(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.0058 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah usaha menengah/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha menengah/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0057 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha menengah yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah usaha menengah yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0056 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha menengah yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah usaha menengah yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0055 |
|
| Jumlah Usaha Menengah yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKM | Persentase kemitraan usaha menengah adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses usaha menengah dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan,... | unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0054 |
|
| Jumlah Usaha Mikro | Proporsi jumlah usaha mikro merupakan perbandingan jumlah unit usaha mikro terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha mikro didasarkan pada PP No. 7 tahun 2021 | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota per Skala Usaha | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0053 |
|
| Jumlah usaha mikro berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral) | Jumlah usaha mikro berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoral | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0052 |
|
| Jumlah Usaha Mikro dengan Usaha Berbadan Hukum, Jumlah pelaku usaha yang Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap, dan Jumlah Usaha | Proporsi usaha mikro dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja... | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0051 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang memiliki Sertifikasi (Halal) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi (Halal) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0050 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Sertifikasi Mutu Produk | Persentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi Mutu Produk terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0049 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKM | Persentase jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha mikro/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | SEMESTERAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0048 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha mikro yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah usaha mikro yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit usaha... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0047 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKM | Persentase usaha mikro yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah usaha mikro yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis... | Unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0046 |
|
| Jumlah Usaha Mikro yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKM | Persentase kemitraan usaha mikro adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses usaha mikro dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan, pemerintah,... | unit usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0024 |
|
| Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | Proporsi jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha mikro, kecil, dan... | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota per Skala Usaha | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0041 |
|
| Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat sebagai vendor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Definisi : Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terlibat secara aktif sebagai supplier/vendor yang melakukan transaksi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rumus : Dihitung dari... | Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota | BULANAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0045 |
|
| Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral) | Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoral | Unit Usaha | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 07.05.050 |
|
| Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya | menunjukkan jumlah izin yang diawasi dari total izin yang diterbitkan | usaha/ kegiatan/ izin | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 02.03.027 |
|
| Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | Varietas unggul adalah varietas yang dikembangkan oleh peneliti dan sudah dilepas ke masyarakat melalui penetepan Keputusan Menteri Pertanian atau pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. Varietas... | varietas, galur | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 09.06.0102 |
|
| Jumlah Verifikasi Laporan dan Pengaduan Masyarakat | Mengacu pada KUHAP Pasal 1 butir nomor 24 : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah... | Laporan | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah | BULANAN | Aparatur Negara | ||
| 07.02.009 |
|
| Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi | Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi mengukur total jumlah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah disalurkan kepada masyarakat atau sektor tertentu dalam satu periode tertentu. BBM... | juta kiloliter | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. | Energi | ||
| 07.02.010 |
|
