Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

Renduk DP Jangka Menengah
Hasil Penajaman Data Prioritas Tahunan

#	ID DDP	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Data	Instansi Produsen Data	Definisi	Satuan	Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah	2025	2026	2027	2028	2029
#
Tidak ada data yang ditemukan.

Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Definisi	Satuan	Instansi Produsen Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Catatan kebutuhan dukungan data daerah	Tag Rad

09.04.0006	RPJMN 2025-2029	Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	Jumlah total konten komunikasi publik yang diproduksi dalam 1 tahun	Total konten komunikasi publik yang diproduksi dalam satu tahun oleh instansi atau organisasi terkait. unit	konten	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Komunikasi
04.01.0136	RPJMN 2025-2029	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	Jumlah Total Label Produk Tembakau dan /atau Rokok Elektronik yang diawasi melalui sampling	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa atau diawasi melalui pengambilan sampel non- acak di lapangan.	label	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0137	RPJMN 2025-2029	Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	Jumlah Total Labkesmas Tingkat 2-5 yang Direncanakan (JTLDR)	Jumlah total Labkesmas tingkat 2 hingga 5 yang direncanakan untuk dikembangkan dan beroperasional hingga tahun 2028, termasuk yang sudah ada (eksisting) dan yang akan dibangun baru	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
09.01.0024	RPJMN 2025-2029	Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel	Jumlah Total Laporan Pelanggaran yang Masuk atau Ditemukan	Jumlah keseluruhan laporan pelanggaran pemilu yang diterima dari masyarakat atau ditemukan oleh Bawaslu selama periode tertentu.	kasus	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah	TAHUNAN		Dalam Negeri
08.01.0015	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	jumlah total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan	Jumlah Total lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan dalam periode tertentu.	Unit	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
08.01.0016	RPJMN 2025-2029	Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	Jumlah Total Lembaga Dana Sosial Keagamaan	Jumlah keseluruhan lembaga filantropi keagamaan yang beroperasi di Indonesia.	Unit	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Agama
06.01.0124	RPJMN 2025-2029	Proporsi perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi	Jumlah total LPTK	Total keseluruhan perguruan tinggi LPTK yang terdaftar sebagai penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan	Perguruan Tinggi	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0125	RPJMN 2025-2029	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Jumlah Total Mahasiswa Aktif	Total jumlah mahasiswa aktif jenjang S1 dan D4/D3/D2/D1 yang terdaftar pada periode tertentu di sebuah perguruan tinggi	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Program: 04.06-Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Kegiatan: 04.06.01-Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Lokasi Prioritas: Nasional (Seluruh Provinsi); Provinsi Jawa Timur. Deskripsi: Akses ke pendidikan tinggi masih timpang: rasio APK PT kelompok 20% termiskin vs 20% terkaya hanya 0,33 (2023); hanya 10,15% penduduk usia ≥15 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi; dan	Pendidikan
06.01.0126	RPJMN 2025-2029	Proporsi Mahasiswa Baru yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas	Jumlah total mahasiswa baru	Jumlah mahasiswa baru di semua perguruan tinggi, baik yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.03.0012	RPJMN 2025-2029	Indeks QS International Research Network Collaboration	Jumlah Total Mitra Internasional yang Berbeda dalam kemitraan penelitian internasional	Jumlah total institusi mitra internasional yang berbeda dalam kemitraan penelitian yang berkelanjutan	bilangan bulat (jumlah institusi)	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah: Nasional	TAHUNAN		Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
02.09.0058	Renstra Kemenkop 2025-2029	-	Jumlah Total Modal Sendiri	Total dana yang berasal dari seluruh anggota koperasi dan sumber internal koperasi	Rupiah	KEMENTERIAN KOPERASI	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah : Kab/Kota; Provinsi	TAHUNAN		Koperasi
02.03.0029	RPJMN 2025-2029	Persentase Pangan yang Terselamatkan	Jumlah total pangan yang terselamatkan	Jumlah total donasi pangan yang diterima dari donatur kepada bank pangan/penggiat selamatkan pangan sebelum proses seleksi dan pengendalian mutu.	kilogram	BADAN PANGAN NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah : Nasional	TAHUNAN	Program: 02.15-Ekosistem Ekonomi Sirkular. Kegiatan: 02.15.02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi). Provinsi/Kab/Kota: Sulawesi Utara; Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan); Papua; Papua Barat Daya; Papua Pegunungan (Kab. Jayawijaya*); Sulawesi Tengah (Kab. Poso, Kab. Sigi); Jawa Barat. Kategori lokasi: sentra pertanian, sentra perikanan, daerah prioritas pariwisata (Horeka), serta SPPG & sekolah/fasilitas penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Deskripsi: Timbulan susut & sisa pangan (SSP) 2000–2019 berkisar 115–184 kg/kapita/tahun dan tanpa intervensi diproyeksi 344 kg/kapita/tahun pada 2045 (tertinggi dari hortikultura; loss sayuran hingga 62,8%). Dampaknya: kerugian ekonomi Rp213–551 triliun/tahun (~4–5% PDB), kontribusi emisi GRK rata-rata ~7,29% nasional, sementara pemulihan edible SSP berpotensi memenuhi kebutuhan energi 62–100% penduduk yang kekurangan energi. Program menargetkan pengurangan SSP dari hulu-hilir melalui peningkatan infrastruktur dan sarana di pertanian, perikanan, peternakan; digitalisasi & manajemen rantai dingin; kemitraan penyelamatan pangan; serta dukungan ke MBG—untuk memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi.	Pertanian
