(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.021 |
|
| Jumlah Sumber Daya Manusia Iptek per satu juta penduduk | Jumlah SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) per juta penduduk | orang persatu juta penduduk | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.03.0010 |
|
| Jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyandang gelar Doktor (S3) pada BRIN | Jumlah tenaga kerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki gelar Doktor (S3) | Orang | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 10210049 | Terbuka | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
| 06.03.0011 |
|
| Jumlah sumberdaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi | Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa memandang tingkat pendidikan | Orang | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 10210049 | Terbuka | Wilayah: Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000219 - Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3) | Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi |
| 07.05.045 |
|
| Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu | Indikator ini merujuk pada jumlah sungai dan danau yang mengalami perbaikan kualitas air, ditunjukkan dengan peningkatan status mutu berdasarkan parameter kualitas air tertentu. Peningkatan status... | lokasi | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.17-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang. Kegiatan: 02.17.01-Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau Lokasi Prioritas: DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; Provinsi Banten (DAS Cisadane); Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Asahan; klaster Sulawesi Tengah (Kab. Morowali, Morowali Utara, Poso, Sigi, Banggai, Parigi Moutong); Seluruh Provinsi (untuk RO non-infrastruktur pengendalian pencemaran air dan penguatan pengelolaan kualitas air sungai/danau); Nasional (lintas provinsi karena mencakup 15 DAS prioritas). Deskripsi: Dari 15 DAS prioritas lintas kab/kota dan provinsi, terdapat 1.673 titik pantau kualitas air: 13 tercemar berat, 90 tercemar sedang, dan 1.203 tercemar ringan. Sebanyak 12 dari 15 DAS telah melampaui alokasi beban pencemar dan membutuhkan penurunan beban antara 875,46 kg/hari hingga 303.552 kg/hari. Intervensi difokuskan pada pengurangan beban pencemar dari sumber domestik, industri, peternakan, dan pertanian; peningkatan ketersediaan data kualitas air sungai/danau; perbaikan kualitas air permukaan; penguatan sarana–prasarana pengujian; serta pengendalian pencemaran air di sektor industri untuk memulihkan mutu air pada DAS prioritas. | Lingkungan Hidup | |
| 07.02.0080 |
|
| Jumlah Supply & Demand Gas Kota | Jumlah gas bumi dari pasokan yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan rumah tangga dan komersial nonindustri melalui jaringan gas kota dalam suatu periode tertentu | Ribu MMBTU | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.02.0079 |
|
| Jumlah Supply & Demand Gas Penggunaan Sendiri | Jumlah penawaran dan permintaan gas bumi yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal kegiatan hulu dan hilir migas dalam suatu periode tertentu | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 07.02.0078 |
|
| Jumlah Supply & Demand Pembakaran Gas | Jumlah penawaran dan permintaan gas bumi yang dibakar secara terkendali di fasilitas produksi dalam suatu periode tertentu. | MMSCF | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Diperlukan data per Provinsi | Energi | |
| 03.07.0066 |
|
| Jumlah tahanan dan narapidana di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) di seluruh wilayah Indonesia yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) | Jumlah tahanan dan narapidana yang tercatat secara administratif memiliki NIK yang sah dan terverifikasi sesuai dengan data kependudukan nasional, dan sedang menjalani masa penahanan atau pidana di... | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT | BULANAN | Kependudukan | ||
| 04.01.0260 |
|
| Jumlah tahanan dan narapidana yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis, serta penderita penyakit menular di setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Rutan dan Lapas) seluruh wilayah Indonesia | lPengelompokan warga binaan ke dalam kategori tingkat risiko kesehatan tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan awal dan berkala, yang mencakup kondisi fisik, riwayat penyakit, penyakit... | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi (Kanwil), UPT, Bulanan | BULANAN | Kesehatan | ||
| 05.01.0186 |
|
| Jumlah tahanan di Lapas | Banyaknya orang yang berstatus sebagai tahanan dan sedang menjalani proses hukum (belum memiliki putusan hukum tetap) namun dititipkan atau ditempatkan di Lapas, baik karena alasan keamanan,... | orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | - | jenis kelamin | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0050 |
|
| Jumlah tahanan yang melebihi masa penahanan | Tahanan yang masa penahanannya telah melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku | Orang | KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN | Prioritas | STATISTIK | 10810075 | Terbuka | kantor wilayah | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000307 - Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. | Hukum |
| 08.02.008 |
|
| Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional | Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional dengan titik acuan tetap dari talenta-talenta utama dari karya-karya yang mendapat rekognisi... | orang | KEMENTERIAN KEBUDAYAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.09-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN). Kegiatan: 04.09.01-Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; Provinsi Kalimantan Utara; Provinsi Papua; Provinsi Kalimantan Timur; 96 Desa di Sulawesi Tenggara; dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Rangkuman permasalahan utama adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Saat ini, Indonesia masih menghadapi masalah kekurangan guru berkualitas (angka kecukupan guru SD-SMK rendah, 0,6-0,7), distribusi guru yang belum merata (terutama SMP-SMK) yang menyebabkan disparitas mutu, dan 60 ribu guru pensiun setiap tahunnya. Upaya pemenuhan kebutuhan guru dalam 3 tahun terakhir dinilai kurang optimal karena formasi yang diusulkan Pemda tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan restrukturisasi kewenangan atau reformasi menyeluruh dalam pengelolaan guru (meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, mobilitas, pembinaan karier, perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja). Hal ini bertujuan untuk memastikan kemudahan mobilitas guru antardaerah, memenuhi kebutuhan guru (termasuk penggantian guru pensiun), dan mengatasi persoalan ketidakmerataan distribusi serta disparitas mutu, sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintah pusat dan daerah. | Kebudayaan | |
| 03.01.034 |
|
| Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi | Banyaknya tampungan air alami seperti danau dan situ yang telah diupayakan pengembalian kapasitas | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.01.0012 |
|
| Jumlah Tampungan Air yang Telah Dibangun | Total jumlah tampungan air buatan lainnya yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 03.06.0050 |
|
| Jumlah Tanah Ulayat Teradministrasi | Informasi mengenai jumlah tanah ulayat yang telah dilakukan pengadministrasian yaitu diukur, dipetakan, dan dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU) | Bidang; Hektar | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | - | TAHUNAN | - | Pertanahan | |
| 03.06.0049 |
|
| Jumlah Tanah Ulayat Terdaftar | Informasi mengenai jumlah tanah ulayat yang telah dilakukan pendaftaran yaitu tanah ulayat yang telah diukur, dipetakan, dan dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU), serta diterbitkan tanda bukti hak... | - | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | - | TAHUNAN | Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, MHA ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah | Pertanahan | |
| 02.06.0004 |
|
| jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan | Jumlah maksimum tangkapan yang diizinkan untuk jenis ikan tersebut, biasanya dalam persentase dari Maksimum Sustainable Yield (MSY) | ton | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Pengelolaan Perikanan | TAHUNAN | Perikanan | ||
| 01.01.0023 |
|
| Jumlah Target Alutsista siap operasi. | Target jumlah Alutsista siap operasi sesuai perencanaan OEF. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf? | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 01.01.0024 |
|
| Jumlah Target Kader Bela Negara | Jumlah Kader Bela Negara yang ditetapkan sebagai target dalam suatu periode tertentu. Reff:... | Orang | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 01.02.0015 |
|
| Jumlah Target Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Diplomasi Ekonomi yang Direncanakan Ditindaklanjuti | Total kesepakatan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi yang telah disepakati dalam periode tertentu. | unit kesepakatan | KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 01.01.0025 |
|
| Jumlah Target Non Alutsista siap operasi. | Target jumlah Non-Alutsista siap operasi Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf? | Unit | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 01.01.0026 |
|
| Jumlah Target personel TNI | Target jumlah personel TNI sesuai kebutuhan kekuatan pokok optimum. Reff: https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2020/03/Salinan-UU-Nomor-23-Tahun-2019.pdf? | Orang | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | Pangkat | BULANAN | Pertahanan | ||
| 01.01.0027 |
|
| Jumlah Target Tahapan Pengadaan Alutsista Strategis | Indikator ini mengukur jumlah tahapan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) strategis yang telah direalisasikan (∑a) dibandingkan dengan jumlah tahapan yang direncanakan (∑b). Pengadaan... | unit tahapan | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Prioritas | STATISTIK | - | TAHUNAN | Pertahanan | |||
| 04.01.0259 |
|
| Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit | Data mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit yang diklasifikasikan menurut nama rumah sakit, penyelenggara, kelas rumah sakit, jenis rumah sakit, dan kelas tempat tidur | Tempat tidur | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota | BULANAN | Kesehatan | ||
| 09.01.0044 |
|
| Jumlah Temuan dan Saran atas Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan | Jumlah temuan dan saran atas audit ketaatan dan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada satuan kerja Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. | Temuan dan saran | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 09.01.0045 |
|
| Jumlah Temuan dan Saran atas Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Provinsi | Jumlah temuan dan saran atas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada pemerintah daerah provinsi. | Temuan dan saran | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 04.01.0126 |
|
| Jumlah temuan kasus kekosongan obat dan vaksin tahun berjalan | Definisi: Total kejadian kekosongan obat dan vaksin yang tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun berjalan. | kasus | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.05.022 |
