Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
05.01.0055
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi CV berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran,perubahan,pembubaran)Banyaknya permohonan transaksi layanan CV yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-pendaftaran, pencatatan pendaftaran, perubahan, pencatatan perubahan, dan pembubaranHARIANHukum
05.01.0056
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis objekMerupakan jumlah keseluruhan transaksi fidusia yang dilakukan dengan mengacu pada jenis objek yang menjadi agunan atau jaminanSertifikatKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020080TerbukaBULANANHukum
05.01.0154
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, perbaikan, penghapusan dan layanan unduh data) per tahunMerupakan Jumlah Permohonan Pendaftaran Fidusia yang sudah menjadi SertifikatSertifikatKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020080Terbukapendaftaran, perubahan, perbaikan, penghapusan/royaBULANANHukum
05.01.0057
    • DP 2024
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan kab/kotaJaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh...SertifikatKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020080TerbukaProvinsi, kabupaten/kotaTAHUNANHukum
05.01.0058
    • DP 2024
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi Fidusia berdasarkan provinsiMerupakan total transaksi fidusia yang terjadi di setiap provinsi dalam suatu wilayah atau negara tertentuSertifikatKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK23020080TerbukaprovinsiBULANANHukum
05.01.0059
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi Firma berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran)Banyaknya permohonan transaksi layanan Firma yang merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindakatas nama persekutuan.DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-pendaftaran, pencatatan pendaftaran, perubahan, pencatatan perubahan, dan pembubaranHARIANHukum
02.09.0057
    • Renstra Kemenkop 2025-2029
  1. -
Jumlah transaksi Koperasi menggunakan E-KatalogStatistik yang menunjukkan total frekuensi transaksi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh koperasi melalui sistem E-Katalog dalam periode waktu tertentuTransaksiLEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah : Kab/Kota; Provinsi; NasionalBULANANKoperasi
05.01.0060
    • DP 2023
  1. -
Jumlah Transaksi Persekutuan Perdata berdasarkan jenis transaksi (pendaftaran, perubahan, pembubaran)banyaknya permohonan transaksi layanan persekutuan perdata persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri...DokumenKEMENTERIAN HUKUMPrioritasSTATISTIK-pendaftaran, pencatatan pendaftaran, perubahan, pencatatan perubahan, dan pembubaranHARIANHukum
02.10.0077
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM pada Infrastruktur Publik di Lokasi Tertentu yang DitetapkanPersentase alokasi UMKM pada Infrastruktur Publik merupakan perbandingan jumlah total lokasi/luas area komersil untuk UMKM pada Infastruktur Publik terhadap jumlah total lokasi/luas area komersil...unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.08.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha
Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha (NIB)Jumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS). NIB merupakan bentuk legalitas formal dari pelaku usaha.unit usahaKEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANInvestasi
02.10.0076
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM yang memiliki Sertifikasi (Halal) dan Jumlah UMKMPersentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi (Halal) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0075
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM yang Memiliki Sertifikasi Mutu ProdukPersentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi Mutu Produk terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0074
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKMPersentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0026
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKMPersentase UMKM yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah UMKM yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang...Unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0073
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKMPersentase UMKM yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah UMKM yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit...Unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0025
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah UMKM yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKMPersentase kemitraan UMKM adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses UMKM dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan, pemerintah, atau sesama...unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
03.04.0001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah Unit 98 pada Ibu Kota NusantaraJumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN dengan golongan tertentu (misalnya golongan 98)UnitOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPerumahan
03.04.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)
Jumlah Unit Hunian Vertikal yang DibangunJumlah unit hunian vertikal yang selesai dibangun dalam satu tahun oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), swasta, dan swadaya...unit per tahunKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
07.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektifIndikator Jumlah unit KSA (Kawasan Suaka Alam), KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan TB (Taman Buru) dengan kategori pengelolaan efektif mengukur jumlah kawasan konservasi yang telah memenuhi standar...UnitKEMENTERIAN KEHUTANANPrioritasSTATISTIK-Administrasi Wilayah: NasionalTAHUNANKehutanan
06.02.066
    • IUP
  1. Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi
Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsiBanyaknya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsiunitKEMENTERIAN KETENAGAKERJAANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi;TAHUNANData Ini Merupakan Indikator Utama PembangunanKetenagakerjaan
03.04.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah Unit Non 98 Terbangun pada Ibu Kota NusantaraJumlah unit hunian yang diperuntukkan bagi ASN di luar golongan 98UnitOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPerumahan
09.05.0035
    • Renstra LKPP 2025-2029
  1. -
Jumlah Unit Organisasi di Lingkungan LKPP yang Memperoleh Predikat Menuju WBK/WBBM serta Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Organisasi di Lingkungan LKPPJumlah unit organisasi di lingkungan LKPP yang telah diusulkan, dievaluasi, serta memperoleh penetapan predikat menuju WBK/WBBM yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasionalunit organisasiKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Tingkat PemerintahanTAHUNANPerencanaan Pembangunan Nasional
