Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan indikator yang mengukur kinerja institusi Polri secara komprehensif dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.persenKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Polres JajaranTAHUNANKeamanan
05.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)
Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)Indeks gabungan situasi keamanan laut di IndonesiakegiatanBADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeamanan
02.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keamanan Pangan Segar
Indeks Keamanan Pangan SegarSkor komposit yang merepresentasikan keamanan pangan segar asal tumbuhan, asal ikan dan asal hewan di suatu wilayah, yang dilihat dari beberapa indikator diantaranya SDM dan kelembagaan, pelaksanaan...Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen
Indeks Keberdayaan KonsumenIndeks Keberdayaan Konsumen merupakan indeks yang mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)...-KEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
05.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kelembagaan Hukum
Indeks Kelembagaan HukumIndeks Kelembagaan hukum adalah pelembagaan fungsi hukum untuk meningkatkan sinergi antar LPH melalui dukungan aparaturnya yang berintegritas. Pilar Kelembagaan Hukum dijabarkan kedalam variabel dan...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
01.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat NegaraJumlah kesepakatan hasil-hasil perundingan/perjanjian bilateral maupun laporan hasil survey lapangan yang dilaksanakan dengan negara yang memiliki segmen batas darat dengan Indonesia. Indikator KP...TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara
Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan NegaraIndeks merupakan indeks komposit dari Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Negara dan Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara guna mencerminkan...NilaiKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administratif: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.02.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga
Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara TetanggaIndeks adalah satuan hasil dari penghitungan proses perundingan penyelesaian perbatasan maritim berdasarkan titik awal/titik realisasi/titik target mistar Perjanjian Internasional dan angka bobot...nilaiKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKewilayahan
07.05.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Kemampuan Pemanfaatan Lingkungan HidupIKPLH adalah indeks yang mengukur kemampuan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengurangi kapasitas lingkungan untuk masa depan.nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
03.07.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga
Indeks Kemandirian Ekonomi KeluargaIndeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (IKEK) adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang keluarga memenuhi dimensi penghasilan dan dimensi tabungan.Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
09.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu
Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara PemiluIndeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat kepatuhan (ketaatan dan penyimpangan) etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) di seluruh provinsi dan...-KEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDalam Negeri
05.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Hukum
Indeks Kepatuhan Hukum Lembaga HukumSkor/Nilai skala yang diukur melalui survey terkait untuk Menilai sejauh mana lembaga hukum dan pemerintah mematuhi norma dan prosedur hukum yang berlaku.​ Mengukur sejauh mana lembaga hukum,...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Hukum
Indeks Kepatuhan Hukum MasyarakatSkor/Nilai skala yang diukur melalui survey untuk Mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari hak dan kewajiban hukum mereka, Mengukur sejauh mana masyarakat mematuhi norma dan peraturan...IndeksKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
02.03.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan
Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutanIndeks ini mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha pertanian terhadap standar dan regulasi yang ditetapkan untuk praktik budi daya pertanian berkelanjutan. Kepatuhan ini mencakup penerapan teknik...-KEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
05.02.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian
Indeks Kepuasan Layanan KepolisianIndeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat...-KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-1.Polda 2.PolresTAHUNANKeamanan
08.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan KUA
Indeks Kepuasan Layanan KUAIndeks Kepuasan Layanan KUA (Kantor Urusan Agama) mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh KUA. Layanan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti pelayanan...IndeksKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
04.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi
Indeks Kepuasan Layanan RehabilitasiIndeks kepuasan layanan rehabilitasi merpakan indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), mencakup layanan...skor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatan
08.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal
Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi HalalIndeks kepuasan layanan sertifikasi halal adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat...IndeksBADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.03.0004
    • RKP 2025
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan MasyarakatAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan...IndeksKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK25010045Terbuka[32010026] Wilayah;TAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik.Informasi
10.04.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas Kinerja KPU adalah ukuran sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Tingkat kepuasan masyarakat mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan dan integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu.nilai indeks yang dihasilkan dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam...angkaKOMISI PEMILIHAN UMUMPrioritasSTATISTIK-TAHUNANDukung Lainnya
05.01.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara KonstitusiPenilaian publik terhadap pelayanan penanganan perkara Mahkamah Konstitusi melalui tahapan proses penanganan perkara yang dimulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan persidangan, sampai dengan...-MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK--TAHUNANHukum
09.06.0001
