Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
01.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia
Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora IndonesiaAkses adalah jalan masuk/tindakan untuk memperoleh informasi Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemri kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria...persenKEMENTERIAN LUAR NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
02.01.052
    • RPJMN 2025-2029
  1. Presentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal
Persentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk HalalPresentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal adalah ukuran kuantitatif yang mencerminkan peningkatan kemampuan industri dalam memproduksi produk halal untuk bersaing di...persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
01.01.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan
Persentase Peningkatan Kemampuan Industri PertahananIndikator ini mengukur tingkat peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Kemampuan industri pertahanan mencakup kapasitas...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
05.02.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisMengukur sejauh mana peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis dalam periode tertentu. Pusat analisis dan pengendalian krisis adalah unit atau lembaga yang bertugas memantau,...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
02.03.0118
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Konsumsi Buah dan Sayur
Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan SayurPersentase yang menggambarkan besarnya peningkatan konsumsi buah dan sayur oleh suatu kelompok atau populasi dalam periode 1 (satu) tahunPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.03.0117
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Konsumsi Pangan Hewani
Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan HewaniPersentase yang menggambarkan besarnya peningkatan jumlah konsumsi pangan hewani oleh suatu kelompok atau populasi dalam 1 (satu) tahunPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
02.03.0116
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. Konsumsi Umbi-Umbian
Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-UmbianPersentase yang menggambarkan besarnya peningkatan jumlah konsumsi umbi-umbian oleh suatu kelompok atau populasi dalam 1 (satu) tahunPersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
03.02.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi
Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan TransmigrasiIndikator persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.persenKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANTransmigrasi
05.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Pengendalian Perkara
Persentase Peningkatan Pengendalian PerkaraJumlah perkara yang diselesaikan melalui alternatif pemidanaanpersenKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
07.05.075
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca
Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah KacaGas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK31010133TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; SektorTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 45.  Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Indikator SIPD: 000072 - Persentase Penurunan Emisi GRK 000215 - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca 000271 - Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)Lingkungan Hidup
07.05.057
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRKLingkungan Hidup
04.01.138
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankes
Persentase penurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasyankesPenurunan kekosongan (stock out) obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan dibandingkankan dengan tahun sebelumnyapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
01.01.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan Bangsa
Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Kedaulatan, Keutuhan dan Keselamatan BangsaPersentase penurunan jumlah insiden yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pelanggaran...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
07.05.071
    • SDGs
  1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklimDalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Pembangunan Berketahanan Iklim telah menjadi salah satu prioritas nasional (PN) ke 8 (delapan) dalam RPJMN 2025-2029...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
03.03.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan
Persentase Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalanKeberhasilan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) terhadap 10.000 kendaraan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik kinerja KLLAJ.persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDibutuhkan data kecelakaan, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan bermotorTransportasi
02.03.054
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase penurunan susut pangan
Persentase penurunan susut panganSusut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan. Sisa...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Regional/Pulau, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Pertanian
07.05.074
    • SDGs
  1. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon
Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak OzonPengurangan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) berupa Hydroflorokarbon (HFC) yang merupakan bahan pengganti dari Hydrochlorofluorocarbon (HCFC).persenKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK31010100TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000255 - Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baselineLingkungan Hidup
06.02.034
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formalPekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor FormalKetenagakerjaan
04.02.058
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan
Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasanProporsi individu penyandang disabilitas yang tidak menjadi korban kekerasan dalam periode tertentu. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANSosial
07.04.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi PesisirPersentase jumlah dokumen materi teknis yang diselesaikan setiap tahun dibagi dengan total dokumen materi teknis yang direncanakan untuk disusun selama 2025-2029.persenKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautan
05.01.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan PerdataPersentase penyelesaian pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada peradilan umum.persenMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANHukum
03.06.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyelesaian kasus pertanahanan
Persentase penyelesaian kasus pertanahananKasus dinyatakan selesai ditangani sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penanganan Kasus...persenKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTRIWULANANPertanahan
09.01.0047
    • Permendagri 9/2025
  1. -
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI berdasarkan Unit Kerja Eselon IJumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada setiap UKE I Kementerian Dalam Negeri yang telah selesai dibagi dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam NegeriSEMESTERANDalam Negeri
10.04.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)
Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)Perbandingan antara standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemri berdasarkan rekomendasi Komite OECD terkait dengan Total standar, kebijakan, dan peraturan...persenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
04.01.139
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol
Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokolPersentase perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokolpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.140
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol
Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokolJumlah perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim berdasarkan hasil skrining, mendapatkan tatalaksana sesuai protokol dibagi dengan jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahimpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.03.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya
Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan MadyaPersentase perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I (jabatan pimpinan tinggi/JPT madya)persenBADAN KEPEGAWAIAN NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
04.03.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif
Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000664 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan KomprehensifPemberdayaan Perempuan
04.01.141
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan1.Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah:perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410136TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Umur/Usia; Tingkat Pendidikan; Kelompok Pengeluaran; Tingkat Pendidikan Terakhir IbuTAHUNANIndikator SIPD: 000103 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. 000464 - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinanKesehatan
03.07.023
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan Berumur 20—24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Pertama Sebelum Umur 15 Tahun
Persentase Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahunproporsi perempuan usia 20–24 tahun yang sudah menikah (formal) atau hidup bersama/berunion (informal) sebelum mencapai usia 15 tahun, dibandingkan dengan total perempuan usia 20–24 tahun. Secara...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10410144TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Kelompok PengeluaranTAHUNANIndikator SIPD: 000157 - Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.Kesehatan
04.03.029
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial
Persentase Perempuan yang Berada di Posisi ManajerialPekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan,...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.Pemberdayaan Perempuan
04.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan
Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulanPerbandingan antara persepsi perempuan yang tidak setuju pada sikap pemukulan suami karena beberapa perilaku istri dengan jumlah perempuan berusia 15-64 tahun. Perilaku istri yang tercakup dalam...persenKEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan Perempuan
01.01.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar Negeri
Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alpalhankam Luar NegeriIndikator ini mengukur persentase perjanjian yang mencakup: 1. Imbal Dagang: Kegiatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan pihak luar negeri yang diukur berdasarkan nilai transaksi kontrak...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
05.01.0065
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penegakan Hukum
Persentase Perkara Konstitusi yang DiputusPerbandingan antara jumlah perkara konstitusi yang telah diselesaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap jumlah seluruh perkara konstitusi yang termasuk dalam beban penanganan pada periode...persenMAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Jenis Perkara KonstitusiTAHUNANHukum
06.04.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase perkawinan anakProporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahunpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemuda
04.01.143
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik
Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publikPersentase pertumbuhan belanja Kesehatan dari sektor publik (Kemkes, KL lain, Pemda, Asuransi kesehatan sosial)persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiAsesmen Kompetensi adalah asesmen peserta didik secara nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2019 dan 2020, Asesmen Kompetensi yang diselenggarakan...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
06.01.035
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. -
Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasiPersentase anak-anak dan remaja pada: (a) kelas 5 SD, (b) kelas 8 SMP, (c) kelas 11 SMA yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca, (ii) matematika. Standar kemampuan minimum diperoleh...persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000140 - Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.Pendidikan
08.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formalJumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal dibagi dengan jumlah peserta didik yang...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
03.07.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap seluruh PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Pasangan...persenBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
06.02.021
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
Persentase peserta PBPU yang terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Sosial KetenagakerjaanPerbandingan jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dengan jumlah peserta di BPJS Ketenagakerjaan.persenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANKetenagakerjaan
06.02.038
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Persentase Peserta Program JKK dan JKMPerbandingan jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) dengan total peserta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.persenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 9.Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) Indikator SIPD: 000022 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 000078 - Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 000896 - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga KerjaKetenagakerjaan
06.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
