Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029

(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)

#ID DDPSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis DataInstansi Produsen DataDefinisiSatuanCatatan kebutuhan dukungan Data Daerah20252026202720282029
         
Tidak ada data yang ditemukan.
 
Id DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataDefinisiSatuanInstansi Produsen DataJenis PengajuanJenis DataStandar DataKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranCatatan kebutuhan dukungan data daerahTag Rad
    
02.10.0084
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikroBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0083
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0082
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 OrangOrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0081
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. Update dan pengumpulan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengahBerdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0080
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 Orang, Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang, dan Usaha...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
02.10.0079
    • Draf Renstra KemenUMKM 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah tidak tetap/dibayarBerdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Mikro jumlah 1-2 Orang, Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang, dan Usaha...OrangKEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional dan ProvinsiTAHUNANUsaha Kecil Dan Menengah
06.02.0045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formalTenaga kerja yang memenuhi kriteria formal berdasarkan status pekerjaannya:? Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar: Memiliki pembukuan...OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 15b.Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja FormalKetenagakerjaan
04.01.0258
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Jumlah Tenaga KesehatanData mengenai jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang diklasifikasikan menurut nama rumah sakit, kelas rumah sakit, dan jenis nakesOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/KotaBULANANKesehatan
04.01.0127
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah tenaga kesehatan berdasarkan kategori dan sarana pelayanan kesehatandata yang mencatat total tenaga kesehatan—seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis medis, dan lainnya—yang bekerja di berbagai sarana pelayanan kesehatanOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/KotaTAHUNANKesehatan
04.01.0257
    • RPJMN 2025-2029
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah IndonesiaJumlah seluruh tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan baik berstatus PNS, PPPK, maupun tenaga...OrangKEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, Provinsi (Kanwil), UPTTAHUNANKesehatan
04.01.0128
    • SDGs
  1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut JenisJumlah individu yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga...OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000137 - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.Kesehatan
03.03.024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah Terminal Penumpang yang Beroperasi
Jumlah Terminal Penumpang yang BeroperasiBanyaknya terminal bus penumpang tipe A yang digunakan sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.lokasiKEMENTERIAN PERHUBUNGANPrioritasSTATISTIK24410041TerbukaNasionalTAHUNANTransportasi
05.01.0185
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah terpidana yang telah dieksekusi dan disertai dengan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-17)Terpidana yang telah dilakukan eksekusi dan disertai berita acara pelaksanaan putusan pengadilanOrangKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0184
    • Renstra Kejaksaan RI
  1. -
Jumlah terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (P-48)Terpidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetapOrangKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0183
    • UU 1/2023
  1. -
Jumlah Tersangka KorporasiKorporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan perorangan, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta...TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0182
    • UU 28/1999
  1. -
Jumlah Tersangka Penyelenggara NegaraPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai...TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
05.01.0181
    • UU 12/2006
  1. -
Jumlah Tersangka Warga Negara AsingWNA adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria orang-orang bangsa Indonesia asli atau yang disahkan dengan undang-undang yang berlaku sebagai WNI.TersangkaKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANHukum
07.05.0047
    • SDGs
  1. Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah
Jumlah timbulan limbah B3Total limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai aktivitas industri dan domestik dalam periode tertentutonKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANIndikator SIPD: 000256 - (a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya. 000989 - Persentase Limbah B3 yang TerkelolaLingkungan Hidup
09.01.0046
    • Permendagri 8/2023
  1. -
Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat berdasarkan Jenis Tindak LanjutJumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah dilakukan berdasarkan jenis tindak lanjut.Tindak LanjutKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kementerian Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANDalam Negeri