09.01.0025	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri	Jumlah Total Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	Jumlah Total partai politik yang menerima bantuan keuangan dari APBN.	Total	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Dalam Negeri
09.06.0025	RPJMN 2025-2029	Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya	Jumlah Total Pejabat yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Jumlah keseluruhan pegawai (laki-laki dan perempuan) yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan II di instansi pemerintahan	Orang	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Aparatur Negara
06.02.0047	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi	Jumlah total pekerja lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi (Denominator)	Jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja, tanpa memandang bidang keahlian.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator Utama Pembangunan - 7.Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) Indikator SIPD: 000021 - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Ketenagakerjaan
07.04.0012	RPJMN 2025-2029 SDGs	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah Total Pelaku Usaha (JKPU)	Jumlah keseluruhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang terdaftar dan aktif dalam periode tertentu, mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan,...	Orang	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kelautan
06.04.0005	RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Jumlah Total Pemuda Penyandang Disabilitas	Total populasi individu berusia 16–30 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam wilayah dan periode tertentu	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
06.04.0006	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase pemuda pekerja tidak penuh Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Jumlah Total Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Bekerja	Total individu berusia 16–30 tahun yang bekerja, tanpa memandang jumlah jam kerja per minggu.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pemuda
04.01.0138	RPJMN 2025-2029	Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Jumlah Total Penderita Kusta Baru pada Periode Kohort Tersebut	Jumlah semua penderita kusta baru yang terdiagnosis dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun)	Orang	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.02-Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis Lokasi Prioritas: Provinsi Sulawesi Utara; Lokus kusta: Provinsi Papua Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Arah kebijakan menargetkan percepatan eliminasi penyakit tropis terabaikan (NTDs)—terutama kusta dan schistosomiasis—sebagai prasyarat menuju status negara maju. Indonesia masih berada di peringkat ke-3 dunia untuk kasus kusta baru, sementara prevalensi schistosomiasis dan kasus berintensitas berat masih tinggi di beberapa lokus. Intervensi difokuskan pada pengendalian dan eliminasi melalui penemuan kasus aktif, tatalaksana komprehensif, pemutusan rantai penularan, penguatan surveilans dan kapasitas layanan primer, serta dukungan sosial untuk menurunkan stigma—demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kesehatan nasional.	Kesehatan
04.02.0014	RPJMN 2025-2029	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	Jumlah Total Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke Atas	Jumlah seluruh individu penyandang disabilitas berusia 5 tahun ke atas	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Sosial
03.07.0029	RPJMN 2025-2029	Persentase Penduduk Berumur 16—30 Tahun yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	Jumlah total penduduk usia 16–30 tahun	Keseluruhan penduduk Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun, tanpa memandang status kegiatan mereka.	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000806 - Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Kependudukan
05.01.0180	RPJMN 2025-2029	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Jumlah Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana) di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah Indonesia	Jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana yang berada di setiap Rutan dan Lapas seluruh wilayah Indonesia.	Orang	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, Bulanan	HARIAN		Hukum
06.01.0127	RPJMN 2025-2029	Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	Jumlah total perguruan tinggi	Total keseluruhan perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia, baik yang telah terakreditasi maupun yang belum	Perguruan Tinggi	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