Persentase peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)Perbandingan jumlah Peserta PPU program JKK dan JKM aktif dengan total peserta terdaftar di BPJS KetenagakerjaanpersenKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANKetenagakerjaan
02.03.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Petani Muda terhadap total petani
Persentase Petani Muda terhadap total petanipersentase petani muda terhadap total petani merujuk pada total individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan berusia antara 19 hingga 39 tahun terhadap semua individu yang bekerja di sektor...persenKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertanian
03.06.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria
Persentase petani/nelayan penerima Reforma AgrariaPenghitungan jumlah rumah tangga petani/nelayan penerima Redistribusi Tanah dan Akses Reforma Agraria dan dinyatakan dalam persentasepersenKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
10.04.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan
Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihanpetugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan sesuai standarpersenBADAN GIZI NASIONALPrioritasSTATISTIK-TabelTAHUNANKesehatan
04.01.144
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/WabahPintu masuk negara (pelabuhan/ bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/ bandara domestik yang melakukan pemeriksan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.145
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah
Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/WabahIndikator ini mengukur persentase pintu masuk negara (seperti bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas darat) yang memiliki kapasitas inti untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
07.05.087
    • SDGs
  1. Rasio Potensi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Persentase potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK31010108TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000272 - Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)Lingkungan Hidup
04.01.0156
    • RPJMN 2025-2029
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Persentase prevalensi stunting balita (Tinggi Badan menurut Umur)Definisi : Persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang memiliki panjang/tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan WHO Rumus : Jumlah balita...persenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis kelamin: Laki-laki/Perempuan; UsiaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
Showing 2,401-2,450 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18382103.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Angkutan Barang Perintis yang DilayaniPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Lalu Lintas dan Angkutan LautJumlah layanan angkutan yang diselenggarakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh angkutan barang reguler, guna mendukung distribusi barang ke wilayah...ton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
18382203.03.051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/Utama
Jumlah Angkutan Barang Transportasi Udara pada Bandara Primer/UtamaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Angkutan UdaraIndikator yang mengukur jumlah angkutan barang pada transportasi udara pada bandar udara primer / utamajuta ton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
18382303.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Muatan barang angkutan laut nonkomersil
Jumlah Angkutan Peti Kemas non Komersial yang DilayaniPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Lalu Lintas dan Angkutan LautJumlah layanan angkutan peti kemas yang diselenggarakan untuk mendukung distribusi barang bantuan atau kebutuhan tertentu yang tidak bersifat komersialton-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
18382403.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang dan Kargo
Jumlah Angkutan Udara Perintis PenumpangPrioritasSTATISTIKVariabelK00141KEMENTERIAN PERHUBUNGANDirektorat Angkutan UdaraJumlah penerbangan yang membawa penumpang pada angkutan udara perintis, yaitu kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah...penerbanganTerbukaBandar Udara; NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
18382505.01.0127
    • DP 2024
  1. -
Jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti diklat pemulihan asetPrioritasSTATISTIKVariabelPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelatihan dan Pendidikan APUPPTBanyaknya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemulihan asetOrang-Lembaga Penegak HukumTAHUNANHukumTERSEDIA
183826
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Jumlah aplikasi dan website yang dikelola oleh PusdatinKPNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANSekretariat JenderalJumlah total aplikasi dan website aktif yang dibangun, dikelola, atau dimonitor langsung oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian.aplikasi-status pengembangan apliikasiTAHUNANInformasiTERSEDIA
183827
    • Perpres 78/2021
  1. -
Jumlah Arsip Penyimpanan Digital di BRINNon PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALDirektorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran - Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan InovasiBanyaknya arsip elektronik yang tersimpan dalam sistem penyimpanan digital, termasuk data inventory limbah radioaktif, data inventory bahan nuklir, laporan analisis keselamatan, naskah dinas,...--Jenis arsipTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
183828
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah Artikel Terbitan Jurnal Hak Asasi Manusia TerpublikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan TeknologiKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi KebijakanData yang menunjukkan berapa banyak Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal elektronik yang dikelola oleh BSK melalui platform tersebut. Jurnal ini mencakup publikasi...Dokumen-NasionalTAHUNANHak Asasi ManusiaTERSEDIA
183829
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah Artikel Terbitan Jurnal Hukum DeJure TerpublikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan TeknologiKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi KebijakanData yang menunjukkan berapa banyak Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berhasil diterbitkan atau dipublikasikan dalam satu tahun tertentu.Dokumen-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
183830
    • Draft Renstra Kemenkum 2025-2029
    • Permenkum 1/2024
  1. -
Jumlah Artikel Terbitan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum TerpublikasiNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN HUKUMBadan Strategi KebijakanData yang menunjukkan berapa banyak Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal elektronik yang dikelola oleh BSK melalui platform tersebut. Jurnal ini mencakup publikasi...Dokumen-NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
Showing 481-490 of 4,146 items.