(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.059 |
|
| Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas | Persentase Lokasi Prioritas yang Melaksanakan Aksi Pendukung Berketahanan Iklim adalah indikator yang mengukur proporsi lokasi atau wilayah prioritas, seperti kabupaten, kota, atau kawasan tertentu,... | persen | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.060 |
|
| Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca | Persentase penurunan ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor air diperoleh dari pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih dan daya rusak air akibat potensi... | persen | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | |||
| 04.01.066 |
|
| Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan | Perbandingan antara jumlah alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan dengan seluruh alkes di peredaran yang dilakukan sampling | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 10.04.006 |
|
| Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi | Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | persen | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Ko, Kecamatan, Kelurahan | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 09.01.017 |
|
| Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran | Kondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | 25010031 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan; Jenis Kelamin; Umur/Usia, Kelompok Pengeluaran | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000581 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun | Kependudukan |
| 09.01.019 |
|
| Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah indikator yang menggambarkan proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah terpenuhi haknya untuk memiliki akta kelahiran sesuai... | persen | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran | Kependudukan | |
| 04.01.067 |
|
| Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | Persentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 06.01.020 |
|
| Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD | Persentase penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan prasekolah terhadap seluruh penduduk yang masih bersekolah di kelas 1 SD/MI/Sederajat.... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 04.03.016 |
|
| Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Persentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan SImfoni PPA yang dibandingkan anak... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000631 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0029 |
|
| Persentase anak usia 5-17 tahun yang memiliki telepon genggam | Telepon genggam/Telepon seluler termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya.... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000165 - Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0030 |
|
| Persentase Anak Usia 5-17 Tahun yang Terlantar | Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 04.01.068 |
|
| Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI | Persentase anak usia 6-23 bulan yang mengkonsumsi makanan dan minuman setidaknya 5 dari 8 jenis kelompok makanan pada hari kemarin sebelum wawancara. Yang dimaksud 8 jenis kelompok makanan adalah... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 04.03.019 |
|
| Persentase Anggaran Responsif Gender | Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000613 - Persentase ARG 000963 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0060 |
|
| Persentase Anggaran Responsif Gender pada Pemerintah Daerah | Anggaran Responsif Gender pada Pemerintah Daerah merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan,... | Persen | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000613 - Persentase ARG 000963 - Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.0031 |
|
| Persentase angka melek aksara anak 15-17 tahun | Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) anak umur 15-17 tahun adalah perbandingan jumlah anak berumur 15-17 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Karakteristik | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000148 - Persentase angka melek aksara penduduk umur ?15 tahun. | Pemberdayaan Perempuan | |
| 06.01.0301 |
|
| Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Dasar | Definisi : Persentase siswa pada jenjang SD yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas tertinggi (kelas 6) Rumus : Jumlah siswa SD yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 6 dibagi... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenjang kelas; Jenis kelamin: Perempuan, Laki-laki | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0302 |
|
| Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat | Definisi : Persentase siswa pada jenjang SMA/SMK/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 Rumus : Jumlah siswa SMA/SMK atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenjang kelas; Jenis kelamin: Perempuan, Laki-laki | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0303 |
|
| Persentase angka putus sekolah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat | Definisi : Persentase siswa pada jenjang SMP/sederajat yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga kelas 9 Rumus : Jumlah siswa SMP atau sederajat yang berhenti sekolah sebelum menyelesaikan kelas 9... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenjang kelas; Jenis kelamin: Perempuan, Laki-laki | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.02.046 |
|
| Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha | Jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha dibagi dengan jumlah angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir. | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 04.01.071 |
|
| Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6) | Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, 3 kali pada trimester... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 09.06.025 |
|
| Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal | Jumlah ASN yang telah dilakukan penilaian literasi digital | persen | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Aparatur Negara | ||
| 03.07.016 |
|
| Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja | Ayah yang ikut melakukan pengasuhan anak dan pendampingan remaja, baik secara langsung maupun jarak jauh, yang tertuang dalam variabel Pendataan Keluarga berupa: menemani anak, menyediakan waktu... | persen | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 04.01.073 |
|
| Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya | Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | 10410093 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan |
| 04.01.074 |
|
| Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar sebanyak 3 kali dengan ketentuan minimal 1x pada 6-48 jam, 1x pada hari ke 3-7 dan 1 x pada hari ke 8-28 setelah... | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | 10410095 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir" | Kesehatan |
| 04.01.075 |
|
| Persentase bayi lahir premature ( | Persentase bayi lahir prematur (< 37 minggu) | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 04.01.076 |
|
| Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif | Persentase bayi usia 0-5 bulan yang diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. | Kesehatan | |
| 04.01.077 |
|
| Persentase belanja kesehatan out of pocket masyarakat berpengeluaran 40% terbawah | Proporsi belanja out of pocket masyarakat dengan pengeluran 40% terbawah dibandingkan pengeluaran kesehatan total | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 02.03.041 |
|
| Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan | Persentase dari tonase bantuan beras terfortifikasi terhadap tonase bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan yang diberikan dalam bentuk beras | persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Pusat. Deskripsi: Hampir 50% masyarakat belum mampu membeli diet sehat; pola makan didominasi karbohidrat dan rendah pangan kaya mikronutrien. Terdapat defisiensi mikronutrien esensial—asam folat, seng, zat besi, vitamin A, B1, B2—di semua kuintil pendapatan (GAIN, 2024). Untuk itu diperlukan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (LSFF) yang terintegrasi dengan bantuan gizi dan bantuan sosial pangan, sekaligus mendukung PHTC melalui program pemberian makan bergizi gratis. Sasaran utama: meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi di seluruh wilayah. | Pertanian | |
| 09.02.038 |
|
| Persentase Biaya Logistik Nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) | Biaya logistik nasional adalah indikator agregat untuk mengukur kinerja logistik secara makro yang mencerminkan biaya dalam proses logistik dan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 22010025 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perdagangan | |
| 03.03.001 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Darat Selain Angkutan Rel terhadap PDB | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.002 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Laut terhadap PDB | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.003 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Rel terhadap PDB | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.004 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan terhadap PDB | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.005 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik pada Angkutan Udara terhadap PDB | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.03.0286 |
|
| Persentase Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB | Biaya Logistik / Persentase pengeluaran dalam rangka menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi... | Persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 08.02.012 |
|
| Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan | Merupakan persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan terhadap jumlah terverval | persen | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kebudayaan | ||
| 05.02.026 |
|
| Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana | Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan oleh sistem peringatan dini bencana di kawasan berisiko bencana | persen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Keamanan | |||
| 03.07.017 |
|
| Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan | Presentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan... | persen | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 03.07.018 |
|
| Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah | Calon pengantin yang teregister di Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang mendapatkan pendampingan edukasi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok oleh Tim Pendamping Keluarga... | persen | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kependudukan | ||
| 04.01.082 |
|
| Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan | Persentase Calon Pengantin yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar | persen | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi." | Kesehatan | |
| 05.03.004 |
|
| Persentase Capaian Aksi RANHAM | RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan,... | persen | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000906 - Persentase Capaian Aksi HAM | Hak Asasi Manusia | |
| 09.06.0104 |
|
| Persentase Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) | ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dibandingkan dengan target aksi yang telah... | persen | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | Prioritas | STATISTIK | - | TRIWULANAN | Aparatur Negara | |||
| 05.01.013 |
|
| Persentase Capaian Implementasi Stranas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) | Bagian dari rencana aksi upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh seluruh Anggota Komite TPPU | persen | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 01.01.0033 |
|
| Persentase Capaian Indeks Bela Negara Nasional | Proporsi indek untuk Mengukur tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi warga negara dalam upaya bela negara. Reff:... | persen | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 05.03.008 |
|
| Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka... | - | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | Prioritas | STATISTIK | - | Persentase | TAHUNAN | Data Ini Merupakan Indikator Utama Pembangunan | Hak Asasi Manusia | |
| 09.02.039 |
|
| Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan | Persentase capaian tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap target yang ditetapkan. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik. | persen | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 07.12-Optimalisasi Pendapatan Negara. Kegiatan: 07.12.01-Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan Lokasi Prioritas: Seluruh provinsi di Indonesia (mencakup seluruh wilayah nasional). Deskripsi: Sesuai mandat RPJPN 2025–2045 untuk menjadikan Indonesia negara maju sebelum 2045, diperlukan perluasan ruang fiskal melalui penguatan perpajakan. Saat ini rasio perpajakan stagnan di kisaran 9–10 persen, lebih rendah dibanding negara maju dan banyak negara berkembang, sehingga reformasi menjadi krusial. Pembenahan tata kelola perpajakan difokuskan pada implementasi core tax yang terintegrasi, peningkatan layanan dan kepatuhan wajib pajak, serta perwujudan kebijakan penerimaan perpajakan yang adil, berdaya saing, efisien, dan optimal. Tujuannya adalah meningkatkan rasio dan kualitas penerimaan pajak untuk menopang pendanaan pembangunan secara berkelanjutan. | Keuangan | ||
| 06.01.022 |
|
| Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan | Perbandingan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang telah memenuhi SPM pendidikan dibagi dengan jumlah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Daerah dikatakan telah memenuhi SPM pendidikan... | persen | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 04.02.020 |
|
| Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang ditangani | Proporsi wilayah yang telah menerima intervensi atau penanganan setelah terjadinya bencana masif, dibandingkan dengan total wilayah yang terdampak oleh bencana tersebut. | persen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Sosial | ||
| 02.03.043 |
|
| Persentase daerah rentan rawan pangan | Persentase jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1... | persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000693 - Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan | Pertanian | |
| 03.05.015 |
|
| Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju | Persentase dari jumlah kabupaten dengan status daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang sudah menjadi daerah berkembang dan/atau maju | persen | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional,Provinsi | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal |
Showing 2,101-2,150 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183761 |
|
| Jumlah Ahli Pers | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Sekretariat Dewan Pers | Ahli Per adalah sesroang yg memiliki keahlian khusu yg memberikan keterangan sesuai keahliaannya aataas nama dewan pers | Jumlah Ahli Pers | - | TAHUNAN | Komunikasi | TERSEDIA | ||||
| 183762 | 09.06.0115 |
|
| Jumlah Akreditasi pada Lembaga Pelatihan, Lembaga Pengakreditasi Program, dan Program Pelatihan | Prioritas | STATISTIK | Variabel | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran | Total lembaga pelatihan, program pelatihan, dan lembaga pengakreditasi program yang telah dilakukan proses akreditasi dan ditetapkan status akreditasinya dalam periode pengukuran tertentu | Lembaga | - | Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183763 |
|
| Jumlah Aksi HAM | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA | Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah | Total jumlah aksi atau kegiatan terkait HAM yang telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. | kegiatan | - | Narasi Statistik | LIMA TAHUNAN | Hak Asasi Manusia | TERSEDIA | |||
| 183764 | 04.01.0008 |
|
| Jumlah alat Kesehatan yang ditargetkan untuk diproduksi dalam negeri | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer | Jumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang ditetapkan sebagai target untuk diproduksi dalam negeri sesuai dengan perencanaan strategis atau kebijakan pemerintah | Jumlah | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183765 | 04.01.0009 |
|
| Jumlah Alat Kesehatan yang Memenuhi Syarat | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KESEHATAN | Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan | Jumlah alat kesehatan yang telah melalui proses pengujian dan penandaan, serta dinyatakan memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelaikan pakai sesuai dengan peraturan yang berlaku. | Unit | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183766 |
|
| Jumlah alat yang tersedia di tiap laboratorium per kawasan | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Deputi Bidang Infrastruktur Riset Dan Inovasi | Jumlah peralatan yang tersedia di tiap laboratorium per kawasan sains | Alat | - | Wilayah | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | TERSEDIA | |||
| 183767 |
|
| Jumlah Alih Status ITK Ke ITAS | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Direktorat Jenderal Imigrasi | Jumlah permohonan izin tinggal kunjungan (ITK) yang disetujui untuk dialihstatuskan menjadi izin tinggal terbatas (ITAS) oleh Kantor Imigrasi dalam periode tertentu | Dokumen | - | Wilayah | BULANAN | Urusan Luar Negeri | TERSEDIA | |||
| 183768 | 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 25010007 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Karakter dan Sosial Kultural | Banyaknya calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar CPNS. | Orang | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | |
| 183769 | 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 25010009 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan | Banyaknya pejabat pimpinan tinggi atau pegawai non-ASN yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi yang lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. | Orang | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); [10320009] Jenjang Pendidikan; Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | |
| 183770 | 09.06.0045 |
|
| Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II | Prioritas | STATISTIK | Variabel | 25010010 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Direktorat Pembelajaran Manajerial dan Kepemimpinan | Banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan kepemimpinan tingkat II. | Orang | Terbuka | [32010026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; [10320009] Jenjang Pendidikan; [25020001] Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jenis Instansi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA |
Showing 421-430 of 4,146 items.