| Jumlah Volume Penyaluran BBM Non Subsidi | Jumlah volume BBM nonsubsidi yang disediakan | juta kiloliter | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbatas | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.11-Swasembada Energi. Kegiatan: 02.11.02-Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Indeks ketahanan energi masih 6,64, menandakan perlunya perbaikan sisi penyediaan dan permintaan. Akses masyarakat ke gas bumi masih terbatas: untuk memasak, 86,91% rumah tangga memakai gas/Elpiji, namun penetrasi jaringan gas (jargas) <5% dari total rumah tangga. Harga energi tinggi di wilayah 3T turut menahan pertumbuhan ekonomi. Arah intervensi menekankan peningkatan akses ke gas bumi, BBM, dan listrik, serta keterjangkauan layanan energi; sekaligus mendukung swasembada energi melalui implementasi pembangkit listrik energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) dan perluasan infrastruktur jargas di Jawa Timur dan wilayah lain. | Energi |
| 02.09.0005 |
|
| Jumlah Volume Usaha Koperasi | Total nilai seluruh usaha koperasi dari semua sektor (konsumsi, jasa, simpan pinjam, dan produksi), mencakup nilai penjualan, penerimaan jasa, serta pembiayaan yang dilakukan koperasi dalam satu... | rupiah | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor | TAHUNAN | Program: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Koperasi | |
| 02.09.0006 |
|
| Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Nilai kegiatan usaha koperasi produksi yang mencakup total pendapatan dari penjualan barang/jasa produksi, penyaluran hasil produksi, atau layanan usaha produksi lainnya dalam satu tahun buku. | rupiah | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; Sektor | TAHUNAN | Program: 03.03-Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi. Kegiatan: 03.03.01-Pengembangan Koperasi Sektor Produksi Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Kontribusi koperasi terhadap perekonomian masih rendah (VUK koperasi ≈1,07% PDB nasional pada 2021), dan didominasi koperasi simpan pinjam (≈69%), sementara sektor produksi—pertanian & perikanan (≈9%) dan industri pengolahan (≈0,6%)—masih kecil. Arah program menekankan penguatan koperasi sektor produksi melalui pengembangan usaha dan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah, akselerasi volume usaha, peningkatan kapasitas SDM dan kualitas tata kelola/regulasi, serta penguatan kelembagaan. Dampak yang dituju: kontribusi ekonomi dan penciptaan kerja meningkat, serta kesejahteraan anggota koperasi membaik. Indikator SIPD: 000872 - Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi | Koperasi | |
| 08.02.009 |
|
| Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia | Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda nasional yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan tercantum pada daftar World Heritage dan Intangible Cultural Heritage | unit | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Kebudayaan | |||
| 08.02.010 |
|
| Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan | Merupakan jumlah wilayah adat yang telah dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan melalui pemanfaatan ruang kultural (melalui festival budaya spiritual dan festival ritus di masyarakat adat) serta... | wilayah | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kebudayaan | ||
| 05.01.0155 |
|
| Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI | Banyaknya wilayah kerja yang mengimplementasikan Sistem Pertukaran data perkara pidana secara elektronik antar lembaga penegak hukum. | wilayah | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | 10810037 | Terbuka | Wilayah | TAHUNAN | Hukum | |
| 01.01.0031 |
|
| Jumlah Wilayah Perairan Indonesia yang Telah Disurvei | Total luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang telah diperbarui datanya melalui survei hidrografi... | kilometer persegi (km²) | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 03.01.037 |
|
| Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air | Jumlah wilayah sungai yang memiliki dan mengembangkan sistem yang dirancang untuk mendeteksi, memantau, dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir, sistem hidrologi, sisda | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | |||
| 03.01.0014 |
|
| Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Hidrologi | Wilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk memantau parameter hidrologi seperti debit air, curah hujan, dan kualitas air. | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | wilayah Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0015 |
|
| Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) | Wilayah sungai yang telah memiliki sistem informasi untuk mengelola data dan informasi terkait sumber daya air. | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Sungai | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0016 |
|
| Jumlah Wilayah Sungai dengan Sistem Peringatan Dini Banjir | Wilayah sungai yang telah mengembangkan sistem untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini mengenai potensi banjir. | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Sungai | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.038 |
|
| Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit | Jumlah wilayah sungai dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis, dengan memastikan penggunaan dan pasokan air yang berkelanjutan | wilayah | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Wilayah Sungai | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 02.10.0044 |
|
| Jumlah Wirausaha yang Melakukan Inovasi dan Jumlah Wirausaha dengan status pekerjaan 1, 2, dan 3 | Persentase Wirausaha pada UMB ini mengukur jumlah UMB yang melakukan Inovasi Inovasi sendiri didefinisikan sebagai produk atau proses baru atau peningkatan produk/proses yang berbeda secara... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0043 |
