Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.02.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen
Nilai Tingkat Pasca-Pembelian Keberdayaan KonsumenSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap setelah konsumen menggunakan produk atau layanan, termasuk tindakan jika terjadi masalah.​-KEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen
Nilai Tingkat Pembelian Keberdayaan KonsumenSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap saat konsumen melakukan transaksi pembelian produk atau layanan.​-KEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Keberdayaan Konsumen
Nilai Tingkat Pra-Pembelian Keberdayaan KonsumenSkor atau nilai berdasarkan survei Tahap di mana konsumen mencari informasi dan mempertimbangkan produk atau layanan sebelum melakukan pembelian.​-KEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.040
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah
Nilai total pembelian perdagangan antar wilayahPerdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan antar wilayah menggambarkan...triliun rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANPerdagangan
07.03.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Masyarakat Hutan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kegiatan perhutanan sosial dan kelompok tani hutan, termasuk penjualan...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000868 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutananKehutanan
02.08.034
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai transaksi saham/PDB
Nilai transaksi saham/PDBTotal nilai transaksi jual beli saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia dalam periode tertentu dibagi dengan PDB Nominal.​persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
07.04.0057
    • Perpres 17 tahun 2025
  1. -
Nilai Tukar Petambak GaramNTPG menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksiIndeksKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
02.02.0090
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrakilogramBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0091
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau JawaNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawakilogramBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0092
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau KalimantanNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantankilogramBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0093
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukukilogramBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0094
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SulawesiNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesikilogramBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0095
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Volume Perdagangan Antar Provinsi di Pulau SumateraNilai Volume Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterakilogramBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
09.02.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Biaya/Tarif Layanan Penyuluhan AgamaJumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.​rupiahKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
10.04.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Kompetensi Pelaksana Layanan Penyuluhan AgamaKemampuan dan keahlian petugas dalam melaksanakan pelayanan.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANDukung Lainnya
08.01.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Layanan Penyuluhan AgamaProses dan respons unit layanan terhadap keluhan atau masukan dari masyarakat.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Perilaku Pelaksana Layanan Penyuluhan AgamaSikap, etika, dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Persyaratan Layanan Penyuluhan AgamaKetentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Layanan Penyuluhan AgamaKualitas dan spesifikasi hasil layanan yang diberikan kepada masyarakat.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional ProvinsiTAHUNANAgama
09.05.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Sarana dan Prasarana Layanan Penyuluhan AgamaKetersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
08.01.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan Penyuluhan AgamaTata cara atau alur proses pelayanan yang harus diikuti.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Nasional ProvinsiTAHUNANAgama
08.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilau Unsur Waktu Penyelesaian Layanan Penyuluhan AgamaLama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan dari awal hingga selesai.​nilaiKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
05.01.0179
    • UU 20/2001
  1. -
Nominal Setoran Uang Pengganti Penanganan Perkara Tindak Pidana KhususUang pengganti adalah pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada terpidana korupsi untuk membayar kembali jumlah harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, setara dengan nilai kerugian...RupiahKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
04.01.0256
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Notifikasi dan Enrolmen Kasus TuberkulosisData mengenai notifikasi kasus Tuberkulosis (TBC) yang memuat informasi: jenis fasilitas pelayanan kesehatan, nama fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah terduga TBC yang diperiksa sesuai standar,...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/KelurahanHARIANKesehatan
04.01.064
    • RPJMN 2025-2029
  1. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART
ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARTPersentase ODHIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan pengobatan Antiretroviral Therapy dalam kurun waktu 1 tahunpersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. On Time Performance Penerbangan
On Time Performance PenerbanganKetepatan waktu penerbangan (On Time performance/OTP) adalah kesesuaian waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan. Jumlah penerbangan...persenKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANTransportasi
09.02.0018
    • RKP 2025
  1. Opini Laporan Keuangan
Opini Laporan KeunganDokume Laporan KeuanganKeuanganBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)PrioritasSTATISTIK-Dokumen Laporan KeunaganTAHUNANIndikator SIPD : 000442 - Opini Laporan Keuangan 001124 - Opini BPK Atas Laporan KeuanganKeuangan
02.02.041
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global
Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai globalAktivitas produksi suatu perekonomian dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang terkait dengan perdagangan domestik; kedua, yang terkait dengan perdagangan bilateral produk akhir; dan ketiga,...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
03.01.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun
Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangunIndikator ini menyatakan panjang jalan Perkotaan yang ditangani selama periode perwujudan target. Dinyatakan dalam kilometer (km).kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0026
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kondisi Mantap Jalan
Panjang Jalan Nasional dengan Kondisi Baik dan SedangPanjang ruas jalan nasional yang memiliki nilai International Roughness Index (IRI) di bawah 4 (kondisi baik) dan antara 4 hingga 8 (kondisi sedang).kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan JalanPekerjaan Umum
03.01.055
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Panjang jalan tol yang beroperasi
Panjang jalan tol yang beroperasiJalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.kilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000204 - Panjang pembangunan jalan tolPekerjaan Umum
07.02.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Panjang Jaringan Distribusi Tenaga ListrikTotal panjang saluran distribusi listrik yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk atau pusat distribusi ke konsumen akhir Jaringan Distribusi Tenaga Listrik adalah bagian...kilometerKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.Energi
03.01.056
    • RPJMN 2025-2029
  1. Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara
Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipeliharaTotal panjang infrastruktur pengendalian daya rusak air terbangun dan dikelolakilometerKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
