Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
08.01.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensialPerbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang telah menerapkan kurikulum terkini dibagi dengan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agamapersenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPendidikan
06.01.0304
    • Draft Renstra Kemdiktisaintek 2025-2029
  1. -
Persentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTNPersentase mahasiswa baru kelompok UKT I dan II di PTNpersenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
06.01.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studiPresentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prorgam studi dihitung dengan mengidentifikasi mahasiswa pada jenjang tertentu yang menghabiskan SKS tertentu di semester tertentu di luar program studi....persenKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi​ Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; danPendidikan
04.02.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Masyarakat Sejahtera
Persentase Masyarakat SejahteraPersentase masyarakat sejahtera didefinisikan sebagai jumlah masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan (Bank Dunia) yakni 2.15 USD per hari atau sekitar Rp.35.190,- per hari. Meski IKN tetap...persenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANSosial
06.03.0015
    • Perpres 78/2021
  1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB
Persentase nilai impor terhadap PDRB harga berlakuPersentase nilai impor terhadap PDRB harga berlakuskorBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten, KotaTAHUNANIndikator SIPD : 000611 - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRBIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.01.034
    • SDGs
  1. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru” terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah),...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK22010013TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapitaKeuangan
04.01.116
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu
Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutuProporsi sampel obat bahan alam yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel obat bahan alampersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.117
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Obat yang aman dan bermutu
Persentase Obat yang aman dan bermutuProporsi sampel obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dibandingkan dengan keseluruhan sampel obat yang diperiksa/disampling berdasarkan analisis risikopersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
06.05.033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah
Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerahPerbandingan antara olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah dengan total olahragawan andalan...persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.Olahraga
06.05.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat
Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusatPerbandingan antara olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat dengan total olahragawan andalan...persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.03-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga Lokasi Prioritas: Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Jawa Timur (SPOBNas); Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Batam; Kota Padang; serta cakupan nasional di seluruh provinsi. Deskripsi: Capaian Indonesia di Olimpiade dan Paralimpiade masih fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga diperlukan manajemen dan sistem pembinaan talenta olahraga yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan terobosan MTN di bidang olahraga, program ini menargetkan pembinaan olahragawan muda secara lebih terstruktur agar siap bersaing di level global, dengan orientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045.Olahraga
06.05.035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional
Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/InternasionalIndikator ini mengukur proporsi atlet yang mengikuti program Pelatihan Nasional (Pelatnas) dan berhasil meraih prestasi di tingkat regional atau internasional. Prestasi yang dimaksud mencakup...persenKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANOlahraga
05.01.015
    • SDGs
  1. Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiKonsep dan Definisi:Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang dimaksud orang miskin adalah orang atau kelompok...persenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000305 - Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasiHukum
05.01.016
    • SDGs
  1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraJumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan...perkaraMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-wilayah administrasi/pengadilanTAHUNANIndikator SIPD: 000306 - Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkaraHukum
04.01.120
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu
Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutuProporsi pangan industri rumah tangga yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel pangan industri rumah tangga.persenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
04.01.121
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu
Persentase pangan olahan yang aman dan bermutuProporsi pangan olahan yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel pangan olahanpersenBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKesehatan
02.03.0036
    • RPJPN 2025-2045
  1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan panganBagian dari pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan yang diperoleh melalui pengujian cemaran mikro biologi dan kimiapersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-wilayah : nasionalTAHUNANIndikator SIPD : 000598 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan panganPertanian
02.03.050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pangan yang Terselamatkan
Persentase Pangan yang TerselamatkanPersentase pangan yang diselamatkan di tingkat perniagaan yang dilakukan bersama bank pangan/penggiat selamatkan panganpersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah : NasionalTAHUNANProgram: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua*; Papua Barat Daya*; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.Pertanian
09.01.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik
Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politikKeuangan partai politik yang transparan dan akuntabel adalah kondisi yang menggambarkan pengelolaan keuangan partai politik dan dilaporkan secara akurat, transparan, serta akuntabel. Dalam upaya...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDalam Negeri
09.01.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri
Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada MendagriImplementasi kaderisasi merupakan praktik sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang memuat serangkaian proses kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur, berkala, dan...persenKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANDalam Negeri
