Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
Tidak ada data yang ditemukan.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Standar Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

05.02.029	RPJMN 2025-2029	Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional	Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional	Kepatuhan terhadap Rencana Patroli Nasional	persen	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Keamanan
07.05.065	RPJMN 2025-2029	Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	Menunjukkan ketaatan tingkat nasional maupun subnasional terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Lingkungan Hidup
04.03.022	SDGs	Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat adalah presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat, mencakup anggota DPR RI dan DPD RI. 2. Proporsi kursi...	persen	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000159 - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkatpusat dan (b) pemerintah daerah.	Pemberdayaan Perempuan
04.03.023	SDGs	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif	Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi /DPRD kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPR atau DPRD di tingkat provinsi atau...	persen	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	33210011	Terbuka	Nasional ;Tingkatan Parlemen; Partai Politik	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000317 - Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Pemberdayaan Perempuan
04.03.024	SDGs	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif	Konsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara...	persen	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Prioritas	STATISTIK	33210012	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Pemberdayaan Perempuan
09.05.008	RPJMN 2025-2029	Persentase Kinerja Hibah Daerah	Persentase Kinerja Hibah Daerah	Alokasi Pelaksanaan hibah daerah untuk mendukung pembiayaan Program Prioritas	persen	KEMENTERIAN KEUANGAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Perencanaan Pembangunan Nasional
02.05.0004	RPJMN 2025-2029	Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	Persentase komoditas produk pangan segar asal hewan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	Menunjukkan persentase produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Produk peternakan mencakup pangan...	persen	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Peternakan
09.04.009	RPJMN 2025-2029	Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	Konten komunikasi publik merupakan salah satu cara untuk menyebarkan dan/atau menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Penanaman nilai Pancasila melalui Pendidikan formal yang...	persen	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Komunikasi
01.01.0034	RPJMN 2025-2029	Persentase sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan	Persentase Kontribusi Binter terhadap Pengelolaan Sumdanas dan Pembinaan Kondisi Sosial	Proporsi untuk Mengukur kontribusi kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) dalam pengelolaan Sumdanas dan pembinaan kondisi sosial untuk mewujudkan alat dan kondisi juang yang tangguh. Reff:...	persen	KEMENTERIAN PERTAHANAN	Prioritas	STATISTIK		-		TAHUNAN		Pertahanan
02.02.014	RPJMN 2025-2029	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia	Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia	Indikator ini menunjukkan berapa besar pangsa (share) ekspor suatu negara atau wilayah untuk produk berteknologi menengah dan tinggi dibandingkan dengan total ekspor produk berteknologi menengah dan...	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.015	RPJMN 2025-2029	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia	Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia	Merupakan persentase ekspor produk industri berbasis sumber daya alam Indonesia terhadap ekspor produk berbasis SDA dunia untuk produk industri berbasis sumber daya alam berdasarkan klasifikasi Lall.	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.016	RPJMN 2025-2029	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia	Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia	Merupakan persentase ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi. Produk penyerap tenaga kerja tinggi yang dimaksud adalah produk...	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.017	RPJMN 2025-2029	Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia	Persentase kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia	Merupakan persentase ekspor produk pertanian Indonesia terhadap total ekspor produk pertanian dunia. Dalam hal ini, produk pertanian didefinisikan sebagai kelompok produk yang terdiri atas pertanian...	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Perdagangan
02.02.0029	RPJMN 2025-2029	Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	Persentase kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulau	Perdagangan besar dan eceran yang dimaksud adalah perdgangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan salah satu komponen dalam PDRB berdasarkan lapangan usaha. Perdgangan...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-Maluku	TAHUNAN		Perdagangan
09.02.040	SDGs	Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Produk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000281 - Persentase kontri-busi perikanan ter-hadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Keuangan
