Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
09.02.0101
    • DP 2024
  1. -
Nilai Pencadangan Paket Usaha Mikro dan Kecil dalam Perencanaan Pengadaan Barang/JasaNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
09.05.006
    • SDGs
  1. Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional
Nilai Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan InternasionalKonsep dan Definisi:Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah kerja sama antara indonesia dan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih...rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK21010013TerbukaPusatTAHUNANIndikator SIPD: 000337 - Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST IndonesiaPerencanaan Pembangunan Nasional
02.02.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB
Nilai Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di setiap provinsi pada tahun berlangsungTotal nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor di suatu provinsi pada tahun tertentu. Sektor ini mencakup aktivitas penjualan...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.039
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai perdagangan komoditas digital
Nilai perdagangan komoditas digitalMerupakan nilai ekspor dari kelompok produk ICT yang terdiri atas peralatan komputer, alat komunikasi, konsumsi elektronik, komponen elektronik dan sebagainya, serta meliputi 94 produk dalam...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
09.02.0102
    • DP 2024
  1. -
Nilai Perencanaan dan Realisasi Pengadaan Barang/JasaNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dan nilai realisasi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan dibiayai melalui Anggaran...rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
09.06.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian
Nilai Perilaku dan Etika Petugas Layanan KepolisianNilai/skor untuk Menilai sikap, perilaku, dan etika petugas kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk keramahan, kesopanan, dan keadilan dalam bertindak.skorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Satuan Kerja Kewilayahan Kepolisian Negara Republik IndonesiaTAHUNANAparatur Negara
06.01.0305
    • RPJMN 2025-2029
  1. Rata-rata Nilai PISA
Nilai PISA Indonesia (Literasi Membaca, Matematika, Sains)Skor hasil Programme for International Student Assessment (PISA) untuk tiga domain utama: membaca, matematika, dan sains.-KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-NasionalTIGA TAHUNANPendidikan
02.08.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA berorientasi ekspor
Nilai PMA berorientasi eksporNilai investasi dari PMA dengan realisasi investasi proyek produksi yang memiliki realisasi ekspor. Investasi yang beriorientasi ekspor mendukung dalam rantai nilai global dalam Prioritas Nasional...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN
Nilai PMA dan PMDNNilai investasi PMA dan PMDN (Rp.Trilliun) adalah nilai kegiatan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (Semakin tinggi...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi KhususNilai PMA dan PMDN adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia....miliar rupiahKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-Provinsi; Kabupaten/Kota; KEK; Capaian Kumilatif PMA; Capaian Kumilatif PMDN; Capaian Total Investasi;TAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
02.08.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat PertumbuhanUntuk nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus mencakup nilai investasi BUPP dan Tenant sedangkan untuk nilai realisasi PMA dan PMDN di FTZ (termasuk...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
Nilai PMA dan PMDN Sektor SekunderNIlai PMA dan PMDN sektor sekunder adalah nilai kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk melakukan kegiatan usaha sekunder yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri dan...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai PMA Kawasan Ekonomi KhususNilai realisasi investasi PMA (pelaku usaha kawasan dan tenant) yang berada di dalam KEKrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
02.08.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMDN berorientasi ekspor
Nilai PMDN berorientasi eksporNilai investasi dari PMDN dengan realisasi investasi proyek produksi yang memiliki realisasi ekspor. Investasi yang beriorientasi ekspor mendukung dalam rantai nilai global dalam Prioritas Nasional...triliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai PMDN Kawasan Ekonomi KhususNilai realisasi investasi PMDN (pelaku usaha kawasan dan tenan) yang berada di dalam KEKrupiah triliunKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
07.03.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutanIndikator Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan mengukur jumlah pendapatan yang diperoleh negara dari pemanfaatan sumber daya hayati secara legal dan berkelanjutan,...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
07.03.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB
Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TBPenerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari adanya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di kawasan konservasimiliar rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKehutanan
07.03.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PNBP Fungsional Kehutanan
Nilai PNBP Fungsional KehutananPNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
07.04.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Proses/Implementasi Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESTahapan pelaksanaan rencana pengelolaan, termasuk kegiatan konservasi, patroli, dan penegakan hukumskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
03.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi
Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan TransmigrasiIndikator rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan 45 kawasan transmigrasi prioritas dalam upaya mencapai sasaran pembangunan...IndeksKEMENTERIAN TRANSMIGRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANData Bidang Ekonomi, Sosial, Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kelembagaan di Daerah dari Dinas dan OPDTransmigrasi
