(atribut data lengkap dapat diperoleh dengan menekan tombol export)
| # | ID DDP | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Data | Instansi Produsen Data | Definisi | Satuan | Catatan kebutuhan dukungan Data Daerah | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | ||||||||||||||
| Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Definisi | Satuan | Instansi Produsen Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Standar Data | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Catatan kebutuhan dukungan data daerah | Tag Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.0119 |
|
| Jumlah Sekolah dengan Fasilitas Cuci Tangan | Jumlah satuan pendidikan pada tingkat tertentu (misalnya SD, SMP, SMA) yang memiliki fasilitas cuci tangan yang memenuhi standar WASH, yaitu tersedia air mengalir, sabun, dan kondisi higienis | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310067 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000150 - Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). | Pendidikan |
| 06.01.0300 |
|
| Jumlah sekolah dengan kasus indikasi keracunan makanan | Definisi : Jumlah sekolah dengan indikasi keracunan pangan Rumus : Jumlah sekolah yang menjawab "Ada" pada pertanyaan "Apakah terdapat Indikasi keracunan selama pelaksanaan MBG" di Kuesioner Survei... | Sekolah | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kab/Kota; Jenis sekolah (Swasta/Negeri); Status sekolah (Sekolah/Pesantren) | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0313 |
|
| Jumlah sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan jenjang pendidikan | Data ini mencakup jumlah SLB, baik negeri maupun swasta, dalam suatu periode | Sekolah | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310067 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 06.01.0201 |
|
| Jumlah Sekolah Menengah Atas/Sederajat | Jumlah sarana pendidikan menengah sebagai lanjutan dari pendidikan menengah pertama sebelum menempuh perguruan tinggi berupa Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) sesuai dengan standar di level... | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310067 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 06.01.0203 |
|
| Jumlah Sekolah Menengah Pertama/Sederajat | Jumlah sarana pendidikan menengah sebagai lanjutan dari pendidikan dasar berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) sesuai dengan standar di level kecamatan | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310067 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Kecamatan | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 06.01.017 |
|
| Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina | Sekolah unggul tranformasi adalah sekolah unggul yang diselenggarakan dari sekolah pada jenjang pendidikan menengah existing yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan fasilitas, sumber daya, proses... | Sekolah | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 06.01.0120 |
|
| Jumlah sekolah yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran | Jumlah sekolah yang memiliki minimal 5 komputer dan akses internet yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. | Unit | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310067 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | |
| 04.01.0114 |
|
| Jumlah seluruh anak balita | Total populasi anak usia 0-59 bulan yang diukur pada periode waktu tertentu | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.02-Pencegahan dan penurunan stunting Lokasi Prioritas: Seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi (cakupan nasional); serta penegasan pada: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, fokus spesifik di Provinsi Bengkulu pada Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Kota Bengkulu. Deskripsi: Program menitikberatkan pemenuhan intervensi gizi-kesehatan berbasis siklus hidup sesuai kebutuhan kelompok sasaran (ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat). Arah kebijakan meliputi penguatan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (mis. ibu hamil KEK; balita dengan BB tidak naik/kurang; gizi kurang/buruk) disertai tata laksana dan pendampingan; peningkatan kualitas layanan dan edukasi; serta konvergensi melalui perbaikan tata kelola: analisis situasi berbasis kewilayahan, perencanaan–penganggaran kontekstual, integrasi sistem/kebijakan/sumber daya, dan penguatan Monev sebagai umpan balik. Sasaran akhirnya menurunkan prevalensi stunting (indikatif 18,8% pada 2025 menjadi 14,2% pada 2029), mencegah kematian dini, dan meningkatkan harapan hidup sehat. Indikator SIPD: 000089 - Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Kesehatan | |
| 04.01.0115 |
|