05.01.0052	RPJMN 2025-2029	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	Jumlah keseluruhan permohonan bantuan hukum dalam lingkup litigasi yang diterima	kasus	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
05.01.0053	RPJMN 2025-2029	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi	Jumlah keseluruhan permohonan bantuan hukum dalam lingkup non litigasi yang diterima.	kasus	KEMENTERIAN HUKUM	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Hukum
06.01.0128	RPJMN 2025-2029	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Jumlah Total Peserta Didik yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan	Jumlah keseluruhan peserta didik yang terdaftar dan mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya	Orang	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Tingkat Pendidikan	TAHUNAN		Pendidikan
04.01.0139	RPJMN 2025-2029	Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	Jumlah total petugas penjamah makanan	Definisi: Jumlah keseluruhan individu yang terlibat langsung dalam penanganan makanan, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga penyajian. Satuan: Orang Instansi Penghasil: Perusahaan atau...	Orang	BADAN GIZI NASIONAL	Prioritas	STATISTIK	-	Tabel	TAHUNAN		Kesehatan
02.01.0018	RPJMN 2025-2029	Persentase Produksi Kendaraan Listrik Roda Empat terhadap Total Produksi Kendaraan Roda Empat	Jumlah Total Produksi Kendaraan Bermotor Roda 4 di tahun yang sama	Definisi: Jumlah total unit kendaraan roda empat yang diproduksi, termasuk kendaraan listrik dan non-listrik, dalam periode yang sama.	Unit	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Industri
06.01.0129	RPJMN 2025-2029	Proporsi Program Studi STEM	Jumlah total program studi (STEM dan Non STEM)	Jumlah total program studi yang berstatus aktif, baik yang termasuk dalam kategori STEM maupun non-STEM	Program studi	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional; Kelompok Bidang Ilmu	TAHUNAN		Pendidikan
04.01.0140	RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029 RPJMN 2025-2029	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Total Puskesmas	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang ada di wilayah tertentu	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0142	RPJMN 2025-2029	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi yang Beroperasi hingga Tahun 2026	Jumlah keseluruhan Puskesmas yang telah teregistrasi dan mulai beroperasi paling lambat pada tahun 2026	Jumlah	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000775 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna 000823 - Presentasi puskesmas terakreditasi paripurna	Kesehatan
04.01.0143	RPJMN 2025-2029	Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	Jumlah total puskesmas yang memiliki layanan UBM	Definisi: Puskesmas yang menyediakan layanan konseling dan intervensi untuk membantu pasien berhenti merokok.	Unit	KEMENTERIAN KESEHATAN	Prioritas	STATISTIK	-	Provinsi	TAHUNAN		Kesehatan
09.03.0047	RPJMN 2025-2029 SDGs	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Jumlah total remaja (usia 15-24 tahun)	Total populasi individu berusia 15-24 tahun	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. Indikator SIPD: 000146 - Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) denganketerampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Informasi
05.02.0016	Draf Renstra BSN 2025-2029	Persentase Kesesuaian Rencana Patroli Nasional	Jumlah Total Rencana Kegiatan Patroli Nasional	Jumlah keseluruhan kegiatan patroli kapal yang direncanakan untuk dilaksanakan secara nasional dalam periode tertentu.	kegiatan	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Keamanan
04.01.0144	RPJMN 2025-2029	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Kosmetik yang Diuji (JTSK)	Total produk kosmetik yang diambil sebagai sampel untuk diuji mutu dan keamanannya dalam periode tertentu, berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas pengawas.	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0145	RPJMN 2025-2029	Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Obat Bahan Alam yang Disampling	Total keseluruhan sampel obat bahan alam yang diambil untuk pengujian mutu dan keamanan dalam periode tertentu	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0146	RPJMN 2025-2029	Persentase Obat yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Obat Diperiksa	Total sampel obat yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu obat berdasarkan analisis risiko.	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0147	RPJMN 2025-2029	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) Diperiksa	Total sampel pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diambil dan diuji dalam periode tertentu berdasarkan analisis risiko.	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
04.01.0148	RPJMN 2025-2029	Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	Jumlah Total Sampel Pangan Olahan Diperiksa	Jumlah Total sampel pangan olahan yang diambil dan diuji dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan analisis risiko	sampel	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Kesehatan