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Indeks Kepuasan Pengguna Platform Pengadaan NasionalAngka yang menunjukkan sejauh mana Platform Pengadaan Nasional bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mencerminkan kualitas layanan platform pengadaan barang/jasa. Penilaian...-LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANAparatur Negara
05.01.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan PerkaraPenilaian publik terhadap proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi yang telah tersedia yang diantaranya melalui sistem informasi penanganan perkara konstitusi (SIMPP).-MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK--TAHUNANHukum
03.07.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerentanan Keluarga
Indeks Kerentanan KeluargaIndeks kerentanan keluarga adalah indeks komposit yang menggambarkan keluarga memiliki kerentanan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, keharmonisan keluarga, dan interaksi keluarga.Tanpa SatuanBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK10110069TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
08.01.004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)Agama
07.04.0058
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
    • RKP 2025
    • DP 2024
  1. Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan
Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)Indeks Kesehatan Laut (Ocean Health Index/OHI) Indonesia adalah penilaian kondisi laut berdasarkan seberapa baik laut menyediakan manfaat dan layanan bagi manusia, dengan skor yang bervariasi...numerik /indeksKEMENTERIAN KOORDINATOR PANGANPrioritasSTATISTIKindeksTerbukatabel, grafik dan diagramTAHUNANKelautan
02.03.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)Ukuran yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga pertanian secara multidimensi mencakup dimensi ketahanan pangan dan gizi, pendidikan, Kesehatan, standar hidup layak, pendapatan dan...-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanian
04.02.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usia
Indeks kesejahteraan sosial untuk penduduk lanjut usiaPerhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk lanjut usia, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan...persenKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANsumber data dari daerah, sesuai dengan indikator indeks kesejahteraan sosial lansiaSosial
04.02.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas
Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitasPerhitungan keberfungsian sosial untuk penduduk penyandang disabilitas, yang menilai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu...persenKEMENTERIAN SOSIALPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANMembutuhkan data dukung daerah sesuai dengan variabel yang ada di indikator indeks kesejahteraan sosial disabilitasSosial
07.04.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKPNilai untuk mengukur Mengukur kesiapan prasarana pengawasan, terutama bangunan utama yang mendukung operasi pengawasan SDKPnilai (0-100)KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
07.04.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
Indeks Kesiapan Sarana Pengawasan SDKPNilai untuk Mengukur kesiapan sarana pengawasan, terutama kapal pengawas, dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP.nilai (0-100)KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
09.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional
Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber NasionalIndeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional merupakan indikator yang mengukur seberapa siap dan tangguh suatu negara dalam mengatasi ancaman, serangan, dan gangguan di ruang siber, serta...IndeksBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
03.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Indeks Ketahanan Air NasionalKeterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air melalui 5 dimensi pengelolaan sumber daya air (1. Dimensi...IndeksKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
06.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja
Indeks Ketahanan Diri RemajaPengukuran terhadap kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.skor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
07.02.002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Energi
Indeks Ketahanan EnergiKetahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap...IndeksKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-TerbukaNasionalTAHUNANEnergi
04.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika
Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan NarkotikaIndeks Ketahanan masyarakat (Dektamas) adalah komposit dari hasil indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga sebagai upaya meningkatkan daya tangkal menolak segala bentuk...skor indeksBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
01.01.0042
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Ketahanan NasionalIndeks Ketahanan Nasional (IKN) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan suatu negara terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Indeks ini...-LEMBAGA KETAHANAN NASIONALPrioritasSTATISTIKKetahanan NasionalTerbatasWilayah adminstrasiTRIWULANAN- Masih terdapat kebutuhan data provinsi yang belum tersedia terlebih pada provinsi pemekaran baru - Data yang dibutuhkan kebanyakan hanya tersedia pada level provinsi tidak sampai kabupaten kotaPertahanan
02.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Pangan
Indeks Ketahanan PanganIndeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.Tanpa SatuanBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK24110249TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000970 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP)Pertanian
06.02.0131
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Ketahanan Remajandeks komposit yang menggambarkan resilience remaja yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu 1) Pemenuhan Hak, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan Fisik dan Mental, 4) Partisipasi dan Perencanaan Masa Depan;...-BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK=TerbukaNasional ProvinsiTAHUNANKetenagakerjaan
09.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Indeks Keterbukaan Informasi PublikIndeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP...nilai (0-100)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK25010046TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
04.03.001
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan...IndeksBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK33210018TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 40.Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indikator SIPD: 000015 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)Pemberdayaan Perempuan
