Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.02.013
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia
Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk IndonesiaIndustri berteknologi menengah dan tinggi adalah industri- industri dengan klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2020 sebagai berikut: Kode Deskripsi 20 Industri bahan kimia...persenKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000220 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi.Perdagangan
02.02.046
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi
Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi TinggiTotal ekspor suatu negara yang dihasilkan oleh industri yang menggunakan teknologi maju dan inovasi dalam proses produksi, industri berteknologi tinggipersenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndustri
02.01.019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB Nasional
Kontribusi Jasa Industri Terhadap PDB NasionalKontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari sektor Jasa Industri meliputi: 1. Jasa instalasi dan commissioning peralatan industri 2. Jasa konsultasi manajemen industri 3. Jasa...persenKEMENTERIAN PERINDUSTRIANPrioritasSTATISTIKPDBTerbukaNasionalTAHUNANIndustri
02.01.021
    • SDGs
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)Persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstran (ADHK).persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Nasional dan ProvinsiTAHUNANKeuangan
02.01.020
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi PDB Industri Pengolahan berdasarkan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Atas Dasar Harga BerlakuPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)Industri
02.02.0081
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto NasionalKontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto NasionalpersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTRIWULANANPerdagangan
02.08.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
Kontribusi Realisasi Investasi Luar JawaNilai kontribusi investasi luar jawa merupakan persentase nilai investasi luar jawa yang terdiri Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusra, Sulawesi, Maluku, dan Papua dibandingkan nilai total...persenKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANInvestasi
09.03.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB
Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDBPersentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB)persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTRIWULANANProgram: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Informasi
09.03.029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku
Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar BerlakuPengukuran indikator Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku mencakup aspek kualitas siaran sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPI dan lembaga penyiaran untuk memperbaiki mutu...skala 1-5KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 01.02-Penguatan Komunikasi Publik dan Media. Kegiatan: 01.02.01-Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi), Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Deskripsi: Kepercayaan publik terhadap objektivitas media menurun (LSI 2023: 66%), diperparah oleh konglomerasi kepemilikan media yang mengancam keragaman dan independensi, serta maraknya intimidasi terhadap insan pers yang tercermin pada turunnya indeks kemerdekaan pers (2023: 71,57; 2024: 69,36). Disrupsi digital menekan media konvensional: penetrasi TV turun (~86%), radio 13%, koran/majalah 8%, sementara online ~70% dan media sosial 62%; banyak media cetak tutup, pergeseran belanja iklan dominan ke media sosial (~80%) melemahkan pendapatan media arus utama. Kualitas konten juga jadi sorotan dengan 813 pengaduan (97,66% selesai), mencakup pelanggaran P3-SPS dan Kode Etik (minim verifikasi/uji informasi). Sasaran program: memulihkan kepercayaan dan kemerdekaan pers serta membangun ekosistem media yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.Informasi
02.07.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Profit Margin Ratio (PMR) BUMN
Laba Bersih (Net Profit) BUMNMerupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, beban bunga, penyusutan, pajak, dan biaya lainnyarupiahBADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARAPrioritasSTATISTIK-Perusahaan BUMNTAHUNANBadan Usaha Milik Negara
03.06.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi
Lahan Baku SawahLahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor...hektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, kabupaten/KotaLIMA TAHUNANPertanahan
02.11.013
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata (Tourism Direct Gross Domestic Product atau TDGDP) tahun t terhadap TDGDP tahun t-1persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000194 - Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB 000610 - Rasio PDB PariwisataPariwisata
02.01.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif
Laju pertumbuhan PDB Ekonomi KreatifLaju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif adalah pertambahan nilai pendapatan ekonomi kreatif dalam kurun waktu satu tahun. Perhitungan menggunakan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Ekonomi Kreatif,...persenKEMENTERIAN EKONOMI KREATIFPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndustri
03.07.0030
    • SDGs
  1. Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk
Laju Pertumbuhan PendudukAngka yang menunjukkan persentase pertambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentupersenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK10110030TerbukaNasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000239 - Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan pendudukKependudukan
09.02.026
    • SDGs
  1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per KapitaPDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK22010009TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000181 - Laju pertumbuhan PDB per kapitaKeuangan
09.02.027
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Tenaga Kerja
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per Tenaga KerjaLaju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata- rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu.persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK22010010TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000183 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahunKeuangan
09.02.028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik...persenBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKeuangan
09.02.0109
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Laporan Keuangan atas Anggaran dan Realisasi Anggaran setiap Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Audited)Perbandingan antara anggaran yang direncanakan (pagu) dan realisasi belanja/penerimaan selama satu tahun anggaranRupiahKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKeuangan
07.05.053
    • RPJMN 2025-2029
  1. Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program
Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan programJumlah atau persentase kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang telah mengintegrasikan KLHS dan instrumen lingkungan hidup lainnya. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis,...layananKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANLingkungan Hidup
09.04.0007
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan RadioJumlah pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan Radio yang ditindaklanjutiJumlah Aduan yang ditindaklanjutiKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANKomunikasi
04.01.0149
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Layanan Unggulan Data Rumah SakitKumpulan data layanan unggulan Rumah Sakit-KEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Kota Batam dan Kepulauan RiauTAHUNANKesehatan
09.04.0008
    • Renstra Kemkomdigi 2025-2029
  1. -
Lembaga penyiaran TV dan Radio yang diawasi KPI PusatLembaga penyiaran TV dan radio yang diawasi oleh KPI terdiri dari 41 lembaga penyiaran TV digital, 5 Lembaga penyiaran berlangganan, dan 15 Radio BerjaringanlembagaKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-tabelTAHUNANKomunikasi
02.11.0013
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Lifting minyak dan gas bumiJumlah minyak mentah dan gas alam siap jual yang telah berhasil diproduksi dan disalurkan (dilifting) oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kepada pembeli, baik untuk pasar domestik maupun...BarelKEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANEnergi
02.09.0056
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Lokasi Koperasi Berbasis Koordinat GeografisSebaran Peta lokasi koperasi berdasarkan koordinat geografis berupa lintang (latitude) dan bujur (longitude)1 IGTKEMENTERIAN KOPERASIPrioritasGEOSPASIAL-NasionalTAHUNANKoperasi
10.03.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun
Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangunArea terbangun adalah area yang mulai dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pada Kawasan Budi Daya area terbangunan adalah pembangunan bangunan gedung (seperti gedung kantor, gedung pusat...hektarOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-TabulasiTAHUNANKewilayahan
03.01.0019
    • RPJMN 2025-2029
  1. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi
Luas area layanan irigasiTotal luas lahan pertanian yang menerima layanan irigasi dari jaringan yang dikelolahektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
02.04.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Kelapa
Luas Areal Perkebunan KelapaTotal luas areal yang digunakan untuk menanam komoditas kelapahektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNAN"Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.06-Pengembangan Hilirisasi Kelapa Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; 30 Provinsi; Provinsi Sulawesi Utara; Sulawesi Tengah; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Riau (Kab. Indragiri Hilir); Provinsi Aceh (Kab. Simeulue, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara); klaster kabupaten di Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah); Kabupaten Kebumen; klaster kabupaten di Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula); klaster kabupaten di Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat); Kab. Bintan; klaster kabupaten/kota di Sumatera Barat (Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman); Kab. Tabanan; klaster kabupaten di Sulawesi Barat (Kab. Majene, Kab. Mamuju, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa); dan Kab. Tasikmalaya. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis kelapa, serta mendukung pengembangan kawasan perkebunan. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa. Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa secara nasional."Perkebunan
07.03.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas Areal Preservasi yang dikembangkan
Luas Areal Preservasi yang dikembangkanIndikator ini merujuk pada luas wilayah yang ditetapkan dan dikelola sebagai areal preservasi, yaitu area di luar kawasan konservasi resmi seperti Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian...hektarKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKehutanan
02.04.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Sagu
Luas areal tanaman saguTotal luas areal yang digunakan untuk menanam komoditas saguhektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota (Untuk perkebunan rakyat)TAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPerkebunan
03.01.049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas Daerah Irigasi
Luas Daerah IrigasiArea sawah atau lahan pertanian yang menerima pasokan air melalui sistem irigasi yang dikelolahektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK24110049TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPekerjaan Umum
07.03.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Penurunan Laju Deforestasi
Luas Kawasan HutanTingkat atau kecepatan berkurangnya luas hutan dalam suatu periode waktu tertentu-KEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-1:50.000TAHUNANKehutanan
07.03.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon
Luas Kawasan Hutan KonservasiArea hutan yang ditetapkan untuk tujuan konservasi, termasuk taman nasional, suaka margasatwa, dan kawasan lindung lainnyahektarKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.03.013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon
Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbonJumlah luas kawasan yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbonhektarKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKehutanan
07.03.014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas kawasan hutan yang diamankan