04.02.032	RPJMN 2025-2029	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	Mengukur cakupan korban bencana yang menerima bantuan logistik darurat dan bantuan stimulan sosial kebencanaan sebagai bagian dari upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Indikator ini...	persen	KEMENTERIAN SOSIAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 06.02-Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif. Kegiatan: 06.02.01-Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (nasional). Deskripsi: Kelompok miskin dan rentan menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi (79,1% belum mengakses pendanaan usaha; 58,7% tanpa aset produktif), infrastruktur dasar (60,7% menempati rumah tidak layak huni; 87% rumah tangga belum memiliki akses air minum perpipaan), serta layanan dasar (67% yang sakit tidak mengakses fasilitas kesehatan; 60,1% kepala RT berpendidikan tertinggi setara SD atau di bawahnya). Respons kebijakan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar—pangan, pendidikan, kesehatan, energi—dengan meminimalkan kesenjangan kota–desa melalui digitalisasi bantuan dan layanan berbasis Kartu Sejahtera/Kesejahteraan sebagai instrumen utama. Sasaran: meningkatnya cakupan penyaluran bansos yang adaptif terhadap berbagai kondisi.	Sosial
04.01.111	RPJMN 2025-2029	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Proporsi kosmetik yang disampling berdasarkan risiko yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dibandingkan seluruh populasi sampel kosmetik	persen	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
10.04.014	RPJMN 2025-2029	Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan adalah alat ukur pemantauan dan evaluasi yang dihitung Bawaslu RI terhadap hasil pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) secara berkala dan...	persen	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Kependudukan
04.01.112	RPJMN 2025-2029	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	Perbandingan jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan dengan jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi melalui sampling	persen	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.113	RPJMN 2025-2029	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	Persentase laboratorium tingkat 2-5 yang dikembangkan dan sudah operasional paling lambat per tahun 2028 dan telah memenuhi standar berdasarkan stratanya, dari aspek : 1. SDM Laboratorium 2. Sarana,...	persen	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
02.03.046	RPJMN 2025-2029	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Indikator ini memfokuskan pada lahan pertanian, yaitu lahan yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan dan memelihara ternak. Negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara...	persen	KEMENTERIAN PERTANIAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Pertanian
04.02.034	SDGs	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Analisis Kemiskinan multidimensi yang diukur melalui indikator Kemiskinan Multidimensi adalah indikator kemiskinan dari pelbagai dimensi selain kurangnya pendapatan, dengan melihat sisi deprivasi....	persen	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Umur/Usia; Status Disabilitas; Kelompok Pengeluaran; Lokasi Geografis	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000075 - Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Sosial
04.01.114	RPJMN 2025-2029	Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	Lansia lebih besar sama dengan 60 tahun yang tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain (ketergantungan sedang, berat, total atau ADL=0-11) yang...	persen	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
04.02.037	RPJMN 2025-2029	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persentase lansia >= 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari-hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri : skor ADL 20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam...	persen	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000818 - Presentase lanjut usia yang mandiri	Kesehatan
04.02.038	RPJMN 2025-2029	Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampingan	Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampingan	Persentase keluarga lansia yang mendapatkan pendampingan berupa Perawatan Jangka Panjang (PJP), pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan lansia melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)...	persen	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Sosial
04.01.115	RPJMN 2025-2029	Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Lansia yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Bagian dari populasi lansia yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia lanjut sesuai standar minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular...	persen	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	10410105	Terbuka	Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000468 - Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 000469 - Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	Kesehatan
08.01.012	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.013	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	Indikator ini mencerminkan persentase lembaga filantropi keagamaan yang akuntabel (ditinjau dari audit keuangan) dan profesional (ditinjau dari layanan administrasi dan pelaporan)	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
02.03.0120	Renstra Bapanas 2025-2029	-	Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Daerah yang Terstandarisasi	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah [Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah(OKKPD) Provinsi dan Kab/Kota] yang Memenuhi Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar sesuai...	Persen	BADAN PANGAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Pertanian
04.02.039	RPJMN 2025-2029	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	Mengukur Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi standar akreditasi nasional. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan lembaga kesejahteraan...	persen	KEMENTERIAN SOSIAL	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Sosial