07.05.049
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanya
Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanan dan pengelolaanyafasilitasi perencanan dan pengelolaann unit pengelola taman kehati pada level daerah (provinsi/kab/kota)UnitKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANLingkungan Hidup
03.04.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun
Jumlah Unit Rumah Baru yang TerbangunKegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan dan/atau berkelompok.UnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."Perumahan
03.04.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi
Jumlah Unit Rumah Tangga yang DibangunJumlah unit rumah yang telah dibangun atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKPUnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
03.04.0005
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi
Jumlah Unit Rumah Tangga yang Difasilitasi PembiayaannyaJumlah unit rumah yang pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak.UnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
03.04.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi
Jumlah Unit Rumah Tangga yang Ditingkatkan KualitasnyaJumlah unit rumah yang telah direnovasi atau ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi standar hunian layak oleh program Bantuan Stimulan perumahan Kementerian PKPUnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPerumahan
03.04.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan UtilitasBantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak.UnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."Perumahan
03.04.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal
Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian VertikalBantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan vertikal publik untuk meningkatkan perumahan yang layakUnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANPerumahan
03.04.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya
Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan KualitasnyaKegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah/pemerintah daerah/masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok, antara lain...UnitKEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 06.06-Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan: 06.06.01-Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi; Seluruh Kabupaten/Kota; Provinsi Jambi; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Barat; Sulawesi Tenggara; Provinsi Aceh; Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Klaten, Kab. Sragen; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Katingan, Kab. Seruyan, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kota Palangkaraya); Kota Pekanbaru, Kota Dumai; Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Karo; seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali (Kab. Buleleng, Kab. Jembrana, Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, Kab. Karangasem, Kab. Bangli, Kab. Tabanan, Kota Denpasar); Kab. Tangerang; seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul, Kab. Kulon Progo, Kota Yogyakarta); Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Deskripsi: Program ini bertujuan untuk fasilitasi penyediaan dan peningkatan kualitas rumah yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana perumahan yang memadai. Fokus ini ditujukan untuk mengatasi tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui mekanisme seperti bantuan rumah swadaya. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan terhubung, program ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat."Perumahan
06.01.018
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi
Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasiJumlah sekolah unggul baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses pembelajaran, serta tata kelola guna mendorong terciptanya lulusan dengan kualitas unggul dan...UnitKEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGIPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANPendidikan
03.04.0007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Jumlah Unit Terbangun pada Ibu Kota NusantaraJumlah unit hunian yang telah dibangun dan siap dihuni oleh ASN di IKNUnitOTORITA IBUKOTA NUSANTARAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Ibu Kota NusantaraTAHUNANPerumahan
02.02.0078
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah usaha e-commerce di Pulau KalimantanJumlah usaha e-commerce di Pulau KalimantanUnitBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.0079
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-MalukuJumlah usaha e-commerce di Pulau Papua-MalukuUnitBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPerdagangan
02.02.0080
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah usaha e-commerce di Pulau SulawesiJumlah usaha e-commerce di Pulau SulawesiUnitBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-ProvinsiTAHUNANPerdagangan
06.03.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase usaha e-commerce yang melakukan ekspor
Jumlah Usaha E-Commerce yang Melakukan EksporJumlah usaha e-commerce yang menggunakan platform online untuk menjual produk atau layanan ke luar negeriunit usahaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.10.0072
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha KecilProporsi jumlah usaha kecil merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha kecil didasarkan pada PP No. 7 tahun 2021Unit UsahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota per Skala UsahaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0071
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah usaha kecil berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral)Jumlah usaha kecil berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoralUnit UsahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0070
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil dengan Usaha Berbadan Hukum, Jumlah pelaku usaha yang Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap, dan Jumlah UsahaProporsi usaha kecil dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja...Unit UsahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0069
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil yang memiliki Sertifikasi (Halal) dan Jumlah UMKMPersentase jumlah usaha kecil/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha kecil/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi (Halal) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0068
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil yang Memiliki Sertifikasi Mutu ProdukPersentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi Mutu Produk terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0067
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil yang memiliki Standardisasi (SNI) dan Jumlah UMKMPersentase jumlah usaha kecil/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha kecil/Pelaku Usaha yang memiliki Standardisasi (SNI) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0066