| Jumlah seluruh bayi usia 0–28 hari | Total bayi baru lahir dalam wilayah dan periode yang ditentukan. | Jumlah | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.11-Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Kegiatan: 04.11.01-Penurunan kematian ibu dan anak Lokasi Prioritas: 514 kabupaten/kota secara nasional dengan prioritas pada provinsi dengan jumlah dan angka kematian ibu dan bayi tertinggi: Sumatera Utara, Kalbar/Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Selain itu: Provinsi Maluku Utara; Provinsi Papua; Provinsi Papua Barat; Provinsi Papua Barat Daya*; Provinsi Papua Selatan*; Provinsi Papua Tengah*; Sulawesi Tenggara; Sumatera Selatan; Jawa Barat; serta cakupan “Seluruh Provinsi” dan “Nasional/Seluruh Kab/Kota”. Deskripsi: Fokus peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI/AKB, khususnya di daerah prioritas dengan beban tertinggi (termasuk beberapa provinsi di Tanah Papua, yang dilaporkan mencapai sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup dalam lima tahun terakhir). Intervensi diarahkan pada penguatan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan—persalinan di fasyankes, deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan kegawatdaruratan, ketersediaan/pelayanan darah, tatalaksana balita sakit, dan imunisasi—serta penguatan aspek promotif-preventif dan tata kelola agar layanan terintegrasi, bermutu, dan berdampak nyata pada penurunan kematian ibu dan bayi. Indikator SIPD: 000465 - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir" | Kesehatan | |
| 09.01.0021 |
|
| Jumlah Seluruh BUMD Air Minum | Total jumlah BUMD Air Minum yang ada di Indonesia. | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Provinsi | TAHUNAN | Dalam Negeri | ||
| 01.01.0022 |
|
| Jumlah seluruh Daerah Terdampak bencana masif | Jumlah keseluruhan wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) yang terdampak oleh bencana masif, terlepas dari apakah telah menerima penanganan atau belum. | jumlah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; Jenis Bencana | TAHUNAN | Pertahanan | ||
| 06.01.0121 |
|
| Jumlah Seluruh GTK (ΣGTK) | Jumlah keseluruhan guru dan tenaga kependidikan, baik yang sudah maupun yang belum memenuhi standar profesional. | individu (guru dan tenaga kependidikan) | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Pendidikan | ||
| 04.01.0116 |
|
| Jumlah seluruh ibu hamil | Jumlah seluruh ibu hamil adalah estimasi jumlah ibu hamil di seluruh Indonesia dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program kesehatan ibu dan anak | individu | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 09.01.0022 |
|
| Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah (JSPD) | Total jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. | Total | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | Prioritas | STATISTIK | - | Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000084 - Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional. | Dalam Negeri | |
| 09.06.0022 |
|
| Jumlah Seluruh Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JSPLE) | Jumlah total pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif | Orang | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000318 - Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Aparatur Negara | |
| 04.01.0117 |
|
| Jumlah seluruh Puskesmas dan RS Pemerintah | Total jumlah puskesmas dan RS pemerintah yang terdaftar. | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0118 |
|
| Jumlah seluruh RS Pemerintah | Total keseluruhan RS Pemerintah yang beroperasi pada periode yang sama. | unit (jumlah rs) | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0119 |
|
| Jumlah Seluruh Rumah Sakit pada Tahun Sebelumnya | Total jumlah rumah sakit yang beroperasi dan terdaftar secara resmi pada tahun sebelumnya | Unit | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 06.01.0122 |
|
| Jumlah seluruh santri | Total jumlah santri yang terdaftar pada periode yang sama. | individu (jumlah santri) | KEMENTERIAN AGAMA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Pendidikan | |
| 04.01.0120 |
|
| Jumlah seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi | Total unit layanan gizi yang terdaftar pada periode yang sama. | unit (jumlah satuan pelayanan). | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Kesehatan | ||
| 04.01.0121 |
|
| Jumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatan | Jumlah semua kasus TBC Sensitif Obat (SO) yang memulai pengobatan diantara jumlah kasus TBC SO ditemukan yang dilaporkan | Orang | KEMENTERIAN KESEHATAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | "Program: 04.13-Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat. Kegiatan: 04.13.01-Penuntasan TBC Lokasi Prioritas: Cakupan nasional di seluruh provinsi dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Penekanan wilayah mencakup: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Bulungan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung, Kota Tarakan), Maluku Utara, Papua*, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat. Deskripsi: Fokus penuntasan TBC di Indonesia bebannya sangat tinggi (disebut tertinggi kedua di dunia)—melalui tiga pilar intervensi: pencegahan TBC, penemuan kasus secara masif/dini, dan pengobatan sampai tuntas. Pendekatan ini menargetkan peningkatan cakupan deteksi, memperkuat sistem layanan dan tata laksana pengobatan berkesinambungan, serta memastikan kepatuhan terapi hingga sembuh, sehingga menurunkan transmisi, angka kesakitan, dan kematian akibat TBC secara nasional maupun di provinsi prioritas." | Kesehatan | |