|
| Jumlah Wirausaha yang Mendapatkan Pembiayaan dan Jumlah Wirausaha dengan status pekerjaan 1, 2, dan 3 | Persentase Wirausaha yang mendapatkan pembiayaan ini upaya mempermudah, memperluas jangkauan, dan kesempatan mendapatkan akses sumber pendanaan yang disebut inklusi keuangan | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0042 |
|
| Jumlah Wirausaha yang terhubung dalam Ekosistem Kewirausahaan dan Jumlah Wirausaha dengan status pekerjaan 1, 2, dan 3 | Ekosistem bisnis mencakup lingkungan di mana pengusaha/wirausaha/orang yang berusaha dapat bertumbuh, berkembang, dan bersaing secara sehat melalui dukungan kebijakan yang baik, infrastruktur yang... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 03.01.0017 |
|
| Kapasitas air baku yang telah dimanfaatkan dari bendungan potensinya | Jumlah air baku yang saat ini diambil dan digunakan dari bendungan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, irigasi, atau industri | persen | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.02.011 |
|
| Kapasitas Gardu Distribusi | Gardu distribusi adalah infrastruktur untuk menyalurkan tenaga listrik ke pelanggan dengan mengubah tegangan. | megavolt ampere | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. | Energi |
| 07.02.012 |
|
| Kapasitas Gardu Induk | Gardu induk merupakan bagian dalam pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Indonesia. Gardu induk adalah infrastruktur untuk mengatur aliran listrik dari pembangkit menuju konsumen... | megavolt ampere | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Program: 03.02-Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik. Kegiatan: 03.02.04-Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi/Seluruh Wilayah Indonesia), dengan penajaman di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Deskripsi: Arah program adalah pemerataan listrik berkualitas melalui pembangunan dan penguatan jaringan transmisi–interkoneksi dalam/antar pulau (super grid), perluasan jaringan distribusi hingga perdesaan dan wilayah terisolasi, serta digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini menjawab ketidakmerataan kualitas/kuantitas pasokan dan sistem yang masih terpisah, sembari mendorong efisiensi penyediaan tenaga listrik dan integrasi energi terbarukan (khususnya di Kalimantan Barat) serta transisi listrik rendah karbon (Kalimantan Selatan). Sasaran utama: meningkatnya kapasitas dan keandalan jaringan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan menopang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. | Energi |
| 03.01.039 |
|
| Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terbangun | Jumlah SR yang dapat dilayani oleh seluruh IPAL Skala Perkotaan, Permukiman, dan Kawasan Tertentu secara nasional. Dapat diestimasikan dari kapasitas volumen pengolahan yang dikonversi menggunakan... | KK | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Program: 02.12-Swasembada Air. Kegiatan: 02.12.06-Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi & kabupaten/kota) dengan prioritisasi: wilayah metropolitan & ibu kota provinsi; wilayah DAS dan kawasan pesisir prioritas; serta challenging area (rawan air, pesisir, dll), sambil mempertimbangkan Readiness Criteria (RC) dan kinerja daerah. Contoh fokus yang disebut: Prov. Jawa Timur (38 kab/kota), Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jambi, Riau (Rokan Hulu/Rokan Hilir), klaster Gorontalo (Pohuwato, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo), Kab. Tana Tidung, Kab. Luwu & Pangkajene Kepulauan, Kota Pariaman, serta Kab. Klungkung–Gianyar–Karangasem. Deskripsi: Cakupan dan pemanfaatan sanitasi aman masih rendah: hanya ±10,21% rumah tangga yang terlayani; dari 514 kab/kota baru ~60% memiliki fasilitas pengolahan air limbah domestik dengan utilisasi hanya 20–30%. Sekitar 80% konsumsi air rumah tangga menjadi air limbah berpatogen (mis. E. coli) yang berkontribusi pada 73% kasus diare; dampak berulang memicu malnutrisi dan stunting (prevalensi 2023: 21,5%) serta menaikkan beban biaya pengolahan air dan kerugian ekonomi (>2% PDB/tahun). Intervensi diarahkan untuk meningkatkan cakupan, keberfungsian, dan kualitas infrastruktur SPALD/IPLT (termasuk pendekatan CWIS), memperluas akses air minum & sanitasi aman, dan mengurangi pencemaran—guna mendukung SDG 6 serta pemenuhan hak dasar atas air dan sanitasi. | Pekerjaan Umum | |
| 07.05.0049 |
|
| Kapasitas IPAL Terbangun | Kapasitas dari instalasi pengolahan air limbah yang telah dibangun | kubik | OTORITA IBUKOTA NUSANTARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | ||
| 07.02.0027 |
|
| Kapasitas Kilang Terpasang | jumlah maksimum minyak mentah (dalam barel per hari) yang bisa diolah oleh sebuah kilang minyak dalam satu hari | Juta Barel Uap per Hari | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Membutuhkan data detail tiap provinsi | Energi | |
| 07.02.013 |
|
| Kapasitas Pembangkit Listrik | Kapasitas pembangkit listrik (GW) adalah jumlah total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik, yang diukur dalam gigawatt (GW). Kapasitas terpasang ini mencerminkan kemampuan maksimum pembangkit... | gigawatt | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Energi | |
| 07.02.0077 |
|
| Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi | Besaran daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik panas bumi berdasarkan kemampuan terpasang dan kondisi operasi dalam suatu periode tertentu. | MW | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi dan PLTP | Energi | |
| 03.01.040 |
|
