(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.020 |
|
| Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender | Rencana aksi nasional pembangunan Kesetaraan Gender disusun untuk menjelaskan keterkaitan input, proses, keluaran, hasil, dan dampak pencapaian indikator pembangunan Kesetaraan Gender mengacu pada... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 06.02.023 |
|
| Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.024 |
|
| Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu... | persen dan orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin; Umur/Usia | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | Ketenagakerjaan | |
| 03.05.016 |
|
| Persentase Desa Berketahanan Bencana Multipihak | Proporsi desa yang telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi dan program untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dibandingkan dengan total jumlah desa yang terdapat dalam suatu... | persen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kel | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 03.02.004 |
|
| Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi | Indikator persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa di 45 kawasan transmigrasi prioritas dalam... | persen | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transmigrasi | ||
| 03.05.018 |
|
| Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa menggunakan Persentase Desa Maju dan Mandiri di dalam delinasi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Basis data pengukuran Indeks... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 03.05.019 |
|
| Persentase Desa Mandiri | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Wilayah: KTI, KBI | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 23c.Persentase Desa Mandiri (%) Indikator SIPD: 000042 - Persentase Desa Mandiri | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 03.05.020 |
|
| Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas | Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan atau pembangunan desa di Indonesia menggunakan Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di dalam denilasi kecamatan perbatasan prioritas. Basis... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 03.05.021 |
|
| Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni | Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratakn keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 04.01.083 |
|
| Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan | Fasilitas Kesehatan Skala Perdesaan yang dimaksud meliputi Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Polindes. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | "Program: 06.07-Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Kegiatan: 06.07.01-Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi / Dilaksanakan pada 75.265 desa; Pusat (Tersebar); Provinsi Nusa Tenggara Barat (khususnya KPP berbasis Pariwisata Sembalun); Provinsi Kalimantan Tengah (mencakup Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Maluku; Provinsi Jawa Barat; serta prioritas pelaksanaan terhadap: Desa-desa dalam delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah mitra IKN, Desa-desa pada 10 Wilayah Metropolitan (WM), Desa-desa di 30 Kawasan Perdesaaan Prioritas (KPP) (termasuk KPP Kab. Raja Ampat dan KPP Kab. Ngada), dan Desa-Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal Prioritas (termasuk Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen, Kab. Supiori, Kab. Tambrauw, Kab. Maybrat, seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua Pegunungan, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kab. Sabu Raijua). Deskripsi: Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan masih sangat bervariasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Terdapat kesenjangan signifikan, misalnya (data 2024): 20,26% desa tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, 24,38% desa mengalami sinyal telepon lemah, 42,61% desa tidak memiliki penampungan sampah, dan 5,17% desa belum menggunakan jamban. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, khususnya agar rumah tangga perdesaan dapat memiliki akses air minum dan sanitasi aman, layanan kesehatan, dan rumah layak huni. Pemenuhan infrastruktur ini dipandang krusial karena akan berdampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi strategi pembangunan holistik untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (mendukung PHTC-7)." | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | |
| 09.03.042 |
|
| Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital | Layanan Desa berbasis digital secara sederhana dalam indikator ini didefinisikan sebagai penggunaan website oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan administrasi, publikasi informasi dan layanan,... | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 09.03.0085 |
|
| Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G | Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G | persen | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.02.0028 |
|
| Persentase Digitalisasi Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Persentase yang menunjukkan tingkat transformasi digital dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan nilai realisasi belanja pengadaan yang tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik... | persen | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 10.04.008 |
|
| Persentase Dokumen Initial Memorandum yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028) | Perbandingan antara dokumen Initial Memorandum (IM) yang telah diselesaikan proses reviu dan menghasilkan rekomendasi bagi Pemri oleh Komite OECD dengan Total Jumlah Dokumen IM yang perlu dilakukan... | persen | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 06.01.024 |
|
| Persentase dosen berkualifikasi S3: a. Total b. STEM c. Non STEM | Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah secara mandiri, sehingga kontribusi... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.025 |
|
| Persentase Dosen yang Menduduki Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar | Jabatan akademik dosen diatur sebagai bagian dari sistem karier dan pengakuan atas kompetensi dosen dalam tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional; Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 03.02.005 |
|
| Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi | Indikator persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/badan usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dukungan... | persen | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transmigrasi | ||
| 05.01.0063 |
|