| 02.02.0012 |
|
| Jumlah sertifikasi karantina yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia | Total sertifikat karantina yang diterbitkan untuk komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang keluar atau masuk dari/ke Indonesia atau antar provinsi di Indonesia. Sertifikasi karantina: Dokumen resmi... | Dokumen | BADAN KARANTINA INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah : Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Perdagangan | ||
| 02.03.0122 |
|
| Jumlah Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT) | Banyaknya unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat atau Provinsi | Sertifikat | BADAN PANGAN NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pertanian | ||
| 02.10.0091 |
|
| Jumlah Setoran Pajak UMKM dan Jumlah Penerimaan Perpajakan Negara | Kontribusi UMKM terhadap perpajakan merupakan perhitungan proft (keuntungan pengusaha) memberikan nilai kontribusi setoran pajak pengusaha UMKM dibandingkan total pendapatan negara dari sisi... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional dan Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 09.03.0083 |
|
| Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpadu | Jumlah Sistem Mitigasi Multiancaman Bencana (MHEWS) terpadu | Alat | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Prioritas | STATISTIK | - | Lokasi (Prov, Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa, Dusun/Kampung); Jumlah, Pelaksana, Koordinat, Jenis EWS, Tahun | TAHUNAN | Informasi | ||
| 09.03.0044 |
|
| Jumlah siswa layak PIP (Program Indonesia Pintar) yang bersekolah di sekolah swasta | Data peserta didik layak PIP (Program Indonesia Pintar) di satuan pendidikan swasta pada jenjang tertentu dalam periode waktu tertentu. | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Informasi | ||
| 04.01.0122 |
|
| Jumlah siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau sekolah sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh... | Orang | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.0123 |
|
| Jumlah siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait | Orang | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.0124 |
|
| Jumlah siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | Jumlah siswa pada jenjang SMA, MA, SMK, atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait | Orang | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 04.01.0125 |
|
| Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi gratis sesuai standar | Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTs atau sederajat yang menerima bantuan makanan bergizi tanpa biaya, sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan oleh instansi terkait. | Orang | BADAN GIZI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | - | Tabel | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Kesehatan | |
| 06.01.0123 |
|
| Jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB) | Total jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Luar Biasa (SLB). | Orang | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | 10310063 | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Program: 04.12-Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi. Kegiatan: 04.12.01-Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Lokasi Prioritas: Jawa Barat Deskripsi: Program pemberian Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan selama 16 tahun pertama perkembangan anak, mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM berkualitas dengan sasaran peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (target 100%, 2029) | Pendidikan |
| 03.01.0011 |
|
| Jumlah Situ yang Telah Dibangun | Total jumlah situ (danau kecil) yang telah dibangun dan dikelola dalam suatu wilayah pada periode tertentu | Unit | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Pekerjaan Umum | ||
| 05.01.0194 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS sudah diterbitkan P-16 | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan telah diterbitkanya surat perintah penunjukan Jaksa | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0193 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang di SP3 | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan dihentikan perkara, umumnya karena kurang bukti, peristiwa bukan pidana,... | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0192 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang diterbitkan P-21 | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan dinyatakan lengkap | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0191 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang diterbitkan SOP Form-07 | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan dikembalikan karena tidak melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0190 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang dterbitkan SOP Form-01 | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan telah lewat 7 hari dari diterbitkanya sprindik | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0189 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang dterbitkan SOP Form-03 | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan yang tidak diikuti berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0188 |