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil yang Menerapkan Digitalisasi dan Jumlah UMKMPersentase usaha kecil yang menerapkan Digitalisasi merupakan perbandingan jumlah usaha kecil yang menggunakan atau memanfaatkan Digitalisasi dalam rantai usaha/bisnis terhadap seluruh unit usaha...Unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0065
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil yang Menerapkan Teknologi Produksi dan Jumlah UMKMPersentase usaha kecil yang menerapkan Teknologi merupakan perbandingan jumlah usaha kecil yang menerapkan dari sisi menggunakan atau memanfaatkan teknologi produksi dalam rantai usaha/bisnis...Unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/KotasiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0064
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Kecil yang Terjalin Kemitraan dan Jumlah UMKMPersentase kemitraan usaha kecil adalah indikator penting dalam menilai seberapa sukses usaha kecil dalam menjalin hubungan dengan pihak lain, baik itu perusahaan besar, lembaga keuangan, pemerintah,...unit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0063
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha MenengahProporsi jumlah usaha menengah merupakan perbandingan jumlah unit usaha menengah terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Skala usaha dan menengah didasarkan pada PP No. 7 tahun 2021Unit UsahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota per Skala UsahaTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0062
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah usaha menengah berdasarkan lapangan usaha (KBLI dan/atau sektoral)Jumlah usaha menengah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau sektoralUnit UsahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0061
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Menengah dengan Usaha Berbadan Hukum, Jumlah pelaku usaha yang Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap, dan Jumlah UsahaProporsi usaha menengah dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap merupakan nilai yang menunjukkan proporsi pelaku usaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja...Unit UsahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0060
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Menengah yang memiliki Sertifikasi (Halal) dan Jumlah UMKMPersentase jumlah usaha menengah/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah usaha menengah/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi (Halal) terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0059
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah Usaha Menengah yang Memiliki Sertifikasi Mutu ProdukPersentase jumlah UMKM/Pelaku Usaha merupakan perbandingan jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikasi Mutu Produk terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang samaUnit usahaKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
Showing 1,651-1,700 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18367103.07.009
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALPusat Data dan Teknologi InformasiIndeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan...Tanpa Satuan-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.TAHUNANKependudukanTERSEDIA
18367202.11.0049
    • RPJPN 2025-2045
    • Permenparekraf 2/2024
  1. -
Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN)PrioritasSTATISTIKVariabel24510031KEMENTERIAN PARIWISATAAsisten Deputi Perancangan Destinasi PariwisataNilai yang menggambarkan kualitas pembangunan kepariwisataan bersifat lintas sektor dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.-Terbuka[32010026] Wilayah;DUA TAHUNANPariwisataTERSEDIA
18367303.07.010
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan AnakIPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta...--Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukanTERSEDIA
18367408.02.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)PrioritasSTATISTIKIndikator10310006PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAPusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya BacaAngka yang menggambarkan tingkat usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang...IndeksTerbukaWilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKebudayaanTERSEDIA
18367503.07.012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Transformasi Birokrasi dan PemerintahanKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALDirektorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan OlahragaIndeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan indikator kuantitatif yang mengukur sosial kemasyarakatan dengan memotret dimensi kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat...--Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Ibu Kota NusantaraTAHUNANKependudukanTERSEDIA
18367602.11.001
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index)
Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index)PrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PARIWISATABiro Data dan Sistem InformasiPeringkat yang diperoleh Kementerian Pariwisata dalam Travel and Tourism Development Index yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) untuk mengukur daya saing sektor pariwisata suatu...peringkat-Wilayah Administrasi: NasionalDUA TAHUNANPariwisataTERSEDIA
18367706.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Pembangunan PemudaPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAAsisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan KepemudaanSuatu ukuran atau indeks komposit mengenai gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia meliputi tiga lapisan pembangunan pemuda yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan...nilai-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANPemudaTERSEDIA
18367807.04.003
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau KecilPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDirektorat Pesisir dan Pulau-Pulau KecilSuatu alat ukur atau indikator komposit yang dirancang untuk menilai dan mengevaluasi tingkat pembangunan di pulau-pulau kecil. Indeks ini mencakup berbagai dimensi pembangunan, seperti ekonomi,...Indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKelautanTERSEDIA
18367909.03.007
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKBIRO PERENCANAANUkuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).Indeks-Instansi Pemerintah: Nasional, Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/KotaTAHUNANDukung LainnyaTERSEDIA
18368009.03.008
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK)
Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK)PrioritasSTATISTIKIndikatorBADAN PUSAT STATISTIKDIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATAIndeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi...Poin-Nasional, ProvinsiTAHUNANPariwisataTERSEDIA
Showing 331-340 of 4,146 items.