07.02.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Panjang Jaringan Transmisi Tenaga ListrikPanjang jaringan transmisi tenaga listrik yang ditarik dari pembangkit listrik/generator station menuju ke suatu wilayah.kilometerKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan.Energi
07.02.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pasokan Energi Primer
Pasokan Energi PrimerEnergi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjutmillion tonnes of oil equivalentKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
02.01.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik
PDB ADHB Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik per tahunNilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor tersebut, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
02.01.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Subsektor Kuliner
PDB ADHB Subsektor Kuliner per tahunNilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh subsektor kuliner, dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut.rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
09.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
PDB ADHK Subsektor Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik per tahunTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik, didapatkan dari total nilai output...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
02.01.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif
PDB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Ekonomi KreatifNilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif, dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut.miliar rupiahKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTAHUNANIndustri
09.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
PDB Harga Berlaku Industri TPTTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Industri TPT, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTRIWULANANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: -Keuangan
09.02.0021
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
PDB Nasional (ADHB)Jumlah seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga yang berlakumiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)Keuangan
02.06.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. PDB Perikanan
PDB PerikananTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahuntriliun rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
09.02.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)
PDB Perikanan ADHK per tahunTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha Perikanan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKeuangan
02.03.0035
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan
PDB Pertanian, Kehutanan, dan PerikananNilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-TAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 11b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan PerikananPertanian
06.03.0014
    • Perpres 78/2021
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit...skorBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten, KotaTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
09.02.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
PDRB ProvinsiTotal nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu provinsi dalam periode tertentumiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) Indikator SIPD: 000049 - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRBKeuangan
02.11.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan MinumPDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliKeuangan
06.02.0049
    • SDGs
  1. Tingkat Setengah Penganggur
Pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per mingguJumlah penduduk yang bekerja bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu terakhir, tidak termasuk sementara tidak bekerja (0 jam).OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000189 - Tingkat setengah pengangguranKetenagakerjaan
02.08.035
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pembentukan Modal Tetap Bruto
Pembentukan Modal Tetap BrutoPembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 21.Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Indikator SIPD: 000038 - Pembentukan Modal Tetap BrutoKeuangan
09.01.0053
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Pemenuhan Anggaran Pengawasan APIPDa 2025Anggaran Pengawasan selama setahunRupiahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
Showing 2,001-2,050 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18374102.02.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Inflasi Harga Bergejolak
Inflasi Harga BergejolakPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK HARGAInflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen,...persen-NasionalBULANANPerdaganganTERSEDIA
18374209.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Integrated Index for Postal Development (2IPD)
Integrated Index for Postal Development (2IPD)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Pos dan PenyiaranIntegrated Index for Postal Development atau 2IPD adalah indeks komposit yang disusun oleh Universal Postal Union (UPU) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan pos di...nilai-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKomunikasiTERSEDIA
18374307.05.014
    • SDGs
  1. Intensitas emisi sektor industri
Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industriPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Lingkungan HidupIntensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual gas rumah kaca dari sektor industri pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi (dalam hal ini produk domestik bruto) pada...ton CO2e/2010 IDR miliar-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18374402.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)
Intensitas Kesejahteraan PetaniPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANANIntensitas Kesejahteraan adalah rata-rata persentase indikator yang dapat diakses oleh anggota rumah tangga pertanian yang sejahtera secara multidimensi. Intensitas Kesejahteraan merupakan ukuran non...persen-Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanianTERSEDIA
183745
    • Permen Transmigrasi 8/2025
  1. -
Inventarisasi Kondisi Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan di Kawasan TransmigrasiNon PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN TRANSMIGRASIDirektorat Pengembangan Produk Unggulan TransmigrasiKuantitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Hilirisasi Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasikawasan-seluruh indonesiaTAHUNANTransmigrasiTERSEDIA
18374607.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan
Investasi di Hilir Sektor KehutananPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan LestariInvestasi yang diarahkan untuk kegiatan hilirisasi, seperti industri pengolahan hasil hutan, termasuk pulp dan kertas, kayu lapis, dan pellet kayurupiah-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutananTERSEDIA
18374707.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan
Investasi di Hulu Sektor KehutananPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan LestariInvestasi yang ditujukan untuk kegiatan di hulu, seperti perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), termasuk hutan tanaman industri dan hutan alamrupiah-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutananTERSEDIA
18374804.03.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Gender
IPM Laki-lakiPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIKmerupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-lakiIndeks-NasionalTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
18374904.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Gender
IPM PerempuanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIKmerupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuanIndeks-NasionalTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
183750
    • RPJMN 2025-2029
    • Permen PPPA 1/2025
    • Perpres 186/2024
    • UU 7/1984
  1. -
Jadwal Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Wilayah dan TahunNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakKEMENTERIAN DALAM NEGERIDirektorat Jenderal Bina Pemerintahan DesaDaftar desa berdasarkan jadwal pemilihan kepala desa per tahun hingga 2029--wilayah dan tahunTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
Showing 401-410 of 4,146 items.