04.01.122
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)
Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)Jumlah semua kasus TBC yang memulai pengobatan diantara Jumlah kasus TBC ditemukan yang dilaporkanpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas."Kesehatan
06.02.029
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan TinggiPersentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah TinggiKetenagakerjaan
06.02.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja
Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerjaJumlah pekerja (baik sektor formal dan informal) yang memperoleh pelayanan kesehatan kerja mencakup pemeriksaan kesehatan/medical check up dan faktor risiko kesehatan kerjapersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
05.01.0064
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Persentase pelaku residivisResidivis dalam konteks mengukur kinerja Pemasyarakatan adalah Mantan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah dinyatakan...persenKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
04.01.125
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar
Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standarPersentase pelayan kesehatan yang memenuhi standar dengan pelayanan yang berkualitas dan ideal dengan memenuhi kebutuhan pasien serta memenuhi pelayanan standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan.persenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota NusantaraTAHUNANKesehatan
09.03.061
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan Sandi
Persentase Pemanfaatan Inovasi Hasil Perekayasaan di Bidang Keamanan Siber dan SandiIndikator ini mengukur seberapa besar proporsi inovasi baru yang dihasilkan dari kegiatan pemutakhiran perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi yang telah diadopsi atau dimanfaatkan oleh...persenBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
02.03.0119
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Otoritas Kompeten Keamanan PanganPersentase Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat dan OKKP Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar terhadap total...PersenBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPertanian
03.01.064
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pembangunan Gedung/Perkantoran
Persentase Pembangunan Gedung/PerkantoranPersentase pembangunan gedung/ perkantoran terbangun pada setiap tahunnya di Ibu Kota Nusantara, khususnya di KIPPpersenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPekerjaan Umum
03.04.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan BerkelanjutanPembangunan rumah diklasifikasikan sebagai hunian layak apabila memenuhi seluruh 4 (empat) kriteria sebagai berikut: • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan...persenOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPerumahan
05.01.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi
Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non LitigasiDalam indikator ini, pengukuran dilakukan terhadap pemberian bantuan hukum dalam lingkup litigasi dan non litigasi.persenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
01.01.0035
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri Pertahanan
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Alpalhankam yang Melibatkan Industri PertahananProporsi kegiatan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan nasional, mencakup tingkat ringan, sedang, dan berat. Reff:...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Alutsista
Persentase Pemenuhan AlutsistaPersentase Kekuatan Pokok Alutsista Strategis yang Siap OperasipersenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
01.01.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Harwat Alutsista
Persentase Pemenuhan Harwat AlutsistaMengukur sejauh mana kegiatan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alat utama sistem persenjataan (alutsista) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Alutsista mencakup setiap jenis...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
04.02.042
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan
Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolonganPerbandingan antara total infrastruktur pencarian dan pertolongan (sarana darat, sarana laut, sarana udara, peralatan sar, prasarana sar, peralatan komunikasi sar, dan teknologi informasi sar) yang...persenBADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
08.01.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan
Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikanIndikator ini mengukur proporsi kebutuhan guru pendidikan agama yang telah terpenuhi di berbagai jenjang satuan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan ini mencakup ketersediaan guru pendidikan agama sesuai...persenKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat PendidikanTAHUNANPendidikan
01.01.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Sarpras Rumah Dinas
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Dinas di Lingkungan Kemhan dan TNITingkat ketersediaan rumah dinas dihadapkan dengan jumlah kebutuhan berdasarkan jumlah nyata personel di lingkungan Kemhan dan TNI.persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
10.04.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)
Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan K/L Anggota Tim Nasional OECD dan disampaikan kepada Sekretariat OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu disiapkan...persenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
01.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI
Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNIIndikator ini mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan Kekuatan Pokok Optimum (Optimum Essential Force/OEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. OEF...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-BULANANPertahanan
01.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro Oseanografi
Persentase Pemenuhan Peralatan dan Sarpras Penyelenggaraan Hidro OseanografiIndikator ini mengukur tingkat ketersediaan peralatan dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan hidro-oseanografi, termasuk survei, pemetaan, dan penelitian kondisi perairan.persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
09.03.062
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemenuhan Peralatan Siber
Persentase Pemenuhan Peralatan SiberIndikator ini mengukur sejauh mana kebutuhan peralatan dan infrastruktur keamanan siber dalam suatu organisasi atau entitas telah terpenuhi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kemampuan...persenKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANInformasi
04.02.070.002
    • RKP 2026
  1. Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)
Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) dibagi jumlah seluruh daerah di IndonesiaPersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
04.02.0059
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT
Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase jumlah Pemerintah Daerah yang secara aktif menggunakan Data Regsosek melalui platform SEPAKAT untuk perencanaan atau pelaksanaan program/kebijakanpersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANSosial
04.02.069.002
    • RKP 2026
  1. Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)
Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)Persentase pemerintah daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu) dibagi dengan jumlah seluruh...PersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
04.02.043
    • SDGs
  1. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana
Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencanaDokumen strategi penanggulangan bencana (PB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk menanggulangi ancaman dan kerentanan...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000250 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencanaSosial
04.02.044
    • SDGs
  1. Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional
Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasionalDokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah adalah dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana tingkat daerah untuk mengurangi ancaman dan kerentanan...persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.Sosial
09.06.0109
    • Renstra LAN 2025-2029
  1. -
Persentase Pemerintah yang Menerapkan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (ASN Corporate University)Proporsi instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi (ASN Corporate University) terhadap total instansi pemerintah yang menjadi sasaran pengukuran pada tahun 2025PersenLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
04.02.045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemprov yang melibatkan lanjut usia dalam penyusunan kebijakan
Persentase Pemprov yang melibatkan lanjut usia dalam penyusunan kebijakanpartisipasi lansia pada proses pembangunan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasipersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan di provinsi.Sosial
04.02.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan
Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakanpartisipasi penyandang disabilitas dalam proses kebijakan pembangunan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasipersenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator ini didapatkan dengan mengumpulkan data keterlibatan lansia dalam penyusunan kebijakan di provinsi.Sosial
06.04.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhirPersentase pemuda (16-30 tahun) yang ikut serta secara aktif di dalam oganisasi selain di tempat kerja/sekolah dalam tiga bulan terakhir terhadap seluruh pemudapersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000678 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhirPemuda
06.04.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemuda berolahraga
Persentase pemuda berolahragaPersentase pemuda yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemuda
06.04.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat
Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan BersertifikatPersentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPemuda
Showing 2,301-2,350 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
183801
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Pengeluaran Iptek dan Inovasi
Jumlah Anggaran Iptek dan Inovasi Swasta/IndustriNon PrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALDeputi Kebijakan Riset dan Inovasi - Direktorat Pengukuran dan Indikator Riset, Teknologi dan InovasiTotal dana yang dialokasikan oleh sektor swasta dan industri untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologimiliar rupiah-NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18380203.05.0051
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • UU 7/1984
    • Perpres 186/2024
  1. -
Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/DesaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDirektorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan PerdesaanJumlah/Daftar Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi/Kabupaten/DesaOrang-Nasional/Provinsi/Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah TertinggalTERSEDIA
18380310.04.0001
    • Persesjen 15/2023
    • Keputusan KPU 1207/2024
  1. -
Jumlah anggota DPD RI menurut Jenis KelaminPrioritasSTATISTIKVariabel33220007DEWAN PERWAKILAN DAERAHBiro Organisasi Keanggotaan dan KepegawaianPenggolongan seseorang secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu.OrangTerbuka1. Laki-laki 2. PerempuanTAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
18380409.03.0008
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Alat Kelengkapan DewanPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN RAKYATBiro Kesekretariatan PimpinanData yang mencatat total banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dikelompokkan berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan pada periode keanggotaan tertentu.Orang-NasionalTAHUNANInformasiTERSEDIA
18380505.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Anggota DPR RI Laki-lakiPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN RAKYATJumlah anggota laki-laki yang sebagai anggota DPR RI pada periode tertentu.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukumTERSEDIA
18380604.03.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Anggota DPR RI PerempuanPrioritasSTATISTIKVariabelDEWAN PERWAKILAN RAKYATJumlah anggota perempuan yang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada periode tertentu.Orang-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
183807
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. -
Jumlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat dalam Pasukan Perdamaian menurut Jenis KelaminNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADIV HUB INTER POLRIJumlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat dalam Pasukan Perdamaian menurut Jenis Kelamin Pasukan perdamaian, juga dikenal sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, adalah...orang-Jumlah anggota Polri yang telah melaksanakan misi sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB berdasarkan jenis kelamin: a. Polki: 3.358 b. Polwan: 324TAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
18380801.01.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Jumlah Anggota Komcad yang Lulus dengan Nilai BaikPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi PertahananJumlah anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan memperoleh predikat nilai "Baik". Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrang-TAHUNANPertahananTERSEDIA
18380902.09.0008
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah Anggota KoperasiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOPERASIJumlah Anggota Koperasi adalah total anggota koperasi yang berasal dari koperasi berstatus aktif yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara mandiri melalui Online Data System (ODS)...orang-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi, Jenis KelaminTAHUNANKoperasiTERSEDIA
18381010.04.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Jumlah Anggota PerpustakaanPrioritasSTATISTIKVariabelPERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIADirektorat.....Mengukur jumlah anggota terdaftar di perpustakaanorang-TAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
Showing 461-470 of 4,146 items.