah artikel yang diterbitkan pada Jurnal Naskah Kuna Nusantara (Jumantara) Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah NusantaraTotal artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal Naskah Kuna Nusantara (Jumantara).Artikel-SubjekTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
183832
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Jumlah Artikel yang terpublikasi di Jurnal yang dikelola oleh KemenparNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PARIWISATAPoltekpar di bawah naungan KemenparBanyaknya publikasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan riset dan inovasi di jurnal internasional.Dokumen-TAHUNANPariwisataTERSEDIA
183833
    • Draft Renstra Perpusnas 2025-2029
  1. -
Jumlah Asesor Akreditasi Perpustakaan Tahun 2026Non PrioritasSTATISTIKIndikatorPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat Standarisasi dan AkreditasiJumlah individu yang telah ditetapkan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan sebagai asesor akreditasi perpustakaan pada tahun 2026Orang-Provinsi , Jenis AssesorTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
183834
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN LPP TVRI Kantor PusatNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIADirektorat Umumcatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183835
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun AcehNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun AcehCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183836
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun BaliNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun BaliCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183837
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun Bangka BelitungNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun Bangka BelitungCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183838
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun BantenNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun BantenCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183839
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun BengkuluNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun BengkuluCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
183840
    • PP 28/2020
  1. -
Jumlah Aset BMN TVRI Stasiun D.I YogyakartaNon PrioritasSTATISTIKVariabelLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIATVRI Stasiun D.I YogyakartaCatatan dan laporan administratif mengenai seluruh barang yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, baik yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun...Unit-K/LTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 491-500 of 4,146 items.