06.01.0130	RPJMN 2025-2029	Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Jumlah Total Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	Total jumlah lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan yang terdaftar secara resmi pada periode tertentu.	unit (jumlah lembaga).	KEMENTERIAN AGAMA	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0131	RPJMN 2025-2029	Proporsi Jumlah SDM Iptek dengan H Index ≥ 10	Jumlah Total SDM Iptek Pendidikan Tinggi	Total jumlah individu yang berprofesi sebagai SDM Iptek pendidikan tinggi, mencakup dosen, peneliti, dan perekayasa, baik yang memiliki H Index tinggi maupun rendah.	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
06.01.0132	RPJMN 2025-2029	Proporsi SDM Iptek kualifikasi S3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3	Jumlah total SDM pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan S3.	Orang	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN		Pendidikan
09.03.0048	RPJMN 2025-2029	Tingkat kesuksesan startup digital nasional (success rate startup digital)	Jumlah Total Startup yang Memulai	Total jumlah startup yang memulai operasinya dalam periode tertentu	unit (jumlah startup)	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0.	Informasi
05.01.0054	SDGs	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	Jumlah total tahanan	Total seluruh tahanan yang berada dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan pada periode tertentu	Orang	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Prioritas	STATISTIK	-	kantor wilayah	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Hukum
06.02.0048	SDGs	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	Jumlah Total Tenaga Kerja (JTK)	Jumlah semua orang yang bekerja (tenaga kerja aktif) dari berbagai sektor ekonomi (pertanian, industri, jasa, dll).	Orang	BADAN PUSAT STATISTIK	Prioritas	STATISTIK	-	Nasional	TAHUNAN	Indikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Ketenagakerjaan
07.05.048	RPJMN 2025-2029	Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh	Jumlah TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill / tingkat pengontrolan penuh	Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta...	Unit	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN	Program: 02.18-Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kegiatan: 02.18.02-Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR Lokasi Prioritas: Nasional (seluruh provinsi/kabupaten/kota), dengan penajaman pada: wilayah metropolitan & kota besar (mis. WM Surabaya), Kota Tarakan & Kab. Nunukan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Maluku Utara, Papua, Papua Barat*, NTT, Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Kab. Sintang, serta klaster Kepulauan Riau (Kab. Karimun, Kab. Lingga, Kota Batam, Kab. Natuna, Kota Tanjung Pinang) dan Kab. Deli Serdang (serta Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Batu Bara—perlu proposal). Kategori sasaran: kab/kota dengan TPA darurat/kapasitas kritis, delineasi DAS prioritas, memiliki ekosistem pengolahan (ISWM/SWMSUD), dan amanat Perpres 35/2018. Deskripsi: Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu–hilir diarahkan untuk meminimalkan residu ke TPA/LUR (sanitary landfill) melalui optimalisasi TPS/TPS3R/TPST, pembinaan teknis pengumpulan, dan perbaikan tata kelola–pembiayaan. Urgensinya: timbulan 2023 ~68–70 juta ton/tahun; pengumpulan baru ~35%, terolah ~15%; ~65% bocor ke lingkungan; TPA diproyeksi penuh 2028; 35 TPA terbakar (2024); dan masih ada pencemaran lindi serta open dumping ~40%. Kelembagaan lemah (399 kab/kota belum pisah regulator–operator, alokasi APBD ~0,5%, retribusi 40–45%) membuat kinerja hulu–hilir rendah. Sasaran program: menurunkan residu ke TPA/LUR, meningkatkan operasi fasilitas pengolahan, serta memperkuat regulasi, pendanaan, dan monitoring agar kinerja persampahan naik dan dampak lingkungan–kesehatan turun.	Lingkungan Hidup
02.10.0078	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja UMKM	Persentase transaksi belanja barang/jasa UMKM merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa UMKM terhadap seluruh total belanja negara	rupiah	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah
02.10.0125	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja Usaha Kecil	Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha kecil merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha kecil terhadap seluruh total belanja negara	Rupiah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi: Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah
02.10.0124	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja Usaha Menengah	Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha menengah merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha menengah terhadap seluruh total belanja negara	Rupiah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi : Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah
02.10.0123	Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029	-	Jumlah Transaksi Belanja Usaha Mikro	Persentase transaksi belanja barang/jasa usaha mikro merupakan perbandingan jumlah transaksi belanja barang/jasa usaha mikro terhadap seluruh total belanja negara	Rupiah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Prioritas	STATISTIK	-	Wilayah Administrasi : Nasional	TAHUNAN		Usaha Kecil Dan Menengah

Showing 1,601-1,650 of 3,346 items.

