Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
03.06.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Luas Total Lahan Baku Sawah (LLBS)Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor...hektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
10.03.0021
    • UU 43/2008
  1. -
Luas Wilayah NKRILuas satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan...kilometer persegi (km²)BADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKewilayahan
10.03.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi
Luas Wilayah PerairanKeseluruhan area perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang berada dalam yurisdiksi Indonesiakilometer persegi (km²)BADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKewilayahan
01.01.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi
Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakanTotal area perairan Indonesia yang telah melalui proses survei dan pemetaan hidro-oseanografikilometer persegi (km²)KEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
10.03.0023
    • UU 43/2008
  1. -
Luas Wilayah YurisdiksiLuas wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana...kilometer persegi (km²)BADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKewilayahan
03.04.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu
Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara TerpaduMenurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penanganan permukiman kumuh terpadu dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk...hektarKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
07.04.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan
Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkanIndikator ini merujuk pada total area wilayah pesisir dan laut yang mengalami pemulihan setelah sebelumnya terkontaminasi atau rusak akibat aktivitas manusia atau bencana alam. Pemulihan ini mencakup...meter persegiKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-TAHUNANKelautan
05.01.0162
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Matriks isu strategis dan prioritas pembangunan hukum nasionalData yang memuat pemetaan isu strategis dan penetapan prioritas pembangunan hukum nasional berdasarkan permasalahan, dampak, dan arah kebijakan DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
03.07.015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan
Median Usia Kawin Pertama (MUKP) PerempuanMedian Usia Kawin Pertama (mUKP) wanita adalah median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan...tahunBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPrioritasSTATISTIK10110075TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
04.02.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia
Mobilitas Penduduk Lanjut UsiaUkuran kemudahan lansia untuk melakukan perjalananpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
04.02.017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas
Mobilitas Penduduk Penyandang DisabilitasProporsi Penyandang disabilitas yang tidak mengalami kesulitan dalam berjalan/naik tangga dan/atau menggerakkan/menggunakan tangan dan jaripersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
10.03.0024
    • Permenko Ekon 3/2024
  1. -
Model DeformasiModel yang menggambarkan pola pergerakan lempeng tektonik yang diperoleh dari vektor kecepatan pergerakan stasiun-stasiun GNSS di permukaan bumi.mm/yearBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-rasterBELUM DAPAT DITENTUKANKewilayahan
10.03.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Nama Rupabumi BakuNama rupabumi yang memenuhi prinsip nama rupabumi dan telah ditetapkan sebagai Nama Rupabumi Baku oleh Kepala BIGNama Rupabumi BakuBADAN INFORMASI GEOSPASIALPrioritasGEOSPASIAL-1:1 - 1:5.000.000, Level Administrasi Negara sd Desa/KelurahanTAHUNANKewilayahan
02.03.0121
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Neraca proyeksi panganPerkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antar waktu dan antar wilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisitTonBADAN PANGAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-NasionalBULANANPertanian
09.06.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional
Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata NasionalNilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada...Nilai/SkorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
09.06.0026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Nilai Aspek Inovasi pada Reformasi Birokrasi NasionalMengukur upaya dan terobosan baru yang dilakukan oleh instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publikskor numerik berdasarkan penilaian terhadap inovasi yang diterapkanKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
09.06.0027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Nilai Aspek Kebijakan Pelayanan pada Reformasi Birokrasi NasionalMengukur keberadaan dan implementasi kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ditetapkanskor numerik berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang adaKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
09.06.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Nilai Aspek Konsultasi dan Pengaduan pada Reformasi Birokrasi NasionalMenilai mekanisme yang tersedia bagi masyarakat untuk memberikan masukan, konsultasi, atau pengaduan terkait pelayanan publikskor numerik berdasarkan efektivitas mekanisme konsultasi dan pengaduanKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
08.01.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)
Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)Aspek pembentuk IPMas yang menggambarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain. Diukur dari 2 indikator, yaitu persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
09.06.0029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Nilai Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pada Reformasi Birokrasi NasionalMenilai kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur yang terlibat dalam pelayanan publikskor numerik berdasarkan evaluasi terhadap profesionalisme sdmKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
09.06.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Nilai Aspek Sarana dan Prasarana pada Reformasi Birokrasi NasionalEvaluasi terhadap ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan publikskor numerik berdasarkan kondisi sarana dan prasaranaKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