02.08.0009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai PMA dan PMDN Kawasan Ekonomi Khusus
Nilai Realisasi Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Di KPBPB BatamAkumulasi realisasi investasi modal dalam negeri dan modal luar negeri Kawasan ekonomi khusus di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamrupiah triliunBADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)PrioritasSTATISTIK23010064TerbukaKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamTRIWULANANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.02-Pengembangan KEK Sei Mangkei Lokasi Prioritas: Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun Untuk meningkatkan peran industri sebagai penggerak sekaligus sumber pertumbuhan baru dan memperkuat fondasi bagi percepatan program hilirisasi.Investasi
02.08.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang HilirisasiNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari 28 komoditas hilrisasitriliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
09.02.0103
    • DP 2024
  1. -
Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/JasaNilai realisasi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditujukan...rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
02.08.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Bauksit
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi BauksitNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari komoditas Bauksit.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Garam
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi GaramNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Garam.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."Investasi
02.08.020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas BumiNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Gas Bumi.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)Nilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT).juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan BajaNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Besi dan Baja.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.18-Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahInvestasi
02.08.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi KelapaNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Rangkuman program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional.Investasi
02.08.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa SawitNilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Kelapa Sawit.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak BumiNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Minyak Bumi.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi NikelNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Nikel.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambahInvestasi
02.08.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir SilikaNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Pasir Silika.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput LautNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Rumput Laut.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.07-Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Lokasi Prioritas: Jawa Tengah; Sulawesi Utara; Kabupaten Nunukan; Papua Barat Daya; Kab. Takalar; Kab. Pangkajene Kepulauan; Sulawesi Tengah; Jawa Timur; Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan); Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Gorontalo Utara. Deskripsi: Program menargetkan penguatan rantai nilai rumput laut untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir melalui hilirisasi dan industrialisasi (karagenan, biostimulant, pakan ternak, tepung/agar-agar, nutraceutical), penguatan kelembagaan dan pembiayaan, serta peningkatan kualitas bahan baku dan budidaya ramah lingkungan. Latar belakangnya: produksi rumput laut kering turun (11 juta ton pada 2016 menjadi 9,05 juta ton pada 2021; CAGR -3,7%), sementara ekspor naik hingga USD 388,12 juta (2022; CAGR 20,01%). Dengan potensi hilirisasi ~USD 11,8 miliar dan kekuatan pada jenis Eucheuma serta Gracilaria, program diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing industri, penciptaan kerja di wilayah pesisir, dan dukungan pada blue carbon trade.Investasi
02.08.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TembagaNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tembaga.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TilapiaNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tilapia.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi TimahNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Timah.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang
Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi UdangNilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Udang.juta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
09.06.0105
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai SAKIP 2023-2025Evaluasi AKIP adalah proses penilaian terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di suatu instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat...KategoriKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Nilai NasionalTAHUNANAparatur Negara
09.05.0034
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. -
Nilai serta Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi LKPPAngka dan kategori yang dihasilkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional Reformasi Birokrasi-KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Tingkat PemerintahanTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
09.02.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan AkomodasiTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan akomodasi , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliKeuangan
09.02.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Nilai Tambah Bruto Sektor Penyediaan Jasa Makan dan MinumTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor penyediaan jasa makan dan minum, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.08-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Lokasi Prioritas: Kab. Toba, Kab. Simalungun, Kota Medan, Kota Langkat, Kota GunungsitoliKeuangan
