Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
07.05.054
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods)
Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (Environmental Goods)(1) Produk yang disepakati sebagai environmental Good oleh APEC dan terdiri atas 54 produk (berdasarkan kode HS). (2) IMF à Produk yang memiliki karakteristik environmental Good (berkaitan dengan...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif
Nilai Ekspor Ekonomi KreatifEkspor Ekonomi Kreatif adalah pendapatan dikarenakan kegiatan jual beli produk ekonomi kreatif ke luar negeri dalam kurun waktu satu tahun, dihitung menggunakan Referensi HS Ekraf KBLI BPS 2020 yang...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.01.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya
Nilai Ekspor Fesyen per tahunTotal nilai ekspor produk-produk fesyen pada tahun tertentu (t).miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.02.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Industri Perkapalan
Nilai Ekspor Industri PerkapalanNilai ekspor ini mencakup pembuatan kapal, perahu, dan struktur bangunan terapung. HS: 89ribu dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan Kriya
Nilai Ekspor Kriya per tahunTotal nilai ekspor produk-produk kriya pada tahun tertentu (t).miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner
Nilai Ekspor Kuliner per tahunTotal nilai ekspor produk kuliner Indonesia ke luar negeri pada tahun tertentu (tahun t), diukur dalam satuan mata uangmiliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-RegistrasiTRIWULANANIndustri
02.02.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks diversifikasi ekspor
Nilai Ekspor per Produk dengan Kode HS 2 DigitJumlah nilai ekspor untuk setiap kategori produk dengan kode HS 2 Digit di setiap provinsi. Klasifikasi produk berdasarkan Harmonized System (HS) dengan level 2 digit, yang mengelompokkan barang ke...rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0020
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia
Nilai ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi IndonesiaNilai ekspor produk dari industri berteknologi menengah dan tinggi, berdasarkan kode KBLI 2020: 20, 21, 252, 26, 27, 28, 29, 30 (kecuali 301), dan 325.rupiahKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000220 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.Perdagangan
02.02.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia
Nilai ekspor produk industri berbasis SDA IndonesiaTotal nilai ekspor produk Indonesia yang tergolong dalam industri berbasis sumber daya alam pada tahun tertentu.dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi
Nilai Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (NEPIT)Total nilai ekspor produk yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas teknologi tinggi. Klasifikasi industri berteknologi tinggi biasanya mencakup sektor-sektor seperti elektronik, farmasi, dan...USDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.036
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor produk kehutanan
Nilai ekspor produk kehutananMenghitung nilai ekspor produk sektor kehutanan seperti hasil hutan kayu dan Tumbuhan Satwa Liar (TSL)Rupiah dan USDKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKehutanan
02.02.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia
Nilai ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi (berteknologi rendah) IndonesiaTotal nilai ekspor produk Indonesia yang dihasilkan oleh industri dengan intensitas tenaga kerja tinggi dan menggunakan teknologi rendah pada tahun tertentudollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.06.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan
Nilai Ekspor Produk Perikanannilai komoditas produk perikanan yang dikeluarkan dari wilayah pabean (the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta...USD MiliarKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK24110052TerbukaWilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerikanan
02.02.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia
Nilai ekspor produk pertanian IndonesiaTotal nilai ekspor produk pertanian Indonesia pada tahun tertentu. Produk pertanian mencakup pertanian dasar (seperti gandum, susu, dan hewan hidup) dan produk turunan (seperti roti, mentega, minyak,...dollar usdKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.06.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Ekspor Produk Olahan Rumput Laut
Nilai Ekspor Produk Rumput Laut OlahanTotal nilai ekspor produk rumput laut yang telah diolah, termasuk karaginan dan agar-agarUSD MiliarKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerikanan
02.06.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor Rumput Laut
Nilai Ekspor Rumput LautTotal nilai ekspor komoditas rumput laut baik yang layak untuk dikonsumsi manusia maupun tidak. Termasuk agar-agar dan karagenanUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.0082
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan PokokNilai Harga Rata-Rata Barang Kebutuhan Pokok merupakan sumber data utama dalam penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis setiap minggu melalui kolaborasi antara Kementerian Perdagangan,...rupiahKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Provinsi, Kabupaten/Kota, KomoditasHARIANPerdagangan
09.06.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Budaya Tertib Arsip
Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/DRata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan per klaster pada tiap tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang memiliki nilai hasil pengawasanskorARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi : NasionalTAHUNANAparatur Negara
07.04.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Input/Perencanaan Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESAspek yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan, termasuk penyusunan rencana aksi, alokasi sumber daya, dan penetapan kebijakanskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
02.08.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
Nilai Investasi di Luar Pulau JawaTotal capaian nilai realisasi investasi di wilayah luar Pulau Jawa, mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papuajuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
02.08.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif
Nilai Investasi Ekraf per tahunNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif untuk PMA dan PMDN pada tahun berjalanrupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.06.0050
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Investasi Kelautan dan PerikananTindakan penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Yang dimaksud usaha kelautan dan perikanan adalah: 1) usaha penangkapan ikan, 2) usaha...triliun rupiahKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Nasional; Provinsi; menurut status modal (PMA&PMDN)TAHUNANPerikanan