09.06.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Nilai Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Reformasi Birokrasi NasionalMengukur efektivitas sistem informasi yang digunakan untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi pelayanan kepada masyarakatskor numerik berdasarkan evaluasi sistem informasiKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 001105 - Indeks Reformasi BirokrasiAparatur Negara
07.05.0051
    • SDGs
  1. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri
Nilai Baseline Emisi Gas Rumah Kaca sektor IndustriJumlah emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor industri pada tahun dasar (baseline), biasanya dinyatakan dalam ton CO₂e (ton setara karbon dioksida).​ton co2e/tahunKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0150
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja
Nilai Dimensi Assertiveness (Ketegasan) pada RemajaKemampuan remaja untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan hak mereka secara tegas tanpa merugikan diri sendiri atau orang laintidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang menilai tingkat ketegasan individuBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.02.0015
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Nilai Dimensi Kerja sama Kerukunan Umat BeragamaNilai untuk Mengukur tingkat kolaborasi dan interaksi positif antar umat beragama dalam berbagai aspek kehidupan.​skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional; ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)Sosial
04.02.0016
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Nilai Dimensi Kesetaraan Kerukunan Umat BeragamaNilai untuk Menilai sejauh mana masyarakat memandang kesetaraan hak dan kewajiban antar pemeluk agama berbeda.​skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)Sosial
03.01.0021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Nilai Dimensi Konservasi Sumber Daya Air (SDA) Ketahanan Air NasionalDimensi untuk Mengevaluasi upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya air.-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Nilai Dimensi Pendayagunaan SDA Ketahanan Air NasionalDimensi untuk Menilai efektivitas pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan.-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Nilai Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Risiko Ketahanan Air NasionalDimensi untuk Mengukur kemampuan dalam mengelola risiko terkait bencana air.-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.01.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Nilai Dimensi Peran Serta Masyarakat Ketahanan Air NasionalDimensi untuk Melihat tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
04.01.0151
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja
Nilai Dimensi Reaching Out (Kemampuan Mencari Dukungan) pada RemajaKemampuan remaja untuk mencari bantuan atau dukungan dari lingkungan sosial mereka saat menghadapi masalah atau tekanan terkait narkobatidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang mengevaluasi kecenderungan individu dalam mencari dukungan sosialBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0152
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Diri Remaja
Nilai Dimensi Self-Regulation (Pengendalian Diri) pada RemajaKemampuan remaja dalam mengontrol impuls dan emosi, serta mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap diri merekatidak memiliki satuan khusus; diukur melalui skor kuesioner yang mengidentifikasi tingkat pengendalian diriBADAN NARKOTIKA NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
03.01.0025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Ketahanan Air Nasional
Nilai Dimensi Sistem Informasi SDA dan Manajemen SISDA Ketahanan Air NasionalDimensi untuk Menilai kualitas data dan informasi serta manajemen sumber daya air.-KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
04.02.0017
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Nilai Dimensi Toleransi Kerukunan Umat BeragamaNilai untuk Mengukur sejauh mana masyarakat menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.​skor rata-rata dari skala likert (1-5) untuk setiap indikator.​KEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 38.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indikator SIPD: 000059 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)Sosial
02.01.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah
Nilai Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolahMerupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan seberapa terdiversifikasi ekspor untuk produk berbasis SDA Indonesia. Dihitung dengan produk pada level HS 6 digit, serta didasarkan pada klasifikasi...-KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndustri
07.04.011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITES
Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau Appendix CITESAspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan yaitu input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak....skorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautan
07.04.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau KecilPenilaian evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (EVIKA) dihitung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis...nilaiKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANdata diperoleh dari ProvinsiKelautan
02.02.021
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA
Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPAData nilai ekspor Indonesia ke Australia digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IA-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.022
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA
Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPAData nilai ekspor Indonesia ke Chile digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi Indonesia-Chile CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA
Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPAData nilai ekspor Indonesia ke Jepang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IJEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA
Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPAData nilai ekspor Indonesia ke Korea digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IK-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.025
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA
Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPATotal nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam EFTA yaitu Switzerland, Iceland, Norway, dan Liechtenstein.miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.026
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN
Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEANTotal nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste.miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.027
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP
Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEPTotal nilai ekspor barang Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, China, Japan,...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA
Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPAData nilai ekspor Indonesia ke UAE digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis utilisasi IUAE-CEPA. Adapun data ekspor berdasarkan preferensi tarif dan ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian...miliar dolar amerika serikatKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPerdagangan
02.02.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN
Nilai Ekspor Barang per Negara ASEANJumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota ASEANdollar usdKEMENTERIAN PERDAGANGANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA
Nilai Ekspor Barang per Negara EFTAJumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota EFTAUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP
Nilai Ekspor Barang per Negara RCEPJumlah nilai barang yang diekspor dari Indonesia ke masing-masing negara anggota RCEPUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPerdagangan
02.02.0017
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang
Nilai Ekspor Barang per ProvinsiJumlah nilai barang yang diekspor dari suatu provinsi, dihitung berdasarkan nilai FOBUSDBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 001164 - Nilai Ekspor Barang di ProviinsiPerdagangan
02.02.0018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai ekspor barang
Nilai ekspor barang per pulauTransaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident)....miliar rupiahBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Pulau: Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Papua-MalukuTAHUNANIndikator SIPD: 001164 - Nilai Ekspor Barang di ProviinsiPerdagangan
Showing 1,851-1,900 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18371105.02.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Profesionalitas SDM Polri
Indeks Profesionalitas SDM PolriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASSDMIndeks Profesinalitas SDM Polri adalah pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM Polri dalam melaksanakan tugas dan...1. Jenis Pangkat 2. Jenis Kelamin-Menentukan nilai kumulatif indikator komponen SDM Polri secara kuantitatifTAHUNANKeamananTERSEDIA
18371204.01.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Proses Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NARKOTIKA NASIONALPusat Penelitian, Data, dan InformasiMengukur proses pelaksanaan program P4GN, termasuk koordinasi antar lembaga, pelatihan, dan kegiatan penyuluhanskor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
18371307.04.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indeks Pulau-Pulau KecilPrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Lingkungan HidupKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Pesisir dan Pulau-Pulau KecilMetode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencanaindeks-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
18371406.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks QS International Research Network Collaboration
Indeks QS International Research Network CollaborationPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIDirektorat Penelitian dan Pengabdian Kepada MasyarakatIndikator International Research Network (IRN) digunakan untuk menilai tingkat keterbukaan dan keberagaman kolaborasi internasional dalam bidang penelitian pada setiap institusi pendidikan tinggi...Indeks-NasionalTAHUNANPendidikanTERSEDIA
18371509.06.0044
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Reformasi Birokrasi 2023-2025PrioritasSTATISTIKVariabelDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan PengawasanIndeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sebuah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi pemerintah.Indeks-Indeks NasionalTAHUNANDalam NegeriTERSEDIA
18371609.06.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
Indeks Reformasi Birokrasi NasionalPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan PengawasanReformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi...Nilai/Skor-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18371705.02.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Bencana
Indeks Risiko BencanaPrioritasSTATISTIKIndikatorOTORITA IBUKOTA NUSANTARADirektorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan BencanaIRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang...Indeks-Wilayah Administrasi: Provinsi, Ibu Kota NusantaraTAHUNANKeamananTERSEDIA
18371805.02.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Terorisme
Indeks Risiko TerorismePrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMESubdirektorat Pemberdayaan MasyrakatSuatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu negara atau wilayah terhadap ancaman terorismeIndeks-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANKeamananTERSEDIA
18371905.02.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Terorisme
Indeks Risiko Terorisme Dimensi Suplai PelakuPrioritasSTATISTIKVariabel10810060BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMESubdirektorat Pemberdayaan MasyarakatAngka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi penyuplai pelaku teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik dilihat berdasarkan potensi atau...IndeksTerbatas[32010026] Wilayah;TAHUNANKeamananTERSEDIA
18372005.02.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Risiko Terorisme
Indeks Risiko Terorisme Dimensi TargetPrioritasSTATISTIKVariabel10810061BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMESubdirektorat Pemberdayaan MasyarakatAngka yang menggambarkan seberapa besar risiko suatu daerah menjadi target serangan teror, sehingga ancaman suatu daerah dari terorisme dapat dimitigasi dengan baik.IndeksTerbatas[32010026] Wilayah;TAHUNANKeamananTERSEDIA
Showing 371-380 of 4,146 items.