(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.017 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga | Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan tembaga (Cu Concentrade, Cu Cathoda, Cu Slab, Cu billet, Cu Strip, Copper Tube, Cu bar & Rods, Copper Wire). | ribu ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.018 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah | Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan timah ( Timah Solder, Timah Chemical, dan Timah Powder) | ribu ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.04.013 |
|
| Kapasitas Produksi Pati Sagu | Kemampuan produksi maksimum yang dapat dicapai untuk memproduksi pati sagu. Yang dimaksud dengan industri pati sagu adalah seluruh industri yang berada pada KBLI 10622. | ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.08-Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri pengolahan berbasis rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut | Industri | |
| 09.03.025 |
|
| Kapasitas Pusat Data Perkapita | Besaran angka yang diperoleh dengan cara membagi kapasitas data center nasional dengan total jumlah penduduk Indonesia | watt per kapita | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.02-Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Kalimantan Tengah – Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Timur, serta Kota Palangkaraya. Deskripsi: Penguatan ekosistem digital diarahkan untuk mendukung transformasi pemerintahan digital dan masyarakat digital. Fokusnya meliputi perluasan infrastruktur TIK, peningkatan layanan publik berbasis digital, literasi & talenta digital, serta tata kelola data dan keamanan siber—agar pelayanan kian inklusif, efisien, dan andal di seluruh Indonesia, dengan penajaman implementasi pada kabupaten/kota prioritas di Kalimantan Tengah. | Informasi | |
| 03.01.043 |
|
| Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun | Kapasitas SPAM yang terbangun melalui kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan perpipaan dari SPAM Regional, SPAM Kabupaten, SPAM Kota dan SPAM berbasis Masyarakat serta SPAM bukan jaringan perpipaan | liter per detik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.05-Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi/Kab/Kota: Papua Barat*; D.I. Yogyakarta (indikatif); Jawa Timur; Sumatera Barat; Riau (Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti); Kalimantan Barat (Kab. Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kota Pontianak); Kalimantan Selatan; Sulawesi Tengah; Kota Makassar; Aceh (Kab. Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Besar, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya). Deskripsi: Isu strategis ketahanan air mengemuka karena adanya 12,7 juta ha lahan kritis, potensi penurunan PDB hingga 7,3% pada 2045 bila ancaman air tidak tertangani, serta dampak perubahan iklim: hari hujan menurun namun intensitas makin ekstrem sehingga risiko banjir dan kekeringan meningkat. Ribuan mata air hilang dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 40% mengalami penurunan debit (contoh: Umbulan turun dari 6.000 menjadi 2.800 L/detik). Respons yang dibutuhkan meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) vegetatif, pembangunan bangunan konservasi tanah dan air, serta peningkatan tutupan hutan di DAS untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.044 |
|
| Kapasitas Tampungan Air | Volume tampungan air yang dapat dimanfaatkan (m3) seperti waduk, embung, atau tampungan air lainnya dibagi dengan jumlah penduduk (jiwa) | meter kubik per kapita | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 43c-i. Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.0018 |
|
| Kapasitas terpakai Idle Capacity IPLT | Volume aktual lumpur tinja yang diolah oleh IPLT dalam periode tertentu | meter kubik per hari | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Pekerjaan Umum | |
| 02.01.0019 |
|
| Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Garam Industri | Kapasitas maksimal produksi yang dapat dicapai oleh fasilitas industri dalam periode yang sama. | ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.22-Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Kegiatan: 02.22.04-Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut Lokasi Prioritas: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi NTT; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur (termasuk Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan); Sulawesi Selatan (termasuk Kab. Takalar, Kab. Jeneponto, Kab. Pangkajene Kepulauan); Gorontalo; Bali; D.I. Yogyakarta; Sulawesi Tengah; Aceh; dan Kalimantan Timur. Deskripsi: Konsumsi garam nasional yang terus meningkat (mencapai 4,5 juta ton pada 2022), tidak diimbangi dengan produksi nasional (2,9 juta ton pada 2022). Hal ini menyebabkan pemenuhan konsumsi garam nasional masih dilakukan melalui impor, meskipun Indonesia memiliki garis pantai 108.000 km. Padahal, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan agar kebutuhan garam nasional dipenuhi oleh produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 (dengan pengecualian). Oleh karena itu, program ini bertujuan mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut. Hal ini memerlukan investasi pada industri hilirisasi garam, terutama (i) soda kaustik, (ii) sodium karbonat (soda ash), (iii) sodium sulfat, serta vacuum salt untuk sektor kesehatan. | Industri | |
| 07.02.0075 |
|
| Kapasitas Terpasang Pembangkit | kapasitas suatu pembangkit sesuai dengan nameplate pembangkit. | MW | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pemilik Izin memberikan laporan kapasitas pembangkit | Energi | |
| 07.02.014 |
|
| Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan | Kapasitas terpasang listrik adalah daya listrik maksimum yang mampu diproduksi sesuai nameplate capacity pembangkit listrik. Nameplate capacity adalah output maksimum generator / pembangkit atau... | gigawatt | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000180 - Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan di Negara Berkembang (dalam watt perkapita) 000264 - Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita) | Energi |