02.08.006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan IndustriNilai investasi baik PMA dan PMDN yang mencakup nilai realisasi investasi Perusahaan Kawasan Industri (170) dan Tenanttriliun rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Kawasan IndustriTAHUNANProgram: 05.02-Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 05.02.22-Pengembangan KI Weda Bay Lokasi Prioritas: Kab. Halmahera Tengah Pengembangan KI Weda Bay difokuskan untuk memperkuat hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Kegiatan ini mendorong penciptaan nilai tambah dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan.Investasi
02.08.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai investasi sektor pariwisata
Nilai Investasi PMA sektor pariwisataNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMAjuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Prioritas: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Greater Jakarta, Lombok-Gili-Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, MorotaiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.Investasi
02.08.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai investasi sektor pariwisata
Nilai Investasi PMDN sektor pariwisataNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMDNjuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Prioritas: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Greater Jakarta, Lombok-Gili-Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, MorotaiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.Investasi
02.08.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Investasi Sektor Kehutanan
Nilai Investasi Sektor KehutananNilai investasi badan usaha yang menjadi percontohan untuk pengembangan produk bioekonomirupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.08.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai investasi sektor pariwisata
Nilai investasi sektor pariwisataNilai realisasi investasi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk PMA dan PMDNjuta rupiahKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Destinasi Pariwisata Prioritas: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bali, Kepulauan Riau, Greater Jakarta, Lombok-Gili-Tramena, Manado-Likupang, Bangka Belitung, Danau Toba, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, MorotaiTAHUNANProgram: 03.05-Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Kegiatan: 03.05.10-Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo Lokasi Prioritas: Kab. Manggarai Barat, termasuk area darat dan perairan Taman Nasional Komodo KP ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas destinasi pariwisata Labuan Bajo.Investasi
02.02.0083
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Jumlah Transaksi E-CommercePersentase Peningkatan Nilai Transaksi Perdagangan Melalui Sistem ElektronikrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
05.02.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
Nilai Kemampuan Saat Ini pada Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisMerupakan hasil pengukuran terkini terhadap kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis, yang dapat mencakup aspek-aspek seperti kecepatan respons, akurasi analisis, dan efektivitas koordinasi.persenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
05.02.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis
Nilai Kemampuan Sebelumnya pada Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian KrisisMerupakan hasil pengukuran sebelumnya terhadap kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis pada periode yang dibandingkanpersenBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMEPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKeamanan
09.03.030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
Nilai Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)Kematangan keamanan siber PSE menggambarkan tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan sibernilaiBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
09.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian
Nilai Kematangan Penyelenggara PersandianTingkat Kematangan Penyelenggara Persandian menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan persandian pada sektor pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah)nilaiBADAN SIBER DAN SANDI NEGARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasi
04.01.0153
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini
Nilai Kesehatan (Good Health) pada Pengasuhan AUDMengukur kondisi kesehatan anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar dan imunisasipersenKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
08.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Layanan Penyuluhan Agama
Nilai Layanan Penyuluhan AgamaMengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agamaskor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.06.0103
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Objek GratifikasiJumlah Nilai Objek gratifikasi yang dilaporkan pada laporan gratifikasiObjek GratifikasiKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPrioritasSTATISTIK-1. Jenis Penetapan Status 2. Jenis Objek GratifikasiTAHUNANAparatur Negara
07.04.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Outcome/Dampak Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESDampak jangka panjang dari pengelolaan, termasuk perubahan dalam ekosistem dan kesejahteraan masyarakatskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
07.04.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai Output/Luaran Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendix CITESHasil yang dicapai dari proses implementasi, seperti peningkatan populasi spesies target atau pengurangan aktivitas ilegalskorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKelautan
09.02.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di setiap provinsi pada tahun berlangsungNilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu provinsi, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu.miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKeuangan
07.03.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Berkelanjutan
Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan BerkelanjutanNilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan berarti sumbangan sektor kehutanan yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor kehutanan di...rupiahKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKehutanan
02.02.0084
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau Bali-NusraNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Bali-NusrarupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0085
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau JawaNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau JawarupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0086
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau KalimantanNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau KalimantanrupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0087
