(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.0052 |
|
| Pemenuhan Pelatihan Kompetensi APIPDa 2025 | Pelatihan Kompetensi yang telah dilakukan | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 02.10.0004 |
|
| Pemeringkatan BUMDes | Skore Pemeringkatan BUMDes | skor | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Per BUMDes per tahun | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 03.04.0015 |
|
| Pemukiman Kumuh Kota yang Ditangani | Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi... | unit per tahun | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perumahan | ||
| 07.03.0008 |
|
| Penanganan Hasil Hutan Ilegal | Tindakan yang diambil terhadap hasil hutan yang diperoleh secara ilegal, termasuk penyitaan dan penindakan hukum | Volume kayu dalam meter kubik (m³) | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 07.03.0009 |
|
| Pendapatan dari Produk Berbasis Pemanfaatan Satwa Liar yang Legal (P_penjualan produk konservasi) | Pendapatan dari produk berbasis pemanfaatan satwa liar yang legal, seperti hasil penangkaran. | rupiah | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 09.02.0024 |
|
| Pendapatan Faktor Neto dari Luar Negeri (NFIA) | Selisih antara pendapatan yang diterima oleh penduduk negara tersebut dari luar negeri dan pendapatan yang dibayarkan kepada non-residen di dalam negeri, termasuk remitansi dan pendapatan investasi | miliar rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 03.02.0006 |
|
| Pendapatan Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi Tahun berlangsung dan Tahun sebelumnya | Definisi: Total pendapatan bruto masyarakat di kawasan transmigrasi pada tahun tertentu, dapat mencakup pendapatan dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnya | rupiah | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | tabel | TAHUNAN | Transmigrasi | ||
| 09.02.032 |
|
| Pendapatan Nasional Bruto (PNB)/Gross National Income (GNI) per Kapita | GNI per kapita adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, termasuk pendapatan dari produksi dalam negeri dan pendapatan dari luar negeri (seperti remitansi atau... | dollar usd | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 06.02.0050 |
|
| Penduduk umur 12-14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu | Jumlah penduduk berusia 12–14 tahun yang bekerja lebih dari 14 jam per minggu, termasuk dalam kategori pekerja anak. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000191 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians | Ketenagakerjaan | |
| 04.01.065 |
|
| Pengeluaran Kesehatan Total per kapita | Pengeluaran yang digunakan untuk kesehatan dari seluruh sumber pendanaan dibandingkan dengan jumlah populasi pada periode waktu tertentu. | juta rupiah per kapita | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 09.02.035 |
|
| Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin | Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya... | ribu rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 09.02.0025 |
|
| Pengeluaran untuk Kesehatan | Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor kesehatan, termasuk biaya operasional rumah sakit dan puskesmas, serta program kesehatan masyarakat | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Keuangan | |
| 09.02.0026 |
|
| Pengeluaran untuk Pendidikan | Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan, termasuk gaji tenaga pendidik dan belanja operasional pendidikan | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Keuangan | |
| 09.02.0027 |
|
| Pengeluaran untuk Perlindungan Sosial | Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya | rupiah | KEMENTERIAN KEUANGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000086 - Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Keuangan | |
| 03.04.0019 |
|
| Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | Data yang memuat informasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang meliputi: Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan, Nama... | - | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan | HARIAN | Format data pernah disampaikan dalam Surat Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Penyampaian Format Data terkait Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah | Perumahan | |
| 07.03.023 |
|
| Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH) | Meningkatnya kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak | unit | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 02.03.035 |
|
| Peningkatan Luas Panen Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan | Pertambahan luasan tanaman sub-sektor hortikultura yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang... | hektare | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | KSPP: Sumatera Utara | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.03.036 |
|
| Peningkatan Luas Panen Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan | Pertambahan luasan komoditas jagung yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam... | hektar | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | KSPP: Nusa Tenggara Timur, Papua | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.03.037 |
|