| 09.02.025 |
|
| Kapitalisasi Pasar Modal/PDB | Nilai total saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dihitung dengan mengalikan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar dibagi dengan PDB Nominal. | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | ||
| 05.01.0163 |
|
| Kebutuhan data peraturan perundang-undangan di instansi pusat dan daerah, baik dalam proses pembentukan maupun sudah disahkan yang mencakup data di sekretariat negara | Jumlah peraturan perundang-undangan di instansi pusat dan daerah, baik dalam proses pembentukan maupun sudah disahkan yang mencakup data di sekretariat negara | Jumlah | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 09.03.026 |
|
| Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (Mobile Broadband) | Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui jaringan mobile broadband | megabit per detik | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.027 |
|
| Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (Fixed Broadband) | Rata-rata waktu, latensi, dan throughput yang dibutuhkan untuk transfer data melalui fixed mobile broadband | megabit per detik | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Informasi | ||
| 05.02.024 |
|
| Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana tsunami ke publik | Indikator kecepatan penyampaian informasi kejadian bencana tsunami kepada publik adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa cepat informasi terkait suatu kejadian bencana tsunami... | menit | BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 10.03.0018 |
|
| Kegiatan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas di Pelabuhan BP Batam | Volume kegiatan memindahkan barang peti kemas dari dan ke kapal, dari dan ke gudang, serta dari dan ke tempat penumpukan, termasuk kegiatan lain yang sejenis di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan | Teus | BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) | Prioritas | STATISTIK | - | Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | BULANAN | Kewilayahan | ||
| 06.05.023 |
|
| Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara | Jumlah kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara dalam setahun | kegiatan | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Olahraga | ||
| 07.03.009 |
|
| Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok) | Banyaknya rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengikuti program perhutanan sosial dan menggunakan lahan yang diterima dari program perhutanan sosial. | kelompok masyarakat | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kehutanan | ||
| 07.03.010 |
|
| Kemajuan pengelolaan hutan lestari | Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari merujuk pada hasil inventarisai dan verifikasi penilaian terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dinyatakan efektif. Penetapan KPH efektif sesuai... | Kelompok Petani Hutan (KPH) | KEMENTERIAN KEHUTANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000287 - Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari | Kehutanan | |
| 04.01.059 |
|
| Kematian akibat bunuh diri (incidence rate) | Gangguan jiwa terjadi di semua wilayah dan budaya di dunia. Yang paling umum dari gangguan ini adalah depresi dan kecemasan, yang diperkirakan mempengaruhi hampir 1 dari 10 orang. Paling buruk,... | Kasus | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000118 - Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | Kependudukan | |
| 04.01.060 |
|
| Kematian akibat kecelakaan lalu lintas | Angka kematian karena kecelakaan | Kematian | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000122 - Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas | Kependudukan | |
| 04.01.062 |
|
| Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan | Untuk mengukur kepadatan tenaga kesehatan disuatu wilayah dapat digunakan rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga... | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Jenis Tenaga Kesehatan | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | Kesehatan | |
| 07.02.0074 |
|
| Kerugian Transmisi & Distribusi | Selisih antara energi listrik yang disalurkan dari pembangkit dengan energi listrik yang diterima oleh pelanggan akhir akibat kehilangan teknis dan nonteknis pada jaringan transmisi dan distribusi... | % | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 03.01.0014 |
|
| Kerusakan pada infrastruktur akibat bencana | Kerusakan pada infrastruktur dan jumlah gangguan pada layanan dasar akibat bencana mengacu pada dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana terhadap infrastruktur kunci dan layanan masyarakat yang... | persen | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | |||
| 03.03.026 |
|
| Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel | Indikator ini menjelaskan kapasitas layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel dalam satuan juta penumpang per hari di Wilayah Metropolitan. | juta orang per hari | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Transportasi | |||
| 04.03.010 |
|
| Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol | Indikator ini ingin melihat sejauh mana peraturan yang ada dapat menjamin hak perempuan untuk memiliki atau menguasai lahan. Perhatian pada kepemilikan lahan ini merupakan pengakuan bahwa tanah... | Dokumen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000164 - Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanahdan/atau hak kontrol. | Pemberdayaan Perempuan | |
| 04.03.011 |
|
| Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin | Indikator ini mengukur upaya pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Indikator ini diukur berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan... | persen | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Bidang Kebijakan Responsif Gender | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000154 - Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. | Pemberdayaan Perempuan | |
| 05.02.025 |
|
| Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih | Akumulasi jumlah SDM (potensi) pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan (terlatih) | Orang | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Satuan Kerja | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 04.03.012 |
|
| Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | Dukungan anggaran sangat penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dukungan anggaran dapat dilacak dan dipantau serta disampaikan kepada masyarakat melalui suatu sistem. Indikator ini akan mengukur... | - | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | ||
| 07.05.052 |
|
| Ketersediaan status mutu DAS dan danau | Indikator ini mengukur ketersediaan data dan informasi terkait status mutu ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan danau, termasuk kualitas air, kesehatan ekosistem akuatik, dan parameter terkait... | status | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Titik Pantau DAS | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas. | Lingkungan Hidup | |
| 09.06.0111 |
|
| Kinerja instansi pemerintah | Kinerja instansi pemerintah merupakan kemampuan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. | Kategori | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000314 - Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B | Aparatur Negara | |
| 09.01.014 |
|
| Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi | Indikator ini mengukur kinerja lembaga legislatif dalam mengesahkan peraturan perundangan yang telah menjadi prioritas baik di pusat maupun provinsi. | - | KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK DAN KEAMANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.06.0106 |
|
| Kinerja pelayanan publik | Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas... | Indeks | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Prioritas | STATISTIK | - | Indeks Nasional, Indeks K/L, Indeks Provinsi, Indeks Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator Utama Pembangunan - 26.Indeks Pelayanan Publik Indikator SIPD: 000045 - Indeks Pelayanan Publik. | Aparatur Negara | |
| 07.02.0073 |
|
| Kinerja Sistem Beban Puncak | Kemampuan sistem ketenagalistrikan dalam memenuhi kebutuhan beban listrik tertinggi yang terjadi pada periode tertentu secara andal dan berkelanjutan. | MW | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 02.03.028 |
|
| Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan | sebaran fluktuasi harga pangan antar waktu dan antar wilayah sebagai indikator stabilitas harga pangan | persen | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi ; Komoditas Pangan | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 03.06.0010 |
|
| Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (ht-el) | Kompilasi Data Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Nasional adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral yang menggambarkan pelaksanaan layanan pendaftaran Hak... | jumlah HT; nilai transaksi | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TRIWULANAN | Pertanahan | ||
| 03.06.0011 |
|
| Kompilasi Data Penerbitan Sertifikat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) | Kompilasi data penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral yang mencerminkan jumlah,... | bidang | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TRIWULANAN | Pertanahan | ||
| 03.02.0005 |
|
| Kompilasi Data Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi | Kompilasi Data Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dari seluruh unit kerja | kawasan | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI | Prioritas | STATISTIK | - | seluruh indonesia | TAHUNAN | Transmigrasi | ||
| 05.01.0062 |
|
| Kompilasi laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH yang selesai ditangani | Jumlah Laporan Penanganan Laporan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) | Dokumen | KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi, WIlayah, Nasional, | SEMESTERAN | Hukum | ||
| 02.02.0013 |
|
| Komponen Barang dan Jasa dengan Harga Bergejolak | Inflasi Komponen Bergejolak adalah inflasi dari sekumpulan barang/jasa yang perkembangan harganya cenderung bergejolak diakibatkan oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen,... | rupiah | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | BULANAN | Perdagangan | ||
| 03.03.028 |
|
| Kondisi jalur Kereta Api Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) | TQI merupakan nilai atau output berupa angka dari hasil pengukuran kereta ukur. Dalam hal ini, kereta ukur digunakan untuk memberikan informasi kondisi kualitas jalan rel yang dilewati pada wilayah... | persen | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Transportasi | ||
| 03.01.048 |
|
| Kondisi Mantap Jalan | Kondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan... | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000364 - Rasio kemantapan jalan 000938 - Tingkat Kemantapan Jalan | Pekerjaan Umum | |
| 07.02.015 |
|
| Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang Berkualitas | Jumlah sambungan listrik baru yang ditambahkan ke jaringan listrik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, seperti kestabilan tegangan, kontinuitas layanan, dan keselamatan instalasi. Kualitas... | unit | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Energi | ||
| 10.03.0019 |
|
| Konstanta Harmonik Pasang Surut | Nilai amplitudo dan fase dari elemen harmonik gaya pembangkit pasang surut. | amplitudo (meter), fase (derajat) | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Prioritas | GEOSPASIAL | - | titik | TAHUNAN | Kewilayahan | ||
| 07.02.016 |