ID	Id Ddp	Sumber Referensi	Indikator	Nama Data	Jenis Pengajuan	Jenis Data	Indikator Variabel	Standar Data	Mitra Sektor Bappenas	Instansi Produsen Data	Unit Kerja Produsen Data	Definisi	Satuan	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Klasifikasi Penyajian	Jadwal Pemutakhiran	Tag Rad	Status Persetujuan

183661	06.03.0004	RPJMN 2025-2029	-	Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Infusi Nilai	Prioritas	STATISTIK	Variabel			BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora	Infusi atau penyebaran nilai (value infusion) adalah terkait dengan keberadaan sebuah nilai-nilai yang menjadi identitas dan mengikat seluruh anggota partai. Nilai-nilai yang menjadi shared values...	Indeks	-	Wilayah Nasional	TAHUNAN	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	TERSEDIA
183662	06.03.0005	RPJMN 2025-2029	-	Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi KemanDirektorat ian	Prioritas	STATISTIK	Variabel			BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora	KemanDirektorat ian/otonomi decisional yang menekankan pada tingkat otonomi partai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, otonomi berarti kemampuan partai politik untuk bebas dari segala...	Indeks	-	Wilayah Nasional	TAHUNAN	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	TERSEDIA
183663	01.02.011	RPJMN 2025-2029	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Prioritas	STATISTIK	Indikator			KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri mengukur tingkat pemanfaatan sistem informasi (SI) pelayanan dan pelindungan terpadu...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Urusan Luar Negeri	TERSEDIA
183664	01.02.0002	RPJMN 2025-2029	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	Prioritas	STATISTIK	Variabel			KEMENTERIAN LUAR NEGERI	Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia	Indikator untuk Mengukur tingkat pemanfaatan Portal Peduli WNI dalam verifikasi dan validasi data WNI di luar negeri. Dihitung dengan membandingkan jumlah WNI yang terverifikasi pada Portal Peduli...	persen	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Urusan Luar Negeri	TERSEDIA
183665	03.07.0063	Renstra Mendukbangga	Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Prioritas	STATISTIK	Variabel	-	Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	DITJAKDUK	Indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia	-	Terbuka	Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota)	TAHUNAN	Kependudukan	TERSEDIA
183666	04.03.002	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Prioritas	STATISTIK	Indikator	33210001		BADAN PUSAT STATISTIK	DIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung...	Indeks	Terbuka	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	TAHUNAN	Pemberdayaan Perempuan	TERSEDIA
183667	05.01.007	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks Pembangunan Hukum	Prioritas	STATISTIK	Indikator			KEMENTERIAN HUKUM	Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional - Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Pusat Analisis dan Evaluasi - Badan Pembinaan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum di Indonesia. Adapun lima pilar dalam IPH terdiri dari budaya hukum...	nilai	-	Nasional	TAHUNAN	Hukum	TERSEDIA
183668	03.05.0003	RPJMN 2025-2029	Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prioritas	STATISTIK	Variabel			KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Skor Indeks pembangunan Kawasan Perdesaan per dimensinya	skor	-	Per Kawasan per Tahun	TAHUNAN	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	TERSEDIA
183669	08.02.001	RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Prioritas	STATISTIK	Indikator			KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	BPP Bahasa	Indeks Pembangunan Kebahasaan menggambarkan tingkat pembangunan dalam bidang bahasa dan kesusastraan di suatu wilayah atau negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap pendidikan...	Indeks	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Kebudayaan	TERSEDIA
183670	08.02.002	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Prioritas	STATISTIK	Indikator		Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	Direktorat.....	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi...	-	-	Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi	TAHUNAN	Kebudayaan	TERSEDIA

Showing 321-330 of 4,146 items.