|
| Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional | Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional | Orang | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional; Cabang Olahraga | TAHUNAN | Olahraga | ||
| 06.02.0038 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja (TK) di Industri TPT | Total jumlah individu yang bekerja di sektor industri TPT, baik di industri besar, sedang, maupun kecil | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: - | Ketenagakerjaan | |
| 03.05.0009 |
|
| Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) | Jumlah individu yang secara aktif dipekerjakan oleh unit usaha milik desa (BUMDes), yang dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian, dalam satu periode pelaporan. | Orang | KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa | TAHUNAN | Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal | ||
| 06.02.0039 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja di Industri Pakaian Jadi | Total tenaga kerja yang bekerja di industri yang termasuk dalam KBLI kode 14, yang mencakup industri pakaian jadi. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 05.01-Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor. Kegiatan: 05.01.16-Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lokasi Prioritas: Kota Semarang dan Seluruh Provinsi. Deskripsi: - | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0040 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (JTKP) | Total jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian, termasuk sub-sektor tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000093 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/kehutanan | Ketenagakerjaan | |
| 06.02.0041 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur (JTK IM) | Jumlah orang yang bekerja di sektor industri pengolahan. | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000211 - Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | Ketenagakerjaan | |
| 02.09.0059 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Koperasi | Jumlah Tenaga Kerja adalah total sumber daya manusia yang terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam operasional koperasi, yang meliputi pengurus, manajer, dan karyawan pada koperasi berstatus... | Orang | KEMENTERIAN KOPERASI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Kab/Kota; Provinsi | TAHUNAN | Koperasi | ||
| 06.02.0042 |
|
| Jumlah tenaga kerja layak yang melakukan pekerjaan yang ramah lingkungan | Tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan, seperti pekerjaan di sektor energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah,... | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0043 |
|
| jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, dan S1) | Jumlah individu lulusan pendidikan tinggi (D1-S1) yang bekerja dan berasal dari program studi bidang STEM (misalnya: matematika, fisika, kimia, biologi, teknik, informatika, statistik, dll). | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.001 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Muda Rentan yang Ditempatkan dan/atau Diberdayakan | Tenaga Kerja Muda Rentan adalah seseorang yang memasuki rentang usia 15-30 tahun yang memiliki kesenjangan aksebilitas dan sosial ekonomi serta mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat... | Orang | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional, Provinsi, Jenis Kelamin | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000202 - Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional. | Ketenagakerjaan | |
| 02.11.007 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | Banyaknya orang yang bekerja di sektor pariwisata. | Orang | KEMENTERIAN PARIWISATA | Prioritas | STATISTIK | 24510021 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi; | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000812 - Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata | Pariwisata |
| 06.02.0044 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Sektor TIK pada Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya | Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informasi dan komunikasi | Orang | BADAN PUSAT STATISTIK | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. | Ketenagakerjaan | |
| 02.01.010 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim | Jumlah Tenaga Kerja subsektor aplikasi dan gim adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor aplikasi dan gim | ribu orang | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 03.06-Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan: 03.06.04-Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim Lokasi Prioritas: Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bali. Deskripsi: - | Ketenagakerjaan | |
| 02.01.011 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya | Jumlah Tenaga Kerja subsektor kriya dan fesyen adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor kriya dan fesyen. | ribu orang | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02.01.012 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik | Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik adalah jumlah penduduk yang bekerja di subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik | ribu orang | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02.01.013 |
|
| Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner | Jumlah Tenaga Kerja subsektor kuliner adalah jumlah penduduk yang bekerja dalam subsektor kuliner. | ribu orang | KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 06.02.0124 |
|