|
| Jumlah SPDP yang berasal dari PPNS yang sudah dilaksanakan Tahap II | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan dan telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 05.01.0187 |
|
| Jumlah SPDP yang diterima yang berasal dari PPNS | Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Kejaksaan | Jumlah Perkara | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Hukum | ||
| 06.02.017 |
|
| Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pekerjaan Hijau (Green Jobs) yang Ditetapkan | Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Disusun dan Ditetapkan adalah SKKNI yang Mendukung Lapangan Kerja Hijau. | Dokumen | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Ketenagakerjaan | ||
| 02.01.0092 |
|
| Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) | Banyaknya persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, yang dirancang untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan barang, jasa, proses, sistem, dan personel yang ditetapkan oleh badan... | Dokumen | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Prioritas | STATISTIK | 34010029 | Terbuka | [34020030] Sektor International Classification for Standards (ICS); | TAHUNAN | Industri | |
| 01.02.0014 |
|
| Jumlah standar, kebijakan dan peraturan yang selesai disempurnakan oleh Pemri | Definisi: Jumlah total standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Komite OECD. | Dokumen | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Urusan Luar Negeri | ||
| 06.03.020 |
|
| Jumlah startup binaan yang produktif | Direktorat Bina Talenta Penelitian dan Pengembangan | startup | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI | Prioritas | STATISTIK | - | Nasional | TAHUNAN | Program: 04.08-Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional. Kegiatan: 04.08.02-Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi Lokasi Prioritas: Seluruh Provinsi, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) dan Provinsi Jawa Barat. Deskripsi: Indonesia memiliki potensi suplai dan pemanfaatan iptek yang sangat besar, dengan sekitar 320 ribu dosen, 8 ribu peneliti/perekayasa, dan 9 juta mahasiswa yang menghasilkan 4–5 juta penelitian per tahun. Di sisi pemanfaat, terdapat sekitar 275 juta penduduk, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, dan 65 juta pelaku usaha yang menjadi pengguna potensial iptek. Besarnya potensi supply dan demand ini memerlukan orkestrasi nasional agar penghasil dan pemanfaat iptek dapat dipertemukan secara optimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan industri. Penguatan fungsi intermediasi dalam pemanfaatan iptek dan inovasi (iptekin) menjadi kunci, mulai dari pengelolaan hasil riset, pemetaan kebutuhan, mempertemukan inovasi dengan pengguna, hingga komersialisasi oleh industri. Peningkatan peran intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi diharapkan mendorong akselerasi hilirisasi riset dan peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi. | Pendidikan | |
| 09.03.0045 |
|
| Jumlah Startup yang Berhasil | Jumlah startup yang tetap beroperasi dan/atau mencapai profitabilitas dalam periode tertentu | unit (jumlah startup) | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Program: 02.14 Ekonomi Digital. Kegiatan: 02.14.00 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital Lokasi Prioritas: Provinsi Maluku Kegiatan ini bertujuan mempercepat pengembangan ekonomi digital guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDB. Fokus diarahkan pada transformasi digital sektor bisnis, peningkatan keberhasilan startup, serta kesiapan industri menuju Industri 4.0. | Informasi | |
| 07.02.007 |
|
| Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Private Charging Station Terpasang | Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) adalah sarana pengisian energi listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk umum. | unit | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Energi | |
| 07.02.008 |
|
| Jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) Terpasang | Stasiun yang Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) adalah sarana penukaran Baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum. | unit | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Prioritas | STATISTIK | - | Terbuka | Nasional | TAHUNAN | Energi | |
| 02.10.0122 |
|