|
| Konsumsi Biofuel | Besarnya volume biofuel yang di konsumsi di dalam negeri | juta kiloliter | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.03-Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Kabupaten Nunukan; Provinsi Maluku (Kota Ambon*, Kab. Seram Bagian Barat*, Kab. Seram Bagian Timur*, Kab. Kepulauan Aru*); Klaster Kalimantan Barat: Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang, Kota Pontianak. Deskripsi: Emisi GRK Indonesia meningkat tajam (1990–2015: ~320 → 937 juta ton) dan diperkirakan mencapai 1.600–1.700 juta ton CO₂ pada 2030, sementara indeks ketahanan energi masih 6,64. Penurunan produksi migas mendorong impor migas naik ~8% per tahun (5 tahun terakhir), dengan serapan energi didominasi industri (43%), transportasi (38%), rumah tangga & komersial (17%). Arah intervensi: percepatan transisi/ diversifikasi menuju energi bersih dan swasembada energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT (listrik terbarukan, biofuel), efisiensi energi (penurunan intensitas energi final), elektrifikasi sisi permintaan, serta penerapan CCUS di industri—berorientasi pada konsolidasi emisi sektor energi hingga ~129 juta ton CO₂ pada 2060. | Energi | |
| 07.02.017 |
|
| Konsumsi Energi Final per Kapita | Konsumsi energi final per kapita adalah jumlah energi yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam... | tonnes of oil equivalent per kapita | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Energi | ||
| 02.06.003 |
|
| Konsumsi Ikan Masyarakat | Total berat ikan setara bahan baku yang dikonsumsi oleh individu atau rumah tangga dalam periode tertentu. | kilogram per kapita per tahun | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 02.04.0002 |
|
| Konsumsi Rumah Tangga Komoditas Perkebunan di Level Provinsi dan Kabupaten/Kota | Banyaknya Konsumsi Rumah Tangga Untuk Komoditas Perkebunan di Level Provinsi dan Kabupaten/Kota | kg/kapita/tahun | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Perkebunan | ||
| 02.02.010 |
|
| Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB | Besaran nilai sektor informasi dan komunikasi terhadap kontribusi PDB | persen | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Perdagangan | |||
| 02.02.011 |
|
| Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Ekspor Barang Dunia | Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia mencerminkan proporsi atau persentase dari total ekspor Indonesia terhadap total ekspor barang dunia. Indikator ini memberikan... | persen | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Perdagangan |
Showing 1,751-1,800 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183691 | 01.02.012 |
|
| Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Biro Perencanaan dan Organisasi | Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta... | indeks (0–5) | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | TERSEDIA | ||
| 183692 | 03.07.013 |
|
| Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak | Komposit dari lima dimensi yang menggambarkan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak usia dini, yaitu dimensi kesehatan, kecukupan gizi, pengasuhan yang responsif, stimulasi dini serta... | Tanpa Satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183693 | 03.07.014 |
|
| Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Direktorat Bina Ketahanan Remaja | Indeks pengasuhan remaja adalah indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orangtua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. | Tanpa Satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183694 | 07.05.013 |
|
| Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Lingkungan Hidup | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah ukuran atas keseluruhan capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan... | unit | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | |
| 183695 | 07.05.0012 |
|
| Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Komponen Pengurangan Ancaman | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati | Indeks Pengurangan ancaman kehilangan kehati adalah salah satu dari dua komponen penyusun Indeks Pengelolaan Kehati. Indeks ini merupakan penilaian dari upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui... | Unit | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183696 | 09.02.0097 |
|
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri | Nilai Rata-Rata Nasional Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan memperhatikan dimensi penilaian: a. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. pengalokasian anggaran belanja dalam... | Poin | - | Nasional, provinsi, kabupaten/kota | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | ||
| 183697 |
|
| Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan | Non Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Direktorat Penanganan Pelanggaran | Indeks yang menunjukkan penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif | indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA | |||
| 183698 | 01.02.013 |
|
| Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia | Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri. Elemen yang diukur pada indeks ini... | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | TERSEDIA | ||
| 183699 |
|
| Indeks Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | PUSDATIN | nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks | - | - | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183700 |
|
| Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Hukum Acara Perkara Konstitusi | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi | Indeks yang menggambarkan reaksi peserta kegiatan berdasarkan tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan yang diikuti dan pembelajaran peserta kegiatan berdasarkan tingkat pemahaman pembelajaran... | - | - | Kegiatan Bimtek | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA |
Showing 351-360 of 4,146 items.