02.10.0003
    • SDGs
  1. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri
Nilai Tambah Industri Kecil (NTIK)Selisih antara nilai output (barang dan jasa akhir) yang dihasilkan oleh industri kecil dengan input antara (biaya bahan baku dan input lainnya)-BADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000212 - Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah sektor industri.Usaha Kecil Dan Menengah
02.01.0024
    • SDGs
  1. Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan
Nilai Tambah Industri Manufaktur (NTIM)Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000214 - Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industriIndustri
02.01.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan
Nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun berlangsungTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan.?miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan PDB Industri Mesin dan Perlengkapan
nilai tambah Industri Mesin dan Perlengkapan pada tahun sebelumnyaTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada subsektor industri mesin dan perlengkapan , didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan dalam...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.03.0034
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Nilai Tambah Pertanian (JNT)Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha pertanian, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananPertanian
02.03.034
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan
Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutananNilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani maka semakin besar...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutananPertanian
02.01.0027
    • SDGs
  1. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur (NTSIM)Total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur), didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara yang digunakan pada...miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000209 - Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapitaIndustri
02.01.0028
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan per tahunTotal nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha pada lapangan usaha industri manufaktur, didapatkan dari total nilai output dikurangi biaya input antara dalam periode satu tahunmiliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000210 - Laju pertumbuhan PDB Industri ManufakturIndustri
Showing 1,951-2,000 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18373109.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar MasyarakatPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN Pilar Masyarakat merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kesiapan dan daya saing masyarakat dalam ekosistem digital mencakup kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tuntutan...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
18373209.03.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar PemerintahPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN Pilar Pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
18373307.03.002
    • SDGs
  1. Indeks tutupan hijau pegunungan
Indeks tutupan hijau pegununganPrioritasSTATISTIKIndikator31010020Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya AirKEMENTERIAN KEHUTANANDirektorat.....Indeks Tutup Hijau Pegunungan (Mountain Green Cover Index/MGCI) dimaksudkan untuk mengukur perubahan vegetasi hijau di area pegunungan, yaitu: kelas tutupan lahan hutan, lahan pertanian, padang...IndeksTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Tingkat Kekritisan LahanTAHUNANKehutananTERSEDIA
18373407.01.0013
    • PermenESDM 14/2022
  1. -
Index Harga Batubara (PLT)PrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDirektorat Jenderal Mineral dan BatubaraIndeks harga batubara yang digunakan sebagai acuan biaya bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang mencerminkan perubahan harga batubara untuk kebutuhan pembangkitan listrik dalam suatu...Rp/Ton-NasionalTAHUNANPertambanganTERSEDIA
18373502.01.0094
    • PP 2/2017
  1. -
Indikasi geografisPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN HUKUMDirektorat Jenderal Kekayaan IntelektualHak kekayaan intelektual berupa daftar indikasi geografis terkait industridaftar-NasionalTAHUNANIndustriTERSEDIA
18373602.03.006
    • SDGs
  1. Indikator anomali harga pangan
Indikator anomali harga panganPrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK HARGAIndikator anomali harga pangan (IAHP) mengidentifikasi harga-harga pangan di pasar yang secara abnormal tinggi. IAHP ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan gabungan tertimbang dari harga-harga...--Nasional dan Ibukota ProvinsiTAHUNANPerdaganganTERSEDIA
18373709.05.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI)PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananIndeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI - Indonesia Blue Economy Index) terdiri dari tiga pilar yang mewakili komponen utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, Pilar Ekonomi mencerminkan kontribusi...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
18373809.05.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar EkonomiPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananPilar Ekonomi mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional melalui subpilar seperti perikanan tangkap dan budidaya, akivitas perdagangan dan transportasi maritim, industri...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
18373909.05.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar LingkunganPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananPilar Lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
18374009.05.0008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indonesia Blue Economy Index (IBEI)
Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar SosialPrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Kelautan dan PerikananPilar Sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan,...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerencanaan Pembangunan NasionalTERSEDIA
Showing 391-400 of 4,146 items.