08.01.014	RPJMN 2025-2029	-	Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): Lembaga penyelenggara haji khusus; Lembaga penyelenggara umrah	Merupakan ukuran dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.02.013	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	Perbandingan jumlah usulan dari lembaga, sanggar, dan komunitas seni budaya yang diakomodasi dibagi dengan jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh tim komite.	persen	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Prioritas	STATISTIK		-		TAHUNAN	Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.01-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah.	Kebudayaan
07.05.067	SDGs	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau...	persen	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	STATISTIK	31010097	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Limbah Sektor	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Lingkungan Hidup
07.05.068	SDGs	Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman	Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman adalah perbandingan air limbah yang dihasilkan industri yang dikelola secara aman berdasarkan tingkatan pengelolaan dibandingkan dengan jumlah...	meter kubik per hari	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	Prioritas	STATISTIK	31010098	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Industri	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000169 - Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	Lingkungan Hidup
03.01.061	RPJMN 2025-2029	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	proporsi atau bagian dari total luas sawah yang memiliki sistem irigasi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi, dibandingkan dengan total luas sawah yang tersedia dalam suatu wilayah...	persen	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
07.04.018	RPJMN 2025-2029	Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	Indikator untuk mengukur perbandingan antara total luas kawasan konservasi perairan terhadap luas wilayah laut Indonesia. Perbandingan akan digunakan untuk memantau kinerja penambahan luas kawasan...	persen	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kelautan
03.01.062	RPJMN 2025-2029	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	proporsi dari total area kawasan yang dianggap prioritas untuk dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh air (seperti erosi, banjir, atau sedimentasi), dibandingkan dengan luas keseluruhan...	persen	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pekerjaan Umum
06.02.028	RPJMN 2025-2029	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha	Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha	Perbandingan jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bekerja dan/atau berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan terhadap seluruh jumlah lulusan pelatihan vokasi pada tahun yang sama.	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pendidikan
07.04.019	RPJMN 2025-2029	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri, dan/atau Dunia Kerja	Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pendidikan dan pelatihan KP mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di sektor usaha,...	persen	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
08.01.015	RPJMN 2025-2029	Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	proporsi lulusan dari lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan kesetaraan dengan lulusan pendidikan formal terhadap total lulusan dari lembaga tersebut dalam...	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pendidikan
06.02.047	RPJMN 2025-2029	-	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a) bekerja; b) berwirausaha	Indikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi vokasi (Diploma I hingga Diploma IV) yang lulus dalam periode satu tahun terakhir dan telah bekerja, baik sebagai pekerja formal, informal,...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Ketenagakerjaan
06.01.029	RPJMN 2025-2029	-	Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: (a) Total; (b) Karyawan atau Wirausaha	Indikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan tinggi (Diploma I hingga S3) yang bekerja dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap: (a) Total lulusan pendidikan tinggi...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Ketenagakerjaan
06.02.048	RPJMN 2025-2029	Presentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	Indikator ini mengukur proporsi lulusan pendidikan vokasi—baik pada jenjang menengah maupun tinggi—yang memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah kelulusan, terhadap...	persen	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN		Ketenagakerjaan
06.01.030	RPJMN 2025-2029	Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	Proporsi lulusan prodi kesehatan yang terakreditasi unggul dan yang disetarakan terhadap lulusan prodi kesehatan lainnya	persen	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional	TAHUNAN	Program: 04.15-Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola. Kegiatan: 04.15.03-Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penekanan pada Wilayah Papua; serta provinsi/daerah spesifik: Maluku Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Deskripsi: Capaian pemenuhan SDM kesehatan pada RPJMN 2020–2024 belum memenuhi target: Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan baru 60,16% (target 83%) dan RSUD kab/kota dengan 4 spesialis dasar + 3 spesialis lainnya 72,9% (target 90%). Ketimpangan distribusi tenaga antarwilayah masih tinggi, sehingga prioritas diarahkan pada peningkatan jumlah, kualitas, dan pemerataan penempatan SDM kesehatan sesuai kebutuhan fasilitas layanan (terutama Papua), agar ketersediaan SDM berkualitas di Puskesmas dan RSUD mendukung pemerataan dan efektivitas pembangunan kesehatan.	Pendidikan
06.01.031	RPJMN 2025-2029	Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	Persentase lulusan sekolah unggul yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	persen	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK		-	Nasional, Satuan Pendidikan	TAHUNAN		Pendidikan