05.03.0004
    • RPJMN 2025-2029
  1. Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAMJumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait dalam periode tertentu.PerkaraKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIAPrioritasSTATISTIK-Nama Isu; Tema Hak; Tema Pengaduan; RekomendasiTAHUNANHak Asasi Manusia
07.05.047
    • RPJMN 2025-2029
  1. Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditanganiMenunjukkan jumlah tindak pidana dan perdata serta sengketa lingkungan hidup, kehutanan dan tata ruang yang ditanganiPerkaraKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
01.01.0028
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah TNI berdasarkan pangkatdata yang menunjukkan total personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)—terdiri dari prajurit TNI AD (Angkatan Darat), TNI AL (Angkatan Laut), dan TNI AU (Angkatan Udara)—yang diklasifikasikan...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatTAHUNANPertahanan
01.01.0029
    • Renstra DPR RI 2025-2029
  1. -
Jumlah TNI yang ditugaskan di kementerian/lembaga/badan pemerintahan pusat/daerahtotal prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI)—dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara—yang ditempatkan dalam penugasan di instansi pemerintahan non-TNI, baik tingkat pusat (kementerian,...OrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-PangkatTAHUNANPertahanan
04.01.0129
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan
Jumlah Total Alat Kesehatan yang DiujiTotal alat kesehatan yang diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian dan penandaan dalam periode tertentu.​UnitKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0130
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita
Jumlah total anak balitaTotal keseluruhan anak berusia di bawah lima tahun yang diukur tinggi badannya dalam survei atau sensusOrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANIndikator Utama Pembangunan - 2b.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) Indikator SIPD: 000011 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 000817 - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)Kesehatan
09.02.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
Jumlah Total Anak Usia 0-4 TahunTotal jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen DukcapilTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANIndikator SIPD: 000852 - Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiranKependudukan
03.07.0026
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan
Jumlah total anak usia 5-17 tahun (P5-17):Jumlah seluruh anak berusia 5 hingga 17 tahun, digunakan sebagai populasi dasar untuk menghitung indikator pekerja anak.OrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000192 - Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU KetenagakerjaanKependudukan
05.01.0051
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi Anggota Legislatif
Jumlah Total Anggota DPR RIJumlah keseluruhan anggota DPR RI yang pada periode tertentu.OrangDEWAN PERWAKILAN RAKYATPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANHukum
01.01.0030
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Kelulusan Komponen Cadangan dengan Nilai Baik
Jumlah Total Anggota Komcad yang LulusJumlah keseluruhan anggota Komcad yang telah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan lulus. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2024/01/LAPORAN-KERJA-POTHAN-2022_opt.pdfOrangKEMENTERIAN PERTAHANANPrioritasSTATISTIK-TAHUNANPertahanan
08.01.0014
    • RPJMN 2025-2029
  1. Zakat Infaq Sadakah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)/PDB
Jumlah Total Aset Zakat Infaq Shodaqoh - Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)Jumlah keseluruhan dana yang dihimpun dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam periode tertentu.rupiahKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANAgama
03.01.0013
    • RPJMN 2025-2029
  1. BUMD Air Minum Berkinerja Sehat
Jumlah Total BUMD Air Minum (JBT)Menilai kualitas layanan kepada pelanggan, seperti cakupan layanan, kontinuitas pasokan, dan kepuasan pelangganUnitKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANPekerjaan Umum
03.07.0027
    • RPJMN 2025-2029
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan
  2. Persentase calon pengantin yg mendapat skrining kesehatan
Jumlah Total Calon PengantinTotal jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan mereka pada periode tertentu.OrangKEMENTERIAN AGAMAPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKependudukan
03.07.0028
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender
Jumlah Total DaerahTotal jumlah wilayah administratif, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, dalam suatu negara atau wilayah tertentu.TotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-Kabupaten/KotaTAHUNANKependudukan
03.05.0010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas
Jumlah total desa di 204 kecamatan perbatasan prioritasMerupakan total jumlah desa yang berada dalam 204 kecamatan perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai fokus pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di...jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
03.05.0011
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Desa Maju dan Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan
Jumlah Total Desa di Pusat Pertumbuhan Kawasan PerbatasanTotal jumlah desa yang berada dalam delineasi 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan.​jumlah desaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