| Peningkatan Luas Panen Padi Kawasan Sentra Produksi Pangan | Pertambahan luasan komoditas padi yang siap dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang termasuk dalam Kawasan... | hektar | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | KSPP: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.01-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah Lokasi Prioritas: Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Kapuas - Kabupaten Pulang Pisau Indikasi keberlanjutan dari Food Estate Kalimantan Tengah untuk mendukung ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional melalui pengelolaan lahan terdegradasi melalui upaya konservasi dan restorasi dengan penanaman tanaman pangan di Luar Pulau Jawa. | Pertanian | |
| 02.03.038 |
|
| Peningkatan Produksi Beras Kawasan Sentra Produksi Pangan | Peningkatan total volume beras yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai... | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | KSPP: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua | TAHUNAN | Program: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.03-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan Lokasi Prioritas: Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Oku Timur Urgensi KSPP diantaranya adalah memastikan ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan cadangan pangan nasional; pemanfaatkan lahan sub-optimal yang berada di luar Pulau Jawa; pengelolaan lahan terdegradasi melalui upaya konservasi dan restorasi dengan penanaman tanaman pangan; dan indikasi keberlanjutan dari Food Estate Sumatera Selatan | Pertanian | |
| 02.03.039 |
|
| Peningkatan Produksi Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan | Peningkatan total volume tanaman sub-sektor hortikultura yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra... | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | KSPP: Sumatera Utara | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.03.040 |
|
| Peningkatan Produksi Jagung Kawasan Sentra Produksi Pangan | Peningkatan total volume jagung yang dihasilkan dalam periode tertentu di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP). KSPP merupakan pengembangan tata kelola sistem sentra produksi pangan terpadu sesuai... | ton | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | KSPP: Nusa Tenggara Timur, Papua | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 09.03.035 |
|
| Peningkatan tenaga kerja sektor TIK | jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bertambah selama periode waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan perkembangan kontribusi sektor TIK... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. | Informasi | ||
| 03.03.035 |
|
| Peningkatan Volume Angkutan Laut | peningkatan barang yang dibongkar dan dimuat pada seluruh pelabuhan Indonesia baik domestik maupun internasional. peningkatan volume angkutan laut dihitung berdasarkan total bongkar muat barang pada... | persen | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 07.01.0011 |
|
| Penjualan Briket | Penjualan bahan bakar briket kepada pengguna akhir atau pihak lain dalam suatu periode tertentu. | Ton | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Dibutuhkan data per provinsi | Pertambangan | |
| 07.02.0072 |
|
| Penjualan Gas Kota | Penjualan gas bumi yang disalurkan melalui jaringan gas kota kepada pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri dalam suatu periode tertentu. | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.05.055 |
|
| Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi | proses mengurangi emisi GRK, terutama karbon dioksida, dari pembakaran bahan bakar fosil dan upaya dekarbonisasi industri dari komponen energi dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: penggantian... | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.056 |
|
| Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri | Selisih antara emisi GRK yang dihasilkan antara emisi baseline dengan emisi aktual di sektor Industri saja. | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.05.0052 |
|
| Penurunan Emisi GRK pada Tahun berjalan | Selisih antara emisi GRK pada tahun dasar (baseline) dengan emisi GRK aktual pada tahun t | ton | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | Lingkungan Hidup | |
| 07.05.0053 |
|
| Penurunan emisi GRK total sektoral tahun t (PEt) | Selisih antara emisi GRK yang dihasilkan pada skenario Business as Usual (BAU) dan emisi aktual yang dihasilkan pada tingkat masing-masing sektor pada tahun t. Data dikumpulkan pada aplikasi AKSARA. | ton co2-eq) | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000008 - Penurunan intensitas emisi GRK | Lingkungan Hidup | |
| 07.02.021 |
|
| Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik | Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik (Juta Ton CO2) berasal dari aksi mitigasi yang berada di bawah kewenangan Ditjen Ketenagalistrikan dan menggunakan data penghitungan tahun N-1 (lagging 1 tahun),... | million tonnes of carbon dioxide equivalent | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 03.06.008 |
|
| Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan | Penghitungan untuk mengukur ketimpangan pemilikan tanah pada rumah tangga petani/nelayan penerima redistribusi tanah | Indeks | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanahan | ||
| 07.02.022 |
|
| Penurunan Intensitas Energi Final | Penurunan jumlah konsumsi energi final per unit produk domestik bruto | setara barel minyak per miliar rupiah | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.03-Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Kabupaten Nunukan; Provinsi Maluku (Kota Ambon*, Kab. Seram Bagian Barat*, Kab. Seram Bagian Timur*, Kab. Kepulauan Aru*); Klaster Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak. Deskripsi: Emisi GRK Indonesia meningkat tajam (1990–2015: ~320 → 937 juta ton) dan diperkirakan mencapai 1.600–1.700 juta ton CO₂ pada 2030, sementara indeks ketahanan energi masih 6,64. Penurunan produksi migas mendorong impor migas naik ~8% per tahun (5 tahun terakhir), dengan serapan energi didominasi industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%). Arah intervensi: percepatan transisi/ diversifikasi menuju energi bersih dan swasembada energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT (listrik terbarukan, biofuel), efisiensi energi (penurunan intensitas energi final), elektrifikasi sisi permintaan, serta penerapan CCUS di industri—berorientasi pada konsolidasi emisi sektor energi hingga ~129 juta ton CO₂ pada 2060. | Energi | |
| 07.05.0166 |
|
| Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim terhadap PDB pada Empat Sektor Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan) | Estimasi nilai ekonomi dari potensi kerugian yang mungkin terjadi pada sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan akibat dampak perubahan iklim, seperti penurunan produksi pertanian,... | rupiah | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 06.02.0051 |
|
| Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (Jumlah PD yang bekerja di sektor formal) | Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dengan status pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: Status pekerjaan 3: Buruh tetap atau buruh yang dibayar secara... | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 10.Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%), diusulkan untuk menggunakan proksi: Indikator SIPD: 000023 - Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | Ketenagakerjaan | |
| 02.11.0008 |
|
| Penyerapan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa | Persentase realisasi penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa (DD) oleh pemerintah daerah, dibandingkan dengan... | Persen | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 02.01.025 |
|
| Penyerapan Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) | Agregat tenaga kerja seluruh perusahaan yang bergerak di subsektor industri tekstil (KBLI 13) dan industri pakaian jadi (KBLI 14) | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: - | Ketenagakerjaan | |
| 07.02.0071 |
|
| Penyusutan Volume Supply & Demand Gas | Jumlah pengurangan volume gas bumi akibat proses pengolahan, pemisahan komponen, atau perubahan kondisi tekanan dan temperatur dalam suatu periode tertentu | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.05.058 |
|
| Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya | Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan... | persen | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000253 - Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya. | Lingkungan Hidup | |
| 03.01.0027 |
|
| Perencanaan Pembangunan Gedung Tahun Berkenaan | Jumlah atau target pembangunan gedung atau perkantoran yang direncanakan oleh OIKN untuk dibangun pada tahun tertentu | Unit | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 06.05.025 |
|
| Peringkat pada ASEAN Para Games | Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang | peringkat | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | DUA TAHUNAN | Olahraga | ||
| 06.05.026 |
|
| Peringkat pada Asian Games | Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang pada ajang Asian Games | peringkat | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | EMPAT TAHUNAN | Olahraga | |||
| 06.05.027 |
|
| Peringkat pada Asian Para Games | Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Asian Para Games | peringkat | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | EMPAT TAHUNAN | Olahraga | |||
| 06.05.031 |
|
| Peringkat pada Youth Olympic Games | Capaian kontingen Indonesia dalam klasemen akhir ajang Youth Olympic Games | peringkat | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | EMPAT TAHUNAN | Olahraga | |||
| 02.07.001 |
|
| Peringkat Risiko Komposit BUMN Minimal 3 | Perhitungan penentuan peringkat komposit Risiko BUMN didasarkan pada dua variabel penilaian yaitu (i) penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko, dan (ii) penilaian terhadap pencapaian... | persen | BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Perusahan BUMN | TAHUNAN | Badan Usaha Milik Negara | ||
| 02.11.0014 |
|
| Perkembangan cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah | data yang menunjukkan perubahan nilai biaya operasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang diklaim oleh kontraktor kontrak kerja sama (PSC) dan harus diganti (reimbursed) oleh pemerintah dalam... | Rp | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | ||