09.01.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah PusatNilai Rata-Rata Nasional Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dengan memperhatikan indikator penilaian: a....PoinKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANDalam Negeri
07.04.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (ikp)Mengukur efektivitas operasional kapal pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikananIndeksKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
09.02.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara
Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan NegaraTingkat efektifitas pemberian insentif perpajakan terhadap perekonomianpersenMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.01-Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sesuai mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan perluasan ruang fiskal melalui penguatan perpajakan. Saat ini rasio perpajakan stagnan di kisaran 9–10 persen, lebih rendah dibanding negara maju dan banyak negara berkembang, sehingga reformasi menjadi krusial. Pembenahan tata kelola perpajakan difokuskan pada implementasi core tax yang terintegrasi, peningkatan layanan dan kepatuhan wajib pajak, serta perwujudan kebijakan penerimaan perpajakan yang adil, berdaya saing, efisien, dan optimal. Tujuannya adalah meningkatkan rasio dan kualitas penerimaan pajak untuk menopang pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.Keuangan
09.02.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Kinerja Pengadaan
Indeks Kinerja PengadaanAngka yang mengukur kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional.-LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
07.05.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan...nilai indeks tanpa satuanKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan SampahLingkungan Hidup
07.04.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Kinerja Pesawat Patroli (ips)Mengukur efektivitas operasional pesawat patroli dalam melakukan pengawasan udara terhadap sumber daya kelautan dan perikananIndeksKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
07.04.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan
Indeks Kinerja Speedboat Pengawas (isb)Menilai efektivitas operasional speedboat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikananIndeksKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
09.04.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik
Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi PublikAlat ukur yang objektif, kredibel, komprehensif dan terstandar terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik (PIKP) di Indonesia yang bisa menjadi rujukan baik dari para akademisi maupun...DokumenKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000839 - Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikKomunikasi
09.05.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)
Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)Indeks Kota Berkelanjutan adalah standar ukuran dalam memetakan kondisi perkotaan eksisting dan pencapaian pembangunan perkotaan. Indeks ini digunakan sebagai alat ukur pemantauan pembangunan...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Wilayah: KTI, KBI, Metropolitan, Non-MetropolitanTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
Showing 201-250 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18338106.01.0016
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
APK SMA/SMK Penduduk Perkotaan (APK-Urban)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK/sederajat (tanpa memperhatikan usia), terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun di wilayah...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338206.01.0017
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
APK SMP Kuintil Penghasilan Terendah (APK-Q1)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk pada kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan terbawah (Q1), berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk Q1 yang berusia 13–15...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338306.01.0018
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Kuintil Penghasilan Terbawah dan Teratas
APK SMP Kuintil Penghasilan Tertinggi (APK-Q5)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk pada kelompok kuintil pengeluaran/pendapatan tertinggi (Q5), berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk Q5 yang berusia 13–15...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338406.01.0019
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki
APK SMP Laki-laki (APK-L)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk laki-laki, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk laki-laki usia 13–15 tahun.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338506.01.0020
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas
APK SMP Penduduk Disabilitas (APK-D)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk dengan disabilitas, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk dengan disabilitas usia 13–15 tahun.--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338606.01.0021
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas
APK SMP Penduduk Non-Disabilitas (APK-ND)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk tanpa disabilitas, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk tanpa disabilitas usia 13–15 tahun.--Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338706.01.0022
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
APK SMP Penduduk Perdesaan (APK-R)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun di wilayah perdesaan.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338806.01.0023
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan
APK SMP Penduduk Perkotaan (APK-U)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun di wilayah perkotaan.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18338906.01.0024
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki
APK SMP Perempuan (APK-P)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk perempuan, berapapun usianya, yang sedang bersekolah di jenjang SMP/sederajat, terhadap jumlah penduduk perempuan usia 13–15 tahun.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18339006.01.0025
    • SDGs
  1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non- Disabilitas
APM SD untuk Penduduk Disabilitas (APM-D)PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYATRasio jumlah penduduk disabilitas usia 7–12 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SD/sederajat, terhadap jumlah total penduduk disabilitas usia 7–12 tahun.persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
Showing 41-50 of 4,146 items.