01.02.0016
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD (2024-2025)
Jumlah Total Dokumen Initial Memorandum (IM) yang Perlu DisiapkanJumlah total dokumen Initial Memorandum yang harus disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peta Jalan Aksesi OECD.DokumenKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANUrusan Luar Negeri
07.05.0048
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan
Jumlah Total Entitas yang Diawasi (JTE)Total jumlah entitas yang berada di bawah pengawasan dan evaluasi terkait kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan kehutanan dalam periode tertentu.entitasKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPPrioritasSTATISTIK-WILAYAH ADMINISTRASI NASIONAL, PROVINSITAHUNANLingkungan Hidup
04.01.0131
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional
Jumlah total FKTPJumlah total PuskesmaspuskesmasKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0132
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6)
Jumlah total ibu bersalin dalam kurun waktu yang samaJumlah keseluruhan ibu yang melahirkan dalam periode satu tahun.​OrangKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNAN"Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi."Kesehatan
04.01.0133
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)
Jumlah total ibu hamil yang diperiksaJumlah total ibu hamil yang diperiksa adalah jumlah keseluruhan ibu hamil yang telah menerima pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, termasuk pemeriksaan antenatal sesuai standar yang ditetapkan...individuKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANProgram: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat.Kesehatan
06.02.0046
    • RPJMN 2025-2029
    • SDGs
  1. Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial
Jumlah Total Individu di Posisi Manajerial (JTMP)Jumlah keseluruhan individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang menduduki posisi manajerial sesuai dengan kategori KBJI 2014 dalam suatu periode dan wilayah tertentuOrangBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000160 - Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.Ketenagakerjaan
02.10.0001
    • SDGs
  1. Persentase Industri Kecil yang Menerima Pinjaman atau Kredit
Jumlah total industri kecil (IK)Jumlah unit usaha industri dengan tenaga kerja 1-19 yang telah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnyaUsahaBADAN PUSAT STATISTIKPrioritasSTATISTIK-NasionalTAHUNANIndikator SIPD: 000213 - Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kreditUsaha Kecil Dan Menengah
09.06.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik
Jumlah Total Instansi PemerintahJumlah keseluruhan instansi pemerintah yang menjadi objek pengukuran, mencakup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.​InstansiKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur Negara
04.01.0134
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri
Jumlah total jenis alat kesehatan yang diproduksi secara dalam negeriJumlah kategori atau jenis alat kesehatan yang telah berhasil diproduksi oleh industri dalam negeri pada periode tertentuJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
04.01.0135
    • RPJMN 2025-2029
  1. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri
Jumlah total jenis obat (termasuk produk biologi dan vaksin) yang diproduksi dalam negeriJumlah kategori atau jenis obat, termasuk produk biologi dan vaksin, yang telah berhasil diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri pada periode tertentuJumlahKEMENTERIAN KESEHATANPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, ProvinsiTAHUNANKesehatan
10.04.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi
Jumlah total K/L/D yang dinilaiOpini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dimana menghasilkan...Instansi PemerintahOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-Klasifikasi Instansi PemerintahTAHUNANDukung Lainnya
03.05.0012
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkat Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju
Jumlah total kabupaten dengan status tertinggal dan sangat tertinggalTotal jumlah kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan kriteria tertentu.jumlah kab/kotaKEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPrioritasSTATISTIK-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANPembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal
05.02.0015
    • RPJMN 2025-2029
  1. Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika
Jumlah Total Kasus Narkotika yang DilaporkanJumlah keseluruhan kasus tindak pidana narkotika yang dilaporkan atau terdaftar dalam periode waktu tertentu.​jumlah kasusKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAPrioritasSTATISTIK-SELURUH INDONESIA (POLDA JAJARAN)TAHUNANKeamanan
09.06.0024
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase K/L/D yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT
Jumlah Total Kementerian/LembagaJumlah seluruh K/L tingkat pusat sesuai dengan daftar resmi dari pemerintahUnitKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIPrioritasSTATISTIK-Jenis InstansiTAHUNANAparatur Negara
09.01.0023
    • RPJMN 2025-2029
  1. Persentase Perempuan Kepala Desa
Jumlah Total Kepala Desa (JPDTotal)Jumlah keseluruhan individu yang menjabat sebagai kepala desa, tanpa memandang jenis kelamin, dalam suatu wilayah dan periode tertentuTotalKEMENTERIAN DALAM NEGERIPrioritasSTATISTIK-DesaTAHUNANDalam Negeri
Showing 1,551-1,600 of 3,346 items.