| 09.03.0054 |
|
| Perkembangan dan jumlah pegawai ASN di Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan jabatan fungsional | banyaknya aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional—yang menekankan keahlian profesional atau teknis, dibanding jabatan struktural atau pelaksana—di instansi pemerintahan pusat dan... | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Informasi | ||
| 02.11.0015 |
|
| Perkembangan daya serap tenaga kerja di sektor migas | jumlah tenaga kerja—terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI)—yang terserap dalam berbagai kegiatan di sektor migas hulu (eksplorasi, pengembangan, produksi), sepanjang waktu tertentu | Pekerja | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | ||
| 02.11.0016 |
|
| Perkembangan gross split migas | data yang menggambarkan dinamika penerapan skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) dengan sistem gross split pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi, yang mencakup kebijakan,... | Persen | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertambangan | ||
| 03.03.0287 |
|
| Perkembangan Jumlah kecelakaan lalu lintas | perubahan jumlah seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas—baik ringan, berat, maupun fatal—sepanjang waktu tertentu (biasanya tahunan atau bulanan) di suatu wilayah | kecelakaan | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Transportasi |
Showing 2,051-2,100 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183751 | 09.07.002 |
|
| Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi | KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANAN | DIREKTORAT STATISTIK KETAHANAN SOSIAL | Kekerasan yang mengancam kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator penting dalam pengukuran demokrasi. Ketiadaan kebebasan pada... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesekretariatan Negara | TERSEDIA | |
| 183752 | 06.03.0006 |
|
| Jangkauan jaringan 4G | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital | Luas Wilayah Administrasi yang tercakup jaringan 4G | kilometer persegi (km²) | - | Provinsi, Kabupaten, Kota | TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | TERSEDIA | ||
| 183753 | 09.03.013 |
|
| Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital | Rasio persentase antara jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau Optical Distribution Point (ODP) dibandingkan dengan total jumlah kecamat | persen | - | Wilayah Administrasi Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi | TAHUNAN | Informasi | TERSEDIA | ||
| 183754 | 09.03.014 |
|
| Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | Direktorat Teknologi Media Baru | Jumlah penduduk yang dapat menerima sinyal siaran radio terestrial dari sebuah stasiun penyiaran radio pada suatu area tertentu, dengan kualitas sinyal yang memadai untuk didengarkan dengan baik... | persen | - | Nasional | TAHUNAN | Komunikasi | TERSEDIA | |
| 183755 | 02.05.0012 |
|
| Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | BADAN KARANTINA INDONESIA | Jenis dan Jumlah lalu lintas ternak dan non ternak (anjing, kucing, dll) | Ekor | - | Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Peternakan | TERSEDIA | |||
| 183756 | 07.05.0015 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori A (DPEA) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup | Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi standar lingkungan tertinggi, sesuai dengan regulasi dan ISO 14020. | Dokumen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183757 | 07.05.0016 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori B (DPEB) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup | Penerapan ekolabel pada produk dan jasa yang memenuhi kriteria lingkungan tingkat menengah, tetapi belum mencapai standar kategori A. | Dokumen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183758 | 07.05.0017 |
|
| Jmlah dokumen Penerapan Ekolabel Kategori n (DPEn) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup | Penerapan ekolabel pada kategori produk lainnya yang tidak termasuk dalam kategori A dan B. | Dokumen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183759 | 03.01.0001 |
|
| Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan domestik (JABPD) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA | Volume total air yang diambil dari sumber air permukaan (seperti sungai, danau, dan waduk) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air domestik, termasuk air minum, memasak, mandi, mencuci, dan... | meter kubik (m³) | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA | ||
| 183760 | 03.01.0002 |
|
| Jumlah (volume) air baku bersumber dari air permukaan yang tersedia (JABP) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA | Total volume air yang tersedia di sumber air permukaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk domestik, pertanian, industri, dan lainnya | persen | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | TERSEDIA |
Showing 411-420 of 4,146 items.