| Jumlah Subsidi Penyaluran KUR terhadap Sektor Tertentu (KBLI: A, C, G, I, J) / Sektor Produksi | Proporsi Subsidi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Sektor Tertentu merujuk pada pembagian atau alokasi dana subsidi yang disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk... | Rupiah | KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Usaha Kecil Dan Menengah | ||
| 02.03.026 |
|
| Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang | Konservasi sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian (SDGPP) berupa benih tanaman dan hewan di dalam fasilitas konservasi jangka menengah dan panjang (ex situ, bank gen) mewakili cara yang... | aksesi | KEMENTERIAN PERTANIAN | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000097 - Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang. | Pertanian | |
| 07.05.0046 |
|
| Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengelolaan sampah | Ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan sampah, termasuk pelatihan dan sertifikasi petugas | jumlah personel dan tingkat kompetensi atau sertifikasi | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Prioritas | STATISTIK | - | Wilayah Administrasi Nasional | TAHUNAN | Indikator SIPD: 000676 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Lingkungan Hidup |
Showing 1,451-1,500 of 3,346 items.
| ID | Id Ddp | Sumber Referensi | Indikator | Nama Data | Jenis Pengajuan | Jenis Data | Indikator Variabel | Standar Data | Mitra Sektor Bappenas | Instansi Produsen Data | Unit Kerja Produsen Data | Definisi | Satuan | Klasifikasi Data Sesuai Resiko | Klasifikasi Penyajian | Jadwal Pemutakhiran | Tag Rad | Status Persetujuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183631 | 07.05.006 |
|
| Indeks Kualitas Air | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 31010018 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air | Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan... | nilai indeks tanpa satuan | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | |
| 183632 | 07.05.007 |
|
| Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut | IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wialayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL... | nilai indeks tanpa satuan | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183633 | 09.02.015 |
|
| Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah | Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan | KEMENTERIAN KEUANGAN | Direktorat..... | Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan. Persentase keselarasan kebijakan alokasi belanja negara terhadap perencanaan pembangunan diarahkan meningkat. | persen | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Keuangan | TERSEDIA | |
| 183634 |
|
| Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Kualitas data dan informasi Program Bangga Kencana merupakan data dan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang memenuhi kriteria dari aspek... | - | - | - | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183635 | 07.05.008 |
|
| Indeks Kualitas Ekosistem Gambut | Prioritas | STATISTIK | Indikator | 31010101 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | Nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. | nilai indeks tanpa satuan | Terbuka | Wilayah Administrasi: Nasional | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | |
| 183636 |
|
| Indeks Kualitas Kebijakan | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | Kedeputian Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based) | Indeks | - | Nasional Kementerian/Lembaga | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA | ||
| 183637 | 07.05.009 |
|
| Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan | Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan... | nilai (0-100) | - | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183638 | 07.05.010 |
|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Prioritas | STATISTIK | Indikator | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan | Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas... | nilai indeks tanpa satuan | - | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Ibu Kota Nusantara | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183639 | 07.05.0011 |
|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemda | Prioritas | STATISTIK | Variabel | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021-2025 per pemda | Indeks | - | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota | TAHUNAN | Lingkungan Hidup | TERSEDIA | ||
| 183640 |
|
| Indeks Kualitas Pelayanan KB | Non Prioritas | STATISTIK | Indikator | Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | PUSDATIN | mengukur sejauh mana pelayanan KB memenuhi standar kualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Indeks ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelayanan KB, sehingga dapat dijadikan... | - | - | Nasional Provinsi | TAHUNAN | Kependudukan | TERSEDIA |
Showing 291-300 of 4,146 items.