IDId DdpSumber ReferensiIndikatorNama DataJenis PengajuanJenis DataIndikator VariabelStandar DataMitra Sektor BappenasInstansi Produsen DataUnit Kerja Produsen DataDefinisiSatuanKlasifikasi Data Sesuai ResikoKlasifikasi PenyajianJadwal PemutakhiranTag RadStatus Persetujuan
    
18365104.01.0006
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Indeks Output/Outcome Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NarkobaPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN NARKOTIKA NASIONALPusat Penelitian, Data, dan InformasiMengukur hasil dan dampak dari program P4GN, seperti penurunan angka penyalahgunaan narkoba dan peningkatan kesadaran masyarakatskor indeks-Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANKesehatanTERSEDIA
183652
    • Renstra Mendukbangga
  1. -
Indeks Partisipasi Masyarakat (IPaM) dalam Program Bangga KencanaNon PrioritasSTATISTIKIndikatorDirektorat Kependudukan dan Jaminan SosialBADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKedeputian Bidang Penggerakan dan Peran Serta MasyarakatMengukur Partisipasi Masyarakat dalam Program Bangga Kencana yaitu melalui pengukuran indeks partisipasi masyarakat dalam program kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga BerencanaIndeks-NasionalTAHUNANKependudukanTERSEDIA
18365301.02.010
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar NegeriPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN LUAR NEGERIDirektorat Pelindungan Warga Negara IndonesiaIndeks yang mengukur upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara...persen-Wilayah Administrasi: NasionalTAHUNANUrusan Luar NegeriTERSEDIA
18365409.06.006
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan PublikPrioritasSTATISTIKIndikatorKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/Skor-Instansi Pemerintah: K/L, Provinsi, Kabupaten/KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18365509.06.0002
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik K/LPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Nilai/Skor-Instansi Pemerintah: K/LTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18365609.06.0003
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik KabupatenPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: KabupatenTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18365709.06.0004
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik KotaPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: KotaTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18365809.06.0005
    • RPJPN 2025-2045
    • RPJMN 2025-2029
  1. Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik ProvinsiPrioritasSTATISTIKVariabelKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIDeputi Bidang Pelayanan PublikIndeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan...Indeks-Instansi Pemerintah: ProvinsiTAHUNANAparatur NegaraTERSEDIA
18365906.03.0002
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai PolitikPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraIndeks Pelembagaan Partai Politik adalah alat ukur akademik/ilmiah (scientific tools) yang digunakan untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik berdasarkan dimensi systemness, dimensi infusi...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
18366006.03.0003
    • RPJMN 2025-2029
  1. -
Indeks Pelembagaan Partai Politik, Dimensi Derajat KesistemanPrioritasSTATISTIKVariabelBADAN RISET DAN INOVASI NASIONALOrganisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial HumanioraDerajat kesisteman (systemness) dalam instrumen dalam indeks pelembagaan partai politik ini mengelaborasi kedua penjelasan sebelumnya dengan melakukan penekanan pada konsistensi partai politik...Indeks-Wilayah NasionalTAHUNANIlmu Pengetahuan Dan TeknologiTERSEDIA
Showing 311-320 of 4,146 items.