08.01.016	RPJMN 2025-2029	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang menerapkan pengelolaan partisipatif dengan kategori "baik". Pengelolaan partisipatif adalah...	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN		Agama
08.01.017	RPJMN 2025-2029	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	Perbandingan jumlah madrasah dan satuan pendidikan umum bercirikan agama yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran dibagi dengan jumlah sekolah. madrasah dan satuan pendidikan...	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Agama
08.01.018	RPJMN 2025-2029	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Indikator ini mengukur proporsi satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah menerapkan prinsip dan standar Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). SRA adalah program yang...	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN		Agama
08.01.019	RPJMN 2025-2029	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan umum bercirikan agama dan pendidikan keagamaan yang telah memperoleh akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan...	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN		Agama
08.01.020	RPJMN 2025-2029	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Perbandingan jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sapras dibagi dengan jumlah satuan pendidikan. Kriteria SNP tertuang dalam Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarana dan...	persen	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK		-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Program: 04.01-Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kegiatan: 04.01.02-Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC) Lokasi Prioritas: Nasional (38 provinsi, 512 kabupaten/kota; seluruh kab/kota di Jawa Tengah); Provinsi/Kab/Kota: 38 kab/kota di Jawa Timur; Sulawesi Utara; Sumatera Selatan; Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Sijunjung); serta seluruh provinsi (penugasan lintas daerah). Deskripsi: Mutu pembelajaran perlu didorong lewat revitalisasi sarana–prasarana sekolah dan madrasah serta pembangunan satuan pendidikan baru di daerah padat murid. Data Pokok Pendidikan 2023 menunjukkan 25,67% ruang kelas dalam kondisi rusak sedang/berat—setara 501.641 ruang kelas sekolah dan 44.038 ruang kelas madrasah dari total 1.831.172—disertai mismatch kapasitas karena jumlah siswa melampaui daya tampung. Program menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui perbaikan/rehabilitasi ruang belajar, penambahan kapasitas, dan pemenuhan pembiayaan operasional agar proses belajar tidak terganggu dan standar layanan pendidikan meningkat merata.	Agama

Showing 2,251-2,300 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

183791	08.01.006	RPJMN 2025-2029	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Prioritas	STATISTIK	Indikator	KEMENTERIAN AGAMA	Ditjen Pendidikan Islam	Indikator ini mengukur proporsi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren. ATS merujuk pada anak usia sekolah...	Orang	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Pendidikan	TERSEDIA
183792	06.01.0033	RPJMN 2025-2029	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah anak tidak sekolah yang Mengikuti PPK di Pondok Pesantren	Prioritas	STATISTIK	Variabel	KEMENTERIAN AGAMA	Ditjen Pendidikan Islam	Jumlah anak tidak sekolah yang berpartisipasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren.	Orang	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Pendidikan	TERSEDIA
183793	06.02.0002	SDGs	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	Jumlah anak umur 5-11 tahun yang bekerja minimal 1 jam per minggu	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah anak berusia 5–11 tahun yang bekerja setidaknya 1 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak.	Orang	-	Nasional	TAHUNAN	Ketenagakerjaan	TERSEDIA
183794	03.07.0004	RPJMN 2025-2029 SDGs	Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR)	Jumlah anak usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah total anak berusia 0 hingga 59 bulan pada pertengahan tahun yang sama.?	Orang	-	Nasional	TAHUNAN	Kependudukan	TERSEDIA
183795	03.07.0005	RPJMN 2025-2029	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Prioritas	STATISTIK	Variabel	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan...	Total	-	Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Kependudukan	TERSEDIA
183796	06.02.0003	RPJMN 2025-2029 SDGs	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Jumlah anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu (PAB13-14,JK15)	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah anak berusia 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu.	Orang	-	Nasional	TAHUNAN	Ketenagakerjaan	TERSEDIA
183797	06.02.0004	RPJMN 2025-2029 SDGs	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu (PAB15-17,JK40)	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah anak berusia 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu.	Orang	-	Nasional	TAHUNAN	Ketenagakerjaan	TERSEDIA
183798	06.02.0005	RPJMN 2025-2029 SDGs	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Jumlah anak usia 5-12 tahun yang bekerja (PAB5-12)	Prioritas	STATISTIK	Variabel	BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Jumlah anak berusia antara 5 hingga 12 tahun yang terlibat dalam kegiatan kerja, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi.	Orang	-	Nasional	TAHUNAN	Ketenagakerjaan	TERSEDIA
183799	04.01.0017	RPJMN 2025-2029	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI	Prioritas	STATISTIK	Variabel	KEMENTERIAN KESEHATAN	Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Orang	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Kesehatan	TERSEDIA
183800	04.01.0018	RPJMN 2025-2029	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASI	Prioritas	STATISTIK	Variabel	KEMENTERIAN KESEHATAN	Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI.	Orang	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Kesehatan	TERSEDIA

Showing 451-460 of 4,146 items.