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau Papua MalukuNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau Papua-MalukurupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0088
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau SulawesiNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SulawesirupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.0089
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nilai Pembelian Antar Provinsi di Pulau SumateraNilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Pulau SumaterarupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-PROVINSITAHUNANPerdagangan
02.02.038
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai pembelian perdagangan antar wilayah
Nilai pembelian perdagangan antar wilayahPerdagangan antar wilayah terdiri dari penjualan dan pembelian antar wilayah. Perdagangan antar wilayah memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dengan menggambarkan alur pergerakan...triliun rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-MalukuTAHUNANIndikator SIPD: 001165 - Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di ProvinsiPerdagangan
09.02.0099
    • RPJPN 2025-2045
  1. -
Nilai pembiayaan investasi (untuk BUMN, BLU, dan tujuan lainnya)Merupakan rincian realisasi pembiayaan investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), atau proyek strategis lainnya yang memiliki dampak ekonomi. Data ini...rupiahKEMENTERIAN KEUANGANPrioritasSTATISTIK-BELUM DAPAT DITENTUKANKeuangan
05.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Nilai Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai Asasi ManusiaSkor numerik yang mencerminkan tingkat pemenuhan hak untuk Menilai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak-KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaDUA TAHUNANHak Asasi Manusia
05.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Hak Asasi Manusia
Nilai Pemenuhan Hak Sipil dan Politik sebagai Asasi ManusiaSkor numerik berdasarkan penilaian kualitatif dan kuantitatif untuk Mengukur sejauh mana hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, dihormati dan dilindungi.nilaiKEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANHak Asasi Manusia
09.02.0100
    • DP 2024
  1. -
Nilai Pencadangan Paket Produk Dalam Negeri dalam Perencanaan Pengadaan Barang/JasaNilai yang direncanakan untuk dibelanjakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperuntukkan bagi produk dalam negeri.rupiahLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Nasional, Tingkatan PemerintahanTAHUNANKeuangan
Showing 1,901-1,950 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18372109.03.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ruang Digital Kondusif
Indeks Ruang Digital KondusifPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALDirektorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang DigitalIndeks Ruang Digital Kondusif (IRDK) merupakan indeks yang mengukur sejauh mana ruang digital di Indonesia mencerminkan lingkungan yang aman dan kondusif untuk seluruh lapisan masyarakat. Pengukuran...skala 1-5-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
18372209.03.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Satu Data Indonesia
Indeks Satu Data IndonesiaPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Data Pembangunan dan Pemerintah DigitalPemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dilaksanakan untuk menilai ketercapaian dan memetakan capaian penyelenggaraan SDI di tingkat Pusat dan Daerah. Hasil pemantauan dan...--Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInformasiTERSEDIA
18372301.02.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks SDM K/L/Perwaklan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndikatour untuk Mengukur partisipasi SDM lintas instansi dan Perwakilan RI dalam pelatihan pengelolaan sistem informasi. Diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
18372409.06.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Transformasi Digital PemerintahSPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara,...Indeks-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18372502.03.0124
    • Renstra Bapanas 2025-2029
  1. -
Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Pangan dan PertanianBADAN PANGAN NASIONALDirektorat Kewaspadaan PanganIndeks yang menunjukkan situasi kerawanan pangan dan gizi secara simultan pada 3 aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan), termasuk indeks komposit dari ketiga aspek tersebut.Tanpa satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiBULANANPertanianTERSEDIA
183726
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Indeks SPBE setiap institusi pemerintahNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Data Pembangunan dan Pemerintah DigitalKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Transformasi Digital PemerintahDaftar yang menunjukkan hasil penilaian kualitas implementasi SPBE di setiap institusi pemerintah (baik pusat maupun daerah)Indeks-Indeks SPBE berdasarkan institusi,dengan penjelasan berupa variabel pembentuknyaTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
18372701.01.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi
Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-OseanografiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERTAHANANDirektorat Wilayah Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi PertahananLuas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan dibagi dengan luas total wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial...persen-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertahananTERSEDIA
18372809.01.0038
    • Kepmendagri 000.10.5-240/2024
  1. -
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam NegeriPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN DALAM NEGERIPusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan PublikUkuran terhadap kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, penatalaksanaan, pengawasan, dan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sebagai berikut: 1. Tingkat...Poin-ProvinsiTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
18372909.03.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN merupakan konsep ukuran holistik yang menyajikan data dari berbagai aspek perkembangan digital, antara lain infrastruktur, pemerintah, ekonomi dan masyarakat digital. Indeks TDN pilar...nilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
18373009.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Pilar BisnisPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALBiro PerencanaanIndeks TDN pilar Bisnis merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat adopsi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi digital oleh sektor bisnis dalam mendukung transformasi digital nasionalnilai (0-100)-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInformasiTERSEDIA
Showing 381-390 of 4,146 items.