| Jumlah tenaga kerja terserap dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan APBD | Banyaknya tenaga kerja yang terserap di dalam negeri dalam pembangunan nasional dengan pembiayaan APBD provinsi dan kab/kota | Orang | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi/kab/kota, jenis kelamin, OPD | TAHUNAN | Tersedia di SIPD | Ketenagakerjaan | |
| 02.10.0090 |
|
| Jumlah tenaga kerja usaha kecil | Berdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0089 |
|
| Jumlah tenaga kerja usaha kecil tetap/dibayar | Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0088 |
|
| Jumlah tenaga kerja usaha kecil tidak tetap/dibayar | Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Kecil jumlah 3-4 Orang | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0087 |
|
| Jumlah tenaga kerja usaha menengah | Berdasarkan pada Pasal 36 untuk kepentingan tertentu selain modal usaha dan hasil penjualan tahunan Kementerian Lembaga dapat menggunakan kriteria salah satunya adalah pendekatan jumlah tenaga kerja... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0086 |
|
| Jumlah tenaga kerja usaha menengah tetap/dibayar | Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 3 (orang yang dibantu buruh tetap) yaitu Usaha Menengah sektor pertanian jumlah 5-26 Orang dan Usaha Menengah sektor... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.10.0085 |
|
| Jumlah tenaga kerja usaha menengah tidak tetap/dibayar | Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada status pekerjaan status 2 (orang yang dibantu buruh tidak tetap) yaitu Usaha Menengah sektor pertanian jumlah 5-26 Orang dan Usaha Menengah... | Orang | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah |
Showing 1,501-1,550 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183641 |
|
| Indeks kualitas penggerakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (IKaP) | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Kedeputian Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat | Mengukur tingkat kualitas Penggerakan Program Bangga Kencana yaitu melalui pengukuran tingkat kualitas Penggerakan program kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang kolaboratif | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183642 | 05.01.005 |
|
| Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN HUKUM | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | Adalah indeks yang mengukur kualitas proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan | nilai | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183643 | 07.05.011 |
|
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan | Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sumber:... | nilai indeks tanpa satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183644 | 07.05.012 |
|
| Indeks Kualitas Udara | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 31010019 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara | Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu... | nilai indeks tanpa satuan | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | |
| 183645 |
|
| Indeks Lansia Berdaya | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | PUSDATIN | adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan,... | - | - | Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten/kota) | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183646 | 08.01.005 |
|
| Indeks Layanan Keagamaan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN AGAMA | Ditjen. BMBPSDM | Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan... | Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Agama | TERSEDIA | ||
| 183647 | 05.01.006 |
|
| Indeks Materi Hukum | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN HUKUM | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional dan Pusat Budaya dan Bantuan Hukum - Badan Pembinaan Hukum Nasional | Indeks Materi Hukum merupakan indeks yang mengukur pilar materi hukum dalam Indeks Pembangunan Hukum, sebagai representasi capaian pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas (formil dan... | Indeks | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | TERSEDIA | ||
| 183648 | 09.06.005 |
|
| Indeks Memori Kolektif Bangsa | Prioritas | STATISTIK | Indikator | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Direktorat Penyelamatan Arsip, Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Balai Arsip Statis dan Tsunami, Direktorat Pengolahan Arsip, Direktorat Pelestarian dan Pelindungan Arsip, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Direktorat Informasi Kearsipan | Indeks Memori Kolektif Bangsa Indikator: 1. Tingkat Ketersediaan Arsip pada pemerintah pusat dan daerah Proyeksi tahun 2024 ketersediaan arsip tingkat pusat 80 (bobot 80%), provinsi 18 (bobot 20%) 2.... | Nilai Indeks | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Aparatur Negara | TERSEDIA | ||
| 183649 | 07.04.002 |
|
| Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Direktorat Pengendalian Operasi Armada | Mengukur efektivitas pelaksanaan operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah laut yang terdiri dari operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli (air surveillance), dan... | indeks (tanpa satuan) | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kelautan | TERSEDIA | ||
| 183650 | 02.03.005 |
|
| Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | Direktorat Pangan dan Pertanian | Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah adalah pangsa pengeluaran untuk pertanian terhadap total pengeluaran pemerintah dibagi dengan pangsa nilai tambah pertanian terhadap... | - | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pertanian | TERSEDIA |
Showing 301-310 of 4,146 items.