Luas kawasan hutan yang diamankanMengetahui luas kawasan hutan yang diamankan melalui jumlah kasus pengamanan kawasan hutan dan penanganan hasil hutan illegal yang ditindaklanjutihektarKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANKehutanan
07.04.007
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau KecilKawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi kawasan konservasi perairan dan taman nasional laut. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang...juta hektareKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000279 - Jumlah luas kawasan konservasi perairan Laut 001060 - Luasan Kawasan KonservasiKelautan
07.04.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif DikelolaIndikator untuk mengukur total luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan tujuan pengelolaan kawasan konservasijuta hektareKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANData diperoleh dari ProvinsiKelautan
07.04.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil
luas kawasan konservasi perairanTotal luas area perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan keputusan resmi pemerintah. Total luas area yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi di perairan, wilayah...hektarKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANdata diperoleh dari ProvinsiKelautan
03.01.050
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air
Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak airarea atau wilayah yang telah dilindungi atau dikelola dengan cara tertentu untuk mengurangi atau menghindari kerusakan yang disebabkan oleh daya rusak air, seperti erosi, banjir, atau sedimentasi...hektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Pesisir Utara JawaTAHUNANPekerjaan Umum
02.03.031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas Lahan Baku Sawah yang dicetak
Luas Lahan Baku Sawah yang dicetakLahan baku sawah yang dicetak pada tahun tersebut melalui program cetak sawah. Lahan baku sawah merupakan lahan sawah yang secara periodik ditanami padi atau diselingi tanaman lainhektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.07-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, mencakup Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi NTT, Provinsi Gorontalo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Mukomuko, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta klaster kabupaten spesifik termasuk Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Bone, Kab. Wajo, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, dan Kab. Maluku Tenggara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan nasional dalam menghadapi ancaman ketidakstabilan pasokan pangan global. Latar belakang utamanya adalah terjadinya penurunan Lahan Baku Sawah (88.000 Ha), penurunan Indeks Pertanaman (4,6 poin), dan penurunan produksi beras (623.000 ton) dalam empat tahun terakhir, yang mengancam ketahanan pangan. Target program ini adalah menghasilkan tambahan produksi setara 10 juta ton beras (20 juta ton GKG) melalui tambahan luas panen 4 juta hektare. Upaya ini akan dicapai melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada komoditas padi di tahun 2025 (selain jagung, kedelai, singkong, dll.). Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Petani (Poktan, Gapoktan, P3A, Lembaga Pertanian lainnya) serta BUMN Pangan.Pertanian
09.03.0049
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Luas lahan perkebunan komoditas strategis (kelapa sawit, tembakau, karet, kopi, teh, dan tebu)Data yang mencatat luas areal yang dibudidayakan tiap komoditas di Indonesia, diukur dalam hektar, dan di-breakdown berdasarkan wilayah administratifhektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANInformasi
02.03.0031
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Luas Lahan Sawah yang Ditetapkan sebagai LP2B (LL_LP2B)Luas lahan pertanian pangan (utama tanaman pangan) yang telah ditetapkan secara resmi sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang atau dokumen kebijakan daerahhektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi:Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPertanian
02.03.032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman
Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanamanLuas lahan sawah dengan Indeks Pertanaman (IP) kurang dari atau sama dengan 100 yang ditingkatkan menjadi IP 200ribu hektareKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANProgram: 02.10-Swasembada Pangan. Kegiatan: 02.10.07-Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, mencakup Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi NTT, Provinsi Gorontalo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu (Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Mukomuko, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu); kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar); serta klaster kabupaten spesifik termasuk Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Manokwari, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Bone, Kab. Wajo, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, dan Kab. Maluku Tenggara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan nasional dalam menghadapi ancaman ketidakstabilan pasokan pangan global. Latar belakang utamanya adalah terjadinya penurunan Lahan Baku Sawah (88.000 Ha), penurunan Indeks Pertanaman (4,6 poin), dan penurunan produksi beras (623.000 ton) dalam empat tahun terakhir, yang mengancam ketahanan pangan. Target program ini adalah menghasilkan tambahan produksi setara 10 juta ton beras (20 juta ton GKG) melalui tambahan luas panen 4 juta hektare. Upaya ini akan dicapai melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada komoditas padi di tahun 2025 (selain jagung, kedelai, singkong, dll.). Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Petani (Poktan, Gapoktan, P3A, Lembaga Pertanian lainnya) serta BUMN Pangan.Pertanian
07.04.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Lahan Garam Rakyat
Luas Lahan Tambak GaramTotal luas lahan yang digunakan untuk produksi garam oleh petani garam rakyat.​hektarKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNAN"Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), namun tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan."Kelautan
02.03.0032
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas
Luas Layanan Irigasi di WilayahLuas tambahan area pertanian (baik padi maupun non-padi) yang mendapatkan layanan irigasi setelah pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah tersebuthektarKEMENTERIAN PERTANIANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000930 - Persentase Luas Layanan Irigasi MultikomoditasPertanian
07.03.016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB
Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TBtotal luas lahan dalam KSA, KPA, dan TB yang telah mengalami kegiatan pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem mencakup upaya mengembalikan fungsi dan struktur ekosistem yang terganggu atau...hektarKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANKehutanan
09.03.0050
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
Luas Permukiman yang Dijangkau Mobile Broadband (LPMB)Luas wilayah permukiman yang telah memiliki cakupan sinyal mobile broadband (minimal 4G)kilometer persegi (km²)KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000221 - Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.Informasi
07.03.0007
    • SDGs
  1. Persentase Kawasan Hutan
Luas Rekalkulasi Penutupan Lahan di IndonesiaLuas lahan yang ditutupi oleh vegetasi hutan, baik di dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun di luar kawasan tersebuthektarKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: ProvinsiTAHUNANIndikator SIPD: 000285 - Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahanKehutanan
03.01.0020
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi
Luas Sawah Beririgasi FungsionalBagian dari luas potensial yang telah dilayani dengan jaringan irigasi tersier sehingga jaringan irigasi yang sudah ada berfungsi untuk mengairi lahan sawah dalam wilayah pelayanannyahektarKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.06.0047
    • UU 5/1960
    • Permen ATR/Kepala BPN 16/2021
  1. -
Luas Tanah Hak Guna BangunanTotal luasan bidang-bidang tanah yang telah diberikan dan didaftarkan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB)hektarKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPertanahan
02.03.0033
    • RPJMN 2025-2029
  1. Produktivitas Ubi Kayu
Luas tanaman (ubi) menghasilkanLuas lahan perkebunan rakyat yang tanaman ubi kayunya telah mencapai tahap produksi dan menghasilkan panen dalam periode tertentuHaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANProgram: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput lautPertanian
Showing 1,801-1,850 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18370103.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Peningkatan SDM Transportasi
Indeks Peningkatan SDM TransportasiPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PERHUBUNGANBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia PerhubunganPemenuhan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Transportasi yang Berkompetenpersen-NasionalTAHUNANTransportasiTERSEDIA
18370201.02.023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri
Indeks Penyelesaian Kasus WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaMerupakan perbandingan antara kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan dengan jumlah kasus WNI diterima Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri di luar negeri, terdiri dari 2 unsur, yaitu:...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTRIWULANANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
183703
    • UU 45/2009
  1. -
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan PerikananNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Penanganan PelanggaranUkuran penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikananindeks-NasionalTAHUNANKelautanTERSEDIA
183704
    • Draft Renstra Kemenpar
  1. -
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian pariwisataNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATABiro Perencanaan dan KeuanganMerupakan nilai yang menggambarkan kualitas perencanaan yang telah disusun Kemenpar berbasiskan dampak (outcome) dengan memastikan kebermanfaatan terhadap masyarakat dan pihak terkait, dengan...---TAHUNANPariwisataTERSEDIA
18370507.05.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
Indeks Perilaku Ramah Lingkungan HidupPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPDirektorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan SektorIPRLH adalah indeks yang mengukur perilaku masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.nilai indeks tanpa satuan-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANLingkungan HidupTERSEDIA
18370604.03.004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)PrioritasSTATISTIKIndikator33210004KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBIRO DATA DAN INFORMASIIndeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.;Indeks Perlindungan Khusus...-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
18370704.03.005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)PrioritasSTATISTIKIndikator33210005KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKBIRO DATA DAN INFORMASIAngka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan...-TerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPemberdayaan PerempuanTERSEDIA
18370805.01.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Perlindungan Saksi dan Korban
Indeks Perlindungan Saksi dan KorbanPrioritasSTATISTIKIndikatorLEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANBiro Umum dan KepegawaianIndeks Perlindungan Saksi dan Korban (IPSK) adalah nilai capaian penyelenggaraan pelayanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana berdasarkan sepuluh dimensi penilaian.nilai-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANHukumTERSEDIA
18370902.01.002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Persaingan Usaha
Indeks Persaingan UsahaPrioritasSTATISTIKIndikatorKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHADirektorat EkonomiIndeks Persaingan Usaha merupakan indikator yang menunjukkan tingkat persaingan usaha di berbagai provinsi dan sektor ekonomi di Indonesia. Indikator persaingan usaha yang meningkat menunjukkan...Nilai Indeks-wilayah (nasional dan provinsi) dan sektoralTAHUNANIndustriTERSEDIA
183710
    • Renstra Kemenimipas
  1. -
Indeks Persepsi Korupsi KemenimipasNon PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANSekretariat JenderalData Hasil Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi di satuan kerjaNilai-Satuan KerjaBULANANKebijakan PemerintahTERSEDIA
Showing 361-370 of 4,146 items.