| Kapasitas prasarana air baku yang dibangun | Tambahan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber... | meter kubik per detik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000574 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun | Pekerjaan Umum | |
| 03.01.041 |
|
| Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi | debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air... | meter kubik per detik | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Wilayah Sungai Pusat | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.042 |
|
| Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen | kemampuan infrastruktur atau sistem yang dirancang untuk mengendalikan atau mengatur aliran lahar (material vulkanik yang panas dan cair) serta sedimen (partikel tanah, batu, atau material lain yang... | meter kubik (m³) | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 07.02.0076 |
|
| Kapasitas Produksi Biofuel | Kemampuan maksimum fasilitas produksi biofuel untuk menghasilkan biofuel sesuai spesifikasi teknis dalam suatu periode tertentu. | KL | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | - | Energi | |
| 02.01.014 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara | Kemampuan Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara untuk dapat menghasilkan output atau memprodusi produk Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara dalam periode tertentu. Yang... | ribu ton | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.015 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit | Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan bauksit (Smelter Grade Alumina, Ingot, Aluminium Rod, Aluminium Slab, Aluminium Plate, Aluminium Sheet/Strip,... | juta ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Industri | ||
| 02.01.016 |
|
| Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel | Hasil produksi maksimum yang dapat dicapai perusahaan untuk memproduksi produk olahan nikel (NPI/FENI/Ni Matte/MHP/Ni Sulfat/Ni Cobalt, Stainless Steel Slab, Stainless HRC/CRC, Stainless Steel... | juta ton per tahun | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.01-Pengembangan Hilirisasi Nikel Lokasi Prioritas: Sulawesi Tengah Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah | Industri |
Showing 1,701-1,750 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183681 | 04.03.003 |
|
| Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 33210003 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | BIRO DATA DAN INFORMASI | Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak... | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pemberdayaan Perempuan | TERSEDIA | |
| 183682 | 06.01.009 |
|
| Indeks Pemerataan Guru | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru | Indeks Pemerataan Guru (IPG) adalah indeks yang mengukur pemerataan beban kerja guru antarsekolah negeri pada satu daerah. Beban kerja guru dihitung berdasarkan Permendikbud 15/2018 tentang Pemenuhan... | Tanpa Satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Pendidikan | TERSEDIA | ||
| 183683 | 09.06.050 |
|
| Indeks Pemerintah Digital | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Deputi Transformasi Digital Pemerintah | Transformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan... | Nilai | - | Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota | DUA TAHUNAN | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi | TERSEDIA | |
| 183684 | 09.01.0006 |
|
| Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Mengukur rata-rata pencapaian mutu minimal layanan dasar dalam bentuk barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai standar teknis | Total | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 183685 | 09.01.0007 |
|
| Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Mengukur persentase penerima layanan dasar yang memenuhi indikator dan target yang ditetapkan | Total | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 183686 | 04.01.026 |
|
| Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Pusat Penelitian, Data, dan Informasi | Indeks P4GN merupakan indikator pengukuran yang berbasis pada data kinerja untuk menggambarkan efektivitas intervensi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di... | skor indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Kesehatan | TERSEDIA | ||
| 183687 | 05.01.008 |
|
| Indeks Penegakan Hukum | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN HUKUM | Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional | Indeks Penegakan Hukum dalam IPH adalah indeks yang mengukur penerapan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan putusan hakim | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183688 | 09.06.007 |
|
| Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Indeks pencapaian SPM (IP) SPM adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata–rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase... | Poin | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | TERSEDIA | ||
| 183689 | 09.02.078 |
|
| Indeks Penerapan Tata Kelola Pengadaan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN | Angka yang mengukur penerapan tata kelola pengadaan secara nasional. | - | - | Nasional | TAHUNAN | Perencanaan Pembangunan Nasional | TERSEDIA | ||
| 183690 |
|
| Indeks penerimaan Masyarakat terhadap program Bangga Kencana | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | DITPERMAS | mengukur sejauh mana masyarakat menerima, memahami, mendukung dan berpartisipasi (berperan serta) dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana) | - | - | Nasional Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA |
Showing 341-350 of 4,146 items.