| Persentase Efektivitas Penyelesaian Permasalahan Pengadaan | Persentase yang menunjukkan seberapa efektif layanan penyelesaian masalah pengadaan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui clearing house dan dukungan terhadap penegakan... | persen | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 09.02.0029 |
|
| Persentase Efisiensi Paket Konsolidasi | Persentase selisih antara pagu anggaran awal dan harga setelah dilakukan konsolidasi pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran awal pengadaan barang/jasa. | persen | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 04.01.086 |
|
| Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan | Persentase faktor resiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, dan barang yang dilakukan tindakan pengendalian di pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.087 |
|
| Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meresepkan antimikroba mengacu pada Panduan Praktik Klinis | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.089 |
|
| Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik, Labkes,TPMD/DG yang terkoneksi dengan aktif mengirimkan data dalam sistem informasi kesehatan nasional. Unit populasi: total seluruh... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000830 - Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional | Kesehatan | |
| 04.01.090 |
|
| Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional | Perbandingan jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri, rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan) yang telah terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional dengan... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0247 |
|
| Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik | Proporsi Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMKM Obat Baham Alam dan Kosmetik sampai mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara... | persen | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.092 |
|
| Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja | Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan dengan dokter atau dokter spesialis yang kompeten dalam tatalaksana Penyakit Akibat Kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.093 |
|
| Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | Puskesmas dan RS Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar mencakup: 1. Pengelolaan sediaan farmasi: memiliki SOP kecuali SOP pendistribusian 2. Pelayanan farmasi klinis:... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 01.02.015 |
|
| Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral | Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN dan multilateral. Penyampaian gagasan tersebut harus dapat memberikan bobot kepada kepemimpinan Indonesia... | persen | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 08.01.010 |
|
| Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik | Perbandingan jumlah guru agama yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru agama (semua agama). Indikator untuk mengukur pemenuhan standar kelayakan dan kemampuan profesional. | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.02.0121 |
|
| Persentase Guru ASN | Perbandingan antara jumlah guru dengan status kepegawaian PNS dan PPPK dengan seluruh guru, pada suatu wilayah dan waktu tertentu. | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi : Nasional, Provinsi; Bentuk Satuan Pendidikan | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 08.01.011 |
|
| Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan | Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dan... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.026 |
|
| Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional | Persentase guru pada jenjang (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA/SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310028 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Kelamin | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000153 - Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. | Pendidikan |
| 09.06.0034 |
|
| Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai A | Proporsi unit kearsipan yang memperoleh nilai akreditasi A terhadap total unit kearsipan yang diakreditasi | persen | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi : Nasional | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 02.06.0006 |
|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | Persentase pelaku usaha penghasil produk hasil kelautan dan perikanan sektor pascapanen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | persen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.06.0007 |
|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | Persentase pelaku usaha penghasil produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan | persen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.06.019 |
|
| Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan | Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan (sektor... | persen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 04.01.095 |
|
| Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK) | Persentase ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) prahamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m2 dan/atau lingkar lengan atas < 23,5 cm | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 10.04.010 |
|
| Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.096 |
|
| Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar | Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (12T) meliputi: 1.Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 2.Ukur tekanan darah 3.Tentukan status gizi (ukur lingkar lengan... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000463 - Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil" | Kesehatan | |
| 04.01.097 |
|
| Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik | Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik sesuai dengan standar yang berlaku | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 10.04.011 |
|
| Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | proporsi ibu menyusui yang menerima bantuan pangan bergizi dari program pemerintah terhadap total jumlah ibu menyusui dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan... | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan" | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 02.06.0008 |
|
| Persentase implementasi metode dan standar pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan | Persentase implementasi metode dan standar mutu yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan | persen | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 10.04.012 |
|
| Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila | Peta Jalan PIP 2025-2029 adalah dokumen perencanaan PIP yang berisi kegiatan/subkegiatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mewujudkan segala sasaran dan... | persen | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Dukung Lainnya | ||
| 02.01.031 |
|
| Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit | Konsep dan Definisi:Industri Kecil yang dimaksud pada indikator ini adalah industri mikro dan industri kecil.Industri Mikro adalah industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja antara 1 sampai... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit | Usaha Kecil Dan Menengah | |
| 09.06.028 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Bernilai Minimal B | Persentasi instansi pemerintah yang mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh nilai minimal "B" dalam evaluasi... | persen | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000315 - Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ? B | Aparatur Negara | |
| 09.06.029 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B | Persentasi instansi pemerintah yang mendapatkan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B adalah persentasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memperoleh... | persen | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | Aparatur Negara | |
| 09.06.0110 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah dengan Tingkat Maturitas Corporate University pada Level Tertentu | Proporsi instansi pemerintah berdasarkan hasil pengukuran tingkat maturitas penerapan Corporate University, yang diklasifikasikan ke dalam level initial, intermediate low, intermediate high, mature,... | Persen | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 09.06.040 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Konsep dan Definisi:Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada... | persen | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Klasifikasi Instansi Pemerintah | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000313 - Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Keuangan | |
| 09.06.041 |
|
| Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik | Proporsi Instansi Pemerintah (K/L/D) yang telah memenuhi standar tata kelola kebijakan berkualitas yang diukur sesuai dengan pedoman yang berlaku, dihitung dengan membandingkan jumlah instansi yang... | Persen | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Jenis Instansi (Instansi Pusat dan Instansi Daerah) | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 05.02.028 |
|
| Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme | Indikator ini menunjukkan proporsi instansi pemerintah yang aktif berpartisipasi dalam program sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam melaksanakan... | persen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keamanan | ||
| 09.03.044 |
|
| Persentase instansi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah | Indikator ini mengukur proporsi instansi pemerintah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). JIP adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra... | unit (jumlah instansi) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L/Prov | TAHUNAN | Informasi |
Showing 2,151-2,200 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183771 | 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 25010012 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan administrator. | Orang | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | |
| 183772 | 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 25010013 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. | Orang | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | |
| 183773 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Tahun 2026 | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Pusat Pendidikan dan Pelatihan | Banyaknya alumni yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2026 | Orang | - | Provinsi, Jenis Perpustakaan | TAHUNAN | Kebudayaan | TERSEDIA | |||
| 183774 | 09.06.0114 |
|
| Jumlah Alumni Pembelajaran ASN Talent Academy | Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural | Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran dalam program ASN Talent Academy dan dinyatakan lulus sesuai dengan kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh... | Orang | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis Instansi | BELUM DAPAT DITENTUKAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183775 | 09.06.0113 |
|
| Jumlah Alumni Pembelajaran Literasi Digital dan Artificial Intelligence | Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional | Total ASN yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterampilan di bidang literasi digital serta pemanfaatan teknologi... | Orang | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183776 | 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pembelajaran Teknis dan Fungsional | Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional | Total Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari program pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis sesuai bidang tugas serta/atau kompetensi... | Orang | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183777 |
|
| Jumlah Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas di Lahan Zona BPOLBF | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PARIWISATA | Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores | Jumlah 3A (Amenitas; Atraksi dan Aksesibilitas) di Lahan Zona Otorita BPOLBF | Unit | - | Lahan Otorita | TAHUNAN | Pariwisata | TERSEDIA | |||
| 183778 |
|
| Jumlah Amenitas, Atraksi, dan Aksesebilitas di Lahan Zona Otorita Badan Otorita Pariwisata Danau Toba | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PARIWISATA | Badan Otorita Pariwisata (BOP) Danau Toba | Jumlah 3A (Amenitas; Atraksi dan Aksesibilitas) di Lahan Zona Otoritatif Danau Toba | unit | - | TAHUNAN | Pariwisata | TERSEDIA | ||||
| 183779 | 04.01.0010 |
|
| Jumlah Anak Balita yang Mendapatkan Bantuan Makanan Bergizi | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN GIZI NASIONAL | Direktorat Bidang Penyediaan dan Penyaluran Wil I, II, dan III | Jumlah anak usia di bawah lima tahun (balita) yang menerima bantuan makanan bergizi secara gratis sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. | Orang | - | Tabel | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183780 | 04.01.0011 |
|
| Jumlah anak balita yang menderita kurus | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga | Anak balita yang memiliki nilai Z-score BB/TB kurang dari -2,0 standar deviasi (SD) berdasarkan standar WHO 2005 | Orang | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA |
Showing 431-440 of 4,146 items.